Tidak Ada Bukti, Polisi Hentikan Pengusutan Dana Dakwah PKS Rp1,9 M

Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sumbar akhirnya menghentikan pengusutanKasus penganggaran bantuan sosial (bansos) Safari Dakwah III DPP PKS senilai Rp1,9 miliar. Penyidik tidak menemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Dir Rskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Budi Utomo menyampaikan bahwa “Kami telah menghentikan penyelidikan kasus ini dan akan mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyelidikan (SP2P) kepada pelapor,” Senin (20/5/2013).

Lebih lanjut Kombes Budi menyampaikan bahwa sejak kasus itu dilaporkan mantan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Masful, penyidik telah memintai keterangan beberapa saksi, serta saksi ahli dari Dirjen Otonomi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, tidak ditemukan unsur pidana, sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor.

“Ada 17 saksi diperiksa terkait kasus ini. Hasilnya, tidak ada ada unsur korupsinya, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke ranah tindak penyidikan,” jelas Kombes Budi. 

Dijelaskan, surat SP2P untuk kasus ini belum dikeluarkan. Namun untuk mengarah ke sana, pihaknya secara lisan telah memberitahukan kepada pelapor yakni, Masful bahwa, laporan pelapor tidak memenuhi unsur pidana korupsi.

Masful diketahui melaporkan kasus ini ke kepolisian, karena menilai Bansos untuk Safari Dakwa PKS senilai Rp1,9 miliar, diduga telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37 Tahun 2012 tentang Penyusunan APBD 2013 di Sumbar.

Indikasi kejanggalan kasus ini sebenarnya sudah terlihat sejak awal pelaporan kasus ini, ada unsur pemaksaan kasus agar masuk ke kepolisian. Sangat nampak terlihat upaya perusakan citra PKS dan Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar dari PKS yang dikenal masyarakat dengan kinerja dan prestasinya, mengambil momen kriminalisasi LHI yang masih menuai pertanyaan besar atas kebenarannya. [posmetro/im]

*Islamedia

posted by @A.history

Margito: KPK Kerdil Dan Tidak Mempunyai Kredibilitas Nggak Ada Beda Dengan Penagak Hukum Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat trengginas dalam membongkar kasus suap impor daging sapi. Namun, tidak sebanding ketika KPK mengurai korupsi di proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Penangangannya lamban dan cenderung tak tegas.

"Saat menyidik kasus suap impor daging sapi yang menyeret PKS, KPK begitu menggelegar. Kata anak sekarang, cetar membahana. Namun untuk korupsi Hambalang, KPK terlihat sunyi senyap. Ini ada apa? Aneh sekali," tutur pengamat hukum Margarito Kamis, Senin (20/05/2013).

Menurut Margarito, sikap ini justru akan mengerdilkan kredibilitas KPK di mata publik. Lalu, apa bedanya KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya apabila masih tebang pilih dalam mengungkap suatu perkara korupsi.

"Ini berbahaya sekali. KPK harus tetap form dalam memberantas segala bentuk korupsi. Kalau tidak, KPK sendiri yang akan menghancurkan kredibilitasnya," tandasnya. (*/nil)

*suara news

posted by @A.history

Lagi-lagi Kebohongan Metro Tv

Pemberitaan yang tandensius terlalu sering disuguhkan oleh beberapa media ketengah masyarakat.  Hari ini Senin (20/5) lagi-lagi metro tv membuat berita bohong lewat websitenya metrotvnews.com mengangkat berita yang dinilai tandensius tentang sumber pendanaan Partai Keadilan Sejahtera dengan judul “PKS Bungkam Soal Pendanaan Partainya".

Sebelumnya kepada detiknews Ketua FPKS Hidayat Nur Wahid menegaskan “Secara prinsip keuangan partai setiap tahun dilaporkan ke KPU melalui auditing independen, dari sisi situ kalau ada masalah sudah kelihatan". Sumber Pendanaan PKS sendiri jauh hari juga sudah dipaparkan oleh oleh wakil Sekjen PKS Mahfud Siddiq melalui akun twitternya, berikut kutipannya:

