Perkuat Pengawasan Hak Disabilitas, Lembaga Non Struktural Baru Diperlukan

Jakarta (19/2) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menilai pembentukan Lembaga Non Struktural (LNS) yang diamanatkan dalam RUU Penyandang Disabilitas merupakan bagian untuk memperkuat pengawasan dan advokasi atas hak-hak yang penyandang disabilitas yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Ada perbedaan sudut pandang yang cukup mendasar antara pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU Penyandang Disabilitas. DPR menilai selama ini pemerintah sendiri pun belum dapat memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas,” jelas Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

Sebelumnya, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini menyebutkan ada 12 RUU yang mengamanatkan adanya LNS Baru, termasuk RUU Penyandang Disabilitas. Rini menilai hasil evaluasi dari 78 LNS yang sudah ada selama ini, justru membelenggu presiden karena membuat gerak pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien.

“Namun karena UU memerintahkan LNS dibentuk atau tetap ada, presiden tidak bisa berbuat banyak, jelas Rini sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Kamis (18/2).

Menjawab itu, Ledia tetap yakin bahwa pembentukan LNS baru, khususnya dalam RUU Penyandang Disabilitas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas meskipun berganti presiden.

“Justru jika ditetapkan lembaganya, biarpun presiden berganti perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tetap terjamin,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Barat I ini. [fraksidpr.pks.id]

posted by @Adimin

PKS Sumbar Kembali Bantu Korban Banjir Kab. Pasaman

Kamis (18/02) Tim Pusat Khidmat PKS Sumbar yang dipimpin langsung oleh H. Irsyad Safar Ketua DPW PKS Sumbar, didampingi Dani Ismaya Ketua DPD PKS Pasaman mengunjungi korban banjir dan longsor di daerah Jorong Lambak Kec. Panti Kab. Pasaman.

Kunjungan dimaksud untuk menyerahkan bantuan dan meninjau sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah yang sebelumnya menjadi lokasi "Khidmat" Relawan PKS yang terdiri dari regu Pandu Keadilan, Struktur dan kader yang bahu membahu bersama warga dan TNI membersihkan rumah dan fasilitas umum, seperti masjid, jalan yang tertimbun material pasir serta kayu gelondongan yang ketinggiannya mencapai lebih dari 1 meter, sebelumnya di lokasi tersebut relawan PKS juga telah membangun fasilitas MCK darurat utuk Ibu-ibu, yang diprakarsai oleh H. Muslim Yatim Bendahara DPW PKS Sumbar, yang juga anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumbar.

Dalam kunjungan tersebut didapati sejumlah rumah dan fasilitas umum seperti masjid yang pekan sebelumnya telah dibersihkan relawan PKS, saat ini kembali dipenuhi lumpur dan pasir mencapai 1 meter akibat banjir susulan yang yang terjadi beberapa hari yang lalu.

H. Irsyad Safar yang juga Anggota DPRD Sumbar mengemukakan bahwa dua alat berat yang saat ini bekerja di wilayah tersebut belum memadai untuk normalisasi sejumlah fasilitas di kawasan yang di huni sekitar 60 kepala keluarga tersebut. Dalam kesempatan tersebut beliau juga mengatakan akan mendesak pemerintah Provinsi dan pemerintah setempat untuk segera mengirimkan sejumlah alat berat dan sarana yang efektif agar kawasan sekitar dapat kembali seperti semula, juga dapat memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi warga yang sebagian besar masih berada di pengungsian dan tempat pemukiman sementara.

Dalam kesempatan tersebut Tim dari PUSAT KHIDMAT PKS Sumbar yang diterima warga serta tokoh masyarakat jorong Lambak Kec.Panti, menyerahkan sejumlah bantuan kepada pengungsi, berupa bahan kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, peralatan mandi, baju layak pakai serta mushaf Al- Qur'an.

