Sohibul Iman Hadiri Rakorwil PKS NTB

Mataram (5/2) -- Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman akan hadir dan membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rakorwil diselenggarakan di Kota Mataram, NTB, pada Sabtu-Ahad, 6-7 Februari 2016.

Rakorwil diselenggarakan untuk menurunkan program kerja di tingkat Wilayah (Provinsi) dan Daerah (Kota/Kabupaten). Rencananya, pembukaan Rakorwil akan diadakan pada Sabtu (6/2) pagi di Aula Kantor DPW PKS Prov. NTB di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Mataram.

Ketua DPW PKS NTB Abdul Hadi saat menyambut kedatangan Presiden PKS di Bandara Internasional Lombok, menyatakan kebahagiannya bahwa NTB terpilih menjadi salah satu provinsi yang Rakorwilnya dibuka oleh presiden partai. "Segenap kader PKS di NTB sangat rindu bertemu langsung dengan beliau, karena ini adalah kehadiran pertama Pak Sohibul Iman sebagai Presiden PKS," ujar Abdul Hadi.

Abdul Hadi menyatakan optimismenya bahwa target peningkatan jumlah kader maupun perolehan suara di NTB dapat meningkat di kepengurusan periode tahun 2015-2020. "Dengan kerja-kerja ikhlas, ihsan dan semangat kebersamaan, insyaAllah PKS NTB makin dapat mewarnai NTB dengan kebajikan-kebajikan lagi," tutur kader PKS yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov NTB ini.

Peserta Rakorwil PKS NTB berjumlah 500 orang yang terdiri dari pimpinan di tingkat DPW dan pimpinan dari 10 DPD Kota/Kabupaten se-NTB.

Sebelum pembukaan Rakorwil, Presiden PKS bersama segenap pengurus dan kader NTB akan melakukan gowes sepeda dari Jalan Lingkar Selatan hingga sekitar Bandara. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman 

posted by @Adimin

PKS Dorong Pertamina Kelola Minyak Sebagaimana Pasal 33 UUD 1945

Jakarta (4/2) -- Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mendorong agar Pertamina memiliki kewenangan lebih untuk mengolah minyak mentah, mulai dari pengolahan di hulu hingga ke hilir, untuk konsumsi domestik.

Pasalnya, pemerintah saat ini, menurut Iskan, masih belum mampu melaksanakan industri dalam skala besar dengan mengatasnamakan negara.

“Jika kita konsisten dengan UUD 1945 Pasal 33, maka Pertamina bisa mewakili negara untuk melakukan produksi minyak. Bahkan, bisa mendapatkan lebih banyak modal, baik dari Surat Utang Negara (SUN) atau dari luar negeri,” papar Iskan dalam acaraFocus Group Discussion (FGD) "Fenomena Kejatuhan Harga Minyak Dunia; Menyingkap Harga BBM Pro Rakyat" di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kamis (4/2).

Iskan menilai, salah satu alasan harga BBM di Indonesia cukup tinggi adalah karena di level industri (hulu), Pertamina tidak mampu mengolah minyak mentah sendiri. Selama ini, tambah Iskan, SKK Migas yang melaksanakan tugas tersebut dengan kontrak dengan perusahaan asing.

Karena itu, Iskan berharap struktur pengelolaan migas di Indonesia harus lebih sederhana, dengan cara menggabungkan BPH Migas ke dalam Dirjen Migas.

“BPH Migas itu digabungkan saja ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Sedangkan untuk hulu, SKK Migas tidak perlu lagi, tugasnya langsung saja diberikan ke Pertamina,” papar Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Iskan berharap pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak, di tanah air dapat kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bahwa, seharusnya, Pertamina berhak mengelola sumber daya negara sepenuhnya.

“Yang paling penting, kekayaan kita di bawah bumi dan di bawah laut, harus diinventarisasi sebagai aset negara. Negara bisa mendapatkan dana yang besar, kalau negara memberikan wewenang ke Pertamina khusus,”jelas Legislator PKS dari Dapil Sumatera Utara II ini.

