Evaluasi Kementan 2015: Anggaran Naik, Impor Pangan Gagal Ditekan

Jakarta (21/1) – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin memberikan catatan khusus terkait kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di tahun 2015. Menurutnya, naiknya anggaran Kementan di 2015 tidak sebanding dengan kinerja untuk menekan importasi pangan, khususnya pada tiga komoditas, yaitu padi, jagung, dan kedelai.

Dampaknya, Indonesia gagal untuk mencapai target swasembada pangan pada tiga jenis komoditas tersebut.

“Padahal, anggaran kementerian pertanian naik lebih dua kali lipat dari tahun 2014. Yang sebelumnya hanya 15,47 triliun di 2014, naik menjadi 32 triliun di 2015. Kami sangat menyayangkan hal ini,” jelas Andi Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kami (21/1).

Andi Akmal mencontohkan untuk komoditas impor jagung, pada tahun 2015 telah terjadi kenaikan sebesar 0,147 juta ton selama satu semester. Padahal, di sisi lain Kementan memberlakukan aturan untuk memperketat importasi jagung.

“Ini bukti bahwa masih terjadi disharmoni antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan sebagai penjaga regulasi impor,” jelas Legislator PKS dari dapil Sulawesi Selatan II ini.

Diketahui, telah terjadi kenaikan 5 kali lipat dari importasi beras, jagung dan kedelai di tahun 2015 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2014, impor tiga komoditas pangan utama ini sebesar 300 ribu ton. Namun, pada tahun 2015 impor tiga komoditas pangan utama ini naik signifikan menjadi 1,5 juta ton. 

“Pekerjaan kita semua ternyata masih panjang untuk menuju swasembada pangan”, keluh Andi Akmal Pasluddin. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin

posted by @Adimin

PKS Dukung Film Profetik Seperti KMGP

Jakarta (21/1) - Film menjadi sarana paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan kebaikan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman usai nonton bareng film Ketika Mas Gagah Pergi (KMGP) di Planet Hollywood, Jakarta Selatan, Kamis (21/1).

"Saya rasa tema film ini sangat menarik karena memberi nilai yang baik, yang tentu saja bukan seperti tema pada umumnya," ucap Sohibul dalam konferensi pers.

Kehadiran film Ketika Mas Gagah Pergi, lanjutnya, melengkapi kebangkitan perfilman Indonesia. Selain itu juga memberikan kesadaran bahwa berislam itu tidak identik dengan kemiskinan dan menjadi muslim yang harus terbelakang.

"Ada satu dialog yang saya ingat, 'jika ada kebenaran yang tidak kita sepakati, paling tidak kita menghargai'," kata Sohibul.

Sementara itu, pemeran Mas Gagah, Hamas Syahid Izzudin, mengucapkan terima kasih pada penonton yang sudah menyaksikan film terbarunya.

"Terima kasih juga kepada Pak Presiden (PKS), telah menyempatkan waktunya untuk menonton film KMGP. Semoga film ini menghibur dan bermanfaat," kata Hamas yang duduk di samping Sohibul Iman.

Penulis buku Ketika Mas Gagah Pergi, Helvy Tiana Rosa juga menyambut baik kehadiran Presiden PKS.

"Kalau negeri ini ingin berubah, sepatutnya mendukung film perubahan," ucap Helvy yang juga produser film KMGP itu.

Sohibul Iman menambahkan bahwa dengan kebenaran yang kita yakini, bersamaan dengan itu harus menghargai perbedaan pandangan orang lain.

"Kebenaran itu bisa untuk didialogkan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian karya yang profetik. Mari kita bidani film yang bermutu," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS M Sohibul Iman bersama pemeran Gagah dalam Film KMGP, Hamas Syahid Izzuddin (tengah) dan crew Film KMGP usai nonton bareng Film KMGP di Planet Hollywood, Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2016)

posted by @Adimin

MK Tolak Seluruh Gugatan Muslim Kasim-Fauzi Bahar

Jakarta - Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang diajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar nomor urut 1, Drs. H. Muslim Kasim, Ak. MM dan Dr. Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jumat (22/1/2016) siang.

Sidang tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB, sementara putusan dibacakan pada pukul 10.12 WIB.