Disamping bantuan dalam bentuk materi tesebut Tim juga ikut memberi pencerahan berupa tausiyah di hapapan sejumlah warga, agar tetap bersabar atas cobaan yang diberikan olah Allah Swt, tetap menjaga ibadah dan amal saleh, tidak berputus asa atas rahmat Allah Swt yang begitu luas dan tetap bersemangat, dengan usaha yang maksimal untuk menggapai keberhasilan hidup, di dunia dan akhirat. [Os/sumbar.pks.id]

posted by @Adimin

Anggota DPR-RI dari PKS Dr. H. Hermanto, SE, MM Turun Langsung Beri Bantuan pada Korban Banjir Solok Selatan

Padang Aro (18/2) - Anggota DPR RI Dapil Sumbar I dari Fraksi PKS, Dr. Hermanto, SE, MM melakukan serangkaian kegiatan di Solok Selatan. Rangkaian kegiatan dimulai hari Kamis siang (17/2) Sosialisaai Empat Pilar Bangsa yang dilakukan di Kantor KUA Ujung Jalan Pakan Salasa Kec Pauh Duo. Kegiatan ini dihadiri oleh wali nagari Sohibul Izar Dt Rajo Aceh, beserta seluruh staf kantor wali. Kepala KUA beserta Staf, Penyuluh Agama se- Kecamatan Pauh Duo, Pengurus BKMT Kecamatan Pauh Duo, Pengurus Kelompok Tani se-Kecamatan Pauh Duo, Pengurus Kelompok Majelis Taklim se-Kecamatan Pauh Duo, Kepala Jorong se-Lecamatan Pauh Duo, dan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Pauh Douo. Diperkirakan seluruh peserta yang hadir lebih kurang 100 orang.

Paginya, sebelum acara sosialisasi, beliau menyempatkan mengantar langsung bantuan 44 paket sembako ke daerah banjir yang berisi: minyak goreng, gula, ikan kaleng/sarden, roti, biskuit, kopi, teh dan makanan siap saji/energen. Daerah tujuan pertama yang dituju dimulai dari korban banjir di Kampuang Nan Baru, Nagari Kapau Kec. Pauh Duo. Selain sembako beliau juga menyerahkan bantuan 75 sak semen. 25 sak diserahkan kepada KUA Pauh duo dan 50 sak untuk sekolah SD IT Marhamah. Setelah menyerahkan bantuan tersebut, rombongan melanjutkan kegiatan memantau lokasi jembatan gantung yg putus di Batu Bajarang dan kerusakan lahan pertanian sawah serta rumah penduduk yg hanyut saat banjir senin (8/2) lalu.

Sebelum itu, pagi harinya kegiatan dimulai dengan sarapan pagi dan taujih di rumah pak Patoni, bagi relawan di Pos Terpadu Pusat Khidmat PKS SOLSEL. Baru setelah itu, rombongan berangkat meninjau lokasi banjir di beberapa titik sembari menyalurkan bantuan ke korban banjir. Dalam kegiatan ini beliau didampingi oleh istri Ibu Yusmiati Ketua BPKK PKS Wilda Sumbagut, Musrif Sumbar Ust. Syaurium, rombongan dari DPW PKS Sumbar, Ketua DPD PKS Solsel, Effendi Muharram, ketua DPC PKS Pauh Duo, Buya Azhari, Ketua Dpc Sei Pagu Novri Delwan, Kebid Kaderisasi, Ust. Patoni, A.md, Koord. Lapangan Ditribusi Bantuan Al Hudri dan beberapa relawan Posko Pusat PKS Berkhidmat.

Dalam rombongan lainnya, juga dibagikan bantuan sembako ke Jembatan Kuning Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru. Mereka menyalurkan 8 paket sembako masih dari pak Hermanto. Kegiatan hari itu diakhiri dengan menyalurkan bantuan susu kemasan utk anak2 MDA Jorong Taratak Tinggi Pekonina. Dimana ditempat ini longsor memakan korban jiwa 6 orang.

Ini merupakan program bantuan yang diberikan Hermanto sebagai wakil rakyat Dapil Sumbar I. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu yang berada di daerah pemilihannya.

Siang harinya kegiatan berlanjut dengan Rapat Dengar pendapat bersama masyarakat si SDIT Marhamah, Muaralabuh. Banyak masyarakat menyampaikan usulan dan permasalahan yg mereka alami kepada wakil rakyat itu. Semoga aspirasi yang disampaikan tersebut dapat di perjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

sumber: FB PKS Sumbar

posted by @Adimin

Hidayat PKS: LGBT Jangan Dikriminalisasi, tapi Disembuhkan

Jakarta (18/2) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengaku tak sepakat apabila kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dikriminalisasi. Seharusnya, menurut dia, kelompok tersebut diajak kembali ke jalan yang benar.

"Disembuhkan, sehingga dapat menjadi bagian dari bangsa yang bisa membangun Indonesia," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 18 Februari 2016.

Hidayat mengatakan upaya penyembuhan kelompok tersebut dapat melalui program konseling. Selain itu, penyembuhan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga rehabilitasi. "Bukan dalam rangka legalisasi atau legitimasi, tapi dalam rangka menyembuhkan mereka dari beragam penyimpangan," tuturnya.

Fenomena LGBT, ucap Hidayat, dapat dilihat dari beragam sisi. Dari sisi keagamaan, menurut dia, tidak ada agama apa pun yang mentoleransi perilaku LGBT. "Apalagi mengkampanyekan, mempengaruhi orang lain, serta menuntut legalisasi dan legitimasi," ujarnya.

Selain itu, dalam pasal-pasal terkait dengan hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 1945, memang terdapat kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat dan berkumpul. "Tapi sekali lagi, tidak untuk menghadirkan liberalisasi dan legalisasi dari LGBT," tutur Hidayat.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid

Sumber: Tempo.co


posted by @Adimin

Hidayat: Berapa Kalipun Paripurna Diundur, PKS Tetap Tolak Revisi UU KPK

Jakarta (18/2) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan pengunduran hingga dua kali Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi jika penundaan itu dilakukan hanya karena fraksi-fraksi besar di DPR masih sibuk melakukan lobi untuk mengegolkan revisi UU KPK itu.

"Jika alasan penundaan itu karena sebagian besar pimpinan DPR tidak di tempat publik mungkin bisa maklum. Tapi kalau digunakan untuk lobi-lobi oleh fraksi besar di DPR untuk mengegolkan revisi itu, sangat disayangkan," tandas Hidayat Nur Wahid, Kamis (18/2) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Hidayat, penundaan paripurna yang akan membahas revisi UU KPK itu hanya akan membuat citra lembaga DPR makin terpuruk di mata publik. Stigma bahwa DPR antipemberantasan korupsi akan makin kuat.

Terkait sikap PKS terhadapa revisi UU KPK, Hidayat menegaskan, PKS menolak karena setelah mempelajarinya dengan seksama revisi itu bukan untuk memperkuat KPK, tetapi sebaliknya untuk melemahkan.

"Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS, Rabu (17/2) yang dipimpin Ketua Majelis Syuro memutuskan PKS menolak revisi UU KPK itu. Keputusan ini memperkuat sikap fraksi PKS yang dalam rapat sebelumnya juga menolak revisi itu," tegas Hidayat, yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.

PKS, lanjut Hidayat, melihat masih ada ketidaksinkronan antara Menkumham, KPK, dan Presiden terkait revisi UU KPK. Menkumham menganggap revisi akan menguatkan. Sementara KPK menganggap melemahkan, karenanya tidak mau terlibat dalam pembahasan. Dan Presiden menyatakan akan membatalkan revisi jika melemahkan KPK.

Selama ketiga lembaga itu tidak sinkron, PKS tetap akan menolak revisi UU KPK. "Berapa kali pun paripurna diundur sikap PKS tetap menolak revisi UU KPK," imbuh Hidayat.

Sikap ini menegaskan sikap PKS yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna terdahulu yang menolak Revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Fraksi PKS ketika itu tegas menyatakan revisi UU KPK sebaiknya menjadi inisiatif pemerintah agar lembaga DPR tidak selalu menerima stigma negatif.

Hidayat mengungkapkan, PKS mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan pimpinan KPK yang baru, termasuk langkah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat. "Selama tindakan OTT itu dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan aturan perundangan yang berlaku, kita mendukung. Yang penting tidak ditunggangi kepentingan politik dan tebang pilih dalam penegakan hukum," terang Hidayat.

Hidayat berpandangan, KPK harus makin diperkuat dengan hukum yang kuat agar dapat menangani kasus-kasus besar, yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, yakni kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan triliunan rupiah.

"Pimpinan KPK yang baru perlu diberi vitamin agar kuat sehingga bisa menangani kasus-kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan triliunan. Bukan malah dilemahkan," pungkas Hidayat. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Akmal Minta Anak Muda Indonesia Menjadi Nelayan Profesional

Jakarta (17/2) – Anggota Komisi IV (kelautan dan perikanan) DPR RI Akmal Pasluddin mengajak para pemuda dan pemudi terbaik di Indonesia untuk turut serta menjadi nelayan profesional. Ajakan tersebut diharapkan Akmal kelak pasca disahkannya RUU Nelayan sebagai bagian untuk mengangkat profesi nelayan menjadi lebih terhormat.

“Dengan adanya insentif dan perlindungan, Fraksi PKS berharap anak muda Indonesia banyak yang jadi nelayan profesional yang bervisi pengusaha atau bisnis. Jangan sampai menjadi nelayan adalah keterdesakan karena tidak ada pekerjaan lain,” jelas Akmal dalam acara FGD Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, hari ini, Rabu (17/2).

RUU inisiatif Fraksi PKS ini juga akan memastikan perlindungan bagi petambak garam, terutama terkait isu impor dan inovasi teknologi.

“Ada masalah impor yang tidak pernah bertemu antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perdagangan. Kalau impor terus datang, petani garam kita akan gulung tikar. Salah satu alasannya adalah petani kita tidak punya teknologi refinery (pemurnian) garam yang tinggi untuk memasukkan garam ke sektor industri,” ungkap Legislator PKS dari dapil Sulawesi Selatan II ini.

Diketahui, acara FGD ini juga menghadirkan beberapa narasumber seperti Narmoko Prasmadji (Dirjen Perikanan Tangkap KKP), Alan Koropitan (Akademisi Perikanan dan Kelautan IPB), dan Riza Damanik (Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV (kelautan dan perikanan) DPR RI Akmal Pasluddin

posted by @Adimin

FPKS: Asuransi Jiwa dan Penambahan Modal Akan Diatur dalam RUU Nelayan

Jakarta (17/2) - Ketua Fraksi PKS (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang diinisiasi oleh Fraksi PKS, akan mencakup beberapa hal terkait kesejahteraan, yaitu asuransi jiwa, asuransi usaha, dan penambahan modal.

“Suara PKS adalah suaranya nelayan, maka kita wajib mendorong kesejahteraan nelayan melalui RUU ini. Ada 70 persennya masih miskin. Ini jadi tugas kita bersama,” ungkap Jazuli saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam pada Rabu (17/2) di Ruang Pleno Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Jakarta.

Draf RUU Nelayan ini juga akan mengatur adanya pembentukan serikat nelayan yang profesional, juga pemberian Identitas Khusus Nelayan (IKN) yang memudahkan nelayan mendapat bantuan kapal. Oleh karena itu, Jazuli berharap RUU Nelayan inisiatif Fraksi PKS ini dapat menunjukkan kontribusi bagi perbaikan kehidupan nelayan.

“40 Anggota DPR dari PKS hanya 8 persen dari jumlah anggota DPR yang berjumlah 650 Anggota, tetapi 40 Anggota ini akan memperjuangkan 240 juta rakyat Republik Indonesia, termasuk nelayan. Kami ingin 8 persen dari parlemen bisa bekerja seperti seribu persen parlemen,” ungkap Legislator dari Dapil Banten III ini

Diketahui, acara FGD ini juga menghadirkan beberapa narasumber seperti Andi Akmal Pasluddin (Anggota Komisi IV DPR RI), Narmoko Prasmadji (Dirjen Perikanan Tangkap KKP), Alan Koropitan (Akademisi Perikanan dan Kelautan IPB), dan Riza Damanik (Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Harga Beras Melambung, Pemko Gelar Operasi Pasar

Pemko Padang menggelar operasi pasar (OP) untuk mengantisipasi kenaikan harga beras. Sedikitnya, ada 34 titik OP yang digelar di sejumlah pasar satelit dan pasar induk Padang.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, kenaikan harga beras akhir-akhir ini cukup signifikan. Praktis hal tersebut menyulitkan warga ekonomi lemah. "Mudah-mudahan lewat Operasi Pasar ini akan mampu mengendalikan harga hingga menjadi normal kembali," ujar Mahyeldi saat meninjau OP di Simpang Kandang,Pasar Raya Padang, Rabu (17/2).

Pada OP kali ini, Bulog akan mendistribusikan beras ke 34 titik, termasuk di sembilan pasar satelit yang ada di Padang. Harga beras OP terbilang relatif murah. Segantang beras dijual Rp13.440. Sedangkan perkilo dijual Rp8400. "Operasi Pasar ini dilakukan hingga harga beras stabil dan kita akan terus melakukan evaluasi setiap 15 hari sekali," pungkasnya.

Sebanyak 34 titik OP tersebar di Kota Padang, seperti di Pasar Raya / Bandar Olo terdapat tiga kios penjual beras OP. Di Pasar Siteba (6 kios), Pasar Alai (2 kios), Pasar Lubuk Buaya (3 kios), Pasar Tabing (2 kios), Pasar Belimbing (5 kios), Pasar Balai Baru (1 kios), Pasar Bandar Buat (2 kios), Pasar Pagi (5 kios), Pasar Simpang Haru (1 kios), serta di empat kios lainnya. [valora.co.id]

posted by @Adimin

Mahyeldi Nyatakan Penolakan Perilaku Menyimpang LGBT di Padang

PADANG – Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo menyatakan sikap penolakan terhadap perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di daerahnya. Walikota menginginkan Kota Padang bersih dari perilaku menyimpang tersebut.

“Perilaku menyimpang seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender ini harus ditolak di Padang. Intinya Padang harus bersih dari perilaku menyimpang tersebut,” katanya, Selasa (16/2).

Ia melihat, perilaku menyimpang ini bukanlah suatu aktifitas personal, akan tetapi sudah mengarah kepada gerakan komunitas. Sehingga gerakan ini membahayakan generasi muda.

“Terbukti, pembelajaran (perilaku menyimpang) ini ditampilkan di buku, film, sinetron, dan gerakan ini sangat merusak,” ujarnya.

Mahyeldi menekankan, pihaknya akan menutup pintu untuk perkembangan perilaku menyimpang di Kota Padang. Apalagi perilaku ini sangat bertentangan dengan agama dan budaya Minangkabau. “Saya yakin, agama dan masyarakat menolak ini,” ujarnya.

Saat ini Pemko Padang beserta jajaran terkait terus memantau gerakan penyimpangan perilaku LGBT. Ia menenggarai, gerakan menyimpang tersebut bergerak secara diam-diam dan mengkonsolidasikan dirinya. Kepada SKPD di jajaran Pemko Padang diminta untuk mengevaluasi dan memantau tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Padang. Sebab, budaya tenaga kerja asing sangat berbeda dengan budaya Minangkabau.

“Kemarin kami mendapatkan informasi tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Padang terendus masyarakat ada hal negatif di tempat tinggalnya. Saya langsung perintahkan camat agar membuat perjanjian dengan yang bersangkutan,” ujarnya. [padangmedia]

posted by @Adimin

PKS Bantu Korban Banjir Solsel Rp40 Juta

Padang, 16/2 (Antara) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyalurkan bantuan senilai Rp40 juta kepada korban banjir dan longsor Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Sumatera Barat (Sumbar).

Bantuan diserahkan langsung Kepala Bidang Kesra PKS Fahmi Aledrus kepada Ketua DPD PKS Solok Selatan Effendi Muharram di Muara Labuh, Selasa.

"Bantuan ini merupakan komitmen PKS untuk senantiasa berkhidmat kepada rakyat kendati pemilu telah berlalu," kata Kepala Bidang Kesra PKS Fahmi Aleydrus.

Ia berharap bantuan tersebut dapat disalurkan kepada yang membutuhkan dengan tepat dan efisien.

Sementara Dewan Pengurus Wilayah PKS Sumbar menurunkan relawan yang tergabung dalam Pos Penanggulangan Bencana di sejumlah daerah yang mengalami banjir dan longsor.

Sejak hari pertama hingga hari ini 100 orang relawan PKS terdiri dari regu Pandu Keadilan, kader dan struktur terus melakukan aksi khidmat, turun kelapangan membantu warga, kata Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar.

Ia menyampaikan upaya yang dilakukan antara lain membuka posko siaga bencana, membuat dapur umum, menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan dalam bentuk barang seperti sembako, buku tulis, mushaf Al Quran dan kebutuhan pokok lainnya.

Menurutnya PKS menetapkan visi untuk berkhidmat bagi umat, bangsa dan negara, karena itu kami akan berusaha menjadi yang terdepan dalam kepedulian terhadap bencana.

Ia mengatakan seluruh elemen yang ada di PKS baik struktur, kader dan relawan hingga anggota legislatif terjun langsung ke titik-titik bencana bersama komponen masyarakat bahu membahu meringankan beban korban yang terkena musibah.

Semoga musibah ini segera berlalu dan seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah daerah dapat bersatu untuk memulihkan keadaan, kata dia.

Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Sumbar pada 8 Februari 2016 menyebabkan sejumlah daerah digenangi banjir yang merendam ribuan rumah di Kota Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota.

"Banjir dan longsor di Solok Selatan terjadi di tiga kecamatan yaitu Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Sangir," kata kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

Ia menyampaikan banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Suliti dan Sungai Batang Lolo yang juga menyebabkan jalan Muaralabuh - Padang Aro Kerinci putus total.

Selain itu banjir juga menyebabkan 2.000 unit rumah terendam banjir hingga 1,5 meter dan 100 hektare sawah setinggi satu meter.

Sementara di Kota Solok Sungai Batang Lembang meluap menyebabkan banjir di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan dan Kelurahan Kampai Tabu yang merendam 36 rumah.

Kemudian di Agam, longsor terjadi pada Minggu dinihari pukul 02.00 WIB yang menutup akses jalan Bukittinggi-Lubuk Sikaping dengan panjang material longsor 15 meter setinggi 2,5 meter.

Banjir juga terjadi di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota merendam 100 rumah hingga ketinggian satu meter.

Sumber: Antaranews.com


posted by @Adimin

Surat Pengunduran Diri Sekjen akan Diproses

Jakarta (17/2)- Surat pengunduran diri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhamad Taufik Ridlo akan diproses menurut prosedur organisasi yang berlaku. Demikian disampaikan Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi, Rabu (17/2).

Dedi menyampaikan alasan utama pengunduran diri Sekjen yang disebutkan dalam suratnya adalah karena tidak dapat optimal dalam membantu tugas-tugas Presiden PKS. "Surat itu sudah dibacakan di dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) pekan lalu (10/2), namun belum dibahas secara khusus," ujar Dedi.

Pengunduran diri tersebut, menurut Dedi, akan menjadi ranah DPTP untuk membahasnya, khususnya Ketua dan Wakil Ketua Majelis Syuro karena Sekjen merupakan penerima mandat dari keduanya.

"Secara fakta dan hukum, Taufik Ridlo masih Sekjen DPP PKS sampai DPTP memutuskan menerima atau tidak surat pengunduran diri tersebut," papar Dedi.

Saat ini PKS masih memprioritaskan program Siaga Bencana di berbagai wilayah rawan di Indonesia. Di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan, PKS banyak mendirikan posko penanggulangan bencana. "Alhamdulillah, bekerjasama dengan Pemda, BPBD, TNI, Polri dan unsur masyarakat lainnya, PKS bisa membantu baik evakuasi ataupun penyaluran bantuan," tuturnya.

"Selain itu PKS kini juga tengah fokus mempersiapkan launching program Sekolah Kepemimpinan Partai, Pusat Khidmat dan Rumah Keluarga Indonesia," pungkas Dedi. [pks.id]

posted by @Adimin