Diketahui, FGD ini turut menghadirkan beberapa pemapar, seperti Enny Sri Hartati (INDEF), Wianda Pusponegoro (Vice President Corporate Communication Pertamina), dan Wiraatmaja Puja (Dirjen Kementerian ESDM). [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis

posted by @Adimin

Soal Perhitungan Harga BBM, Fraksi PKS Desak Pemerintah Transparan

Jakarta (4/2) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah membuka secara transparan perhitungan harga pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) di saat harga minyak mentah dunia terus menurun belakangan ini.

Menurut Jazuli, akibat dari tidak transparansi ini pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk mengevaluasi harga BBM (Premium dan Pertamax) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.4/2015.

“Harga minyak dunia sudah turun. Malaysia saja menjual BBM setara Pertamax Plus dengan harga yang kalau dikurskan sekitar 5.600 Rupiah”, ungkap Jazuli sebelum penyelenggaran Focus Group Discussion (FGD) “Fenomena Kejatuhan Harga Minyak Dunia: Menyingkap Harga BBM Pro-Rakyat” di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kamis (4/2) kemarin.

Diketahui, Pada bulan Januari 2016, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) ditutup di level US$31,41 per barel, turun US$1,75, atau 5,28 persen dibanding bulan sebelumnya. Minyak jenis Brent jatuh sebesar US$1,99 menjadi US$31,56 per barel, ini adalah level terendah sejak April 2004.

Oleh karena itu, Jazuli menegaskan pemerintah perlu konsisten dengan penyesuaian harga minyak dunia.

“Pemerintah di awal periode 2014-2019 memutuskan untuk tidak menentukan harga BBM yang tetap, namun harganya berdasarkan kajian terhadap harga minyak dunia, dengan evaluasi per 3 bulan. Kini ketika harganya turun, pemerintah perlu buktikan konsistensinya,” papar Jazuli.

Dalam FGD ini pula, sekaligus dirilis hasil kajian Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) Fraksi PKS DPR RI tentang Perhitungan Biaya Pokok BBM.

“Fraksi PKS memiliki kajian, seharusnya harga pokok Premium sebesar Rp. 5.700. Tapi, pemerintah memiliki perhitungan sendiri sebesar Rp. 6.900. Jadi, ada selisih yang belum dibuka secara transparan kepada publik," ujar Jazuli

FGD yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.00 ini, akan menghadirkan beberapa pemapar, yaitu Direktur INDEF Enny Sri Hartati, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wiraatmaja Puja, dan Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini saat menyampaikan keynote speech di FGD

posted by @Adimin

Mahyeldi: KWT Objek Wisata Terlengkap

PADANG – Kawasan Wisata Terpadu (KWT) yang digagas pasangan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo dan Wawako Emzalmi sebagai ikon pariwisata Kota Padang terus dibenahi. Seperti Pantai Padang, kini sudah ditata dengan baik. Direncanakan, dalam tahun ini Pantai Padang akan menjadi lokasi wisata keluarga yang nyaman.

Tidak hanya itu, objek wisata lain yang masuk ke dalam KWT yakni Gunung Padang, dalam waktu dekat juga akan dibenahi. Termasuk kawasan Kota Lama (Heritage) di Muaro. Serta Pantai Aia Manih yang akan ditata sedemikian rupa.

Jika KWT ini selesai, Padang dipastikan akan menjadi salah satu daerah tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara (Wisman) maupun wisatawan nusantara (Wisnus). Sebab, di KWT tercakup seluruh objek wisata menarik dan terlengkap.

“KWT merupakan objek wisata terlengkap dan akan menjadi destinasi wisata baru Kota Padang,” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo, kemarin.

Walikota memaparkan, di KWT akan terdapat objek wisata lengkap. Tidak hanya menyuguhkan wisata laut (pantai), tetapi di lokasi ini juga terdapat sungai, perbukitan dan kota tua.

“Wisata terlengkap seperti ini jarang dijumpai di daerah lain,” sebutWalikota.

Sementara, terkait pembenahan Danau Cimpago dan Pantai Purus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang akan membangun sejumlah fasilitas umum. Seperti taman, lokasi parkir dan pembenahan batu grip.