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat di Jakarta, Jumat, menyebut gugatan yang diajukan MK-Fauzi tidak dapat diterima, kata Wakil Gubernur terpilih, Nasrul Abit yang juga memantau jalannya persidangan di Jakarta dan melaporkannya kepada wartawan di Padang melalui telepon selularnya.

Nasrul Abit berharap dengan adanya keputusan MK, semua pihak kini bisa bahu membahu untuk pembangunan Sumatera Barat ke depan. 

"Ini adalah lembaga peradilan terkait sengketa hasil Pilkada. Dengan adanya keputusan ini, tentu saya berharap semua pihak kini bisa menyatu kembali untuk kepentingan Sumatera Barat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Irwan-Nasrul Abit Budi Syukur mengatakan, keputusan MK adalah keputusan yang adil dalam menyikapi proses demokrasi di Sumbar. Karena Pilkada Sumbar sudah berlangsung sesuai aturan yang berlaku. [minangkabaunews.com]

posted by @Adimin

Raskin 2016 Mulai Disalurkan, Mahyeldi: Kita yang Tercepat

Pemko Padang mulai menyalurkan beras untuk warga miskin (raskin). Pendistribusian yang dilaunching oleh Wali Kota Padang Mahyeldi, Rabu (20/1/2016) itu, diklaim sebagai yang perdana di Indonesia.

"Alhamdulillah tahun 2016 ini, pendistribusian raskin di Kota Padang lebih awal. Kita berharap aparat di kecamatan dan kelurahan bisa menyalurkan secepatnya. Jangan tunda-tunda penyalurannya (raskin)," kata Mahyeldi, Rabu siang dalam rilis yang disampaikan Humas Pemko Padang

Launching pendistribusian perdana raskin 2016 di kota Padang dilakukan di Kecamatana Padang Selatan. Di kecamatan ini, terdapat sebanyak 2.732 RTS dengan jumlah beras yang dibagikan sebanyak 40.980 kg. Dijelaskan, RTS-PM menerima raskin sebanyak 15 kg per bulan dengan harga tebus Rp.1.600 per-kg. "Jumlah itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat prasejahtera," imbuh Mahyeldi.

Camat Padang Selatan Fuji Astomi menyebut ini sebuah kehormatan dan berkomitmen untuk menyalurkan secepatnya ke tangan masyarakat.

"Padang Selatan mendapat kehormatan untuk lokasi launching raskin 2016 di Kota Padang. Tentunya masyarakat kita yang membutuhkannya merasa sangat terbantu. Kita dari kecamatan akan langsung menyalurkan ke kelurahan sehingga masyarakat bisa langsung menebus beras tersebut," kata Tomi. [valora.co.id]

posted by @Adimin

Komisi VII Minta Ketegasan Pemerintah Soal Kontrak Freeport

Jakarta (20/1) – Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta pemerintah bersikap tegas terhadap status Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang akan habis di tahun 2021.

Jika evaluasi Kementerian ESDM terhadap PT FI hasilnya lebih banyak kerugian, Iskan menyarankan untuk tidak melanjutkan kontrak tersebut.

"Jangan sampai belum jelas status kontraknya, sudah diperdagangkan sahamnya," kata Iskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirjen Minerba dan PT FI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).

Oleh karena belum ada kejelasan mengenai kontrak tersebut, Iskan berharap Kementerian BUMN tidak terburu-buru untuk membeli 10,64 persen divestasi saham yang ditawarkan oleh PT FI.

“Tidak perlu dibeli sahamnya, karena jika dibeli dan tidak jadi perpanjangan kontrak di tahun 2021, maka negara akan rugi," kata Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS ini.

Selain itu, menurut Iskan, pemerintah sebenarnya dapat mengambil alih PT FI tanpa membeli saham divestasi yang ditawarkan. Pengambil alihan oleh negara tersebut dapat terjadi jika pemerintah tidak memperpanjang kontrak selambat-lambatnya dua tahun sebelum kontrak habis, yaitu di tahun 2019.

"Di sini kedaulatan negara di mana? Seharusnya jika ada atau tidak ada divestasi, saham ini kembali ke negara. Jadi, kalau pemerintah tidak beli, maka harus balik ke negara," tegas Legislator PKS dari dapil Sumatera Utara II ini.

Iskan berharap dengan adanya ketegasan ini dari pemerintah ini, akan semakin memperkokoh kedaulatan negara. “Tapi, bukan karena anti terhadap investasi asing,” jelas Iskan.

