PKS: Pilkada Lewat DPRD, Kemenangan Demokrasi Indonesia

Kembalinya pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) dinilai sebagai kemenangan demokrasi Indonesia melawan demokrasi liberal. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kehumasan (Kabid. Humas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Mardani mengatakan bahwa pilkada melalui DPRD memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengontrol proses pemilihan kepala daerah. 

"Membuat kita semua fokus agar proses politik terkontrol dan dapat ditingkatkan secara bertahap," ujar Mardani dalam rilisnya yang diterima pksnongsa, Jumat (26/9).

Dia juga menjelaskan dengan pilkada melalui DPRD, proses pemilihan menjadi lebih sederhana dan fokus ke arah substansi. "Ini juga merupakan penguatan parpol dan parlemen melalui akuntabilitas dan transparansi menjadi mudah," ungkapnya.

Tekait walk out-nya Partai Demokrat saat pengambilan voting RUU Pilkada, Mardani tetap memberi apresiasi. 

"Apresiasi pada Demokrat yang punya pendirian," pungkasnya.

Diketahui, hasil voting pengesahan RUU pilkada Jumat dini hari tadi menunjukkan total yang memilih pilkada langsung sebanyak 135 orang dan Pilkada tak langsung atau melalui DPRD sebanyak 226 orang.

Dari Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Golkar memilih Pilkada secara langsung sebanyak 11 orang dan tidak langsung sebanyak 73 orang, PKS memilih tak langsung sebanyak 55 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) memilih tak langsung sebanyak 44 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih tak langsung sebanyak 32 orang dan Partai Gerindra memilih tak langsung sebanyak 22 orang.

Sedangkan dari kubu koalisi Jokowi-JK, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih Pilkada langsung 88 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih langsung 20 orang dan Partai Hanura memilih langsung 10 orang. Sementara itu, meskipun Partai Demokrat lebih memilih walkout, namun 6 kadernya memilih untuk berdiri dan mendukung Pilkada langsung.[dm]

posted by @Adimin

12 Ormas Islam Dukung Pilkada Tak Langsung

 

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, memastikan Koalisi Merah Putih tidak akan menurunkan massa pada saat pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, Kamis 25 September 2014. RUU Pilkada yang saat ini masih dalam tahap finalisasi, rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR.

"Kami tidak menurunkan massa, Insya Allah. Tapi kalau misalnya ada massa yang turun sendiri tanpa kami turunkan, itu karena memang seaspirasi dengan kami," ujar Hidayat di Gedung DPR, Rabu 24 September 2014.

Hidayat mengaku sudah ada 12 Ormas Islam yang menyatakan akan mendukung pilkada tidak langsung, karena mereka merasa banyak penyimpangan yang terjadi selama ajang lima tahunan itu digelar secara langsung.

"Besok semuanya akan kita lakukan, bukan untuk menghadirkan masalah. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menghadirkan demokrasi," katanya.

Seperti diketahui, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS tetap menginginkan pelaksanaan pilkada tidak langsung. Sementara Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, dan Fraksi Demokrat menginginkan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Komisi II DPR akan melakukan finalisasi RUU Pilkada siang ini.  [viva]

posted by @Adimin

Inilah yang Ditemukan Walikota Padang Sidak di Padang Teater

Suasana Komplek Padang Teater dikejutkan dengan kehadiran Walikota Padang, Mahyeldi Ansarullah, pada Senin (22/9) siang.

 

“Kunjungan” Mahyeldi kali ini ialah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Raya. Tampak raut wajah menahan berang saat melihat kondisi lingkungan yang dipenuhi salon-salon yang dibatasi dengan sekat kayu dan cendrung remang-remang.

Saat ditanya oleh Walikota Padang mengenai siapa yang memberikan izin adanya salon seperti itu kepada Kepala Dinas Pasar Kota Padang, Hendri Azhar tampak kebingungan dan gugup, "Tidak tau Pak," kata Hendri.

Tak lama berselang, Walikota beserta rombongan melanjutkan inspeksi dengan mengitari salon lainnya. Di salah satu sudut Padang Teater, ia menemukan ruangan yang lebih terlihat seperti kamar-kamar gelap, namun saat dibuka salah satu kamar tersebut ternyata kosong tak berisi.

Kembali Walikota menanyakan, siapa yang membangun sekat-sekat yang berupa kamar tersebut. Tidak ada satu pun dari rombongan maupun Pejabat Dinas Pasar yang menjawab, semua kontan membisu.

Menyikapi hal tersebut, Walikota menegaskan bahwa dalam waktu dekat harus ada laporan kepadanya, siapa yang membangun kamar tersebut dan siapa yang memberi izin.

Walikota mengatakan, status toko-toko yang dijadikan salon di Padang Teater tidak jelas. "Entah siapa yang punya toko, entah siapa yang mengontrakkan tidak tahu. Hal itu perlu ditertibkan. Izin salon yang berbau negatif (tempat esek-esek) itu perlu dikaji lagi. Kapan perlu salon-salon seperti itu dibubarkan," ujarnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, jika dikatakan salon, alat salonnya tidak lengkap, di dalamnya pakai tempat tidur dengan pintu yang hanya separuh terbuka, kumuh, "Katanya salon, tapi kok di dalamnya pakai tempat tidur, dan pintunya dibuka separuh. Secepatnya akan kita tertibkan itu," ujar Mahyeldi.

posted by @Adimin

Agenda Mereka Membinasakan Islam Kaffah, Masihkah Kita Tidak Sadar?

Koar-koar memerangi ISIS, tapi yang digempur malah pusat-pusat Mujahidin Syiria anti Assad. Ceritanya anti terorisme, tapi mengapa yang dijegal adalah agenda politik Islam dan Islam berpolitik?

Ya. Umat Islam kini disuguhi tontonan tambahan, tanpa pernah bisa menyentuh pertunjukan inti sebenarnya. Para pemimpin Arab sebagai cukong kepentingan AS-Israel, dengan suka hati melakukan pembiaran bahkan mendanai pelbagai kisruh dan krisis di wilayah Timur Tengah. Belum usai dengan tragedi Afganistan. Maka dunia Islam berkecamuk dengan gempuran AS-Salibis-Zionis-Syi'ah Internasional terhadap Irak, Syiria, Libanon, Yaman, Mesir, Libia. Semua berdalih mengatasnamakan "Perang Terhadap Terorisme". Tanpa pernah mengerti, arti terorisme dan teroris sebenarnya.

Semakin terang benderang. AS-Israel-Syiah tidak pernah mengizinkan Islam politik dan Politik Islam bisa berkuasa, dengan cara apapun. Apakah melalui taurits (pewarisan tahta monarkhi), atau melalui Pemilu Demokratis, atau melalui kudeta. Pokoknya, setiap gerakan Islam atau individu muslim yang memiliki agenda-agenda Politik Islam yang pro-Palestina. Maka akan segera dibinasakan.

Contohnya sangat terang benderang:

1. Raja Faishal, dibunuh. Ia seorang raja dan menjadi pemimpin bukan Khilafah bukan bula Presiden atau PM dipilih. Tapi akhirnya dihabisi, setelah kebijakannya pro-Palestina dan membuat rakyat AS (Yahudi-Salib) menderita akibat embargo minyak tahun 1973.

2. Presiden Sudan, Omar Bashir. Ia seorang presiden yang berkuasa setelah mengkudeta pemenang Pemilu. Ia pun terus diburu dan diganggu kekuasaannya, karena ia memiliki concern terhadap Palestina.

3. Presiden Mursi. Presiden dari Ikhwanul Muslimin yang menang dengan Pemilu demokratis bersejarah dan terbersih di Mesir. Hanya 1 tahun berkuasa, Mursi langsung dikudeta berdarah. Alasannya kita tahu bersama, karena Mursi Presiden dunia Arab yang mengatakan, "Gaza dan Palestina tidak akan pernah sendiri menghadapi kekejaman Israel."

4. Presiden Pakistan, Dhiyaul Haq dibunuh. Tokoh yang juga sangat perhatian dengan Palestina.

Oleh karena itu, Israel (AS-Barat) terus menebar ranjau-ranjau pemikiran agar Islam politik dan politik Islam tidak mampu berkuasa di negerinya sendiri. Diciptakanlah boneka-boneka loyalis dengan jubah-jubah yang berbeda. Ada jubah kebesaran Liberalisme, ada juga jubah dengan baju sangat Syariah sehingga ujung-ujungnya mengkafirkan sesama muslim dan men-thaghut-kan perjuangan yang dilakukan. Plus ada jubah kebesaran berupa merasa paling benar dan menganggap orang lain sesat.

Jadi kawan, masihkah kita tidak sadar dan mampu membaca fenomena yang terang benderang? AS-Israel (Yahudi-Salibis-Syiah) teramat benci Islam politik.

Islam yang sebenarnya adalah Islam yang berjaya dalam ekonomi, sosial, politik, persenjataan. Bukan Islam yang hanya sebatas puasa, haji, zakat, celana cingkrang, janggut tebal, atau hanya sekedar teriak mengharam-haramkan sesuatu sembari menikmatinya. Wallahu A'lam.

(Nandang Burhanudin)

 

posted by @Adimin

Merajut Komunikasi | Oleh: Emzalmi Wakil Walikota Padang

Alkisah, di zaman lalu ada seorang pria yang ingin membeli seorang budak. Ia tertarik pada seorang budak yang tampak sehat tiada cacat. Sayangnya, si penjual mengatakan ada satu kekurangan pada budak itu yakni gemar menghasut. Tetapi peringatan itu tak dihiraukan pria itu, budak tersebut tetap dibelinya dan dibawanya ke rumah dengan sukacita. 

Tak berapa lama bekerja, sang budak berkata pada istri majikannya, ia melihat gelagat tuannya yang akan menikah lagi. Budak itu terus menghasut,

“Itu semua dilakukan tuan karena ia tidak lagi mencintai nyonya.”

Si istri panik, merasa takut kehilangan suaminya lalu mulai terisak menangis. Melihat itu, si budak penghasut tersenyum sembari kembali berkata, “janganlah nyonya cemas, kalau tak ingin tuan meninggalkan nyonya maka saat tuan terlelap tidur, ambillah beberapa helai bulu di bagian wajahnya dengan pisau cukur. Simpanlah, maka tuan pasti bakal mengurungkan niatnya.”

Tatkala bersua tuan majikannya, si budak berbisik-bisik mengatakan agar tuannya senantiasa waspada, “nyonya akan membunuh tuan dengan pisau cukur begitu tuan terlelap tidur. Kalau tuan tak percaya, cobalah pura-pura tidur malam ini.”

Benar saja, ketika tidur malam, pria itu melihat sang istri mengendap-endap membawa pisau cukur mendekati wajahnya. Ia bergegas bangun sembari merebut pisau dari tangan istrinya. Sempat terjadi pergumulan yang tak berimbang dan berlangsung cepat. Kejadian berikut yang diingat si pria hanyalah tangannya menggenggam pisau cukur berlumur warna merah. Sementara sang istri terkapar tak bernyawa.

Kisah di atas memang membawa pesan untuk berhati-hati terhadap seorang pengadu domba. Alamat celaka yang didapat bila kesimpulan diambil hanya berdasar emosi yang didapat dari sebelah pihak. Kejadian tragis tersebut, tentu tidak akan terjadi manakala sang suami atau sang istri saling berkomunikasi baik-baik, menelusuri kebenaran informasi yang diperoleh dari si budak.

Bangsa ini juga sempat terpecah akibat politik adu domba yang dijalankan penjajah Belanda. Namun perlu disadari, hasutan atau adu domba tersebut tak akan berhasil, manakala selalu dilakukan komunikasi. Selalu melakukan cek dan ricek terhadap informasi miring yang diterima.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kisah di atas terjadi pula dalam peristiwa-peristiwa di sekitar kita, bahkan tak jarang juga menghampiri kita. Coba perhatikan, jamak media menyiarkan berita pembunuhan, perkelahian, KDRT dan kriminal lainnya yang kalau direnungkan sesungguhnya berawal dari miskomunikasi, tidak ada keterus-terangan, kurangnya dialog antara kedua pihak.

Yang menjadi cukup ganjil, adalah apabila kasus-kasus seperti itu melanda negeri Minangkabau. Padahal, falsafah bahwa urang awak selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat sudah semenjak dulu berurat berakar dalam tatanan sosial masyarakat. Mulai dari etika berkata-kata, apa yang patut dikatakan, sampai siapa saja yang berhak memutuskan mufakat, semuanya diatur dalam adat kita. Itulah sebabnya, bangsa Minangkabau dikenal sangat menghargai pendapat orang lain. Bila ada sengketa diselesaikan dengan bermusyawarah, bila ada masalah didialogkan secara kekeluargaan. Artinya adat berkomunikasi bagi orang minang sudah mentradisi dan jadi makanan sehari-hari.

Bukalah kembali lembaran sejarah negara. Di masa perjuangan kemerdekaan RI, kita akan menemukan sederet nama orang Minang yang lihai merajut komunikasi seperti Mohammad Hatta, KH Haji Agus Salim, Tan Malaka, Syahrir, Buya Hamka, M.Yamin, Mohammad Natsir, Abdul Muis, Rohana Kudus dan banyak lainnya.

Mereka berjuang dengan mengedepankan dialog, berdiplomasi, berceramah agama serta melalui tulisan-tulisan, baik tulisan artikel yang tajam maupun sastra yang menyentil seperti puisi, cerpen dan novel.

Tetapi, miris juga hati kita. Akhir-akhir ini marak terjadi penganiayaan, perkelahian, pergaulan bebas, kekerasan di sekolah dan rumah tangga hingga kecanduan narkoba dan penyalahgunaan lem dikalangan remaja dan pelajar kita. Dari data Badan Narkotika Nasional Sumbar bahwa pasien yang dirawat akibat kecanduan menghirup lem di RSJ HB Saanin Padang sebesar +60 persen. Dan seluruh pasien itu berasal dari kalangan remaja dan pelajar kita, para generasi penerus bangsa.

Banyak lagi kasus-kasus yang tanpa disadari berlangsung di hadapan kita hanya akibat putusnya tali komunikasi. Sikap tidak mau peduli terhadap kondisi sekitar seakan tumbuh subur dan menjangkiti tatanan sosial kita. Menurut hemat saya, keluarga merupakan benteng pertahanan terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan. Para orang tua hendaknya kembali menghidupkan suasana keakraban dengan anggota keluarga lainnya. Hidupkan kembali sholat magrib berjamaah dengan ayah sebagai imam, makanlah bersama dengan diskusi-diskusi seputar permasalahan anak. Sehingga anak-anak tidak mencari pelarian kepada hal-hal yang negatif, di luar sepengetahuan orang tua.

Guru-guru di sekolah hendaknya juga memperhatikan perkembangan anak murid dengan lebih seksama. Bila ada menemukan kejanggalan-kejanggalan pada anak murid, dapat membicarakannya dengan baik tanpa memunculkan perasaan takut dalam diri anak, sehingga sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak benar-benar dapat tercipta.

Kepada tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda mari bersama bahu membahu untuk mengawasi dan menegur bila menemui keganjilan di lingkungan kita. Semarakkan kembali kegiatan-kegiatan remaja masjid, diskusi-diskusi kelompok memecahkan permasalahan sekitar. Karena dengan merajut komunikasi berarti kita telah menjalin rasa serta menutup pintu dari kesalahpahaman serta mengokohkan hubungan dalam keluarga dan lingkungan kita. [hariansinggalang.co.id]

posted by @Adimin

Tak Harapkan Kementerian, PKS Siap Awasi dan Tagih Janji Pemerintahan Mendatang

Jakarta (23/9) - Berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan konsistensi sikap menjadi partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. Pasca kemenangan pasangan tersebut di Pilpres 2014, partai inipun selalu menegaskan tidak akan berada dalam pemerintahan dan akan menagih janji Jokowi selama kampanye.

Bukan sesuatu yang tidak mungkin, pemenang pemilu merayu kader partai tertentu untuk duduk di dalam kabinet. Seiring dengan perjalanan waktu kader tersebut pada akhirnya akan memegang tampuk pimpinan partai dalam suksesi partai. Berikut ada lima sikap PKS soal kemungkinan masuk dalam koalisi Jokowi-JK dihimpun dari berita-berita ROL (Republika Online).

1. PKS larang kader masuk kabinet Jokowi-Jk sebagai bukti komitmen kepada KMP.

Larangan itu diungkapkan oleh Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta. "Presiden partai juga mengarahkan anggotanya di mana pun tak berleha-leha dan mampu menyesuaikan diri," ujar Tri Wicaksana pada Senin, (22/9). Ia menambahkan, para kader diminta terus belajar untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan. Namun, dia mengatakan larangan tersebut adalah sebagai bukti komitmen partainya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP).

2. PKS tak harapkan kursi menteri.

Partai ini melalui Bidang Humasnya menegaskan tidak mengharapkan kursi menteri, dan melihat pemerintahan mendatang adalah saat yang tepat membuktikan janji Jokowi selama kampanye. "Sekarang adalah waktunya mewujudkan janji Pak Jokowi untuk membuat koalisi kecil dan tidak transaksional. Kami sangat mendukungnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera pada Senin (22/9).

Menurutnya, bila Jokowi menarik orang dari PKS atau Koalisi Merah Putih untuk masuk ke kabinetnya, maka akan membuat koalisinya semakin gendut. Hal tersebut tak sesuai dengan janji Jokowi.

3. Dengan tidak bergabung dalam kabinet, PKS berharap kondisi tersebut memberi kuntungan kepada masyarakat. 

Keterangan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera. Ia menjelaskan, kondisi saat ini bagus untuk rakyat, karena kini memiliki dua pembeda, yang dapat bersaing secara sehat. "Masyarakat bisa menilai sendiri mana yang paling memberi keuntungan untuk rakyat," kata Mardani.

4. Dengan tidak bergabung dengan kabinet, Sikap PKS terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah proporsional, konstruktif dan kritis.

Menurut penjelasan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Mustafa Kamal, PKS akan bersikap proporsional, konstruktif, dan kritis. PKS akan mendukung apa yang perlu dilanjutkan. Namun, PKS juga akan mengkritisi hal-hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah ataupun jika ada janji Jokowi sebelumnya yang tidak dilaksanakan. "PKS akan menagih janji," jelasnya.

5. PKS akan mendorong pemerintahan Jokowi-Jk melalui kabinetnya untuk berprestasi. Dijelaskan juga bahwa sikap kritis bukan sesuatu yang negatif.

"PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi," masih kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal.

6. PKS tidak ingin pemerintahan mendatang menyalahkan koalisi hanya sebagai dalih ketidakberesan. PKS mengharapkan pemerintah mendatang dapat bertanggung jawab atas kampanye dan kebijakannya.

Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah, politikus PKS. "Sebaiknya tidak ada pembicaraan opsi masuk kabinet sama sekali. Kalau orang berpikir masuk ke situ, maka itu tidak baik bagi pemerintahan yang sehat," kata Fahri, Senin (22/9). Dikatakannya, pemerintahan yang menang di Pilpres 2014 sebaiknya menyiapkan tahapan-tahapan kerjanya secara mandiri, sehingga nantinya pemerintahan ke depan mempunyai efek nyata atas kemenangannya.

"Jangan sampai nanti (kalau tidak berhasil), beralasan karena ada koalisi dan sebagainya," ungkap Fahri Hamzah yang terpilih lagi untuk periode 2014-2019 tersebut. Pemenang Pilpres 2014, lanjutnya, sebaiknya menyusun pemerintahan yang utuh tanpa bergantung pada pihak lain. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Anis Matta: F-PKS Solid Dukung Pilkada Lewat DPRD

Foto:Detikfoto

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memastikan fraksinya di DPR solid mendukung pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pelaksanaan melalui DPRD. Sebanyak 57 anggota F-PKS akan hadir pada sidang paripurna 25 September lusa.

"Kalau itu kita sudah tradisi untuk selalu hadir. Kedisiplinan fraksi kita bagus jadi tidak khawatir dengan itu. Insya Allah semuanya datang," kata Anis Matta usai menghadiri perayaan ulang tahun ke-84 Kerajaan Arab Saudi di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jaksel, seperti dilangsir detik.com, Selasa (23/9/2014).

Anis Matta meyakini fraksi lainnya yang bergabung di Koalisi Merah Putih yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN akan tetap solid mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPR. "Insya Allah solid," ujarnya.

Tapi Anis menolak berkomentar soal ketidakhadiran Demokrat dalam rapat koalisi menjelang paripurna. Meski bukan barisan koalisi, Demokrat mulanya ikut mendukung Pilkada lewat DPRD namun belakangan balik badan karena Susilo Bambang Yudhoyono justru merestui Pilkada secara langsung.

"Tanya ke Demokrat," ujar Hidayat menanggapi pertanyaan wartawan.

Paripurna 25 September akan menjadi pertarungan terakhir di DPR antara kubu koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla versus Koalisi Merah Putih. Retak kesolidan mulai muncul setelah kader muda Golkar yang dimotori Agus Gumiwang menyatakan akan memilih Pilkada langsung bila dilakukan voting di paripurna.

Sedangkan PPP diprediksi juga terbelah. Sebab sejumlah anggota DPR di Fraksi PPP berada di dua kubu yakni pimpinan Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali. Kubu Emron melalui Waketum Suharso Monoarfa menegaskan partainya menginginkan fraksi PPP mendukung Pilkada langsung.[dm]

posted by @Adimin

PKS: Suara Demokrat tak Akan Solid Dukung Pilkada Langsung

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini peta dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) nantinya tidak akan condong mendukung pilkada langsung. PKS meyakini akan ada fraksi yang terpecah jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting.

Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menyebut, Fraksi Partai Demokrat tidak akan solid mendukung pilkada langsung sesuai keputusan DPP Demokrat. 

"Kami akan buktikan, apakah hitungannya lima (fraksi) dan empat (fraksi), atau 4,5 (fraksi) dan 4,5 (fraksi), atau berapa. Jadi, sekalipun ada keputusan fraksi, tetapi kan voting ini dilakukan individu-individu sehingga akan berbeda," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dikutip kompas.com, Selasa (23/9).

Hidayat menganggap, Partai Demokrat masih condong memilih pilkada lewat DPRD meskipun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pilkada langsung. (Baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

"Ini termasuk Pak Khatibul Umam karena sejak awal yang usulkan pilkada tidak langsung itu Partai Demokrat sendiri," ungkap Hidayat.

Untuk PKS, Hidayat memperkirakan sebanyak 50 anggota dari 57 anggota F-PKS akan hadir saat pengambilan keputusan pada 25 September mendatang. Sejumlah anggota F-PKS berhalangan hadir lantaran tengah menjalankan tugas sebagai pengawas haji di Arab Saudi.

"Kalau untuk yang di daerah, mereka sudah dipastikan untuk menyesuaikan agenda di sini. Suara kami solid," ucap mantan Presiden PKS itu.

PKS, menurut dia, akan tetap mendukung pilkada melalui DPRD. Pasalnya, PKS mengaku mendapat dukungan dari banyak ormas Islam yang menolak cara bahwa rakyat memilih kepala daerahnya.[dm]

posted by @Adimin

PKS akan Tagih Janji Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin membulatkan tekad untuk memperkokoh Koalisi Merah Putih. Antara lain dilakukan dengan menggelar silaturahmi anggota legislatif nasional (silatnas) pada Ahad (20/9). 

Konsolidasi tersebut dilakukan kader PKS di parlemen, dari mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

"Tidak ada upaya untuk keluar dari koalisi. Kami membangun kesepahaman di tingkat nasional. Karena selama ini selalu di tingkat pusat," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal kepada ROL, Senin (22/9).

Ia mengatakan, silatnas bersifat sebagai konsolidasi internal dan orientasi yang membuat kesepakatan awal untuk kinerja ke depan. Selama pertemuan tersebut tidak ada pikiran dari seluruh peserta yang hadir untuk tergoda dengan tawaran dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi). 

Bahkan, menurut Mustafa, para anggota legislatif PKS akan bersikap konstruktif dan kritis terhadap pemerintahan. Meski pun, tetap dilakukan dalam kadar yang proporsional.

Mustafa menegaskan, sikap proporsional itu tak akan membuat daya kontrol terhadap pemerintah menjadi hambar. 

PKS, katanya, telah memiliki pengalaman berada di dalam pemerintahan. Karenanya, partai akan mengontrol jalannya pemerintahan dengan sangat detail. 

Ia menambahkan, PKS akan mendukung apa pun program yang memang perlu dilanjutkan. Namun, juga mengkritisi program yang harus dibenahi atau janji Jokowi yang belum dilaksanakan. 

"PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi," paparnya.[dm]

posted by @Adimin

HNW : PKS Solid Mendukung Pilkada lewat DPRD

Jakarta (22/9) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini disampaikan Hidayat ketika menerima perwakilan-perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam di ruang rapat pleno FPKS DPR RI, Gedung Nusantara I lantai 3, Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

"PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koalisi Merah Putih dan PKS didalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD. Hal ini sesuai dengan konstitusi negara, nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa kita, dan ajaran-ajaran Islam," tegas Hidayat.

Hidayat yang juga menjabat Ketua Badan Kebijakan Publik (BKP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menganggap Pilkada langsung pada kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horisontal di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa money politics yang marak ketika pilkada tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

"Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai. Selain itu pilkada langsung juga marak dengan money politics. Pilkada langsung lebih banyak mudharat-dampak negatifnya daripada maslahat-manfaatnya," papar Hidayat.

Saat ini ada empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Selain itu ada banyak kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Walaupun demikian PKS tetap komit mendukung pilkada lewat DPRD. "Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan, terapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat," pungkas Hidayat. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Taujih Anis Matta Pada Silagnas PKS

Pada kesempatan SILAGNAS PKS minggu (21/9), Presiden PKS Anis matta memberikan sambutan di hadapan seluruh anggota legislatif PKS se-Indonesia di hotel Sahid Jakarta.
Berikut ringkasan cuplikan sambutan dari Anis Matta.

Minimal ada 3 kata kunci dalam platform perjuangan PKS;

1. Islam (yg kita fahami bahwa Islam kita adalah; keterbukaan / inklusif dan moderasi/moderat.. dan dalam kontek ini kita harus memahami dan memakai 3 fiqh sekaligus; fiqh nash / teks, fiqh waqi dan fiqh nizar yaitu bagaimana menurun tekstual dalam kehidupan dan ketiga hal ini harus ada dan bersamaan

2. Demokrasi .
Tahun-tahun kedepan demokrasi kita terbelah menjadi 2 (sebelumnya 3; kiri, kanan dan tengah) sekarang konservatif dan liberalisme..

3. Konstitusi.
Konstitusi ini harus kita fahami sebagai sebuah kesepakatan bersama dalam bernegara.

Dan kata kunci dalam menuju kepemimpinan nasional adalah KAPASITAS; dan ini mnjadi salah satu tantangan politik kita kedepan. Jangan pernah tergoda untuk memimpin kalau kita tidak memiliki kapasitas ini ikhwah sekalian..

Jalan yang kita pilih haruslah jalan natural. Kita harus nemimpin republik ini dengan kapasitas kita dan kita harus yakin bahwa kalau kita belum memimpin itu artinya menurut Allah kita belum mampu dan memiliki kapasitas..

Nauzubillah..jangan sampai kita diberi kepemimpinan oleh Allah untuk kemudian dihempaskan.

Tugas besar kita kedepan adalah membangun rill power. Ini yang saya maksud kapasitas dan konten dari kapasitas ini: ide, orang dan sumber daya.. jika ini terintegrasi dengan benar maka insyallah kita layak memimpin

Kapasitas ini baik secara personal maupun secara kolektif. Cara natural inilah yang kita inginkan memimpin secara natural, dengan cara kita sendiri dengan kapasitas kita, bukan krna cara-cara mudah, gampang, cepat tapi RAPUH ... karena kepemimpinan yang akan kita rebut itu nanti akan KITA WARISKAN kepada  generasi kita selanjutnya. AlllahuAkbar!!

Ikhwah sekalian
selain ilmu pngetahuan wawasan, bahasa,  kemampuan orang-orang (pemimpin) berpengaruh pertama kali juga karena gelombang inner personalnya sehingga kapasitas ini - juga menyangkut body care - jangan dianggap ini remeh. Ini bagian dari Saqofahtus Sihhaah dalam manhaj kita.

Bagian lain adalah meningkatkan pengetahuan untuk memengaruhi orang lain, psikologi memengaruhi orang lain terutama dalam level kebijakan

Bagian lain yg perlu kita kuatkan dan saya sangat garis bawahi adalah persoalan kedisplinan struktural (!!)

Kita menghargai kebebasan individu tapi pada saat yang sama kita harus memegang teguh keutuhan struktural kita. Keutuhan jamaah kita dan itu kata kuncinya ikhwah skalian adalah Kedisplinan (!) Boleh berbeda di dalam. Silahkan berdebat sekencang-kencangnya didalam, tapi keluar SATU SUARA..!!!


Yang terakhir yang saya ingin garis bawahi adalah dalam posisi kita kedepan.. saya tegaskan bahwa dalam komposisi politik ke depan kita dalam posisi: OPOSISI.

Dan antum jangan sedih kita oposisi. Karena kita dulu juga pernah oposisi

Antum bayangkan dulu kita hanya punya 7 kursi di DPR tapi kita dengan tegap berdiri: bahwa kami oposisi!

Bedanya saat ini bahwa kita tidak sendiri tapi bersama kawan-kawan yg lain dan bahkan jumlah oposisi kali ini lebih banyak

Tapi jangan pula antum merasa bahwa kita lebih enak beroposisi dan ini bukan pilihan resiko yang kita ambil..karena apa karena sebenarnya tujuan kita adalah MEMIMPIN!

Sinyal penting ini yang ingin kita perlihatkan kepada kawan-kawan koalisi adalah kita bagaimana berteman yang baik dengan kontribusi ide-ide, wawasan dan KESETIAAN

Yang perlu kita perbaiki terus adalah komunikasi yang baik dan tau menempatkan diri. Inilah nilai-nilai yg ingin kita tunjukkan dalam koalisi.

Saya percaya ini semua nanti insyaAllah menjadi tangga yang besar dalam berbangsa dan bernegara kedepannya.

Saya percayakan kepada antum semua. Buatlah tahun-tahun kedepan menjadi tahun-tahun indah bagi Partai Keadilan Sejahtera.

kabarpks

posted by @Adimin