"Untuk dananya telah dianggarkan Rp 7 miliar. Sebanyak Rp 4 miliar dari APBD Padang dan Rp 3 miliar dari Kementerian PU,” ujar Kadisbudpar, Medi Iswandi.

Direncanakan, pembenahan di objek wisata itu akan dilakukan Maret mendatang. Sedangkan proses tender telah dilakukan pada Februari ini.

"Kita akan jadikan pantai sebagai aset pariwisata untuk menunjang PAD,” pungkasnya. 

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Walikota Resmikan Masjid Muhajirin Balai Gadang

PADANG - Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo meresmikan Masjid Muhajirin yang berada di Komplek Villa Anggrek II Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah, Jumat (5/2).

Dengan keberadaan masjid tersebut, Wako Mahyeldi menyampaikan, ini merupakan suatu yang menggembirakan, karena telah bertambahnya masjid di Kota Padang khususnya di Kelurahan Balai Gadang. Sehingga diharapkan, semakin menggemanya syiar islam di kawasan tersebut.

“Semoga, masjid ini dapat dimanfaatkan masyarakat setempat sesuai fungsi dan kegunaannya. Karena, di samping tempat beribadah, masjid juga merupakan wadah dalam pembinaan kehidupan masyarakat dan pembinaan akhlak bagi generasi muda,” ujar wako.

Mahyeldi menyebutkan, dalam membenahi moral masyarakat, memang satu-satunya hanya melalui jalan agama. Maka untuk itu, Pemerintah Kota Padang akan terus memberikan dorongan seperti menambah jumlah masjid di Kota Padang. Apalagi sesuai filosofi di ranah minang, yakni Adat Basandi Syara’-Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Untuk itu, marilah kita semua satukan tekad dan bergandengan tangan, wujudkan Kota Padang yang lebih baik dan terjaga dari hal-hal negatif tentunya. Semoga, kota yang kita cintai ini dapat senantiasa kondusif dan semua masyarakatnya berakhlak mulia,” seru walikota yang juga seorang ulama ini.

Sementara itu, Kabag Kesra Setdako Padang, Al Amin membacakan Surat Keputusan (SK) Walikota Padang untuk fungsi dan kegunaan masjid yang baru diresmikan tersebut. Dia membacakan, agar pengurus beserta jemaah masjid mampu meningkatkan fungsi masjid. Seperti di bidang pendidikan, menghidupkan kegiatan TPQ/TQA, majelis taklim, membuat perpustakaan masjid, wirid remaja, remaja masjid, didikan shubuh, pesantren ramadhan, koperasi masjid dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Pada kesempatan ini, kita juga menyerahkan bantuan hibah Pemko Padang sebanyak Rp 10 Juta untuk Masjid Muhajirin,” ucap Al Amin.

Setelah itu, Panitia Peresmian Masjid Muhajirin, Ramlan Ghazali mewakili pengurus dan jamaah menyampaikan rasa senang dengan telah diresmikannya Masjid Muhajirin yang sebelumnya merupakan mushalla. Ke depan, pengurus dan jemaah bertekad akan menghidupkan fungsi dan kegunaan masjid ini dengan optimal.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya donatur dari Timur Tengah yang cukup banyak membantu dalam pembangunan masjid ini. Kita berharap, setelah beralih fungsinya mushalla menjadi masjid, semoga jemaah akan lebih banyak lagi. Hari ini kita perdana melaksanaan shalat Jumat, alhamdulillah jamaah sangat banyak,” sebutnya.

Pada peresmian masjid tersebut, juga dihadiri Kakan Kemenag Padang, Japeri, Ulama Sumbar, Mas’oed Abidin, Muspika Koto Tangah, Camat Koto Tangah Adlin Gusmar, Lurah, Ketua KAN Koto Tangah dan tokoh masyarakat setempat.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Tahura Bung Hatta Akan Disulap Jadi Objek Wisata Keluarga

PADANG - Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta yang terletak di kawasan Indarung, Lubuk Kilangan, selama ini kurang terperhatikan. Kondisinya sepi tak terjamah. Namun tak lama lagi objek wisata ini akan kembali bergairah.

Ini setelah Pemerintah Kota Padang kembali memberi perhatian kepada Tahura Bung Hatta. Rencananya, Tahura Bung Hatta akan disulap menjadi kawasan wisata keluarga yang menarik.

"Tahura Bung Hatta akan menjadi destinasi wisata keluarga. Kawasan ini menjadi lokasi wisata alternatif selain pantai. Tahura Bung Hatta menghadirkan wisata alam dengan nuansa perbukitan," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo, kemarin.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi menjelaskan untuk menjadikan kawasan Tahura Bung Hatta sebagai lokasi wisata keluarga, nantinya akan dilakukan pembenahan di lokasi tersebut. Diantaranya seperti membuat taman tematik. 

"Kita akan membenahi gerbang dan gesos, termasuk menambah tiga wahana," ujarnya.

Sebagai arena wisata keluarga, Tahura Bung Hatta menyajikan aneka permainan menarik. Seperti 'paint ball', 'flyng fox', 'air walk', motor ATV, serta resto bagi pengunjung.

"Pembenahan Tahura Bung Hatta dimulai Februari ini," katanya.

Segala permainan menarik yang dihadirkan di objek wisata Tahura Bung Hatta ini akan dapat dinikmati pada April mendatang. Objek wisata ini akan dikelola sepenuhnya oleh Pemko Padang melalui Dinas Budpar Kota Padang.

"Sebenarnya sudah ada tiga investor yang ingin mengelola, akan tetapi untuk sementara ini Pemko yang mengelolanya," tutur Medi.

Medi berharap, dengan adanya objek wisata Tahura Bung Hatta ini akan menjadi wahana wisata tambahan bagi pengunjung yang datang ke Kota Padang. Selain itu, hal ini akan menggairahkan kembali Tahura Bung Hatta yang selama ini kurang bergairah.

"Tentunya nanti objek wisata ini sekaligus menambah PAD bagi Kota Padang," pungkas Medi.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Mahyeldi, Ridwan Kamil dan Azwar Anas Bicara Kepariwisataan di Padang

Padang (4/2) - Tiga kepala daerah di Indonesia bakal bertemu dalam suatu forum seminar yang digagas Kementerian Pariwisata dan IKA Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Sabtu (6/2), di salah satu hotel berbintang di Padang. Dalam seminar nasional itu ketiga kepala daerah akan membahas sektor pariwisata dan keunggulan daerah masing-masing.

Tiga kepala daerah itu yakni Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo, Walikota Bandung Ridwan Kamil, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Ketiga kepala daerah berprestasi ini akan saling berbagi pengalaman dalam pengembangan pariwisata daerah masing-masing pada seminar nasional bertajuk "Menciptakan inovasi dan daya saing sektor pariwisata Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA)".

Menteri Pariwisata melalui Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal, Raseno Arya mengatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pariwisata adalah mendorong bagaimana pemangku kepentingan mampu mengelola pariwisata di daerahnya termasuk swadaya masyarakat untuk berupaya meningkatkan daya saing. Terutama dalam menghadapi pasar bebas ASEAN dan MEA.

Lebih lanjut Raseno mengatakan, melalui kegiatan tersebut ketiga kepala daerah berprestasi dan sudah banyak memberikan gebrakan dalam pengembangan sektor pariwisata di daerahnya ini agar sharing ilmu kepada stakeholders pariwisata dan kepala daerah lainnya. Terutama seluruh kepala daerah di Sumatera Barat agar lebih maju dan berkembang.

"Terkait dengan MEA, diperlukan kesiapan destinasi wisata dimana saja di Indonesia, terutama peningkatan kualitas SDM pariwisata untuk siap bersaing secara global. Kemenpar juga telah membuat program-program untuk mencapai hal tersebut," jelas lelaki yang juga Ketua IKA FE Unand ini.

Terpisah, koordinator dan pengarah kegiatan seminar yang juga beberapa kali menjadi tim ahli di kegiatan Pariwisata Sumbar, Sari Lenggogeni, menjelaskan ketiga kepala berprestasi ini akan mengupas lebih dalam tentang daya saing masing-masing daerah. Seperti 'Innovative Tourism' untuk Bupati Banyuwangi, 'Creative City and Creative People' untuk Walikota Bandung, dan 'Community Based Tourism' mengarah ke kearifan lokal untuk Walikota Padang.