Diketahui, penawaran saham tersebut merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.

Dalam PP 77/2014 tersebut, PT FI diwajibkan mendivestasi sahamnya sebesar 30 persen hingga tahun 2019. Saat ini, Indonesia memiliki 9,36 persen saham, sehingga secara bertahap PT FI mengajukan kembali penawaran saham sebesar 10,64 persen tersebut. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis

posted by @Adimin

DPR Sayangkan Sulitnya Mengurus SIPI di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jakarta (20/1) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyayangkan sulitnya mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sulitnya mengurus SIPI ini, Hermanto dapatkan dari keluhan para pemilik kapal di atas 30 Gross Ton (GT) di Sumatera Barat.

Seharusnya, menurut Hermanto, KKP dapat membuka perwakilan di seluruh ibukota provinsi untuk menekan mahalnya biaya dan lamanya mengurus SIPI tersebut.

“Ada sekitar 400 kapal nelayan di atas 30 GT di Sumatera Barat. Perwakilan mereka mengeluh sudah berusaha mengurus SIPI ke Pusat, tetapi surat itu tidak juga kunjung keluar”, kata Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).

Diketahui, SIPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kapal perikanan di atas 30 GT diharuskan mengurus atau memperpanjang izin tahunan ke KKP di Jakarta.

Tanpa SIPI, para nelayan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu nekat melaut atau tidak melaut. “Mereka yang memilih nekat melaut berarti mengambil resiko ditangkap atau diperas aparat hukum. Menurut pengakuan mereka, sudah ada dua kapal yang ditangkap”, kata Legislator PKS dari dapil Sumatera Barat I tersebut.

Yang tidak berani menanggung resiko ditangkap, lanjut Hermanto, memilih untuk tidak melaut. Dampaknya, kapal mereka tidak akan beroperasi dan para awak terancam terganggu secara ekonomi.

"Seharusnya, aturan yang ada untuk mengurangi pengangguran. Ini malah justru menambah pengangguran,” tambah Hermanto.

Hermanto berharap KKP segera merespon keluhan ini dengan menghadirkan petugas KKP dari pusat yang bisa memberikan pelayanan di daerah (provinsi).

"Nelayan Sumatera Barat saja sudah mengeluh demikian. Keluhan yang lebih dalam tentu akan dialami oleh nelayan yang tinggalnya lebih jauh dari Jakarta, seperti di Sabang dan Papua,” tegas Hermanto. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

posted by @Adimin

Mahyeldi:Pemko Siapkan Bus untuk Suporter SPFC

PADANG – Keinginan pecinta kesebelasan Semen Padang FC (SPFC) menyaksikan tim kesayangannya berlaga di final Piala Jenderal Sudirman, Minggu (24/1) akhirnya kesampaian juga. Pemerintah Kota Padang menyiapkan bus bagi suporter yang ingin datang langsung ke Stadion Utama Gelor Bung Karno (SUGBK) Jakarta.

Kepastian ini disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo usai berdialog di radio milik pemerintah di Padang, Kamis (21/1) pagi. “Malam tadi sudah ketemu dengan dua suporter Semen Padang FC, ‘Spartacks’ dan ‘The Kmers’. Sebagai bentuk dukungan dan suport kepada pecinta sepakbola, kita sepakat bantu transportasi bagi masing-masing suporter,” kata Walikota yang didampingi Kabag Humas dan Protokol Kota Padang, Mursalim.

Pemerintah Kota Padang menyiapkan dua bus pariwisata bagi suporter yang berangkat ke SUGBK Jakarta. Masing-masing bus digunakan dua suporter, ‘Spartacks’ dan ‘The Kmers’. Direncanakan, kedua bus ini akan dilepas di GOR H. Agus Salim, Kamis ini pukul 17.00 Wib.

Mahyeldi menilai, kecintaan masyarakat terhadap sepakbola cukup luar biasa. Walikota sempat bertemu dengan para suporter kesebelasan Semen Padang FC dan mengaku rela menggadaikan handphone agar bisa menyaksikan langsung SPFC berlaga di final. Bahkan pernah ketika Mahyeldi menyaksikan pertandingan AS Roma (klub Italia) di SUGBK beberapa waktu lalu, Walikota bertemu dengan para suporter klub tersebut. Dan mereka mengaku datang ke SUGBK dengan menumpang truk. 

“Semangat pecinta sepakbola kita sungguh luar biasa,” katanya.

Melihat animo pecinta sepakbola itulah, Walikota Padang fokus dengan program “Smart Soccer City”. Bahkan program memajukan sepakbola yang digagas Walikota Padang ini mendapat respon positif dari Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Bandung ikut bergabung ke dalam program tersebut.

Sementara itu, Sekretaris KONI Kota Padang, Editiawarman menyambut baik rencana Pemerintah Kota Padang menyediakan bus bagi para suporter kesebelasan SPFC. Hal ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi SPFC dan berhasil membawa Piala Jenderal Sudirman ke “Ranah Minang”.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Apresiasi untuk Walikota Padang

Oleh WERRY DARTA TAIFUR*
Kolom Harian HALUAN (20/1/2016)

Kota Padang su­dah mulai mem­perli­hat­kan banyak pe­rubahan dari segi sa­rana prasarana, penga­turan, penertiban pasar dan keindahan lingkungan. Jalan-jalan menuju pemukiman yang selama ini belum tersentuh sudah dicor dan diaspal dari satu pemukiman ke pemukiman lainnya. Mung­kin perubahan-perubahan tersebut juga dapat dilihat dari indikator yang lazim digunakan dalam menentukan kemajuan sarana dan prasarana sebuah kota seperti panjang jalan yang bagus per seribu pen­duduk atau indikator lainnya.

Dari sekian perubahan yang tampak, penertiban Pantai Padang sebagai salah satu lokasi tujuan wisata patut mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Apa yang telah dilakukan Pak Mah­yeldi (Walikota Padang) perlu mendapat dukungan dan pengertian dari semua pihak, semua pedagang atau yang me­lakukan kegiatan ekonomi se­panjang Pantai Padang. Perlu ada kesadaran bersama bahwa pe­nertiban adalah untuk kepentingan bersama dan berdimensi jangka panjang yang dapat mem­bawa peningkatan kesejahteraan bersama.

Terdapat beberapa pedagang yang secara sukarela mem­bong­kar dan memindahkan tempat berjualan dapat memberi pe­tunjuk bahwa pendekatan yang telah dilakukan Walikota Padang juga dapat dikatakan sudah ber­jalan dengan baik. Dukungan tersebut harus secara berkelan­jutan dan konsisten menjadi perhatian pemerintah kota agar apa yang telah dicapai sekarang tidak mengalami kemunduran dalam beberapa tahun ke depan.

Kota Padang sudah agak ter­lambat berbenah diri untuk meningkatkan kunjungan wisata lokal maupun dari luar negeri dibandingkan dengan kota lain yang berfungsi sebagai ibukota provinsi. Kebersihan, kenya­manan dan ketertiban di lokasi tujuan wisata Kota Padang mu­tlak menjadi prioritas utama dan bersama. Sekarang sudah tampak perubahan di Pantai Kota Pa­dang, jumlah wisatawan yang mengunjungi lokasi tersebut juga mengalami peningkatan, ter­utama pada akhir tahun, libur sekolah. Tentu semua perkemb­angan ini dapat menghidupkan kembali rasa kebanggaan warga Kota Padang dan Sumatera Barat.

Masyarakat perlu juga me­ningkatkan dan patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan untuk kebaikan bersama. Namun sangat disayangkan pedagang yang rela pindah dirusak lagi oleh prilaku pedagang lain. Hari Minggu, pada sore hari atau akhir pekan, tidak sedikit pedagang dengan menggunakan kenderaan bermotor berjualan di lokasi yang selama ini ditempati oleh pe­dagang-pedagang yang sudah dipindahkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ada tindakan pen­cegahan secara sistematis, peda­gang yang sudah dipindahkan sekarang akan terdorong lagi untuk kembali berjualan ke arah bibir pantai. Oleh sebab itu penertiban pedagang yang ber­kenderaan roda empat, roda dua, becak dan lain-lain secara tegas harus dilarang berjualan dan harus menjadi musuh bersama bagi pedagang yang sudah di­pindahkan atau dengan kata lain, jangan ada perbuatan atau tin­dakan orang lain yang dapat mendorong untuk kembali ber­jualan di tepi bibir pantai.

Kebersihan sebahagian lokasi Pantai Padang sudah mulai me­ningkat. Namun kesadaran mem­buang sampah oleh masyarakat atau pengunjung pada tempat yang telah disediakan masih belum dapat terwujud maksimal. Untuk mengatasi situasi seperti itu mungkin dapat dicontoh apa yang dilakukan di Tiongkok, yaitu dengan memperbanyak petugas dan setiap sampah yang dibuang oleh pengunjung di tem­pat terbuka, langsung diambil dan dibersihkan oleh petugas tersebut. Artinya petugas keber­sihan juga secara terus-menerus tidak membiarkan sampah ber­se­rakan dan langsung dipungut. Cara seperti ini juga sukses untuk menjaga kebersihan di lokasi-lokasi wisata di Tiongkok.

Pemerintah Kota Padang tentu sudah mempunyai data tentang kapan kunjungan ke Pantai Padang yang padat, seperti hari-hari libur akhir pekan, tahun baru hari-hari tertentu lainnya. Pada hari-hari padat kunjungan ini, sebaiknya jumlah petugas yang ditempatkan di lokasi kun­jungan juga ditingkatkan sehingga keteraturan menjadi lebih terja­min. Berdasarkan pengamatan, mudah-mudahan tidak salah, jumlah petugas pada hari-hari pengunjung padat, belum terlihat bertambah dari hari-hari biasa. Penambahan petugas pada hari-hari tertentu menjadi bagian penting untuk diperhatikan di masa mendatang.

Seperti pantai-pantai terbuka untuk dikunjungi, baik di daerah lain atau di luar negeri, terlihat terdapat jalan cor atau tembok yang cukup di sepanjang pantai untuk jogging. Lokasi sepanjang pantai tempat tempat yang telah dibongkar itu sebaiknya juga dicor atau beton dan dikeramik secara bertahap, sehingga bisa dijadikan tempat jogging yang amat dan bersih serta aman. Kemudian orang tua yang mem­bawa anak-anaknya bisa mendo­rong kereta bayi sepanjang pantai dengan aman. Bagi yang sudah berkunjung ke Gold Coast, Australia, tentu sudah dapat mem­bayangkan bagaimana penataan pantai tersebut. Pantai tersebut telah bersih sebelum orang-orang yang berjogging datang.

Common sense menyatakan tidak mungkin menyelesaikan semua masalah dalam bersa­maan. Kitapun tidak mungkin menuntut banyak dalam waktu bersamaan. Namun kita sangat mengapreasiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Mahyeldi untuk Kota Padang perlu men­dapat dukungan dari semua pihak secara berkelanjutan. 

Senam yang dilaksanakan setiap pagi Minggu di jalan umum dekat jembatan dekat Danau Cimpago sebaiknya dialihkan ke lokasi yang cukup luas antara jembatan dan pantai. Jika dipin­dahkan ke lokasi tersebut, tidak ada aktivitas lain atau lalu lintas yang terganggu. Kemudian dengan ajakan yang simpati, peserta senam mungkin ada baik­nya untuk diajak memungut sampah di sekitar lokasi senam untuk menunjukan bahwa semua elemen masyarakat peduli dengan kebersihan pantai.[] 

*Sumber: Harian HALUAN, edisi Rabu (20 Januari 2016)

posted by @Adimin

DPR Minta Pemerintah Tidak Reaktif Keluarkan Perppu Anti-terorisme

Jakarta (20/1) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap pemerintah sebaiknya bersikap tidak reaktif dalam merespon aksi Bom Thamrin dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 

Nasir lebih memilih untuk membahasnya bersama DPR melalui Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Anti-terorisme) Nomor 15 Tahun 2003.

"Pemerintah sebaiknya bersikap tidak reaktif dalam merespon Bom Thamrin dengan memunculkan Perppu Anti-terorisme,” jelas Nasir menjelang Rapat Kerja Komisi III bersama dengan Jaksa Agung, Rabu (20/1).

Nasir lebih memilih untuk membahasnya melalui DPR, oleh karena inisiatif revisi UU Anti-terorisme tersebut sudah muncul sejak tahun 2011. Sehingga, Nasir menilai kondisinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. 

"Lambatnya perjalanan revisi UU Anti-terorisme ini tidak berbanding lurus dengan meluasnya aksi dan jaringan terorisme yang terjadi. Sehingga, draf RUU Anti-terorisme perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada," ungkap Legislator PKS dari dapil Aceh ini.

Oleh karena itu, Nasir berharap Pemerintah segera mengajukan rancangan draf revisi UU Anti-terorisme ini agar dapat masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. 

“Jika sudah masuk daftar prioritas 2016, DPR dan Pemerintah akan berkomitmen untuk menyegerakan pembahasan paling tidak selama 3-6 kedepan," ungkap Sekretaris Fraksi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini.

Jika UU ini telah direvisi, maka Nasir yakin UU Anti-terorisme kelak juga akan memperbaiki koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum, terutama dalam mencegah tindak pidana terorisme yang selama ini menjadi titik kelemahan.

“Sehingga,perubahan ini tidak hanya merespon keberadaan ISIS tetapi juga secara komprehensif mengatur perbaikan pola penegakan hukum secara menyeluruh dalam penanganan tindak pidana terorisme," tegas Nasir.

sumber: fraksipks.or.id

posted by @Adimin

Kenaikan Anggaran Kementerian Pertanian Berbanding Lurus Dengan Kenaikan Impor

Jakarta, (20/1) – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan kinerja pemerintah terutama mitranya Kementerian Pertanian di mana tahun 2015 anggaran naik diikuti juga dengan naiknya impor komoditas pertanian.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target swasembada tiga komoditas pangan antara lain padi, jagung dan kedelai justru malah mengalami peningkatan impor tahun 2015. Padahal, anggaran kementerian pertanian naik lebih dua kali lipat dari era rezim sebelumnya dimana sebelumnya hanya 15,47 triliun pada tahun 2014, menjadi 32 triliun di tahun 2015.

“Kami sangat menyayangkan, ternyata ada sinergi negatif dari kenaikan anggaran berbanding lurus dengan kenaikan impor komoditi produk pangan utama,” sesal Politisi PKS ini.

Selanjutnya legislator Sulawesi Selatan II ini mengatakan, pada Agustus tahun 2015, pemerintah melalui kementerian pertanian memberlakukan aturan memperketat kegiatan importasi jagung. Namun evaluasi data kementan menunjukan, justru terjadi kenaikan impor jagung sebesar 147 juta ton selama satu semester. Ini bukti bahwa masih terjadi disharmoni antara kementerian tehnis dan kementerian perdagangan sebagai penjaga regulasi impor.

“Telah terjadi kenaikan 5 kali lipat dari importasi beras, jagung dan kedelai di tahun 2015 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2014 ketika rezim dipimpin SBY, impor tiga komoditas pangan utama ini sebesar 300 ribu ton. Namun setelah kepemimpinan nasional berganti pada tahun 2015 impor tiga komoditas pangan utama ini menjadi 1,5 juta ton. Pekerjaan kita semua ternyata masih panjang untuk menuju swasembada pangan,” ungkap Andi Akmal Pasluddin. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin

posted by @Adimin

Rapikan Kota, Langkah Wako Padang Disambut Warga

PADANG –Keinginan Pemerintah Kota Padang untuk membenahi dan merapikan kota cukup didukung oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada saat melakukan pembenahan di sejumlah kawasan seperti di By Pass, Pantai Padang dan lainnya.

Warga Kota Padang nampaknya telah cukup dewasa dan memahami apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Padang. Karena semuanya ini bukan kepentingan walikota dan jajarannya semata, melainkan adalah mutlak untuk kepentingan masyarakat Kota Padang secara keseluruhan.

Pada saat akan dilakukan pembenahan bangunan liar di jalur dua By Pass, sebelumnya timbul riak-riak bahkan protes dari kalangan warga. Namun setelah disosialisasikan dan diberi pemahaman oleh Pemko, akhirnya pembenahan dan pembongkaran bangunan yang ada di pinggir kiri dan kanan jalur Bypass berjalan dengan mulus. Hingga sekarang, proyek pengerjaan jalur dua By Pass hampir setengah jalan.

Begitu juga pembenahan di kawasan batu grip Pantai Padang. Kendati sebelumnya sempat muncul semacam protes dari kalangan pedagang yang memiliki bangunan di atasnya, namun akhirnya pembenahan di batu grip Pantai Padang mulai dari Purus Tiga (depan Rusunawa) hingga ke Simpang Olo Ladang, berjalan lancar.

Untuk tahap berikutnya akan dibenahi pula kawasan Pantai Padang, mulai dari Simpang Olo Ladang hingga ke depan Lembaga Permasyarakatan (LP) Muaro. Sehingga Pantai Padang benar-benar dinyatakan bersih dari bangunan-bangunan yang berada di bibir pantai. Jika ini terwujud, maka masyarakat pengunjung Pantai Padang akan dapat dengan leluasa menikmati Pantai Padang dengan pandangan bebas ke samudera luas.

Masyarakat Kota Padang ternyata tidak seluruhnya yang tidak menginginkan Pantai Padang menjadi bersih. Rata-rata masyarakat ingin Pantai Padang bersih. Karena hal ini sangat berdampak kepada perekonomian warga yang bertempat tinggal di sana.

“Kami sabananyo lai sanang pantai ko barasiah jo aman, cuma salamo ko banyak nan alun paham jo program Pemko,” kata Ina, warga Purus, saat menyaksikan pembenahan Pantai Padang oleh Pemko Padang, Selasa (19/1).

Hal serupa juga dikatakan seorang pemuka masyarakat Purus, Mak Itam. Menurutnya, upaya Pemko untuk menata kawasan pantai cukup didukung. Apalagi penataan dan pembersihan itu didukung langsung oleh Sekdako Padang Nasir Ahmad.

“Pak Nasir Ahmad juga masyarakat Purus, sebagai pejabat tidak mungkin Pak Sekda tidak memikirkan kami,” ujar Mak Itam.

Di tempat terpisah, para pedagang juga banyak yang telah ikhlas membongkar sendiri bangunannya. Karena, di samping untuk keindahan dan kenyamanan Pantai Padang, para pedagang juga menyadari bahwa lokasi yang mereka tempati adalah tanah milik pemerintah.

"Lah bialah, awak kan lah lamo di siko mah, lah cukuik lo rasonyo,” kata Iwan, setengah berbisik kepada temannya.

Sementara itu, beberapa hari sebelumnya Walikota Padang bersama jajarannya meninjau kondisi rumah-rumah warga yang ada di sekitar jalan Bandar Pulau Karam, Kecamatan Padang Barat. Dari hasil pemantauan Walikota, seringnya terjadi banjir di sekitar kawasan itu disebabkan banyak riol-riol yang mampet karena timbunan sedimen, di samping banyak yang tertutup oleh bangunan warga.

Pada hari itu, Walikota mewanti-wanti warga untuk memahami keadaan sebenarnya. Dan ternyata, keinginan Walikota disambut baik oleh warga. Rata-rata warga di sana sangat menginginkan kawasan mereka dibenahi sehingga terhindar dari banjir. Seperti diakui Lurah Kampuang Pondok, Jasmi. Menurut Lurah Jasmi, jumlah bangunan yang mesti ditertibkan di jalan Bandar Pulau Karam sebanyak 11 unit. Sembilan diantaranya rumah warga. Dan tiga lainnya yakni Poskamling, Pos Ronda milik Kelurahan Berok Nipah termasuk salah satu hotel.

"Pada umumnya pemilik bersedia membongkar sendiri bangunannya,” sebut Lurah.

Dikatakan Lurah, hingga saat ini dari sebelas bangunan itu, tujuh bangunan sudah dibongkar sendiri oleh warga. Sementara empat unit bangunan lain belum dibongkar, yakni milik Sandra dan Ria. Sedangkan dua lainnya Pos Ronda Berok Nipah serta hotel. Lurah berharap bangunan yang belum dibongkar itu akan dibongkar sendiri oleh warga sehingga riol bebas dari bangunan dan PKL.

Warga jalan Bandar Pulau Karam, Ajo menyebut bahwa dirinya mau saja membongkar bangunan, asalkan sama-sama dibongkar semua yang bermasalah.

“Awak namuah-namuah se nyo, asa lai samo-samo mambongka. Kami indak nio ribuik-ribuik,” tukasnya.

Salah seorang warga yang telah membongkar sendiri bangunannya, Elfinsyah mengakui bahwa dia memang telah salah selama ini.

“Awak iyo alah salah salamo ko, mambuek bangunan di ateh banda, makonyo kini awak sadar, awak bongka surang,” sebutnya.

[sumber: Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin