Snack Bihun Kekinian Membuat Lingkungan Anak Makin Tidak Aman, Harus Dilawan

Jakarta (4/8) - Peredaran makanan ringan (snack) Bihun Kekinian di masyarakat membuat kondisi lingkungan untuk anak-anak makin tidak aman. Pasalnya, kemasan makanan ringan produksi kota Bandung itu mengandung unsur pornografi.

"Sungguh memprihatinkan dengan adanya makanan ringan yang tidak layak itu, anak kita sedang dalam kondisi yang semakin tidak aman," ucap Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih di Jakarta, Kamis (4/8).

Karena itu menurutnya, produsen yang sengaja berniat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia harus dilawan.

"Dilawan dengan edukasi yang tiada henti kepada orangtua hati-hati mendidik, mengasuh, dan menjaga anak-anaknya. Selain itu juga harus memberi batasan jajanan pada anak dengan memenuhi dua syarat yakni baik dan halal," terang Wirianingsih.

PKS menurut Wirianingsih, sangat mendukung dorongan publik agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendesak produsen Bihun Kekinian snack menarik produknya yang dianggap tidak layak karena menampilkan gambar pornografi dan memasang tagline yang sangat tidak baik.

"Kami sangat mendukung sekali keputusan YLKI untuk menarik makanan ringan itu," ucapnya.

Wirianingsih mendesak kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) harus bersatu dan bekerja sama untuk menyelamatkan anak Indonesia dari ancaman pornografi.

"Sekarang seluruh pemangku kepentingan anak harus bersatu dan bekerja sama serta bergandengan tangan untuk menyelamatkan anak Indonesia. Masyarakat harus betul-betul peduli dan mengawasi lingkungan yang memberi dampak buruk pada perkembanhan anak. Anak adalah sumber daya paling potensial terhadap masa depan negara dan bangsa," ucap Wirianingsih.

Diketahui Kepala Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Ngargono memprotes camila bermerk Bihun Kekinian Snack. Produk Bihun Kekinian Snack dinilai tidak layak diedarkan karena jajanan ini memiliki kemasan berbau pornografi. Kemasan itu bisa meracuni pikiran anak-anak terkait tindakan tidak senonoh. Produk itu juga dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam peraturan itu diatur bahwa produk makanan harus dikemas secara benar dan tidak menyesatkan masyarakat.

Kepala Dinas Perindustridan dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Hening Widiatmoko bahkan menegaskan snack Bihun Kekinian akan ditarik dari peredaran. [pks.id]

posted by @Adimin

HNW: Semua Fraksi MPR Setujui GBHN

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahdi mengatakan, fraksi di MPR sudah menyetujui penerapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Persetujuan ini didasari atas keinginan agar proses pembangunan berjalan terarah.

“Menyangkut haluan negara, wacana ini sudah disetujui seluruh fraksi dan kelompok DPD di MPR. Bahkan, masyarakat kampus dan organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah dan NU, juga ikut mendukungan,” kata Hidayat usai menerima kunjungan Lembaga Pengkajian MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Snin (1/8).

Wacana menyangkut kembalinya GBHN, lanjut Hidayat oleh sebagian masyarakat dikaitkan dengan keinginan memperkuat kewenangan MPR ini dilakukan agar kewenangan MPR membuat haluan negara juga diikuti kewenangannya dalam mengawasai pelaksanaan haluan negara.

Namun, rencana tersebut tidak akan mudah terwujud karena sebagian masyarakat juga menghendaki kewenangan MPR tetap seperti sekarangan. Persetujuan para fraksi diharapkan dapat segera diproses lebih lanjut.

editor: erdy nasrul

Sumber: Harian Republika, 3 Agustus 2016

posted by @Adimin

Iklim Menahan Diri dan Menghormati Harus Diperkuat

Jakarta (4/8) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmi Alaydroes mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan iklim menahan diri dan saling menghormati. Hal tersebut berkaitan dengan kasus ujaran kebencian dari salah seorang warga Tanjungbalai yang memicu konflik.

"Hendaknya, kita semua berkewajiban menumbuhkan iklim menahan diri dan saling menghormati. Melarang supaya tidak ada tindakan satu pihak menzhalimi, melukai, menghina, mengganggu pihak lain. Terlebih dalam konteks SARA," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2016).

Menurutnya, sikap menahan diri menjadi penting karena peluang gesekan ditengah perbedaan sangat terbuka lebar.

"Alangkah indahnya apabila semua kita yang berbeda ini saling menahan diri dan saling menghormati. Menahan diri menjadi penting karena peluang gesekan dan konflik di tengah-tengah perbedaan sangat terbuka lebar, apalagi bila ada pihak ketiga yang memang sengaja hendak membuat onar," terangnya.

Selain itu, Fahmi juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati antarsesama, terutama bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir.

"Sementara itu, sikap saling menghormati, saling menjaga dan saling memahami merupakan keniscayaan dalam hidup berdampingan. Bila kita saling menghormati, pasti akan melahirkan suasana damai. Islam sangat menekankan pentingnya toleransi dan interaksi yang penuh kedamaian dan saling menjaga dan menghormati. Dalam hadits lain, baginda Nabi SAW juga berpesan berbicaralah yang baik atau diam," papar Fahmi.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh pemuka agama untuk memberikan pendidikan dan keteladanan yang baik mengenai hidup berdampingan dengan kelompok lain.

"Setiap pemuka agama, pemuka suku dan tokoh-tokoh masyarakat hendaknya selalu memberikan pendidikan dan keteladanan bagaimana kita hidup berdampingan dengan kelompok lain yang berbeda. Harus saling menghormati, dan menjunjung tinggi toleransi," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Hermanto: Kerusuhan Tanjungbalai Akibat Kurangnya Pemahaman Peran Sosial

Jakarta (2/8) - Ketua Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara (Wilda Sumbagut) DPP PKS Hermanto menilai kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara karena ketidakmengertian peran sosial.

“Hal tersebut terjadi karena ketidak mengertian peran sosial. Akar masalah kerusuhan bersumber dari perbedaan paham dalam interaksi sosial yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena selama ini masyarakat Tanjungbalai hidup rukun dan berdampingan,” kata Hermanto di Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Ia meminta agar aparat menjaga situasi yang berangsur kondusif. Jangan sampai kerusuhan yang telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril itu kembali meluas.

“Masyarakat Tanjungbalai sangat multietnik di mana para pihak sangat penting menyadari peran sosialnya masing-masing untuk menghindari konflik,” ujar Hermanto.

Kerukunan selama ini, lanjutnya, sebenarnya sudah sangat bagus hanya perlu lebih intensif menumbuh kembangkan nilai-nilai etika sosial, toleransi dan kebangsaan.

“Pemerintah dan tokoh masyarakat perlu kerjasama lebih kuat untuk menjamin nilai-nilai tersebut dapat direalisasikan lebih nyata,” pungkas Hermanto. [pks.id]

posted by @Adimin

Presiden PKS: Kekuasaan Sarana Melipatgandakan Khidmat untuk Rakyat

Kupang (1/8) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman terus mendorong kader partainya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Berkhidmat baik dengan atau tanpa kekuasaan.

Menurut Sohibul Iman, ada tiga bentuk khidmat yang bisa dilakukan kader PKS. Pertama, melalui bentuk pelayanan. Kedua, dengan pemberdayaan. Ketiga, dengan melakukan pembelaan atau advokasi.

"Untuk yang pertama dan kedua, bisa dilakukan tanpa kekuasaan. Karenanya, semua kader bisa lakukan ini. Tapi untuk yang ketiga, lebih efektif melalui kekuasaan," ujar Sohibul Iman.

Hal tersebut disampaikannya dalam silaturahim dengan kader PKS se-Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Swiss Bellin, Senin (1/8/2016).

Dia menegaskan, semangat khidmat untuk rakyat harus terintegrasi dalam diri setiap kader PKS. Kekuasaan menurutnya, dipahami sebagai sarana melipatgandakan khidmat.

"Tanpa kekuasaan, kita masih tetap bisa berkhidmat, tapi dengan kekuasaan khidmat jadi berlipat ganda," imbuhnya.

Dia mencontohkan, progran posko mudik yang dilakukan PKS selama musim mudik lebaran beberapa waktu lalu. "Disamping desainnya sama, gemanya juga besar. Di sosial media, fenomena ini menjadi trending topik. Ini adalah salah satu bentuk komitmen khidmat kita kepada rakyat," cetus Sohibul Iman.

Anggota Komisi X DPR RI ini lebih lanjut mengatakan, silaturahim yang digelar seperti ini masih dalam nuansa bulan syawwal. Karenanya, DPP PKS mencanangkan Halal bi Halal tahun ini dengan tema 'Aktualisasi Spirit Ramadhan dalam Khidmat untuk Rakyat di Sebelas Bulan ke Depan.'

"Ramadhan banyak insentif pahala yang Allah berikan. Kita ingin spirit itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kader PKS," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS NTT Suharjito dalam sambutannya menyampaikan syukur atas kesediaan Sohibul Iman bersilaturahim tatap muka dengan kader se-NTT.

"Ekspresi getaran persaudaraan jauh lebih kuat jika bersua dan bertatap muka, jika dibandingkan dengan silaturahim lewat SMS, whatsapp dan media lainnya," tuturnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Presiden PKS Sayangkan Kerusuhan di Tanjungbalai

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyayangkan terjadinya kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara yang berujung pada perusakan vihara dan klenteng.

"Ya kita pertama menyayangkan kejadian itu. Kedua adalah kami mempercayakan sepenuhnya kepada aparat untuk mengusut ini semua," katanya usai menghadiri halal bihalal DPW PKS Jawa Timur di Hotel Royal Orchids Garden, Minggu (31/7/2016).

Menurutnya, kehidupan warga Indonesia dengan suku, ras dan agama yang berbeda sudah harmonis.

Sehingga, dia meminta kepada semua pihak untuk menjaga diri dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Menurut saya kehidupan kita selama ini sudah harmonis dan bagus. Sehingga kita semua harus menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang menyinggung hal-hal sensitif yang lain, antar satu suku dan suku yang lain, antar satu agama dan agama yang lain," kata dia.

Beragamnya ras, suku dan agama di Indonesia, menurut Sohibul, berpotensi menyebabkan gesekan.

Gesekan bisa dihindari dengan cara saling menghargai dan tidak saling menyinggung antara yang satu dan yang lainnya.

"Memang itu yang potensial. Karena Indonesia itu memang beragam di sisi itu. Sukunya, agamanya, rasnya antar golongannya kan beragam. Itu harus dijaga," Sohibul menegaskan.

Menurutnya, banyak hal yang menyebabkan kerusuhan atas dasar perbedaan itu terjadi. Salah satunya adalah karena ada pihak yang menghasut. Selain itu, muncul persoalan kecil yang tiba-tiba menjadi besar.

"Karena itu kita serahkan ke aparat untuk menemukan penyebabnya," tambah dia.

Seperti telah diberitakan, kerusuhan terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Sabtu (30/7/2016) dini hari.

Amuk massa mengakibatkan beberapa vihara dan klenteng terbakar.

Tempat-tempat ibadah yang terbakar itu antara lain Vihara Tri Ratna, Vihara Avalokitesvera, Klenteng Dewi Ratna, Klenteng Dewi Samudera, Klenteng Tio Hai Bio di Jalan Asahan dan Klenteng Lyoung di Jalan Sudirman.

Massa juga merusak Vihara Vimalakirty, Klenteng Hien Tien Siong, Klenteng Macho, Klenteng Lin Kioe Ing Tong Jalan Ahmad Yani, dan Klenteng Huat Cu Keng di Jalan Juanda.

Selain itu, massa juga merusak gedung Yayasan Sosial Kemalangan dan Yayasan Putra Esa. Enam kendaraan juga dibakar dan dirusak, termasuk tiga sepeda motor dan satu becak motor.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, kerusuhan tersebut disebabkan persoalan individu dalam bertetangga.

Polisi juga sudah mengamankan tujuh remaja yang terlibat dalam penjarahan saat kerusuhan berlangsung.

Sumber: Kompas.com


posted by @Adimin

Wirianingsih: Pemberantasan Pornografi Harus dari Hulu dan Hilir

Jakarta (1/8) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Wirianingsih menjelaskan bahwa pemberantasan pornografi di Indonesia harus ditangani dari hulu dan hilirnya, tidak bisa parsial.

"UU pornografi sudah disahkan pada tahun 2008. UU perlindungan anak sudah ada, UU ITE, UU Penyiaran. Semua UU itu belum cukup untuk menahan laju akses anak pada pornografi. Ada beberapa hal yang penting dilakukan di hulu dan hilir. Hulu seperti memperkuat ketahanan keluarga. Perbaiki pengasuhan anak sejak dini di rumah. Rengkuh anak-anak dengan kasih sayang, tumbuhkan kepercayaan diri yang kuat , dampingi anak dalam masa tumbuh kembangnya secara tepat," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Senin (1/8/2016).

Selain itu, perempuan yang akrab disapa Wiwik ini juga menekankan pentingnya kohesivitas sosial yang harus terus dibangun dan peran sekolah serta guru sebagai upaya pemberantasan pornografi pada tingkat hulu.

"Kohesivitas sosial harus terus dibangun dan diperkuat dalam upaya mengawasi pergaulan anak-anak diusia rentan (SD-SMA). Sekolah dan lembaga keagamaan juga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Terutama sekolah dan guru menjadi rumah kedua bagi anak. Jadikan rumah kedua ini juga tempat yang aman,nyaman, dan dipercaya anak," terang Wirianingsih.

Sedangkan dari hilir, menurut Wirianingsih perlu adanya kepastian dari penegakan hukum yang ada. Selama ini menurutnya bukti penegakan hukum terkait pornografi masih minim.

"UU sudah ada, buktikan penegakan hukum itu tegak. Hukum pelaku kejahatan terhadap anak sesuai UU. Pengedar pornografi dihukum sesuai UU," tegasnya.

Wirianingsih juga menambahkan, pelaku media di industri hiburan juga perlu memperhatikan urgensi pornografi dan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan bisnis saja.

"Industri hiburan jangan memikirkan kepentingan bisnis saja sehingga menabrak norma, nilai, dan budaya masyarakat kita. Akibatnya anak dengan mudah mengakses materi tayangan pornografi dan kekerasan. Ini berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Hukuman Mati Pengedar Narkoba Upaya Bentengi Anak Bangsa

Jakarta (1/8) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmi Alaydroes menilai bahwa hukuman mati bagi para pengedar narkoba juga bisa dimaksudkan untuk membentengi anak bangsa dari ancaman narkoba.

"Hukuman mati bagi pengedar narkoba dimaksudkan untuk membentengi anak bangsa dari ancaman narkoba. Dalam perspektif Islam, hukuman balasan yang seimbang (qishash) itu diterapkan untuk melindungi kehidupan," ujarnya di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, efek dari narkoba yang menghancurkan tersebut berpotensi menghancurkan sebuah generasi bangsa kedepannya.

"Narkoba akan merusak dan menghancurkan kehidupan penggunanya, memporak porandakan keluarga mengancam kehidupan masyarakat, dan pada gilirannya akan menghancurkan generasi," jelasnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga berasumsi bahwa boleh jadi peredaran narkoba dilakukan oleh sindikat dan jaringan mafia yang dengan sengaja mengincar negeri Indonesia sebagai pasar mereka.

"Narkoba beredar di kalangan pengguna melalui peran pengedar yg dengan sengaja menyebarkannya, dengan motif mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan boleh jadi peredaran narkoba dilakukan oleh sindikat dan jaringan mafia yg dengan sengaja menjadikan negeri kita sasaran bagi pasar besar mereka," ujar Fahmi.

Fahmi juga sepakat bahwa hukuman mati terhadap pengedar narkoba merupakan bentuk upaya negara melindungi masyarakatnya.

"Hukuman mati bagi terpidana Narkoba, yang sudah jelas terbukti dengan meyakinkan mengedarkan narkoba dalam jumlah yang besar, adalah upaya negara melindungi kehidupan rakyat dan bangsanya," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Protes Keras Posisi Ketua MKD 'Dikudeta'

Jakarta (27/7) - Tanpa sepengetahuan Fraksi PKS, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang seharusnya milik Fraksi PKS diambil alih oleh Sufmi Dasco melalui rapat pleno yang disahkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon (27/7/2016).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini protes keras atas keputusan ini dan menyebutnya sebagai aksi kudeta yang tidak beretika, menyalahi kesepakatan dan fatsun politik yang telah dibangun di DPR.

"Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai ketua MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR. Jelas ketua MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yang bersifat tetap yang disahkan sejak awal periode," terang Jazuli.

Jazuli Juwaini menegaskan karena posisi pimpinan adalah paket yang bersifat tetap, maka ketika ada pergantian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.

"Saya heran selama ini Fraksi PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melakukan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Ini karena Fraksi PKS sangat menghormati konvensi dan kesepakatan yang terjadi di DPR. Kenapa ketika Fraksi PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau kudeta?," geram Jazuli.

Apalagi Fraksi PKS telah mengirimkan surat sejak hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 yang berisi penggantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II dimana dalam surat tersebut menunjuk Saudara Al-Muzammil Yusuf sebagai Ketua MKD menggantikan Saudara Surahman Hidayat.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghormati surat resmi Fraksi PKS dengan menindaklanjutinya, bukan malah melantik ketua MKD baru apalagi Fraksi PKS sama sekali tidak diberitahu dan Saudara Al-muzammil Yusuf sebagai pengganti tidak diundang. Ada apa ini? Apa ini bukan kudeta dan sabotase namanya?," tegas Jazuli.

Atas tindakan tersebut, Fraksi PKS meminta pimpinan DPR untuk mengembalikan hak Ketua MKD kepada Fraksi PKS karena demikian aturan dan ketentuannya.

"Jika fatsun dan kesepakatan yang dibuat bersama ini dilanggar, apalagi oleh pimpinan DPR sendiri saya sangat menyesalkan. Ingat komposisi pimpinan AKD sudah tetap, jika diserahkan kepada forum pleno AKD maka yang berhak memimpin AKD hanya partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar saja," terang Jazuli.

Jazuli sangat menyayangkan lemabaga penjaga etika dewan MKD justru tidak menunjukkan etik dan menghormati fatsun politik di DPR yang dibangun bersama atas keputusan yang cacat fatal ini.

"Maka tegas kami meminta agar pimpinan DPR menganulir keputusan pelantikan Saudara Sufmi Dasco sebagai Ketua MKD dan mengembalikannya kepada Fraksi PKS," pungkas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Membaca Arah Reshuffle Kabinet Jokowi: Menyelamatkan Kesehatan Fiskal dan Kinerja Ekonomi

Pada jangka menengah adalah penyelamatan kinerja ekonomi yang dapat dilakukan dengan memperkuat program-program investasi sektor riil yang dapat membuka lapangan pekerjaan, meskipun sebelumnya telah digulirkan belasan paket kebijakan ekonomi tapi kinerja investasi masih jauh dari harapan. Ada berbagai mega proyek investasi yang diharapkan mendongkrak kinerja perekonomian, diantaranya adalah : Proyek Giant Sea Wall Jakarta, Proyek Kereta Cepat (KAC) Jakarta Bandung, Proyek Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), Proyek Tol Laut Indonesia, Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna, Proyek 35 Mega Watt, Proyek Natural Gas Masela dll. Diperlukan kerjasama yang solid dan tidak saling mengkritisi serta menyalahkan diantara Menko Maritim, Menteri Pupera, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri ESDM, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kepala BKPM, Pemerintah Daerah, dll.

Sebagai contoh, Proyek KAC Jakarta Bandung dan Proyek JTTJ serta berbagai Industrial dan Residential Park disekitarnya sangat tergantung dengan pembebasan lahan disekitarnya. Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna merupakan upaya pemerintah membendung pengaruh China dan pencurian ikan oleh nelayan China di Laut China Selatan (LCS). Sedangkan Proyek Giant sea wall Jakarta adalah proyek besar di Teluk Jakarta. Dalam rangka membuat masterplan Giant sea wall Jakarta ini lebih menarik untuk para investor swasta, permukaan dari tanggul laut raksasa ini akan menjadi pusat pengembangan perkotaan. Partisipasi swasta dibutuhkan karena proyek bernilai 40 miliar dollar Amerika Serikat (AS) ini tidak bisa hanya didanai oleh Pemerintah Indonesia saja. Pengembangan perkotaan termasuk kantor-kantor dan perumahan kelas atas dan juga perumahan berbiaya rendah, area hijau dan pantai-pantai. Kota terintegrasi yang baru ini akan mencakup 17 pulau buatan (reklamasi), lengkap dengan jalan tol, sebuah jalur kereta api, pelabuhan laut, dan seharusnya bisa menampung sekitar dua juta orang. Karena Jakarta saat ini sudah sangat padat penduduk dan infrastrukturnya tidak layak, pelaksananaan masterplan ini akan meringankan kondisi lingkungan dari kota yang sudah ada. Panjang tanggul laut raksasa ini mungkin akan mencapai 32 kilometer (dari kota Tangerang di barat Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta). Jadi reklamasi 17 pulau buatan di teluk Jakarta yang sudah masuk menjadi agenda KPK adalah hanya sebagian kecil dari Masterplan Giant Sea Wall Jakarta.

Selain mengamankan proyek-proyek investasi besar, hal lain yang dapat mendongkrak kinerja ekonomi adalah peningkatan ekspor keluar negeri. Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan berperan besar memberikan fasilitasi dengan berbagai kebijakannya yang dapat mendongkrak kinerja ekspor sehingga menambah pundi-pundi devisa Indonesia, sekaligus bisa menguatkan mata uang rupiah ditengah trend penguatan dollar Amerika, sehingga meyelamatkan daya beli masyarakat meskipun rupiah yang terlalu kuat kurang disukai pelaku eksport. Kalau saja investasi berjalan dengan baik, didukung oleh peningkatan eksport yang positif maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak melempem dan bisa tumbuh diatas 5%, karena Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2016 mencapai 4.92%, meleset dari harapan semula diatas 5%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya yaitu kuartal IV 2015 yang mencapai 5.04%, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal yang sama tahun lalu, kuartal I 2015 yang mencapai 4.73%.

Kalau saja kabinet ekonomi yang baru ini berhasil menyelamatkan kesehatan fiskal, meningkatkan investasi, dan mendorong eksport, maka yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menjaga angka inflasi berada dalam target APBN-P 2016 pada kisaran 5,2%. Sepertinya pemerintah bersikap daripada bekerja keras memproduksi bahan kebutuhan pokok sendiri di dalam negeri (berdikari), lebih baik memilih jalan import berbagai komoditas seperti daging, jerohan, ikan, gula, bawang merah, beras untuk menjaga stabilitas dan menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat meskipun kebijakan import kebutuhan pokok tersebut cenderung merugikan peternak, nelayan, petani bawang, petani tebu, petani padi dll. Makanya Menteri Perdagangan yang baru akan berperan besar dalam menentukan kebijakan import ini dengan berkerjasama dengan Menteri Pertanian, Kepala BPS, dan Kepala Bulog.

Pada hari ini Presiden dengan hak prerogratifnya telah membuat keputusan perombakan kabinet di masa dua tahun menjelang akhir jabatannya, pada saatnya hukum besi sejarah kelak yang akan menilai, apakah perombakan kabinet hari ini sebesar-besarnya diabdikan untuk kepentingan rakyat dan negara atau hanya diabdikan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroni di sekitarnya untuk melanggengkan kekuasaan. Selamat bekerja dan berjuang!

Memed Sosiawan

Ketua Bidang Ekuintek-LH, DPP PKS

posted by @Adimin

Membaca Arah Reshuffle Kabinet (Ekonomi) Jokowi

Pada Rabu siang tadi Presiden Jokowi telah mengumumkan perombakan Kabinet Kerjanya, dengan adanya pergantian delapan menteri dan pertukaran posisi empat menteri. Perombakan kabinet oleh Presiden harus dihormati dan merupakan hak prerogratif presiden. Namun tentu saja perombakan kabinet kapanpun itu dilakukan selalu saja menimbulkan spekulasi terhadap tafsir yang berkembang dibalik terjadinya perombakan kabinet, baik tafsir yang berkembang dari hasil pembacaan dan penerawangan politik maupun tafsir yang berkembang dari hasil pembacaan dan penerawangan ekonomi, apalagi dikarenakan mayoritas perombakan kabinet terjadi pada menteri yang berkaitan dengan kinerja fiskal, investasi, dan ekonomi.

Dari sisi politik bisa ditafsirkan sebagai pindahnya sebagian partai pendukung KMP yang selama ini oposisi kepada pemerintah menjadi koalisi dengan pemerintah, masuknya sebagian partai pendukung KMP kepada koalisi dengan pemerintah serta mendapatkan jatah kursi menteri tentu saja telah mengurangi jatah kursi menteri dari partai pendukung KIH, yang mengusung Jokowi pada pilpres 2014. Ada fenomena berkurangnya kekuatan oposisi KMP dan bertambahnya kekuatan koalisi pemerintahan Jokowi, dan tentu saja kekuatan koalisi pemerintah Jokowi akan tergambar dalam peta kursi dan suara dukungan parlemen yang bertambah kuat karena sudah melebihi 50% kursi di Parlemen, fenomena ini tentu saja bisa dilihat dari pergantian Menkopolkam, karena kondisi politik kedepan diperhitungkan lebih stabil dan kondusif. Sedangkan tafsir lain dari sisi politik bisa dikembangkan lebih lanjut, termasuk membaca sikap kritis dari beberapa menteri yang kemudian direshuffle.

Dari sisi ekonomi bisa ditafsirkan sebagai upaya penyelamatan kesehatan fiskal dalam jangka pendek (2016) dan penyelamatan kinerja ekonomi sampai berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2019. Dalam jangka pendek sebenarnya kesehatan fiskal kita terancam oleh kegagalan fiskal (fiscal failure) karena lemahnya sisi perencanaan fiskal dan lemahnya koordinasi antara lembaga perencanaan pembangunan dan anggaran dengan lembaga penerima pemasukan pendapatan negara. Terjadinya shortfall dalam penerimaan negara akibat gagalnya target penerimaan negara sebesar Rp 290 triliun telah menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran di tingkat pusat (kementerian) sampai tingkat daerah (pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota), tentu saja pemotongan anggaran yang sebagian besarnya adalah anggaran belanja modal yang menyentuh sektor riil akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian secara luas, utamanya adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain pemotongan anggaran, maka didalam APBN-P 2016 terjadi peningkatan defisit untuk menambah anggaran, terjadi peningkatan defisit menjadi Rp 296,723 triliun atau Rp 2,35% dari PDB, defisit ini berubah dari sebelumnya Rp 273,178 triliun atau 2,15% dari PDB.

Diantara itu semua yang sangat diharapkan untuk menutup kekurangan anggaran adalah implementasi UU Tax Amnesty yang ditargetkan akan mendatangkan dana repatriasi sebesar Rp 1000 triliun yang akan dapat digunakan sektor swasta menggerakkan investasi, dan target penerimaan APBN-P 2016 bertambah dari tarif tebusan sebesar Rp 165 triliun, target hasil lainnya adalah meningkatnya data wajib pajak (WP) sampai 200%. Namun realisasi yang terjadi sampai pekan ini adalah: total harta yang dideklarasikan (belum direpatriasi) oleh WP sebesar Rp 396 miliar; total uang tebusan adalah Rp 7,24 miliar; dan ada 34 WP yang mendaftarkan mengikuti program Tax Amnesty. Dalam sembilan bulan masa tax amnesty, maka tiga bulan pertama (juli agustus september) adalah periode emas (golden period) karena uang yang masuk ke penerimaan negara (dana tebusan) atau swasta (dana repatriasi) dapat dibelanjakan kepada belanja modal (capital expenditure) sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kinerja ekonomi, pada periode tiga bulan kedua (oktober nopember desember) penerimaan yang didapatkan sulit untuk digunakan sebagai belanja modal, apalagi penerimaan pada periode tiga bulan terakhir (januari pebruari maret) yang sudah masuk dalam perencanaan RAPBN 2017. Menteri Keuangan yang baru dengan koneksi internasionalnya diharapkan mampu mencegah terjadinya kegagalan fiskal (fiscal failure) yang mengancam APBN-P 2016, atau minimal mampu membuat RAPBN-P kedua 2016 pada sekitar bulan oktober bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memotong anggaran dan meningkatkan anggaran defisit lebih besar lagi sampai batas taratas, apabila target penerimaan negara dari tax amnesty tidak tercapai. Apalagi telah beredar luas kabar bahwa entitas perbankan di Singapura melakukan juga operasi-operasi untuk mencegah uang orang Indonesia pulang kampung, dengan menjanjikan peningkatan suku bunga sebesar biaya tarif tebusan yang harus dibayarkan oleh pemilik uang yang akan mengikuti program tax amnesty.

Berlanjut di sini. 

Memed Sosiawan

Ketua Bidang Ekuintek-LH, DPP PKS

posted by @Adimin