Hal ini terkait dengan superior value dari pariwisata dan prestasi yang telah didapat oleh ketiga kepala daerah. Sangat diharapkan moment ini menjadi bagian dari take and gift, transfer of knowledge dan menginspirasi kepala daerah lain, pelaku wisata serta SKPD terkait.

"Kegiatan ini sebenarnya terbatas untuk undangan yang terkait pariwisata berdasarkan permintaan dari kementerian, namun saya berharap transfer of knowledge ini bisa didesiminasikan melalui media nantinya," ujar Sari yang akan langsung memoderatori kegiatan tersebut nantinya.

Kegiatan, katanya, mendapatkan dukungan dari Pemko Padang dan juga pada pelaksanaan dibantu oleh IKA FE Unand, "Sejauh ini ketiga kepala daerah sudah menjadwalkan waktu beliau. Besar harapan kita agar semua berjalan lancar pada 6 Februari nanti. Selain itu melalui kegiatan ini Padang akan semakin memperkuat fungsinya sebagai MICE destination," tambah Sari.

Sementara itu, pelaksana teknis kegiatan seminar nasional ini, Yodra Suyama dan Yogi Afriandi menyebut bahwa kesiapan acara sudah 90 persen. Seluruh undangan juga telah disebar.

"Undangan untuk kadis pariwisata se-Sumatera telah didistribusikan, termasuk undangan bagi kepala daerah se-Sumatra Barat, stakeholders pariwisata, akademi dan lainnya," paparnya.

Seperti diketahui, dalam sektor pariwisata, Kota Padang saat ini tengah berbenah. Kawasan Wisata Terpadu (KWT) yang digagas pasangan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo bersama Wawako Emzalmi mulai menampakkan hasil. Pantai Padang sudah mulai ditata dan dibenahi. Tak lama lagi, Pantai Padang akan menjadi destinasi wisata yang nyaman dan menarik bagi keluarga.

Begitu juga Kota Bandung. Kota yang dikenal dengan "Smart City" ini punya objek wisata menarik. Warga Bandung juga sangat mendukung sektor pariwisata sehingga Bandung menjadi salah satu kota tujuan wisata terbaik di Indonesia.

Banyuwangi juga tak kalah hebat dengan Padang dan Bandung. Kabupaten ini punya objek wisata pantai yang menarik termasuk wisata alam seperti Kawah Ijen dan lainnya.

Keterangan Foto: Poster Tiga Kepala Daerah di Indonesia

sumber: humas dan protokol kota padang


posted by @Adimin

Padang Menuju Kota Impian

“Kita punya Walikota Hebat”

Padang, kota tua yang banyak di kenang orang akan romantisme masa lalunya, kini mulai berlari menjemput ketertinggalan. Kota ini bersolek, setelah lama tersuruk  di tengah nyaring derap pembangunan kota – kota lainnya. Adalah mahyeldi, sang Walikota sebagai penyebar virus pembangunan. Lewat tangannya, impian warga kota bengkuang akan Padang yang indah, perlahan terwujud.

Jika dulu, beberapa tahu lalu, Padang dikenal dengan kebisingannya. Ketidakteraturannya, serta tukang palak yang bejibun banyaknya, kini berbeda. Padang bukan lagi kota centang-prenan, yang diurus setengah hati. Padang sekarang menuju kota terintegrasi. Kota hebat, yang punya segala hal tentang kenyamanan dan ketertiban. Warganya juga sudah boleh menepuk dada, dengan apa yang telah tertoreh.

Lantas siapa yang patut diprestasi atas perubahan drastis ini? Banyak orang yang terlibat, bejibun banyaknya ikut serta dalam membangun. Tapi, tentu, Walikota Padang Mahyeldi, adalah orang pertama yang patut diapresiasi. Buya, adalah inisiator perubahan bersama wakilnya Emzalmi.

Tangan dingin Wako dinilai ampuh mengubah wajah kota. Seperti pembenahan yang dilakukan di kawasan pantai Padang. Kawasan itu kini berubah signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laut luas tampak dari jauh, orang berdagang ramai, pengunjung nyaman, tukang palak tak nampak. Semuanya teratur.

Semua bangunan rumah makan dan kios yang dibuat pedagang disepanjang pantai dibongkar dan dibersihkan. Bahkan saat ini Pemko sudah memiliki desain dan bakal menyulap kawasan itu menjadi kawasan pendestrian yang indah dan nyaman bagi pengunjung. “Salut kita dengan Wako. Berkat tangan dinginnya, beberapa sudut dari kota ini sudah mulai berubah secara signifikan. Ini perlu kita apresiasi, karena hasil kinerja Mahyeldi memang nyata,” sebut Anton (40), warga Veteran.

Perubahan signifikan dalam waktu dekat ini, terang dia adalah prestasi yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kharisma memimpin yang luar biasa juga. “Sebenarnya ilmunya tak ada. Ilmunya di Wako kita. Orang-orang itu (pedagang-red) mau nurut dan pindah karena memang komunikasi dan pendekatan yang dilakukan Wako dan jajarannya sekarang lebih mengena,” pujinya lagi. Ia berharap, Wako Padang tak hanya mampu membenahi pantai padang, tapi juga lokasi wisata lainnya di Kota Padang. Sehingga kota ini menjadi lebih hidup dan ramai.

Warga Purus, Syafii (52) mengatakan, perubahan yang signifikan ini adalah prestasi yang luar biasa dan telah menimbulkan dampak sosial yang signifikan pada masyarakat Purus dan sekitarnya. Saat ini kawasan itu menjadi ramai oleh wisatawan.

“Selain warga Kota Padang, yang paling diuntungkan warga sini. Mereka berdagang dan bisa untung besar, karena pengunjung banyak,” sebutnya.

Apresiasi yang sama juga dilontarkan terhadap kinerja Wako yang berhasil menata Pasar Lubuk Buaya denga menaikkan pedagang ke lantai II. Selama ini, kawasan itu tampak sumpek dan rentan macet pada siang dan malam hari. Namun sekarang kemacetan semakin berkurang, karena pedagang sudah dipindahkan dan lantai bawah dipersiapkan menjadi lokasi parkir. “Mudah-mudahan pedagang itu tak turun lagi, sebut Beni (38) warga Lubuk Buaya.

Menurutnya, berhasilnya pemindahan pedagang tersebut adalah gambaran prestasi bagi Pemko. Bahkan jika Wako mau bekerja, kawasan Banda Buek juga sudah sangat dinanti masyarakat untuk dibenahi. Sehingga, kemacetan disana dapat ditekan. Dalam kondisi sekarang, terang dia, kawasan Padang-Solok adalah kawasan central sehingganya harus diamankan dan bebas dari kemacetan. “Kita yakin dengan tangan dinginnya Wako yang sekarangl kawasan Banda Buek juga bakal tertata dalam waktu dekat,” kata dia.

Pantai Padang, bila benar-benar bersih dari bangunan serta lapak pedagang, nantinya Pemko Padang mulai menata objek wisata yang satu ini. Rencananya, akan dibangun sea world dan aneka permainan lainnya di Pantai Padang. Sea World adalah area permainan air berupa aquarium besar yang bisa dimasuki pengunjung, menyerupai.

Tidak hanya membangun sea world, Pantai Padang juga menyajikan aneka permainan air bagi pengunjung. Bagi pengunjung yang ingin menikmati berbagai permainan air, nantinya kawasan Pantai Padang juga akan dilengkapi berbagai arena permainan berupa banana boat, jet ski, parasailing dan aneka permainan lainnya.

Tak hanya itu, nantinya, di seputaran Danau Cimpago (blok K LPC) juga akan dibangun panggung budaya. Panggung ini nantinya akan difungsikan untuk menggelar berbagai pertunjukan seni budaya Minangkabau. Untuk mempermudah pengunjung dari arah Veteran ke Pantai Padang, nantinya juga akan dibangun sebuah jembatan dari depan Hotel Mercure melintas diatas Danau Cimpago menuju kawasan pantai. Selanjutnya juga akan dibangun sarana parkir di sisi barat dan sisi timur Danau Cimpago. Disisi barat akan dibangun dengan memanfaatkan face yang ada. Sementara parkir sisi timur akan diwujudkan berupa gedung parkir yang representatif yang sekaligus berfungsi sebagai shelter bagi pengunjung.

“Ini Langkah Maju”

Pengamat sosial yang juga praktisi pendidikan Davip Maldian menilai penataan, keberhasilan pemerintah Kota Padang dalam menata Pantai Padang dan pasar merupakan langkah maju yang patut disyukuri masyarakat. Tinggal lagi peran serta masyarakat untuk ikut mendukung.

“Kita sangat mengapresiasi langkah maju yang dilakukan Pemko Padang saat ini. Kita tak menyangka Wako selaku top-leader di kota ini sudaj menunjukkan ketegasannya,” sebut Davip Maldian, selasa siang.

Namun upaya penataan ini, kata dia, tidak akan ada artinya jika tak didukung oleh perubahan mental dari masyarakat. Pemko menurutnya masih mempunyai tugas beratmerubah mindset masyarakat terutama di seputar lokasi pantai agar lebih ramah terhadap pengunjung. Untuk itu kedepan, Pemko harus bisa menertibkan prilaku main pada pedagang atau petugas juru parkir.

“Pengunjung itu biasanya mau bisa membayar beberapa saja, asal mereka tak merasa ditipu,” sebut sosok yang juga Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia ini.

Pemko Padang harus mampu menertibkan semua-harga makan yang ditawarkan di kawasan pantai sehingga pedagang tak merasa ditipu. “Kalau orang sudah merasa tertipu, dia tidak akan mau balik lagi,” sebutnya.

Begitu juga dengan keberhasilan Pemko Padang menata pasar Lubuk Buaya. Keberhasilan itu menurutnya juga bisa menular ke pasar-pasar lainnya.

Sumber: Harian Pos Metro Padang, Rabu 3 Februari 2016

posted by @Adimin

Loyalitas Kader PKS Tuai Pujian

Jakarta (2/2) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat pujian dari pengamat politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono. Pasalnya, dibanding partai lain, PKS menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang memiliki kader sangat loyal.

Keloyalan tersebut dirasakan para kader ke partai, tidak peduli siapa pun ketua umumnya. “Walau pun misalnya pemimpinnya tidak terkenal, para kader tetap loyal,” katanya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (2/2). 

Teguh membandingkan PKS dengan partai lain, misalnya saja PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, dan Gerindra. Loyalitas kader terhadap pemimpin partai tersebut yakni Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo. Figur tokoh di tiga partai tersebut mengalahkan loyalnya kader terhadap partai.

Menurut Teguh, hanya PKS yang tidak peduli pada figur tokoh. Artinya, figur tokoh di PKS lebih kecil dibanding partai, bukan sebaliknya.

Dalam kehidupan berpolitik di Indonesia, masih banyak kader yang lebih loyal ke satu figur dibanding ke partai atau lembaganya. Munculnya beberapa partai baru seperti Gerindra oleh Prabowo, Nasdem oleh Surya Paloh, dan Hanura oleh Wiranto usai Musyawarah Nasional Partai Golkar membuktikan bahwa politik di Indonesia masih berbasis pada figur.

“Ini kelemahan politik kita. Secara teroritis, partai modern harusnya fokus pada sistem kelembagaan kuat, bukan figur,” kata Teguh.

Munculnya partai-partai baru yang merupakan pecahan dari partai lama yang sudah ada merupakan akibat ketaatan kader pada orang per orang, bukan pada organisasi. Hal itu akan terus terjadi sepanjang tidak ada upaya menyelamatkan organisasi.

Teguh menyebut di Indonesia cukup mudah membuat partai baru, apalagi jika seseorang memiliki uang dan jaringan kuat. Persyaratan membentuk partai politik tidak sulit bagi mereka.