KPK terperangah aset mobil2 dinas PKS senilai 21M ? Hmm.. Pintu masuk bagus untuk mengenal PKS. #taaruf
Info tambahan, PKS juga punya kantor milik sendiri di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Jika dinilai tentu total lebih dari 21M
Untuk operasional, PKS juga memberi tunjangan finansial bagi sejumlah pengurus yang full-time, baik DPP, DPW dan DPD.
Biaya operasional bulanan DPP misalnya 1 sd 1.5 M per-bulan, membiayai seluruh Bidang, Badan dan Departemen-2 serta rumah-tangga.
Ununtuk ukuran DPD di kabupaten/kota, biaya operasional bulanan mereka antara 50 sd 100 juta. Sementara untuk DPW sekitar 100 sd 200 juta.
Jadi untuk hitung biaya operasional total bulanan, jumlahkan saja DPP + 33 DPW + hampir 500 DPD. Pastinya sangat besar.
Sblm muncul sbg parpol pd 1999, PKS adalah gerakan dakwah yang juga terorganisir. Punya aset kantor, kendaraan dan biaya operasional.
Seingat saya sblm 1999, aset gerakan ini tidak kurang dari 5 kantor & 20-mobil serta sejumlah sepeda motor. Atas nama perorangan.
Semua aset gerakan dakwah sblm 1999 berasal dari infak dan wakaf banyak pihak yang terlibat, mendukung dan simpati dengan dakwah.
Sekarang dari mana sumber dana utama PKS untuk biayai kegiatan2nya? Pertama infak rutin kader tiap pekan. Biasanya dihimpun saat pengajian.
Kami pun biasa menghimpun dana solidaritas bagi dunia Islam dan bantuan kemanusiaan dengan berbagai acara keumatan.
Tiap pekan per-group pengajian bisa himpun Rp 50-100 ribu. Kami saat ini punya lebih dari 200 ribu group bernama halaqah tarbawiyah.
Kedua, infak wajib bulanan anggota inti. Liputi iuran wajib & zakat penghasilan. Sbg contoh infak wajib bulanan saya 1.5 sd 2 juta.
Besaran infak wajib bulanan berbeda tiap anggota, sesuai besaran penghasilannya. Sekarang ada 600 ribuan anggota inti.
Ketiga, zakat tahunan. Berupa zakat maal, zakat fitrah, infak dan shadaqah anggota. Biasanya dihimpun selama ramadhan.
Lemaba2 amil zakat yang dikelola kader PKS jg himpun zakat, infak & shadaqah dari masy untuk didistribusikan ke masy fakir-miskin.
Dari zakat maal tahunan anggota tsb terhimpun cukup besar. Untuk membantu anggota yang fuqara&masakin dan ununtuk program2 kemanusiaan.
Keempat, infak bulanan pejabat publik baik di legislatif maupun eksekutif. Anggota FPKS DPR tiap bulan bayar infak 20 juta ke DPP.
Ada 57 anggota di DPR, 200-an anggota DPRD Prov dan 2000-an anggota DPRD Kab/Kota. Besaran infak bulanannya berbeda2.
Sebagai contoh aleg DPRD kota/kab cirebon, infak bulanan sbg pejabat publik ke DPD sebesar Rp 3 juta. Jika ditotal pasti besar.
Kelima, ta'awun maali atau partisipasi pendanaan. Biasanya dilakukan jika ada kegiatan tertentu, musibah yang dialami anggota, dll.
Ta'awun maali bersifat sukarela termasuk jumlahnya. Bisa juga dilakukan dlm benuntuk pinjaman lunak.
Sbg contoh di cirebon ada kader dokter pinjamkan dana 500 juta untuk bantu bangun kantor DPD. Tanpa bunga.
Kelima, kerjasama program. Kader2 PKS banyak yang kelola lembaga pendidikan, sosial, dakwah & bisnis. Mrk lakukan kerjasama program.
Misal BPR syariah milik kader kerjasama program dengan Bidang Ekonomi di PKS. Lembaga pendidikan dengan Departemen Pelajar di PKS, dst.
Keenam, dana bantuan keuangan parpol dari pemerintah setiap tahun berdasarkan perolehan suara pemilu. Lumayan besar-lah jumlahnya.
Ketujuh, hibah aset bergerak dari dermawan. Ada yang bantu motor, mobil, komputer, dll. untuk kendaraan biasanya pakai nama pribadi.
Kedelapan, penyertaan modal ununtuk usaha/bisnis yang dikelola secara profesional oleh perorangan/perusahaan yang dilakukan bendahara.
Ini dilakukan krn UU mengatur parpol tdk boleh memiliki lembaga usaha/bisnis.
Itu sumber dan cara PKS menghimpun dana untuk biayai program-kegiatan yang putarannya harian dan sediakan fasilitas kerjanya.  

Kemudian kebehongan lainnya masih dalam satu pemberitaan tersebut terkait kasus yang melibatkan Lutfi Hasan Ishaq metrotvnews.com memberitakan bahwa LHI berstatus sebagai “terdakwa” padahal fakta hukumnya LHI masih dinyatakan sebagai “tersangka”. Dengan demikian terhadap media seperti ini publik perlu bersikap jeli dalam menyaring berita yang disuguhkan dimana tentunya hal ini dapat merugikan banyak pihak tidak hanya PKS akan tetapi juga pihak-pihak lain yang menjadi pemberitaan di media massa.(*)

*intriknews.com

posted by @A.history

"Keberanian, Antarkan Kita Pada Hidup Mulia Atau Mati Sebagai Syuhada" | By @Fahrihamzah

Kita peringati hari ini sebagai hari kebangkitan. Dan #15TahunReformasi menjelang.

#15TahunReformasi kita peringati dalam 3 babak. Orde baru tumbang dalam babak pertama.

Itu babak paling heroik..kita hadir menghadang aura tiran yang yang mengendalikan kesadaran..

Anak2 muda datang sendiri dari berbagai gelombang...kita melampaui hegemoni negara...mereka menyerah...

Masuklah kita pada transisi yang gamang ini..15 tahun sudah...kita terseok-seok....

Pemimpin datang silih berganti seperti badut...lucu, mereka berbicara, tertawa dan menari...

Mereka seperti tertib sekali...lambaian tangannya pun di atur dalam undang-undang..senyum pakai prosedur...

Lama-lama aku juga merasa jadi badut dan nampak seperti penakut...sampai pada batasku..

Sampai pada batas kita bahwa orang2 ini palsu...transisi kita bergoyang limbung...

Apa yang asli dan apa yang palsu...niat kita asli dan badut2 ini palsu...mari murnikan kembali...

Bangsa ini memerlukan keberanian dan mungkin itu hanya ada pada anak muda...

Keberanian kita yang akan murnikan jalannya sejarah...

Keberanian kita yang akan bongkar kepalsuan...

Keberanian kita akan mengantarkan kita pada akhir yang sejati...

Keberanian akan antarkan kita pada hidup mulia atau mati sebagai syuhada...end

* https://twitter.com/Fahrihamzah

posted by @A.history

"Membedah #Opini Tempo" | By @ridlwanjogja

1. Menilai sikap resmi redaksi media idealnya tidak dari beritanya. Sebab berita jurnalistik itu idealnya imparsial, netral.


2. Berita harus fair, pasti didasari kode etik jurnalistik. Nah Sikap, analisa atau pandangan redaksi diberi porsi sendiri.


3. Di setiap media ada tajuk rencana atau editorial. Inilah sikap redaksi. Bukan news. Di Tempo itu ada rubrik yang dijuduli #opini.


4. Editorial atau yang di Tempo disebut #opini itu bebas mau pakai kalimat apapun. Sekali lagi, itu bukan berita. Itu sikap redaksi.


5. Bolehkan #opini redaksi dibuat tidak berdasar fakta? yaa, namanya juga opini, suka suka dong. Camkan, #opini bukan berita.


6. Sila baca dulu #opini Tempo hari ini. Judulnya Pat Gulipat Partai Dakwah. Biasakan membaca langsung dari sumber pertama. Beli dong.


7. Sudah baca? Oke, ini saya kutip beberapa kalimat di #opini Tempo pekan ini. Lalu kita komentari di bawahnya.


8. Asyik lho kalau jadi konsumen kritis. Tapi kalau udah terlanjur ada hate ya love nya nggak bisa muncul sih. Wajar kok.


9. “STORI tentang Ahmad Fathanah dan Partai Keadilan Sejahtera adalah cerita tentang politik buruk rupa.” Kutipan opening #opini Tempo.


10. Komentar: #opini ditulis AF dan PKS sebagai satu kesatuan. Seakan semua aksi PKS adalah buruk rupa. Benarkah begitu tweps?


11. “Politik yang tak ditujukan untuk kemaslahatan orang ramai, tapi menghamba pada urusan perut dan bawah perut” Kutipan #opini Tempo.


12. Komentar: aku tanya aja ke kader PKS di TL ku, Benarkah aksi kalian utk menghamba perut dan kelamin? Jawab!!


13. Karena di logika #opini Tempo, Fathanah = PKS maka, aksi bawah perut Fathanah = aksi partai. Pembaca diarahkan secara halus?


14. “Ditangkap bersama seorang perempuan tak jelas pada akhir Januari lalu, Fathanah "ikon aib" partai dakwah” Kutipan #opini Tempo.


15. Komentar: perempuan itu namanya Maharani Suciyono. Mahasiswi. Apa maksud “tak jelas”? pelecehan? katanya pro ham.


16. “Aksi Fathanah disangkal petinggi PKS. Politik amputasi ini terkesan strategis meski sesungguhnya amatiran.” Kutipan #opini Tempo.


17. Komentar : AF yang mengaku sendiri di depan hakim bukan kader PKS. *lgsng dijawab haters: ah nggaakk percayaa *


18. “Yudi Setiawan, sang pembocor. Ia tersangka kasus pengadaan alat peraga pendidikan d Kbupaten Barito Kuala.” Kutipan #opini Tempo.


19. Komentar: kali ini Tempo juga nulis soal Yudi sebagai pembanding. Dulu saat dekat pilgub Jabar Yudi jg > http://chirpstory.com/li/56843


20. “Jauh sebelum ditangkap, Yudi membobol banyak proyek pemerintah, ditengarai dengan BANTUAN Fathanah dan Luthfi.” Kutipan #opini Tempo.


21. Komentar: Oh ya ? Mari kita lihat kasus apa yang dibobol Yudi dan kapan tanggalnya.


22. Yudi membobol Bank Jatim Rp 52 Miliar pada 2005. Ini bukan #opini, link berita sidangnya >> http://www.koranmadura.com/2013/02/11/hari-ini-korupsi-bank-jatim-disidangkan/ …


23. Yudi mengkorupsi proyek Dinas pendidikan Barito pada 2011. Ini bukan #opini, link beritanya >> http://regional.kompas.com/read/2012/10/22/0020265/Yudi.Setiawan.Masih.Ditahan …


24. Kapan Yudi mengenal Fathanah dan Luthfi? Ada jawabannya di segmen wawancara Tempo dan Yudi, di majalah yg sama.


25. Saat ditanya wartawan Tempo, kapan Anda mengenal Fathanah? Yudi menjawab: 13 Juni 2012. Jreeeng.


26. Sejak kapan anda komunikasi dengan petinggi PKS? Jawab Yudi: Saya dikenalkan dg Luthfi Hasan 16 Juni 2012. Jreeng.


27. Tanya : Bagaimana Fathanah dan Luthfi yg baru kenal 2012 bisa bantu Yudi bobol bank tahun 2005 dan 2011. Maafkan IQ saya .


28. Atau ini semacam Yudi memiliki mesin waktu, jadi kenalnya di masa depan tapi di masa lalu sudah ketemu? Hehe..


29. “Yudi mengajukan proposal, yang lain memuluskan dengan mengatur anggaran”. Kutipan #opini Tempo.


30. Komentar : di segmen wawancara Tempo dan Yudi jelas sekali siapa yang berinisiatif mencari duit.


31. Fathanah si makelar dibawa Deni Adiningrat untuk kenalan dengan Yudi. Itu pengakuan Yudi pada Tempo.


32. Ditanya Tempo : Buat apa Fathanah mengenalkan Anda ke Luthfi?


33. Yudi : karena Deni dan Elda kalah terus dlm lelang proyek jagung.mereka sdh kasih ratusan ribu dolar ke pejabat kementrian.


34. Masih Yudi : Dari situ saya berpikir siapa selain Menteri Suswono yg mengendalikan kementrian. lalu ketemu fathanah.


35. Darisana jelas alurnya : Pengusaha gagal lelang, ketemu makelar alias calo. Si Fathanah yg palugada : apa lu mau gua ada.


36. Hebat ya Suswono, anak buahnya disuap Elda ratusan ribu dolar tapi lelang tetap fair. Usut tuh siapa yg dikasih Elda dolar ?! (#upss)


37. “Keterlibatan Luthfi dan Anis Matta menunjukan perkara AF bkn sekadar mslah "oknum", melainkan organisasi” Kutipan #opini Tempo.


38. Komentar :Ya, itu mau anda sih Om. PKS mau bantah sekuat apapun bukti-buktinya,anda boleh nulis gitu kok. Kan #opini bkn berita.


39. “Diskusi pembubaran partai yang terbukti melakukan kejahatan korporasi selayaknya dilanjutkan” Kutipan #opini Tempo.


40. Komentar : klop sudah, #opini Tempo segendang sepenarian dengan komentar –komentar yang se fikrah. Lsm apa ya yg juga komen gitu?


41. “Partai yg scr organisatoris lancung adlh partai yg menyelewengkan perannya sbg penyalur aspirasi org bnyk.” Kutipan #opini Tempo.


42. Komentar : Ndak papa, itu versi #opini redaksi Tempo kok. Kader PKS kan nggak cuma dinilai oleh Tempo.


43. Aku tanya lagi : Apakah penilaian manusia yang kau cari wahai kader? Jawab !! Jujur !


44. Nggak usah sedih kalau aksi-aksi pelayanan, dakwah tetangga, generasi muda, dll disebut lancung. Aksimu toh nyata bukan #opini.


45. Kalau aksi-aksi harian PKS tidak ada di media, yo ra sah mutung. Setidaknya di web piyungan masih ada beritanya. #eh


46. Itu aja yo komentarku soal #opini Tempo. bukan beritanya lho ya. mas @wisat @jonru atau @SetiaLesmana. Monggo ditambahi.


47. Mari sama sama kita tunggu sasaran dan peluru berikutnya dengan merawat akal sehat, IQ dan hati bening. Nuwun.

*https://twitter.com/ridlwanjogja

posted by @A.history

Siap Menangkan H. Mahyeldi – PKS Gelar Konsolidasi Tim Pemenangan Hingga Tingkat Kelurahan

Padang – Jelang pemilihan kepala daerah (PILKADA) 30 Oktober 2013 nanti, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang menggelar acara konsolidasi Tim Pemenangan PILKADA. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Serbaguna Yayasan Ranah Minang, Minggu (19/05). Peserta konsolidasi melibatkan seluruh struktur DPC dan DPRa (kelurahan) PKS.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Padang, Muhidi menekankan kembali dihadapan pengurus, bahwa PKS Kota Padang insya Allah akan mengusung H. Mahyeldi -Wakil Wali Kota Padang sekarang yang juga merupakan kader PKS- maju sebagai Calon Wali Kota.

Selain itu, ia juga menyampaikan tiga hal penting yang menjadi kekuatan bersama untuk bisa memenangkan pertarungan dakwah ini. 

Pertama, pertolongan Allah SWT. Tanpa pertolongan Allah mustahil kemenangan dakwah ini akan tercapai, untuk itu beliau mengharapkan kepada seluruh struktur DPC dan DPRa yang hadir agar lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT dan berdo’a agar perjuangan ini dimudahkan.

Kedua, kompak bekerja. Caranya adalah membangun dan meningkatkan komunikasi  antar pengurus baik di tingkat DPC maupun DPRa agar tetap satu arah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Ketiga adalah mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau dukungan dari masyarakat sudah didapatkan insya Allah kemenangan dakwah di Kota Padang bisa terwujud. Untuk itu, mulai dari sekarang kader harus terjun langsung ke tengah masyarakat membangun komunikasi dan jangan malu-malu untuk bersosialisasi serta berkontribusi nyata.  

   

Konsolidasi Tim Pemenangan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar; Irwan Prayitno, Ketua DPW PKS Sumbar; Trinda Farhan Satria, Hermanto (Anggota DPR RI FPKS), dan H. Mahyeldi  Calon Wali Kota yang diusung PKS.

Trinda Farhan Satria dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa PKS sudah mantap untuk mengusung H. Mahyeldi untuk menjadi Walikota Padang dan juga siap memenangkannya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno juga berpesan di hadapan pengurus yang hadir. “Kader diminta agar inklusif terhadap masyarakat. Sudah saatnya kita merubah cara pandang masyarakat yang mengatakan PKS itu eklusif. Tidak lagi secara individual tapi bersosial bersama masyarakat,” ujarnya.

“Jika dengan cara-cara seperti ini kita lakukan, inklusif dan bersosial, maka PKS insya Allah akan bisa diterima oleh masyarakat dan makin dicintai, serta anggapan-anggapan miring terhadap PKS juga akan hilang dengan sendirinya," tambahnya.

Dalam acara ini juga di tampilkan Senam Mahyeldi Style yang merupakan salah satu icon untuk pemenangan H. Mahyeldi dan icon tersebut sudah diunggah di Jejaring Sosial You Tube. Di akhir acara konsolidasi, seluruh peserta bertekad dan siap untuk memenangkan H. Mahyeldi menjadi Wali Kota Padang 2013-2019.

Kesiapan dan kebulatan tekad ini ditandai dengan penyerahan panji-panji kemenangan yang diwakilkan oleh masing-masing Ketua DPC PKS. Panji-panji kemenangan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD PKS Padang dan disaksikan langsung oleh H. Mahyeldi. (Al/humas)

posted by @A.history

PKS: Dana Kampanye Murni dari Kader, 'Uangku Sakuku'

"Partai punya mekanisme selama 15 tahun, uangku sakuku," kata Fahri.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, Senin 20 Mei 2013 mengaku heran dengan adanya pengakuan pengusaha pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan, bahwa partainya menargetkan "menggasak" Rp2 triliun dari tiga 'kementerian PKS': Kementan, Kemeninfo, dan Kemensos.

Sebab, kata Fahri, selama 15 tahun, dana keuangan partai berasal dari kadernya sendiri. "Partai punya mekanisme yang selama 15 tahun, uangku sakuku. Makanya 15 tahun ini tidak ada kasus apa pun, murni pada basis kemampuan kader, karena sistem politik kita ini belum ideal," kata Fahri di Gedung DPR.

Mekanisme itu, kata Fahri, dilakukan PKS karena saat ini mekanisme keuangan partai di Indonesia ini tidak terlalu diatur. Dengan mekanisme ala PKS itu, PKS aman dari KPK selama 15 tahun.

"Tapi tiba-tiba ada masalah ini, saya katakan ini percakapan yang tidak ada approvalnya di dalam. Jadi orang boleh omong bluffing disadap seolah-olah itu fakta. Mungkin terkait pada orang bercanda wah kami butuh uang, kalau dijadikan seolah-olah itu fakta kan nggak benar," kata dia.

Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan di majalah Tempo mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera. PKS mengejar target dana partai triliunan rupiah unttuk kampanye pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".

Yudi mengaku melakukan pertemuan bersama Luthfi Hasan Ishaaq pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, Jalan Cipaku I nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjadi Presiden PKS. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah.

Di dalam pertemuan, itu Luthfi mengungkapkan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. Ada papan tulis yang mencatat semua pembicaraan, dan seorang karyawan Yudi yang memotretnya.

Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya pada tiga kolom tertulis masing-masing Kememterian Komunikasi dan Informarika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.

Yudi pun mulai mengikuti proyek di Kementan yakni pengadaan benih kopi, dan teh senilai Rp189 miliar dan alat laboratoriun pertanian senilai Rp100 miliar. Semenjak Yudi mengikuti lelang, Luthfi kerap menagih dana. Yudi pun menyerahkan sejumlah uang kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah. (umi)

*http://politik.news.viva.co.id

posted by @A.history

"Melawan Hegemoni Rezim Intelejen" | by @Fahrihamzah

by @Fahrihamzah

1. Hukum tidak mencari kesalahan orang, hukum adalah untuk 'penjahat'. Operasi intelijen bukanlah penegakan hukum.


2. Kalau ada yg tak pernah salah di dunia ini, tunjukkan padaku, aku akan menjadikannya nabi.


3. Tapi, nabi sdh tak ada, Tuhan menghentikannya 15 abad silam. Artinya tak ada lagi orang ma'sum (bersih dari salah).


4. Bahkan nabi yang ma'sum itu pun pernah berbuat salah tetapi kesalahannya langsung ditegur Tuhan dan menjadi dalil.


5. Nabi pernah mengharamkan madu bagi dirinya maka Tuhan tegur, "mengapa kau haramkan yg dihalalkan... (66:4).


6. Tapi kita, adakah Tuhan akan menegur kita jika berbuat salah? itu private sifatnya. Tak ada lagi nabi...tak ada lagi..


7. Tapi hukum tidak berlaku di wilayah private kita, biarlah Tuhan menegur kita sendiri pada wilayah iman kita masing2.


8. Hukum yang berlaku di wilayah private baru menjadi masalah jika terkait dengan orang lain.


9. Jika ia individu disebut perdata dan jika ia negara di sebut pidana...karenanya pidana disebut hukum publik.


10. Kembali karenanya pada fungsi hukum...dia tdk mencari orang salah..dia mencari orang jahat.


11. Apa beda "orang jahat" dan "orang salah"? Bedanya pada motif perbuatan.


12. Orang jahat, punya niat dan merencanakan kejahatannya untuk tujuan yang jahat juga.


13. Tetapi orang seperti itu tidak banyak dan kalau ada yg mencuci otak publik seolah ("orang jahat" itu) banyak, curigailah...


14. Pasti itu adalah "proyek" pemberantasan kejahatan "untuk merampok" uang negara secara legal.


15. Apalagi jika mereka kampanye terus bahwa kejahatannya tambah banyak... kita perlu tambah curiga.


16. Karena sebetulnya mereka orang2 gagal tapi memakai kampanyenya agar kita memaklumi kegagalannya.


17. Orang jahat itu sedikit apalagi dalam tubuh bangsaku yang mulia... aku menangis melihat tuduhan mereka.


18. Orang yang meniatkan kejahatan atau merencanakan kejahatan pun sebetulnya tidak bisa dihukum.


19. Karena itu di seluruh dunia, operasi intelijen dan hasil sadapan tdk bisa jadi alat bukti hanya bisa menjadi petunjuk.


20. Di Indonesia semua itu jadi alat negara untuk memukul rakyatnya... operasi intelijen dan sadapan kentara dalam hukum.


21. Saya teringat desertasi Busyro Muqaddas saat membela Abubakar Baasyir... Hegemoni Rezim Intelijen.


22. Tapi Busyro sekarang berkuasa.. dan apa yang ditentangnya dipakainya atas nama Negara Darurat Korupsi.


23. Mirip orde baru yang menumpas rakyat dengan opsus atas nama Negara Darurat Subversi.


24. Sementara kita, yang lahir sebagai anak kandung reformasi telah menuliskan amandemen ke-4 (UUD).


25. Negara telah kita awasi ketat dan hak-hak rakyat sipil telah dikuatkan... ini fight kita.


26. Fight kita adalah mempertahankan kebebasan sipil dan mencegah negara menggunakan kekuasaan semena-mena.


27. Negara boleh darurat korupsi atau teroris atau narkoba atau apapun... tapi akal lah yg bisa mengatasinya bukan kuasa tok!


28. Kekuasaan yang besar pada aparat yang sama bego-nya hanya hasilkan komplikasi masalah.


29. Bagaimana tidak komplikatif jika membedakan salah dan jahat saja tidak sanggup.


30. Akhirnya merekayasa supaya kesalahan sama dengan kejahatan.. alat bukti dibuat dan dicuri... dan menghukum jadi prestasi.


31. Demokrasi tidak bekerja seperti ini... ini adalah respon negara otoriter yang sudah kita tinggal.


32. Demokrasi bekerja dengan asumsi terbalik... bahwa rakyat lebih penting dari negara... (kapan2 kita bahasa). End.

*pkspiyungan

posted by @A.history

Fahri Hamzah: Uang Kami Berasal dari Kantong Kami

JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menegaskan, partainya tidak pernah meminta bantuan dana kepada tersangka dugaan supa sapi impor, Ahmad Fathanah.

Fahri mengatakan polemik soal hubungan Fathanah dengan PKS tak perlu diteruskan."Dia bukan kader dan mengaku makelar. Itu sudah selesai," kata Fahri kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Fahri mengatakan, partainya sangat ketat dalam hal pendanaan partai. Menurutnya pendanaan roda organisasi partai bersumber dari sumbangan internal kader. "Fund rising diatur dalam prinsip kantong kami dana kami," ujarnya.

Selama 15 tahun, ujarnya, PKS menyandarkan keuangan partai dari internal. Menurutnya, PKS tidak pernah mengalami masalah. Semua, kata Fahri berjalan dengan baik.

Hal ini, imbuh Fahri juga didukung oleh aturan partai yang melarang kader berbisnis atas nama partai. "Itulah 15 tahun tidak ada sandungan korupsi," katanya.

Hanya, pernyataan Fahri berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan lalu. Dalam persidangan, Fathanah mangaku menyumbang sejumlah dana ke PKS.

*republika.co.id

posted by @A.history

KPK Keok Hadapai Kasus –Kasus Korupsi Besar

Korupsi telah meluluh lantakkan dunia perpolitikan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selayaknya menjadi mercusuar yang menyinari masyarakat Indonesia untuk terbebas dari jeratan korupsi. Abraham Samad selaku pimpinan KPK tidak sepantasnya menghiraukan pesanan kasus. Bertindak dengan hati nurani, bukan atas dasar politisasi.

Kredibilitas KPK seharusnya cukup menggoyahkan para koruptor untuk berfikir ulang dalam berbuat korupsi, bukan malah membuat big bos koruptor tertawa riang karena KPK sibuk mengurusi korupsi kecil dan mengabaikan korupsi besar. 

Belakangan ini komitmen KPK seolah dipolitisasi dengan kepentingan politik. Tersiar 2 bulan terakhir kasus impor daging sapi tampil di permukaan. Sayangnya, KPK mengabaikan kasus Hambalang. Padahal audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan kerugian negara dalam kasus hambalang mencapai Rp 243 miliar. Sebanyak 25 pejabat yang terjerat dalam kasus tersebut, KPK hanya menjerat pejabat kemenpora.

Pada kasus yang lain,  korupsi Century menyedot kerugian negara 6,7 triliun. Ketua Timwas Century, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menguak hasil audit forensik BPK agar segera ditindaklanjuti oleh KPK pada tahap penyidikan. Keterbatasan KPK yang diakui oleh Abraham Samad bahwa tidak sebandingnya antara tenaga penyidik dengan kasus-kasus yang ditangani, seharusnya menjadikan KPK lebih arif untuk memprioritaskan kasus- kasus korupsi yang besar. 

Keterbatasan jumlah penyidik KPK seharusnya tidak menjadikan alasan KPK untuk bersikap ngawur dan asal dalam mengusut kasus korupsi. Bertindak secara profesional dan proporsional, mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengusut kasus korupsi yang menyedot kerugian terbesar yang dialami negara. Bukan mengusut kasus berdasarkan pesanan. 

Berikut beberapa kasus yang tidak diusut KPK, padahal sudah jelas kerugian negara yang dialami. Sebagaimana tertuang dalam TL @MirzonDaheri, yaitu : 

1. Kasus korupsi PETRAL US$ 1.5 Milyar (14.5 Triliun) pada investasi kilang minyak di Libya
2. Kasus korupsi di Pertamina pada impor Naftah sebesar US$ 20 juta (200 M)
3. Kasus Korupsi Sandiaga Uno dan Pertamina US$ 99 juta (980 Milyar) pada Pembangunan Depo Pertamina seluruh Indonesia
4. Kasus Korupsi Dana CSR Pertamina 600 Milyar yg diduga mengalir ke Partai Demokrat 2008-2009
5. Kasus Korupsi Hartati Murdaya di JIEC & Bank Mandiri 1.5 Triliun yg agunkan 33 hektar tanah negara di Kemayoran
6. Korupsi Proyek eKTP tahun 2011 di Kemendagri yg rugikan negara 3.5 Triliun
7. Kasus korupsi penyerobotan lahan tambang PT. Bukit Asam yg rugikan negara 6 Triliun (dilaporkan oleh mantan Menhukham Patrialis Akbar)
8. Kasus korupsi PT. Aneka Tambang dlm penyerobotan lahan oleh Harita Grup yg rugikan negara 19 Triliun (dilaporkan MenBUMN dahlan iskan)
9. Kasus korupsi BURT DPR RI oleh Pius Lustrilanang cs yg rugikan negara ratusan M (dilaporkan ketua DPR Marzuki Alie)
10. Kasus korupsi PT. TPPI Tuban oleh Hashim Djojohadikusumo yg rugikan negara 17 TriliunKasus Korupsi Pajak Bakrie Grup cs kolusi bersama Gayus Tambunan, rugikan negara triliunan. Mandeg deg deg !
11. Kasus korupsi Mafia Anggaran DPR yg rugikan negara 7.7 Triliun. Macet cet cet. Tumbalnya hny wa ode Nurhayati dan Fadh A Rafiq cs
12. Kasus korupsi Alex Nurdin (sbg Bupati Muba 14 kasus & Gub 3 kasus), kerugian negara ratusan M. Dipetieskan KPK
13. Kasus korupsi Ratu Atut sedikitnya 9 kasus rugikan negara ratusan M. Manceeet..KPK takut disantet hehe
14. Kasus Nazaruddin di 30 kasus korupsi. Dipetieskan KPK karena deal2 khusus dgn istana ??
15. Kasus TPPU Nazaruddin dan sandiuno di Saham Garuda 300.8 M. Sdh 4 bulan Nazar jadi TSK, KPK pura2 buta hehe
16. Kasus korupsi azis syamsuddin cs di Gedung Adyaksa puluhan milyar, senyaaaaap ...gelaaap hhee
17. Kasus korupsi pengadaan gerbong kereta api dari Jepang yg disebut2 libatkan Hatta Rajasa cs...hnya Sumino yg disidangkan..lainnya? Emboh
18. Kasus Choel M yg jadi mafia proyek di Kemenpora, sudah ngaku terima suap, KPK tak berani jadikan dia TSK. Kenapa? Tanya @Tuhan ?
19. Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Merpati MA60 yg rugikan negara US$ 45 juta (440 M) libatkan ex mendag MEP & suaminya... Eh kelaut !
20. Kasus korupsi Pertani, SHS dan Berdikari yg rugikan negara ratusan M, dipetieskan KPK krna ada setoran ke Ditdumas KPK milyaran..suaap !
21. Oh ya ingat ...kasus korupsi Jhony Allen Marbun pada Dana Percepatan Infrastruktur Intim. KPK janji tangkap JAM jika resco tertangkap
22. Kasus korupsi Max Sopcua pada alkes di Kemenkokesra ..gelap gulita karena KPK masuk anjing eh masuk angin hehehe
23. Kasus korupsi Dana PON yg disebut2 libatkan menkokesra agung laksono cs, kenapa berhenti pada rusli zainal saja ? Tanya @Tuhan ? Hehe
24. Kasus CENTURY hahaha ..,ga usah deh..@KPK_RI terkencing2 dengar kasus ini..keterlibatan PT. GNU Gita Wirjawan aja deh usut ..berani?
25. Kasus rekening gendut polisi dan PNS ...mana? Kok cuma sampai Dhana doank ??? KPK disuap berapa ? Ngakuuuuu !! hehe
26. Ini juga deh hehe @irvanrahardjo: KORUPSI PREMI ASURANSI GIA USD 100 JUTA OLEH PT JASINDOhttp://t.co/cpum2ddGRX @KPK_RI @iskan_dahlan
27. Kasus korupsi mark up bunga pinjaman 280 M di Garuda Indonesia ...mana @KPK_RI ? mandul ?? #sodorinvitaminEsebaskom
28. Kasus korupsi 36.7 TRILIUN oleh @Iskan_dahlan di PLN ..mana @KPK_RI ? Komisi VII sdh bancaan dapat suap dari dahlan.. KPK ketinggalan
29. Kasus BLBI 600 T, gimana?

Sudah cukuplah sudah KPK salah sasaran mengusut kasus impor daging sapi yang belum jelas berapa besaran kegurian negara. Bertobatlah dengan kembali menuntaskan kasus korupsi yang sudah jelas dan yang paling besar merugikan negara. (*/Rs)

*intriknews.com

posted by @A.history

Ray Rangkuti: PKS Hebat Karena Kadernya

Jakarta - Banyak pengamat dan pakar yang memprediksi bahwa perolehan suara PKS di pemilu 2014 akan terjun bebas. Bahkan beberapa lembaga survey pun sudah gencar mempublikasikan hasil survey nya yang menempatkan PKS di urutan bawah.

Pendapat mereka ini dilandasi oleh prahara yang tengah menerpa Partai Dakwah ini. Tapi mereka lupa bahwa PKS itu bukan Partai Tokoh atau Figur, PKS adalah Partai Kader.

Hal ini diakui oleh Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia.

Menurut Ray, PKS akan selamat pada Pemilihan Umum 2014 mendatang, jika kader-kadernya yang ada di bawah tidak terpengaruh isu ini. Sebab kunci penyelamatan PKS bukan dari para elitnya, tetapi kader-kadernya.

Bahkan Ray memuji sikap  Presiden PKS Anis Matta yang sering turun ke bawah. Sikap itu memang perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kebanggaan kader PKS.

“Karena yang saya lihat tipikal PKS ini kadernya hebat. Jadi kalau kadernya lemah dan tidak melakukan akselerasi ya kemungkinan tidak tembus PT,” kata dia.

Meminjam istilah seorang penulis, Partai kader seperti ILALANG. Hari ini dipotong, maka tidak berapa lama kemudian dia akan tumbuh dan kembali bersemi. Bahkan ketika ilalang di semprot dengan racun, bukannya mati malah tambah menggunung dan tumbuh subur. Hanya ada satu cara memusnahkan ilalang ini, dibongkar akarnya dan ditanami tanaman lain. Perlahan-lahan ilalang akan lenyap.

Membasmi PKS tidaklah mudah jika hanya menangkap dan memenjarakan katakanlah 10 orang induk pimpinan ( mulai dari ustd hilmi, fahri, anis mata, LHI  dll) tidak akan menenggelamkan PKS, suara PKS tidak terjun bebas. Karenanya digunakanlah berbagai cara termasuk melenyapkan organisasinya/ pembubaran PKS (membongkar akarnya).

Para pengamat lupa bahwa orang cenderung melihat siapa penumpang kapalnya bukan kapalnya.  ambil contoh ringan fakta di lapangan berdasar pemilu yang lalu.

“ bahasa kasarnya saya benci PKS karena kasus sapi nya, tapi tokoh yang dicalonkan ini saya suka ,karena ia merakyat dan selalu ada ketika kami butuh,  kami butuh pemimpin seperti ini dan itu adalah kader PKS dan itu artinya suara untuk PKS”

Kader adalah kekuatan PKS sebenarnya, bukan para tokoh atau elit partainya. Pimpinan boleh berganti, tapi rumah mereka tetap satu. Rumah Dakwah. (umi/sbb/vvn)

*dakwatuna

posted by @A.history