Diantara Caleg PKS yang Terpilih, Ada Keturunan Kelima KH Hasyim Asy'ari (Pendiri NU)

Siapa mengira ternyata diantara jajaran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada keturunan langsung dari Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari pendiri Nadlatul Ulama (NU).

Beliau adalah Abdul Hadi Wijaya, salah satu pimpinan DPW PKS Jawa Barat yang di pemilu 2014 ini diamanahi sebagai caleg tingkat propinsi Dapil Karawang-Purwakarta.

"Anak pertama Hadratusy Syaikh bernama Choiriyah. Beliau menetap di Makkah dan melahirkan nenek saya (Abidah binti Ma'shum Ali)," tutut Abdul Hadi menyebutkan silsilah keluarganya.

"Nenek menikah dengan KH Mahfudz Anwar, pernah jadi ketua Lajnah Falakiyah PBNU. Ibu saya Hamnah adalah anak kedua mereka," lanjutnya.

Namun tak seperti umumnya keluarga Nahdliyin, Abdul Hadi Wijaya tidak dibesarkan di pesantren. Pria kelahiran Surabaya, 25 Nopembet 1967 ini mengenyam pendidikan umum sampai mendapat beasiswa luar negeri dari Habibie untuk kuliah S1 dan S2 di Delft University of Technology Belanda 1986-1995.

Menikah dengan Anak Tokoh Muhammadiyah

Uniknya juga, beliau menikah dengan anak tokoh Muhammadiyah.

"Saya menikah 1991 dengan cucu pendiri Muhammadiyah Banten yang juga mendapat beasiswa, bukan di Belanda tapi di Jerman," ujarnya. 

"Pernikahan ini asyik, semacam koalisi NU-Muhammadiyah," kelakarnya.

Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, istri beliau, adalah aleg PKS di DPRD Propinsi Jawa Barat dua periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Kenal Tarbiyah

Bagaimana beliau bisa kenal dan menjadi kader serta pimpinan PKS?

"Saya kenal tarbiyah saat di Eropa. Saat kuliah itu kami sering undang ustad-ustad dari Indonesia. Ada Ustad Anis Matta, Ahmad Heryawan, Tifatul, Tate Qomarudin, dll. Itu sebelum ada PKS," tuturnya.

Saat beliau kuliah di Belanda, beliau aktif jadi pengurus Persatuan Pelajar Indonesia, Delft, The Netherlands, 1986-1995. Diantara kegiatannya adalah mengadakan pengajian untuk pelajar-pelajar Indonesia yang sedang menimba ilmu di Belanda.

"Pulang dari Eropa kami kerja di PT Dirgantara Indonesia. Disitu kegiatan tarbiyah berlanjut, ikut aktivitas dakwah bareng Mang Oded Muhammad Danial wakil walikota Bandung dari PKS," tuturnya.

Jadi Caleg PKS

"Di pemilu 2014 Saya yang ditugaskan jadi caleg PKS, menggantikan istri yang pensiun. Dapilnya Karawang & Purwakarta. Ternyata banyak pesantren NU," tutur beliau.

"Saya bertemu KH Abun Bunyamin ketua PCNU dan MUI Purwakarta. Atas bantuan beliau, banyak buka pintu pesantren-pesantren. Alhamdulillah saya diterima baik, bahkan jadi icon NU," sambungnya.

Karena ijin Allah dan dukungan kalangan pesantren beliau mendapat suara terbanyak di caleg PKS dapil itu. Dan PKS dapat 1 kursi DPRD Propinsi.

"Doain agar saya bisa mewarisi kebaikan Hadratusy Syaikh," tutur beliau atas amanah yang diembannya.  



___
NB: Sebagai orang teknik lulusan Belanda, pengabdian beliau ke NU diaplikasikan dengan aktif di Ma'had 'Aly Al-Mahfudz (Konsentrasi Ilmu Falak), Jombang (Jatim), dari 2012-sekarang.

Profil lengkap beliau, KLIK INI

[pyg]

posted by @Adimin

Plus Minus Mengusung Capres Islam

Sebenarnya cukup riskan untuk membuat dikotomi tentang Islam dalam lingkup ketatanegaraan kita. Piagam Madinah menjadi gambaran awal bahwa Islam telah menggariskan untuk mengakomodasi seluruh komponen masyarakat dalam kehidupan bernegara, termasuk terhadap non-muslim. Terlepas dalam praktek selanjutnya memang tidak seluruh umat Islam mampu mengimplementasikan substansi Piagam Madinah tersebut secara moderat.

Akan tetapi, dalam perjalanan negara ini maupun pengalaman di berbagai negara lain, seringkali umat Islam berada pada posisi sulit, mimpi buruk termarjinalisasi, terdiskriminasi, serta kesulitan untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh. Bahkan seringkali kediktatoran sebuah penguasa, kelaliman mereka dalam mengeksploitasi rakyatnya, berkorelasi dengan kondisi tidak baik yang didapatkan umat Islam.

Keyakinan terhadap kebaikan Islam dan tekad untuk mewujudkannya dalam kehidupan melahirkan sebuah komitmen bagi umat untuk mengambil peran optimal dalam kehidupan bernegara. Target ideal itu adalah mengusung Capres dari kalangan Islam, bertepatan dengan momen peningkatan suara yang diraih partai-partai Islam dalam Pileg 2014 ini, juga seiring terwujudnya komunikasi berbagai elemen kekuatan politik dan ormas Islam untuk menjalin koalisi dalam Pilpres mendatang.

Upaya ideal ini sebenarnya menyisakan masalah, ketika harus berhadapan dengan realita yang ada. Pertama, kekuatan politik Islam memiliki masa lalu yang tak pernah akur. Selama ini masih teramat sulit untuk memadukan langkah di antara elemen umat yang terpolarisasi dalam beragam corak. Persoalan friksi di antara umat ini tentunya tidak akan begitu saja terselesaikan dengan mudah.

Kedua, kekuatan politik Islam realitanya juga dibangun dari proses politik yang korup, juga belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari money politic. Tanpa keduanya parpol-parpol besar termasuk partai-partai Islam tak ubahnya akan seperti partai gurem. Inilah realitas yang dihadapi, termasuk kondisi masyarakat yang makin pragmatis, termasuk umat Islamnya. Sementara kekuatan pendanaan dan media yang dimiliki umat kalah jauh dengan yang dimiliki rival-rivalnya.

Kedua persoalan ini bisa menjadi bom waktu yang menjadi sandungan untuk menjalankan suatu pemerintahan bersama yang efektif.

Ketiga, Pilpres berbeda dengan Pileg. Elektabilitas tokoh yang diusung tak mesti berkorelasi dengan komposisi di legislatif. Bisa melihat dalam berbagai Pilkada, misalnya di Jawa Barat. Elektabilitas Aher lebih menentukan daripada kecilnya perolehan suara partai yang mengusungnya. Elektabilitas tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan Islam dalam beberapa Pilkada dan Pilpres terakhir, harus diakui memang masih merupakan problem. Kita tidak bisa mengesampingkan begitu saja test case Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Tokoh-tokoh umat seperti Amin Rais, Jusuf Kalla atau Hidayat Nur Wahid memiliki pengalaman elektabilitasnya jauh di bawah mesin politik yang mengusungnya dalam suatu pemilihan langsung.

Target optimal mengusung Capres dari kalangan Islam sendiri, sebenarnya juga memiliki resiko jika nantinya kalah dalam pertarungan, umat akan terdepak sepenuhnya dari pusat kekuasaan.

Bukan soal menang kalah semata, bukan soal keberanian menjadi oposisi, tetapi tentang kepentingan dan agenda keumatan. Di tengah bayang-bayang kekuasaan akan jatuh ke tangan pihak yang tidak ramah terhadap agenda keumatan, kekuasaan akan digunakan secara efektif untuk memuluskan agenda-agenda mereka, kaum sekuler, liberalis dan aliran sempalan, melalui kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan. Di sinilah kepentingan umat dipertaruhkan.

Bayang-bayang upaya memarjinalisasi secara represif terhadap umat Islam sebagaimana yang terjadi pada awal Orde Baru, meski bisa jadi terwujud dalam bentuk lain yang lebih halus tapi dahsyat, dalam situasi perang opini dan media. Kasus jilbab, kondomisasi, regulasi miras, jaminan produk halal dan RUU Ormas menjadi gambaran awal.

Di bawah opsi mengusung Capres sendiri, ada pilihan untuk mengusung Cawapres atau hanya sekedar mendukung calon dari kalangan lain yang dipandang paling bisa mengakomodasi kepentingan dan agenda umat, untuk meminimalisasi resiko, mempertimbangkan kepada realitas yang ada.

Meski juga bukan berarti tanpa resiko. Dunia politik yang tak mengenal balas budi. Gus Dur yang memenangkan pemilihan dengan dukungan kalangan Islam, begitu mudahnya menohok kalangan yang mengusungnya begitu berkuasa. Keberadaan JK sebagai Wapres dan keberadaan politikus Islam di kabinet dan Setgab, tidak bisa mendikte sepenuhnya pada kebijakan yang bersinggungan pada kepentingan umat. Faktor track record masa lalu dan posisi tawar ke depan menjadi penting diperhatikan.

Termasuk resiko kehilangan kesempatan bagi umat, pada saat memiliki momen bisa menyatukan visi bersama. Tetapi juga penting mencermati apakah prasyarat dan fase-fase untuk terwujudnya visi tersebut sudah ditempuh umat ini. Untuk membuat sebuah keputusan dengan seksama, sebelum semuanya terlambat. Keputusan terbaik, tak tersandera oleh keraguan, tapi juga tak terjebak pada optimisme semu.

Melihat beratnya kondisi yang dihadapi umat, semestinya masing-masing elemen umat tidak mengedepankan ego, emosi dan ambisi pribadi. 

Selayaknya mencermati dengan seksama setiap keputusan yang diambil, kepentingan umat sedang dipertaruhkan. Bukan sedang memperebutkan sebuah jabatan yang empuk tetapi memikul tanggung jawab yang berat menyangkut umat ini. Jangan sampai mengedepankan semata-mata ambisi pribadi mengatasnamakan kepentingan umat.

Oleh: Muhammad Fauzi 

[pksnongsa]


posted by @Adimin

PKS Partai Paling Efisien

Pemilihan legislatif (pileg) telah terselenggara 9 April kemarin. Sesuai jadwal dan tahapan pemilu, hasil resmi perolehan suara parpol nasional baru akan diumumkan KPU antara tanggal 7 dan 9 Mei 2014. Namun dari berbagai quick count yang dirilis berbagai lembaga survei menunjukkan hanya 10 partai politik yang lolos ke Senayan. Dua parpol gagal, PBB dan PKPI, karena tidak mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5 persen.

Dari hasil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), 3 parpol dengan dana kampanye terbesar adalah Partai Gerindra, PDIP dan Golkar. Sedang 3 parpol dengan dana kampanye terkecil adalah PKPI, PBB dan PKS.

Berikut data rangking dana pengeluaran kampanye parpol 2014:

1. Partai Gerindra: Rp 434,9 miliar
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): Rp 404,7 miliar
3. Partai Golkar: Rp 402 miliar
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): Rp 365,7 miliar
5. Partai Demokrat: Rp 307 miliar
6. Partai Nasdem: Rp 277,4 miliar
7. Partai Amanat Nasional (PAN): Rp 271,9 miliar
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Rp 244 miliar
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Rp 157 miliar
10. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Rp121 miliar
11. Partai Bulan Bintang (PBB): Rp 71,3 miliar
12. Partai Keadilan dan Pembangunan Indonesia (PKPI): Rp 52 miliar

(Data KPU terkait dana kampanye ini dirilis berbagai media kemarin)

Kalau menilik dari hasil quick count dan data dana kampanye, perbandingan antara suara yang didapat dengan dana kampanye yang dikeluarkan, maka PKS menjadi partai dengan pengeluaran terkecil untuk setiap 1% perolehan suara pemilih. Dengan kata lain, PKS adalah partai yang paling efisien megeluarkan dana kampanye Pemilu 2014 (lihat tabel).

[pyg]


posted by @Adimin

Pemilu Telah Berlalu, Kader-kader PKS Tetap Setia Membantu

Hingar bingar Pemilu 9 April yang menyedot perhatian dan energi telah selesai. Semua partai yang semula berlomba-lomba mencari simpati dan dukungan warga kini mendadak surut bahkan hilang. Janji-janji yang para caleg partai ucapkan dengan manis seolah menguap begitu saja bersama hasil suara yang mereka peroleh. Kini masyarakat kembali kepada kesulitan dan problematikanya semula. Adakah kini partai yang masih menyisakan kepedulian dan nurani bagi masyarakat?

Lima hari berjalan di wilayah Cikarang Selatan, khususnya perumahan yang mengandalkan PDAM sebagai sumber utama pengairan rumah tangga terkena dampak penghentian air PDAM sementara karena jalur pipa pam PDAM pecah. Akibatnya, begitu banyak warga yang kesulitan air bersih. Sejauh ini mereka membeli air-air gallon isi ulang untuk bisa sementara waktu mengatasi kekurangan air tersebut. Namun, banyak warga yang mengeluhkan karena pengeluaran dana mereka jadi membengkak.

DPC PKS Cikarang Selatan bersama para kader sangat sigap menyikapi hal ini. Rabu kemarin (23/4/2014) mengadakan bakti peduli untuk warga khususnya di perumahan Villa mutiara, Taman Sentosa dan Bumi cikarang Makmur.

Setidaknya 5 truk tangki air masing-masing berisi 8000 liter didistribusikan kewarga secara cuma-cuma. Warga sungguh merasa terasa sangat terbantu. “PKS itu orang-orangnya tulus membatu. Buktinya, pemilu udah lewat tetapi masih tetap terjun,” ujar salah seorang ibu yang turut dalam antrian.

Semua ini sebagai bukti bahwa PKS akan terus bekerja dan melayani masyarakat ada maupun tidak ada pemilu. Karena orientasi mereka adalah beramal sholeh itu tidak kenal waktu, kapan saja bisa. [Hy/PKS Ciksel]

posted by @Adimin

Harapan Menjelang MS-PKS &Partai2Islam | Twitt @Muzzammil_Yusuf

Assalamu'alaikm Tweeps,insyaAllah sore ini sy akn sampaikn rilis ke 4 seri #KoalisiPartaiIslam judulnya #HarapanMenjelangMS-PKS&Partai2Islam

1. Modal utama PKS berada pada soliditas struktur dan kader PKS baik di dalam negeri maupun di luar negeri.Syukronjazakumullah khoir.
2. Utk Pilpres yg akn datang, struktur & kader akan bekerja keras dan fokus jika sudah ada putusan Majelis Syuro PKS terkait Capres/Cawapres.
3. InsyaAllah,Majelis Syuro PKS akan diselenggarakan pada Ahad, 27 April 2014.
4. 99 anggota Majelis Syuro akan datang dari seluruh Indonesia dengan membawa aspirasi kader dan publik dari daerahnya masing-masing.
5. Dalam pandangan saya #KoalisiPartaiIslam adalah pilihan ideal.Tanpa menutup mata trhdp dinamika politik di internal & antar partai2 Islam
6. Termasuk dialog antar partai-partai Islam dengan partai-partai nasionalis yang saat ini muncul di media massa.
7. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk ummat dan bangsa ke depan.
8. Solusi terbaik itu harus dimulai dari syuro/musyawarah di internal masing2 partai Islam.Krn musyawarah dlm Islam identik dgn keberkahan.
9. Hasil Majelis Syuro PKS akn jadi pegangan juru runding PKS yg dipimpin oleh Ketua MS utk berdialog dg pimpinan partai2 Islam & nasionalis
10. Saya kira partai-partai Islam lainnya juga akan melakukan musyawarah internal mereka, walaupun dengan berbagai istilah yang berbeda.
11. Saya berharap bebrapa hari kdepan ada musyawarah antar pimpinan partai2 Islam mendialogkn hasil musyawarah internal mrk utk disinkronkan.
12. Mudah2an Pimpinan MUI,NU,Muhammadiyah,juga bisa ikut memfasilitasi,plus ormas2 & tokoh2 bangsa yang bersimpati dengan musyawarah tersebut
13. Dari situ saya berharap Pilpres pada Juli 2014 mengedepankan semangat persatuan bangsa, persaudaraan, dan pemilu yang jurdil.
14. Sembari terus berdoa,mudah2an Alloh memilihkan pemimpin dan kabinet terbaik utk Indonesia.
15. Sehingga 5 tahun ke depan Indonesia akan lebih adil, makmur dalam keridhoan Ilahi.
16. Harapan saya musyawarah pimpinan partai-partai Islam membahas penyatuan sikap untuk Pilpres ke depan dapat terwujud.
17. Saya mengajak semua tokoh ummat dan bangsa serta masyarakat untuk menyimpan dan menyebarkan optimisme bukan pesimisme.
18. Kita semua harus terus berikhtiar memberi solusi yang terbaik untuk ummat dan bangsa, bukan menjadi bagian dari masalah bangsa.
19. Dan kita harus selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. InsyaAlloh bangsa dan negara ini bisa lebih baik. Amiin.

[https://twitter.com/Muzzammil_Yusuf]

posted by @Adimin

Ombudsman Sumbar Apresiasi Sikap Gubernur Sumbar Yang Cepat Tanggap

Ombudsman Sumatera Barat, baru-baru ini merilis bahwa tidak satupun SKPD binaan Gubernur Sumatera barat masuk kategori hijau dalam arti kualitas kepatuhannya terhadap layanan publik tinggi. Atas hal ini, kemarin (22/04/2014) Gubernur Sumbar segera melakukan pembenahan atas SKPD yang berada di bawah pembinaannya. Didamping Asisten Administrasi Sudirman SH,MM, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno melakukan kunjungan ke Dinas Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, BPBD dan Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat. 

Tindakan cepat dari Gubernur Sumbar ini mendapatkan respon positif dari Ombudzman Sumbar. Hal ini disampaikan oleh Asisten Ombudsman Sumbar Adel Wahidi. Adel Wahidi mengatakan bersyukur dan memuji atas apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. 

"Syukurlah, Gubernur Sumbar merespon dengan cepat temuan Ombudsman terkait layanan publik jajaran pemerintahannya dengan lansung turun tangan sebagai Pejabat Pembina Pembinan Layanan Publik, mengawasi pemenuhan dan peningkatan kualitas layanan publik di jajaran SKPD-nya.Kami dari Ombudsman Sumbar, mengapresiasi tindakan Gubernur Sumbar ini" ujar Adel Wahidi saat dihubungi kasurau.com. 

Selain itu Adel Wahidi juga menambahkan bahwa SKPD adalah wajah daripada pemerintahan Kepala Daerah. Dan ukuran keberhasilan dari sebuah pemerintahan dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat ketika berurusan dengan pemerintahan. 

"Pintu-pintu, front office kantor-kantor layanan pemerintah itu sesungguhnya adalah etalase atau wajah dari pemerintahan kepala daerah, kualitas pemerintahan tidak terletak di baliho atau spanduk, tapi pada sejauh mana masyarakat "puas" ketika berurusan dengan pemerintah." tambah Adel Wahidi. 

Gubernur Sumbar dalam kunjungannya ke SKPD binaannya, meminta agar segera melakukan pembenahan agar sesuai dengan undang-undang dalam memberikan pelayanan publik dan Irwan Prayitno berharap koreksian ombudsman dapat memacu kita untuk lebih semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara baik dan menyenangkan, harapnya. [kasurau]

posted by @Adimin

PKS Keluarkan Dana Kampanye Hanya Rp 121 Miliar

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera diketahui hanya menggunakan dana kampanyenya sebesar Rp 121 miliar. Hal tersebut diketahui dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diserahkan ke KPU, Jakarta, Kamis (24/4/2014).

"Jumlah penerimaan Rp 122 miliar, dan jumlah pengeluaran Rp 121 M. Dari Rp 121 miliar itu, Rp 96 miliar di antaranya sumbangan jasa caleg, dan Rp 25 miliar," ujar Ketua Tim Laporan Dana Kampanye PKS, Unggul Wibawa, kepada wartawan usai melaporkan dana kampanye.

Unggul menjelaskan, dana Rp 25 terdiri dari Rp 4 miliar sumbangan parpol untuk rekening khusus dana kampanye, lalu Rp 19 miliar sumbangan dana caleg, dan Rp 2 miliar sumbangan perorangan, sisanya Rp 200 juta sumbangan dari perusahaan.

"Semua caleg sudah melaporkan. Kami sudah koordinasi sejak lama, dan sudah memperhitungkan laporan akhir dana kampanye ini. Sehingga kami mengumpulkan tepat waktu karena persiapan tak bisa langsung hari ini. Jadi caleg sudah kumpulkan sesuai jadwal dibuat DPP," terangnya.

Menurut Unggul, dari total pengeluarkan, alokasi paling banyak untuk aktifitas caleg sebesar Rp 96 miliar. Kemudian yang Rp 25 miliar untuk pertemuan terbatas dan tatap muka dan kegiatan lainnya, termasuk iklan. [Tribunnews]

posted by @Adimin

Sudah Dilobi Prabowo, PKS Putuskan Kawan Koalisi 27 April

 

JAKARTA - Prabowo Subianto sudah melobi PKS berbicara soal koalisi. Prabowo dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin pun sudah bertemu di Bandung. Lalu kira-kira apa hasil yang dicapai, akankah PKS berkoalisi dengan Gerindra?

"Ini baru komunikasi," kata Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/4/2014).

Tifatul menjelaskan, beberapa kali komunikasi sudah dilakukan, namun keputusan final belum diambil. PKS baru akan memberi keputusan pada 27 April dalam rapat Majelis Syuro di Kantor DPP PKS.

"Nanti semua anggota majelis syuro berkumpul. Baru akan dibicarakan," terang dia.

Menurut dia, sebelum 27 April semua baru sebatas komunikasi semata. "Baru menjajaki," terang Tifatul yang kini menjabat Menkominfo. [detik]

posted by @Adimin

Kabupaten Agam, PKS Berhasil Mendapat 6 Kursi di DPRD

Dari 34 orang calon incumbent yang maju kem­bali sebagai calon anggota DPRD Agam, hanya 14 orang yang diprediksi kembali terpilih. Sisanya, sebanyak 20 caleg incumbent lainnya tersingkir. Ba­nyak­nya caleg incumbent yang rontok dalam pemilihan legislatif ta­hun ini, disinyalir ma­sya­ra­kat sudah tidak percaya lagi aki­bat terlalu banyak ingkar janji.

Untuk Dapil I (Tan­jung­mu­tiara dan Lubukbasung), dipre­diksi 3 caleg incumbent yang kembali terpilih, yaitu, Marga Indra Putra dan Fauzi dari De­mok­rat, Lazuardi Erman dari Golkar dan Masrizal dari PKS. Sedangkan di dapil II (Pa­lem­ba­yan dan Ampeknagari), caleg incumbent yang berpeluang maju adalah Suharman dari Hanura (sebelumnya dari PPRN).

Kemudian di Dapil III (Ti­latangkamang, Kamangmagek dan Palupuh), ada tiga caleg incum­bent yang berpeluang kem­­bali duduk, di antaranya Syaf­­rudin dari PKS, Efendi RM da­ri Golkar, dan Ali Fuadi dari PAN. Dapil IV (Baso, Ampe­k­ang­kek dan Candung), Arman J Pili­ang dari Golkar, dan Z Dt Pamun­cak Majo Lelo dari De­mok­rat berpeluang kembali ter­pilih.

Selanjutnya, dapil V (IV Ko­to dan Banuhampu) dua caleg incumbent yang diprediksi kem­bali duduk di DPRD untuk pe­­riode 2014-2019 adalah Gus­war­di dari PKS dan Taslim dari PAN. Sementara, di Dapil VI (Tanju­ng­raya dan Matur) hanya seora­ng caleg incumbent yang ber­pe­lu­ang, yaitu Muhammad Ab­rar dari PKS.

Dari pleno yang dilakukan KPU Agam beberapa hari lalu, dari 45 kursi di DPRD Agam, Partai Demokrat diperkirakan akan meraih 9 kursi periode ini. Perolehan ini berkurang dua kursi dari periode sekarang. Sedangkan Partai Go­lkar kemu­ngkinan akan meraih 7 kursi, PKS 6 kursi, Hanura 3 kursi.

Kemudian, PAN diprediksi memperoleh 6 kursi, PPP 4 kursi, PBB 2 kursi, NasDem 4 kursi dan Gerindra 4 kursi. Dari hasil per­ole­han suara untuk DPRD Agam, pimpinan DPRD Agam ju­ga tidak akan mengalami pe­ru­­bahan. Sama seperti periode se­belumnya, ketua ber­ke­mung­ki­nan masih akan dijabat oleh calon dari Demokrat, wakil ke­tua Gokar dan PKS.

Untuk Demokrat, suara ter­tinggi di seluruh dapil di­per­oleh Marga Indra Putra 2.936. Sedangkan suara tertinggi Gol­kar diraih oleh Lazuardi Erman 1.947. Kemudian, partai pe­men­ang ketiga adalah PKS suara tertinggi diraih oleh Guswardi dengan suara 2.242.

Untuk dua caleg incumbent perempuan, Zul­faidar dari Gol­kar dan Risma Hasni dari PAN pe­ro­lehan sua­ranya kurang me­muaskan. Unt­uk keterwakilan perempuan di DPRD Agam, hanya satu dari 176 caleg pe­rem­puan yang diprediksi terpilih, yaitu Aderia dari Partai De­mo­krat yang maju di dapil 5.

Namun begitu, Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Agam baru menetapkan nama 45 ang­gota DPRD Agam periode 2014-2019 setelah dilakukannya ple­no di tingkat provinsi. ”Kita belum bisa menetapkan siapa saja calon yang akan duduk. Sebab, kita masih harus melalui tahapan rekapitulasi tingkat provinsi,” kata Ketua KPU Agam, Alhadi.

Ketua Lembaga Swadaya Ma­s­yarakat (LSM) Koma Agam, Anizur mengungkapkan, ban­yak­nya calegincumbent yang tidak terpilih lagi dinilai karena para caleg tidak menepati jan­jinya kepada konstituennya. Se­hi­­ngga, masyarakat tidak mau la­gi memilih caleg yang dinilai ti­dak tepat janji di periode se­lan­jutnya.

”Masyarakat sekarang su­dah cerdas. Mereka tahu siapa orang yang bisa mem­per­juang­kan as­pi­rasi rakyat saat duduk di de­wan nanti. Belum lagi, se­ka­rang se­ma­kin banyak caleg-caleg muda ya­ng lebih ber­kua­litas,” kata Anizur.

Hasil perolehan suara partai po­­litik untuk DPRD Agam:

1. Nas­Dem 17,055 (7,80 %)
2. PKB 6,922 (3,17 %) 
3. PKS 25,688 (11,74 %) 
4. PDI Perjuangan 5.559 (2,54 %)
5. Gol­kar 32.188 (14,72 %)
6. Ge­rin­dra 22.034 (10,08 % ) 
7. Demokrat 35.888 (16,41 %)
8. PAN 23.320 (10,66 %)
9. PPP 18.756 (8,58 %)
10. Ha­nura 14.641 (6,70 %)
11. PBB 14.356 (6,56 %)
12. PKPI 2.291 (1,05 %)

[http://padangekspres.co.id/]

posted by @Adimin

PKS PESSEL Raih 5 Kursi di DPRD

PKS Pesisir Selatan berhasil mendapatkan 5 kursi untuk DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, ini di dapat dari hasil penghitungan KPU Pessel, berikut nama 5 orang wakil PKS yang duduk di DPRD Pessel periode 2014-2019.

1. Beni Jovial 895 (PKS 2.712 suara) dari Dapil Pessel I (Koto XI Tarusan, Bayang dan Bayang Utara).

2. Efrianto 628 (PKS 2.442 suara) dari Dapil Pessel II (IV Jurai dan Batang Kapas)

3. Dalisman 1.392 (PKS 4.757 suara) Dapil III (Sutera dan Lengayang)

4. Pardis 1.206 (PKS 3.311 suara) dari Dapil IV (RAnah Pesisir dan Linggo Sari Baganti)

5. Igun Pradifta 587 (PKS 3.311 suara) dari Dapil V (Airpura, Pancung Soal, Ranah Ampek Hulu Tapan, Basa Ampek Bali Tapan, Lunang dan Silaut)

[http://spiritsumbar.com/]

posted by @Adimin

Perolehan Kursi Sementara DPRD Sumbar

Kemungkinan Wakil Rakyat Sumbar Periode 2014-2019, dari 65 kursi DPRD Sumbar maka sementara yang mengisi kursi wakil rakyat Sumbar, Daerah Pemilihan:

Dapil Sumbar 1 (Kota Padang) 9 kursi:

1. Trinda Farhan S, (PKS)

2. Rahmat Saleh (PKS)

2. Afrizal (Golkar),

3. Suwirpen Suib (Demokrat),

4. Indra Dt Rajo Lelo (PAN),

5. Hidayat (Gerindra),

6. Yuliarman (PPP),

7. Taufik Hidayat (Hanura),

8. Apris (Nasdem)

9. Albert Indra Lukman (PDI Perjuangan).

Dapil Sumbar 2 (Padang Pariaman dan Kota Pariaman) 10 kursi:

1. Siti Izzati (Golkar),

2. Endarmy (Nasdem),

3. Eri Zulfian (Demokrat),

4. Jasma Juni Dt Gadang (Gerindra),

5. Komi Chaniago (PBB),

6. Zalman Zaunit (PPP),

7. Darmon (PAN).

Masih ada 3 kursi yang belum diketahui

Dapil Sumbar 3 (Agam dan Bukittinggi) 8 kursi :

1. Aristo Munandar (Golkar),

2. Nofrizon (Demokrat),

3. Martias Tanjung (PPP),

4. Asmiati (Hanura),

5. Rafdinal (PKS),

6. Ismunandi (Gerindra),

7. Murdani (NasDem),

8. Guspardi Gaus (PAN).

Dapil Sumbar 4 (Pasaman dan Pasaman Barat)

Rekapitulasi belum selesai

Dapil Sumbar 5  (Limapuluh Kota dan Payakumbuh) 6 kursi:

1. Darman Syahladi (Demokrat),

2. Supardi (Gerindra),

3. Yulfitni Djasiran (Golkar),

4. Irsyad Safar (PKS),

5. Novi Yuliasni (PPP),

6. Herman Mawardi (PAN).

Dapil Sumbar 6 (Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang) 11 kursi:

Rekapitulasi belum selesai

Dapil Sumbar 7 (Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kota Solok) 7 Kursi:

1. Zigo Rolanda( Golkar),

2. Sabrana (Gerindra),

3. Asrul ( Demokrat),

4. Zulfadri Nurdin (PPP),

5. Irwan Afriadi (NasDem),

6. Nazar Bakri (PKS),

7. Ahmad Rius (PAN)

Dapil Sumbar 8 (Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Kepulauan Mentawai)

Rekapitulasi belum selesai

[http://spiritsumbar.com/]

posted by @Adimin