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

Hidayat: Pancasila, Solusi Permasalahan Sosial terhadap Anak-Anak

Jakarta (2/2) – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk melindungi anak-anak dari setiap permasalahan sosial. Demikian disampaikan Hidayat saat menerima audiensi dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Qatrunnada Islamic School di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

“Lima sila di Pancasila sesungguhnya akan sangat bagus kalau pemerintah Indonesia serius untuk mengimplementasikan hal tersebut, khususnya terhadap permasalahan yang sering menimpa anak-anak Indonesia,” jelas Hidayat.

Hidayat mencontohkan, pemerintah tidak serius untuk menjaga anak-anak dari kejahatan seksual. “Mengutip dari pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Indonesia adalah negara terbesar ketiga korban kejahatan pedofilia terhadap anak,” papar Wakil Ketua MPR RI ini.

Pemerintah, menurut Hidayat, kembali kecolongan dengan adanya buku ajar untuk anak-anak Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Utara yang menyebut Nabi Muhammad adalah nabi dalam urutan ketiga belas, bukan terakhir. Menurut Hidayat, buku ajar tersebut bisa mengajarkan anak-anak untuk murtad, keluar dari Islam.

“Meskipun sudah ditarik, tapi menurut saya tidak cukup. Itu yang membuat, menyebar, dan menjual semestinya diberikan sanksi karena menganggu kehidupan sosial warga,” tambah Legislator PKS dari dapil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.

Hidayat berharap jika pemerintah serius untuk menerapkan Pancasila, khususnya di sila pertama, maka akan mampu melindungi anak-anak dari perilaku yang tidak menghadirkan sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Diketahui, hari ini, Selasa (2/2), Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi dari 60 (enam puluh) siswa/i dari SDIT Qatrunnada Islamic School, Jakarta Pusat. Audiensi ini adalah bagian dari pelaksanaan Hari Aspirasi yang rutin diselenggarakan setiap hari Selasa oleh Fraksi PKS DPR RI. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Hancurkan Garam Lokal, DPR Minta Mendag Revisi Peraturan Impor Garam

Jakarta (2/2) – Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta Menteri Perdagangan (Mendag) segera mengevaluasi Peraturan Mendag (Permendag) Nomor 125 tahun 2015 tentang Impor Garam. Pasalnya, Rofi menilai regulasi tersebut telah menghancurkan harga garam dan produksi petani garam di tingkat lokal.

Sehingga, dengan keluarnya regulasi ini, menurut Rofi, semakin melegitimasi bahwa impor pangan tidak bisa terhindarkan di tahun 2016.

“Kenyataan ini membuktikan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang secara serius meningkatkan kesejahteraan para petani garam. Setidaknya, memperbaiki mutu dan produktiktivas produksi garam,” jelas Rofi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

Diketahui, Permendag nomor 125/M-DAG/Per/12/2015 secara efektif akan berlaku pada tanggal 1 April 2016. Peraturan ini adalah pengganti Permendag nomor 88/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan Impor Garam. Dalam peraturan terbaru ini dijelaskan tidak ada kewajiban importir untuk menyerap garam rakyat, tidak ada ketentuan mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan tidak ada ketentuan pembatasan waktu untuk impor garam.

"Sepanjang tata niaga garam dibiarkan timpang seperti ini, maka selama itu Indonesia tidak akan pernah mampu menjadi produsen garam yang unggul. Sudah secara teknologi tertinggal, dalam pemberian insentif juga seringkali salah sasaran,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Rofi menegaskan kebijakan Mendag inilah secara jangka panjang akan meminggirkan peran petani dalam memenuhi kebutuhan konsumsi garam lokal. “Mengingat hampir tidak ada jaminan bahwa importir akan menyerap garam lokal dengan harga yang pantas,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini.

Rofi berharap Mendag segera mengevaluasi regulasi ini dengan cara melakukan verifikasi antara data konsumsi garam secara nasional dan kuota yang dibutuhkan. Kecukupan garam nasional diyakini dapat menunjang industri olahan, seperti pengalengan makanan-minuman, pengolahan ikan, pengawetan makan, dan industri lainnya.

“Pemerintah perlu sadari pengolahan garam yang ada masih menggunakan teknologi sederhana yang bergantung kepada kondisi cuaca. Namun, seharusnya dilakukan pemberdayaan secara serius oleh pemerintah agar menghasilkan kualitas garam yang baik,” tukasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin