Raker Fraksi PKS Bahas Beragam Isu Aktual

 

Jakarta (31/1) – Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Kerja yang berlangsung 30-31 Januari 2015. Raker yang juga dihadiri oleh pimpinan Fraksi PKS di semua provinsi di seluruh Indonesia ini, merupakan sarana konsolidasi dan perumusan program kerja lima tahun.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan pers usai Raker menyatakan, sesuai arahan Presiden PKS Anis Matta, seluruh anggota legislatif PKS diharapkan bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, dan selalu meningkatkan kapasitas, serta kepedulian untuk menjalankan amanah sebagai anggota Fraksi PKS, baik di DPR maupun DPRD.

Jazuli mengungkapkan, Fraksi PKS DPR akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang yang prorakyat, diantaranya RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok.

“Ketiga RUU ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan Fraksi PKS,” terang Jazuli.

Selain membahas program kerja ke depa, Raker juga membahas beragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antara persoalan tersebut adalah Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung.

FPKS meberikan catatan terbatas terhadap Perppu Pilkada untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya.

“Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif,” imbuh Jazuli.

Kemudian terkait permasalahan yang terjadi di dua lembaga hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FPKS menilai hal tersebut sudah memasuki ranah pemerinah.

“Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” lanjut dia.

Kemudian terkait dengan RUU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahn (APBN) 2015 FPKS memberi menyampaikan juga sejumlah catatan, yakni; terkait postur APBNP 2015, FPKS mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai, diantaranya: terbukanya 250 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan, penurunan angka kemiskinan ke angka 10,3 persen, penurunan tingkat pengangguran ke angka 5,6 persen, rasio kesenjangan (gini ratio) di 0,4 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagiamana dimandatkan konstitusi.

Kemudian, terkait dengan penggunaan ruang fiskal, FPKS mengupayakan agar porsi Penyertaan Modal Nasional (PMN) pada BUMN lebih besar dari Rp 49 triliun agar ada alokasi anggaran untuk penambahan Dana Desa, pembangunan irigasi, pembangunan jalan desa.[pks.or.id]


posted by @Adimin

Rumuskan Penguatan Peran DPD, MPR Rencanakan Kunjungi Kampus

Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf (kiri) saat menjadi moderator dalam diskusi Raker Fraksi PKS ke-3 bersama Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago (kanan) di Hotel Bidakara, Jumat (30/1). Foto: Gilang Ramadhan.

JAKARTA (31/1) - MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesia dalam rangka menjaring pendapat terkait rencana perubahan konstitusi, salah satunya membahas substansi penguatan peran DPD melalui amandemen UUD NKRI 1945.

Demikian disampaikan Sekretaris PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam diskusi sebagai rangkaian Raker Fraksi PKS di Jakarta (31/1).

"Isu yang menguat di MPR adalah usulan DPD melakukan perubahan konstitusi yang memuat substansi penguatan peran DPD dan ini memerlukan pemikiran, pendapat dari para pakar di kampus-kampus di Indonesia," kata Muzzammil.

Muzzammil menyampaikan jika pada saatnya, MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesa untuk bertemu para pakar dalam rangka menampung pendapat dan pemikiran dari para pakar.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung yang juga peserta Raker Fraksi PKS, Antoni Imam menanggapi positif gagasan amandemen untuk penguatan DPD. Antoni mengatakan, sebagai orang daerah dan pada prinsipnya anggota DPD merupakan representasi daerah, maka ia pun mendukung penuh rumusan tersebut.

"Mudah-mudahan dengan penguatan ini, peran-peran DPD menjadi lebih luas dan makin memberikan kebermanfaatan bagi daerah pemilihannya," kata Anggota Dewan dari Dapil Lampung Selatan tersebut. [pks.or.id]

 
posted by @Adimin

Mantapkan Pertanggungjawaban ke Publik, Fraksi PKS Perkuat Peran Kehumasan

Jakarta (31/1) - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan pertanggungjawaban kepada publik harus dimantapkan dengan kuatnya peran kehumasan. Demikian disampaikan Jazuli dalam diskusi tentang peran kehumasan, di rapat kerja (Raker) Fraksi PKS, di Ruang Bima, Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (31/1).

"Salah satu kewajiban kita sebagai anggota dewan adalah mempertanggungjawabkan kerja kita kepada publik. Oleh karena itu, humas yang kuat harus kita bangun untuk memantapkan pertanggungjawaban kita kepada publik," kata Jazuli.

Politisi asal Banten ini juga mengemukakan mempublikasikan hasil kerja di media seperti TV, radio, media online, dan sosial media, bukanlah sebuah riya. "Karena ini merupakan laporan dan pertanggungjawaban karena kita telah dipilih oleh rakyat, rakyat harus mengetahuinya," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Humas Fraksi PKS DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik.

"Ada tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik. Pertama, menjadikan Fraksi PKS sebagai center of opinion penyampaian kebijakan-kebijakan partai. Kedua, menjadikan pimpinan fraksi sebagai opinion leader. Ketiga, membangun personal aleg yang menguasai isu dan menjadi incaran pers (news spotlight)," papar politisi asal Jawa Tengah ini.

Anggota Komisi VIII tersebut melanjutkan, penguatan aspek kehumasan bukan hanya di tingkat DPR RI, tetapi juga di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, guna memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan PKS di setiap tingkat.

Rapat Kerja Fraksi PKS yang dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Anis Matta ini digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (30-31/1) di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain Presiden PKS dan para legislator, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin juga dipastikan hadir.

Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Anggota BPK RI, Agung F. Sampurna dijadwalkan mengisi sesi diskusi dalam acara tersebut. Selain itu, Budayawan Sujiwotedjo juga turut memeriahkan dalam pementasan wayang di pembukaan Raker Fraksi PKS ketiga tersebut. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Refrizal: Produk Lokal Diminta Penuhi SNI

JAKARTA (31/1) - Anggota DPR RI Komisi IV, Refrizal menyatakan pentingnya pelaku usaha memiliki standarisasi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Karena standarisasi produk adalah suatu yang mutlak dalam pasar Masyarakat Ekonomi Asean.

Untuk Indonesia, kata Ref­rizal sudah ada Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun dalam penerapannya belum maksimal. Karena ma­sih banyaknya produk pelaku usaha Indonesia yang belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Untuk bersaing di pasar ASEAN, semua produk yang diekspor harus memiliki stan­dar nasional. Supaya tidak kalah saing dengan produk-produk impor yang telah me­miliki standarisasi di nega­ranya,” tutur anggota komisi bidang perdagangan, perin­dustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN ini.

Dikatakannya, perlin­du­ngan terhadap produk lokal dalam penerapan MEA 2015 merupakan masalah bagi pe­me­rintah Indonesia. Karena masih banyaknya produk lokal yang belum memenuhi standar nasional.

Selain itu, pemasaran pro­duk-produk lokal masih me­makai cara konvensional. Saat ini, seharusnya setiap produk yang bebas beredar di pasar ASEAN harus memiliki web­site untuk pemasaran.

“Kalau SNI telah ter­pe­nuhi, maka pemanfaatan tek­nologi sebagai pemasaran. Karena keberadaan MEA ha­rus dipandang sebagai bertam­bahnya pasar Indonesia. Yang kira-kira menjadi dua kali lipat, yaitu dari 250 juta men­jadi 600 juta,” kata politisi PKS ini.

Dengan pola pikir dan semangat memperbaiki kua­litas dan pemasaran maka dapat memetik manfaat op­timal dari MEA. Untuk mendorong pere­ko­no­mi­an agar lebih cepat tum­buh dan ber­daya saing.

Kendati demikian, pi­haknya juga menyadari berbagai indikator yang menunjukkan kelemahan, seperti daya saing total, indeks infrastruktur, indeks terkait dengan birokrasi dan masih adanya pungli, ko­rup­si dan suap yang menim­bulkan ekonomi biaya tinggi.

Selain itu, ditambah de­ngan daya saing Indonesia masih dibawah negara te­tang­ga. Hal itu terlihat dalam an­jlok­nya pertumbuhan ekspor 2014 lalu. Saat ini, katanya produksi Industri Indonesia hanya menggenjot angka 1,4 persen, sedangkan negara tetangga Filipina mencapai 9,6 persen, Vietnam 6,7 persen, dan Singapura 3,3 persen. [harianhaluan.com]

posted by @Adimin

Ketika Fahri Hamzah Ajak Prabowo Ber-selfie Pakai Peci

JAKARTA - Ketua DPP PKS Fahri Hamzah mengungkapkan hasil pertemuan petinggi Koalisi Merah Putih yang berkumpul di Bakrie Tower pada Kamis (30/1) malam WIB. Pertemuan itu sebagai tindak lanjut diskusi Presiden Jokowi dan Ketua Umum Prabowo Subianto di Istana Bogor pada siang harinya.

"Rapat KMP penuh keakraban...semua saling mendengar dan penuh perhatian," katanya melalui akun Twitter, @Fahrihamzah.

Wakil Ketua DPR tersebut menyatakan, KMP mendukung masa pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun. "KMP komit mendukung pemerintahan yang sah dan dipilih rakyat sampai selesai...#KMP2015," katanya.

Selama pemerintah menjalankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kata dia, KMP pasti mendukung. "KMP berharap agar Pak JOKOWI mantap...semoga keputusan2 yangpro rakyat segera diwujudkan."

Fahri pun mengungkap obrolan ringannya dengan Prabowo. Politikus PKS yang dikenal vokal tersebut mengajak capres 2014 tersebut untuk foto bersama.

Uniknya, keduanya saling tukar pakai peci. "FH: Pak, selfie yuk. PS: Boleh tapi pinjam peci-nya. FH: Dua kali dong...hehe."

[ROL]

posted by @Adimin

PKS Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Banyak Timbulkan Kegaduhan

Meskipun memiliki beberapa prestasi, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam seratus hari pertama pemerintahannya banyak menimbulkan kegaduhan.

Pandangan ini dikatakan oleh anggota DPRD Sumut Satria Yudha Wibowo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, seperti dilansir tribunnews, Rabu (29/1/2015).

“100 hari pertama Pemerintahan Jokowi, kebijakannya banyak menimbulkan kegaduhan, terutama kebijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM,” katanya.

Kebijakan lain yang membuat gaduh adalah pengangkatan terdakwa Hasban Ritonga sebagai Sekretaris daerah Provinsi Sumut.

Secara pribadi, ia mengaku bingung dengan pilihan Jokowi ini karena beresiko menjadi bom waktu bagi Sumut.

“Kalau sampai divonis bersalah kan nanti jadi repot. Harus memilih Sekda lagi. Kenapa dua calon lain ditolak sementara Hasban Ritonga yang bermasalah dengan hukum dipilih saja masih tanda Tanya,” ujarnya.

Mantan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Hatta Radjasa pada Pilpres 2014 ini mengaku salut dengan beberapa kebijakan Jokowi terutama terkait peresmian beberapa proyek raksasa di Sumut seperti KEK Sei Mangke dan Jalan Tol Medan-Binjai.

“Tapi itu kan masih tahap awal. Harus terus dipantau. Jangan cuma berhenti disini,” katanya. [pksnongsa]

posted by @Adimin

PKS Optimistis Tim Independen Mampu Redam Ketegangan Polri-KPK, asal...

 

Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen untuk menengahi kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Tim yang beranggotakan sembilan orang perwakilan dari Polri dan akademisi itu diharapkan bisa tegas memberikan rekomendasai kepada Presiden Jokowi.
"Tim independen/tim 9 akan sukses jika dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan transparan. Jika tidak berani tegas diragukan dapat meredam masalah," kata  juru bicara PKS Mardani Ali Sera dalam pesan singkat kepada Metrotvnews.com, Kamis (29/1/2015).  
PKS optimistis tim Tim independen/tim 9 dapat menjalankan tugas meredam ketegangan Polri-KPK, asal tidak menghabiskan waktu selama tujuh hari. "Optimistis dulu, syaratnya tidak lebih dari seminggu," tukasnya.
Minggu, 25 Januari 2015, Presiden Jokowi mengumpulkan dan meminta saran dari sejumlah tokoh senior untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dengan Kepolisian RI. Tim Independen terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Oegroseno, mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan anggota Tim-8 kasus Cicak-Buaya Hikmahanto Juwana, mantan pemimpin KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.
Selasa 27 Januari lalu, tim menambah dua anggota, yaitu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan Sosilog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo.(*)

posted by @Adimin

Mahyeldi: Dahulu Pejabat Publik Menghindari Sosmed, Sekarang Wajib

Wali Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengatakan, dahulu pejabat publik menghindari sosial media (sosmed), sekarang wajib. Karena ia bisa dengar langsung masalah publik tanpa filter birokrasi.

"Dahulu banyak kantor melarang karyawannya main internet, apalagi aktif di sosmed karena dianggap mengganggu kerja. Sekarang kantor malah menyuruh karyawan aktif di sosmed. Selain untuk bantu promosi kantor, juga bisa belajar atau update info dengan cepat," ujar Mahyeldi melalui akun Twitter @MahyeldiPadang, Kamis (29/1/2015).

Bahkan, lanjut Mahyeldi, ide dari publik pun bisa bermanfaat untuk pembangunan. Seperti yang dia lakukan kemarin dengan hashtag #citybranding.

"Seperti pak @ridwankamil di Bandung, mendapat dan mendistribusi ide pembangunan kota langsung dari netizen. Atau pak @basuki_btp di Prov Jakarta, beliau menggunakan sosmed untuk mendapat masukan dan melakukan kontrol kebijakan," katanya.

Mahyeldi juga mencontohkan seperti Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang sering membagikan kebijakan kepemimpinannya melalui akun Twitter @aheryawan saat #aherinteractweet tiap Senin. "Publik jadi dekat dengan beliau," imbuhnya.

Menurut Mahyeldi, sayang sekali jika ada yqng masih mengira bahwa "main internet" dianggap "tidak kerja".

"Itu ketinggalan 10 tahun pemikirannya. Bos Google bahkan berkata "nanti internet akan lenyap" maksudnya "dunia offline dan online" nanti akan menyatu tak terpisah-pisah," jelasnya.

Dia mengatakan, wakil rakyat di DPR sekarang makin aktif di dumay (dunia maya), tidak ada alasan mereka tidak mendengar aspirasi rakyat.

"Demikian juga tidak ada alasan rakyat bahwa "saya tidak didengar" - sampaikan saja langsung via akun sosmed anggota dewan. Pejabat publik juga perlu dikritik. Kontrol sosial berjalan baik justru dengan media sosial. Ingatkanlah kami ini," tambah Mahyeldi.

Menurut dia, pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, malah akan berterimakasih jika diingatkan warganya, termasuk netizen.

"Dengan sosial media, pemimpin bisa mengukur respon publik tentang program kerjanya. Kalau ada resistensi, ia harus perbaiki. Kabarnya, film-film Hollywood tahu akan box office bisa diketahui dari apakah film itu trending topic di Twitter atau tidak," katanya.

Terakhir, kata Wali Kota asal PKS ini, dalam bersosialisasi tetap perlu etika. Kita bergaul dengan koridor agama dan kepatutan. Istilahnya Netiket.

"Demikian sekedar berbagi di pagi hari. Semoga memberi manfaat dan menyuntik semangat," ujar Mahyeldi menyudahi Twitnya yang diberi hashtag #katawako.(*)

posted by @Adimin

Rapat Kerja PKS Padang 2015

PKS kota Padang menyelenggarakan Raker (Rapat Kerja) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 24  Januari 2015 di Aula SMK 6 padang. Hadir dalam rapat kerja tersebut para pengurus inti PKS Padang dan Ketua ketua Bidang dan Staff beserta pengurus inti DPC DPC sekota Padang.

Dalam rapat kerja tersebut dibicarakan agenda agenda program kerja PKS Kota padang dalam menghadapi tantangan dan peluang ke depan, terutama bagaimana mensikapi perkembangan perkembangan terkini dalam jagad politik nasional maupun regional atau daerah. 

Hadir pula aleg aleg PKS Padang dalam raker tersebut untuk mensinergikan agenda agenda PKS Padang dengan kerja kerja agenda Anggota Legislatif PKS yang duduk di DPRD Padang. 

Dengan semakin kompleksnya tantangan dan hambatan ke depan, DPD PKS Padang mencanangkan semboyan "PERBANYAK KADER, KOKOHKAN TARBIYAH, RAIH KEMENANGAN"

posted by @Adimin

Komisi II DPR Pertanyakan Efektifitas Pelaksanaan Uji Publik

Jakarta (28/1) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mempertanyakan efektifitas pelaksanaan uji publik menjadi bagian dari tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini disampaikannya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/01/15).

“Perlu dipikirkan secara matang, adanya pelaksanaan uji publik menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, “ kata legislator daerah pemilihan Jabar VII ini.

Menurut Saduddin, dengan pelaksanaan Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah di wilayahnya.

“Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah," ujar politisi PKS ini.

Saduddin juga menambahkan bahwa dengan alokasi waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulan lebih bagi proses uji publik dari awal hingga akhir, dinilai memakan waktu yang cukup panjang bagi tahapan penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan. Apalagi hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah.

“Mengingat pelaksanaan uji publik ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah, maka perlu dikaji ulang pelaksanaannya," pungkas mantan Bupati Bekasi ini. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Orang Optimistis Miliki Kardiovaskular Lebih Sehat

Orang yang optimis juga memiliki kadar gula darah dan kolesterol lebih baik secara signifikan dibandingkan mereka yang pesimis.

ORANG yang memiliki pandangan optimis dalam hidupnya memiliki kesehatan kardiovaskular lebih baik secara signifikan.

“Individu yang level optimisme tertinggi, dua kali lebih sehat jantungnya, dibandingkan mereka yang pesimistis. Hubungan ini signifikan pada karakteristik sosio-demografi dan kesehatan mental yang buruk,” kata profesor kerja sosial dari Universitas Illinois, Rosalba Hernandez.

Untuk sampai pada kesimpulan ini, Hernandez dan tim meneliti sekitar 5.100 orang dewasa yang berada pada rentang usia 45–84 tahun. Para partisipan terdiri atas 38 persen orang kulit putih, 28 persen ras Afrika-Amerika, 22 persen orang Latin, dan 12 persen China.

Mereka ini menjalani tujuh pemeriksaan kesehatan, yakni tekanan darah, indeks massa tubuh, kadar glukosa, kolesterol, asupan diet, aktivitas fisik, dan konsumsi rokok.

Peneliti juga memeriksa kesehatan mental para partisipan, level optimisme, kesehatan fisik, berdasarkan hasil tes medis. Pada akhir penelitian, peneliti menjumlahkan semua hasil pemeriksaan partisipan.

Hasil penelitian menunjukkan, total angka kesehatan individu meningkat seiring naiknya level optimisme. Mereka yang paling optimis, 50 dan 76 persen lebih cenderung memiliki angka total kesehatan yang bagus, atau ideal.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Health Behavior and Policy itu juga memperlihatkan, hubungan antara optimisme dan kesehatan kardiovaskular lebih kuat terjadi saat karakteristik sosio-demografi, misalnya usia, ras dan etnis, pendapatan serta status pendidikan dimasukkan menjadi faktornya.

Orang yang optimis memiliki kadar gula darah dan kolesterol lebih baik secara signifikan dibandingkan mereka yang pesimis. Mereka juga lebih aktif secara fisik, memiliki indeks massa tubuh, dan relatif jarang merokok.

“Temuan ini menunjukkan, strategi yang menargetkan modifikasi kesejahteraan psikologis –misalnya optimisme– mungkin sangat potensial untuk meningkatkan kesehatan jantung masyarakat Amerika sebanyak 20 persen sebelum 2020,” kata Hernandez, demikian seperti dilansir eurekalert.org

posted by @Adimin