pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
Legislator PKS Desak Pemerintah Selesaikan Permasalahan Aset Negara
Written By Anonymous on 03 February, 2015 | February 03, 2015
Jakarta (3/2) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) segera menyelesaikan permasalahan aset negara yang dikelola oleh Kementerian tersebut agar dapat meningkatkan pedapatan negara.
Menurut Saduddin, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat dari Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU-PPKK) dan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (BLU-PPKGBK), sebesar Rp241 Milyar per tahun dinilai masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan potensinya yang terletak di pusat bisnis Jakarta.
“Komisi II meminta Kemensekneg segera menyelesaikan permasalahan aset negara terutama aset yang dikelola oleh BLU-PPKK dan BLU-PPKGBK yang dinilai masih terlalu kecil memberikan kontribusinya dalam bentuk PNBP, “kata Saduddin, yang disampaikannya dalam rapat kerja (Raker) komisi II DPR RI dengan Kemensekneg di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/2).
Apalagi, lanjut politisi PKS ini, Direktur BLU PPKGBK menjelaskan bahwa aset Negara yang terletak di kawasan GBK seluas 271 hektar, dimana 94,85 hektar atau 35% dari luas lahan yang ada, dikerjasamakan dengan pihak lain melalui system Build Operation Transfer (BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO). Kerjasama ini telah berlangsung sejak tahun 1989 dan point-point perjanjian dalam kerjasama tersebut bersifat mengikat sehingga sulit dilakukan perubahan. Upaya renegosiasi sudah dilakukan, tetapi tidak semuanya mengindahkan.
Permasalahan lainnya adalah sekitar 27 hektar atau 10,3% lahan GBK dimiliki masyarakat dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Saya meminta Komisi II untuk mengagendakan secara khusus pembahasan permasalahan aset-aset Negara. Kita bedah semuanya supaya lebih transparan dan akuntabel," papar legislator PKS daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta ini. [pks.or.id]
posted by @Adimin
Gubernur Irwan Resmikan Rumah Gadang Baru Nagari Sumpur
BATIPUAH SELATAN (2/2) – Pemerintah Provinsi bersama jajaran lembaga dan aktivis Sumatera Barat membangun kembali Rumah Gadang yang terbakar pada musibah tanggal 26 Mei 2013 di Nagari Sumpur. Peristiwa kebakaran tersebut telah menghanguskan 5 dari 68 Rumah Gadang.
“Nagari Sumpur sebentar lagi akan dinobatkan sebagai kawasan pusaka, dimana disini terdapat banyak Rumah Gadang yang telah berumur lebih dari 100 tahun,” demikian kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat datang ke Nagari Sumpur untuk meresmikan Rumah Gadang pertama milik keluarga Etek Nuraini, Ahad (1/2).
Irwan juga memberikan apresiasi kepada seluruh aktivis terkait pembangunan kembali Rumah Gadang yang merupakan rumah adat Sumatera Barat.
“Kami sangat mengapresiasi saudara-saudara kami, Sahabat Sumpur, yang begitu peduli terhadap pelestarian pusaka di Sumatera Barat melalui upaya konservasi Rumah Gadang di Nagari Sumpur ini. Oleh karena itu, kami berharap agar gerakan ini dapat berkesinambungan sehingga akan membuat lebih lestari pusaka di Sumatera Barat dan makin menguatkan kebanggaan Urang Minang,” pesan Irwan.
Sementara itu, Ketua Forum Kampuang Minang Nagari Sumpur, Kamrita mengungkapkan rasa syukurnya atas kepedulian masyarakat, terutama para perantau, terhadap kelestarian pusaka adat di daerahnya.
“Kami sangat senang para perantau yang bergabung dalam IKES sangat peduli terhadap kemajuan kampong halamannya. Apresiasi ini kami sampaikan secara mendalam mengingat semua pemangku kepentingan hadir, baik itu donatur, pemerintah, badan/lembaga yang mengurus pelestarian budaya, lembaga nirlaba, para datuk dan ninik mamak, serta masyarakat Sumpur semuanya,” ujar Kamrita.
Kamrita juga menjelaskan bahwa Upacara Naik Atap yang diresmikan oleh Gubernur Irwan merupakan langkah awal untuk mewujudkan Nagari Sumpur sebagai kawasan pusaka.
“Upacara Naik Atap sebagai kelanjutan Batagak Tonggak Tuo ini baru merupakan langkah awal untuk mewujudkan tiga cita-cita besar kami yaitu mewujudkan Sumpur sebagai kawasan pusaka, mengonservasi Rumah Gadang lainnya yang terabakar, serta merevitalisasi Rumah-Rumah Gadang lainnya. Sehingga hal ini dapat menjadikan Sumpur sebagai daerah tujuan wisata, tidak hanya domestik, namun juga dunia,” tambahnya.
Pembangunan kembali Rumah Gadang yang terbakar pada tahun 2013 di Nagari Sumpur dimotori oleh Pusat Studi Konservasi Arsitektur (PUSAKA) Universitas Bung Hatta (UBH). Pembangunan tersebut juga didukung oleh Tirto Utomo Foundation, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) Rumah Asuh, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Tanah Datar, Forum Kampuang Minang Nagari Sumpur, dan Ikatan Keluarga Sumpur.
Pembangunan kembali Rumah Gadang melalui proses adat yang bernama Batagak Tonggak Tuo. Selain Gubernur Irwan, acara peresmian Rumah Gadang juga dihadiri oleh Tirto Utomo, Ketua PUSAKA UBH Eko Alvares Z., Bupati Tanah Datar, seluruh datuak dan niniak mamak Nagari Sumpur, serta mahasiswa UBH. [Pemprov Sumatera Barat]
Raker Fraksi PKS Bahas Beragam Isu Aktual
Written By Anonymous on 31 January, 2015 | January 31, 2015
Jakarta (31/1) – Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Kerja yang berlangsung 30-31 Januari 2015. Raker yang juga dihadiri oleh pimpinan Fraksi PKS di semua provinsi di seluruh Indonesia ini, merupakan sarana konsolidasi dan perumusan program kerja lima tahun.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan pers usai Raker menyatakan, sesuai arahan Presiden PKS Anis Matta, seluruh anggota legislatif PKS diharapkan bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, dan selalu meningkatkan kapasitas, serta kepedulian untuk menjalankan amanah sebagai anggota Fraksi PKS, baik di DPR maupun DPRD.
Jazuli mengungkapkan, Fraksi PKS DPR akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang yang prorakyat, diantaranya RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok.
“Ketiga RUU ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan Fraksi PKS,” terang Jazuli.
Selain membahas program kerja ke depa, Raker juga membahas beragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antara persoalan tersebut adalah Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung.
FPKS meberikan catatan terbatas terhadap Perppu Pilkada untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya.
“Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif,” imbuh Jazuli.
Kemudian terkait permasalahan yang terjadi di dua lembaga hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FPKS menilai hal tersebut sudah memasuki ranah pemerinah.
“Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” lanjut dia.
Kemudian terkait dengan RUU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahn (APBN) 2015 FPKS memberi menyampaikan juga sejumlah catatan, yakni; terkait postur APBNP 2015, FPKS mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai, diantaranya: terbukanya 250 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan, penurunan angka kemiskinan ke angka 10,3 persen, penurunan tingkat pengangguran ke angka 5,6 persen, rasio kesenjangan (gini ratio) di 0,4 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagiamana dimandatkan konstitusi.
Kemudian, terkait dengan penggunaan ruang fiskal, FPKS mengupayakan agar porsi Penyertaan Modal Nasional (PMN) pada BUMN lebih besar dari Rp 49 triliun agar ada alokasi anggaran untuk penambahan Dana Desa, pembangunan irigasi, pembangunan jalan desa.[pks.or.id]
posted by @Adimin
Rumuskan Penguatan Peran DPD, MPR Rencanakan Kunjungi Kampus
 |
| Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf (kiri) saat menjadi moderator dalam diskusi Raker Fraksi PKS ke-3 bersama Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago (kanan) di Hotel Bidakara, Jumat (30/1). Foto: Gilang Ramadhan. |
JAKARTA (31/1) - MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesia dalam rangka menjaring pendapat terkait rencana perubahan konstitusi, salah satunya membahas substansi penguatan peran DPD melalui amandemen UUD NKRI 1945.
Demikian disampaikan Sekretaris PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam diskusi sebagai rangkaian Raker Fraksi PKS di Jakarta (31/1).
"Isu yang menguat di MPR adalah usulan DPD melakukan perubahan konstitusi yang memuat substansi penguatan peran DPD dan ini memerlukan pemikiran, pendapat dari para pakar di kampus-kampus di Indonesia," kata Muzzammil.
Muzzammil menyampaikan jika pada saatnya, MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesa untuk bertemu para pakar dalam rangka menampung pendapat dan pemikiran dari para pakar.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung yang juga peserta Raker Fraksi PKS, Antoni Imam menanggapi positif gagasan amandemen untuk penguatan DPD. Antoni mengatakan, sebagai orang daerah dan pada prinsipnya anggota DPD merupakan representasi daerah, maka ia pun mendukung penuh rumusan tersebut.
"Mudah-mudahan dengan penguatan ini, peran-peran DPD menjadi lebih luas dan makin memberikan kebermanfaatan bagi daerah pemilihannya," kata Anggota Dewan dari Dapil Lampung Selatan tersebut. [pks.or.id]
Demikian disampaikan Sekretaris PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam diskusi sebagai rangkaian Raker Fraksi PKS di Jakarta (31/1).
"Isu yang menguat di MPR adalah usulan DPD melakukan perubahan konstitusi yang memuat substansi penguatan peran DPD dan ini memerlukan pemikiran, pendapat dari para pakar di kampus-kampus di Indonesia," kata Muzzammil.
Muzzammil menyampaikan jika pada saatnya, MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesa untuk bertemu para pakar dalam rangka menampung pendapat dan pemikiran dari para pakar.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung yang juga peserta Raker Fraksi PKS, Antoni Imam menanggapi positif gagasan amandemen untuk penguatan DPD. Antoni mengatakan, sebagai orang daerah dan pada prinsipnya anggota DPD merupakan representasi daerah, maka ia pun mendukung penuh rumusan tersebut.
"Mudah-mudahan dengan penguatan ini, peran-peran DPD menjadi lebih luas dan makin memberikan kebermanfaatan bagi daerah pemilihannya," kata Anggota Dewan dari Dapil Lampung Selatan tersebut. [pks.or.id]
posted by @Adimin
Mantapkan Pertanggungjawaban ke Publik, Fraksi PKS Perkuat Peran Kehumasan
Jakarta (31/1) - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan pertanggungjawaban kepada publik harus dimantapkan dengan kuatnya peran kehumasan. Demikian disampaikan Jazuli dalam diskusi tentang peran kehumasan, di rapat kerja (Raker) Fraksi PKS, di Ruang Bima, Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (31/1).
"Salah satu kewajiban kita sebagai anggota dewan adalah mempertanggungjawabkan kerja kita kepada publik. Oleh karena itu, humas yang kuat harus kita bangun untuk memantapkan pertanggungjawaban kita kepada publik," kata Jazuli.
Politisi asal Banten ini juga mengemukakan mempublikasikan hasil kerja di media seperti TV, radio, media online, dan sosial media, bukanlah sebuah riya. "Karena ini merupakan laporan dan pertanggungjawaban karena kita telah dipilih oleh rakyat, rakyat harus mengetahuinya," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Humas Fraksi PKS DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik.
"Ada tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik. Pertama, menjadikan Fraksi PKS sebagai center of opinion penyampaian kebijakan-kebijakan partai. Kedua, menjadikan pimpinan fraksi sebagai opinion leader. Ketiga, membangun personal aleg yang menguasai isu dan menjadi incaran pers (news spotlight)," papar politisi asal Jawa Tengah ini.
Anggota Komisi VIII tersebut melanjutkan, penguatan aspek kehumasan bukan hanya di tingkat DPR RI, tetapi juga di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, guna memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan PKS di setiap tingkat.
Rapat Kerja Fraksi PKS yang dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Anis Matta ini digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (30-31/1) di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain Presiden PKS dan para legislator, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin juga dipastikan hadir.
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Anggota BPK RI, Agung F. Sampurna dijadwalkan mengisi sesi diskusi dalam acara tersebut. Selain itu, Budayawan Sujiwotedjo juga turut memeriahkan dalam pementasan wayang di pembukaan Raker Fraksi PKS ketiga tersebut. [pks.or.id]
"Salah satu kewajiban kita sebagai anggota dewan adalah mempertanggungjawabkan kerja kita kepada publik. Oleh karena itu, humas yang kuat harus kita bangun untuk memantapkan pertanggungjawaban kita kepada publik," kata Jazuli.
Politisi asal Banten ini juga mengemukakan mempublikasikan hasil kerja di media seperti TV, radio, media online, dan sosial media, bukanlah sebuah riya. "Karena ini merupakan laporan dan pertanggungjawaban karena kita telah dipilih oleh rakyat, rakyat harus mengetahuinya," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Humas Fraksi PKS DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik.
"Ada tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik. Pertama, menjadikan Fraksi PKS sebagai center of opinion penyampaian kebijakan-kebijakan partai. Kedua, menjadikan pimpinan fraksi sebagai opinion leader. Ketiga, membangun personal aleg yang menguasai isu dan menjadi incaran pers (news spotlight)," papar politisi asal Jawa Tengah ini.
Anggota Komisi VIII tersebut melanjutkan, penguatan aspek kehumasan bukan hanya di tingkat DPR RI, tetapi juga di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, guna memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan PKS di setiap tingkat.
Rapat Kerja Fraksi PKS yang dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Anis Matta ini digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (30-31/1) di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain Presiden PKS dan para legislator, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin juga dipastikan hadir.
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Anggota BPK RI, Agung F. Sampurna dijadwalkan mengisi sesi diskusi dalam acara tersebut. Selain itu, Budayawan Sujiwotedjo juga turut memeriahkan dalam pementasan wayang di pembukaan Raker Fraksi PKS ketiga tersebut. [pks.or.id]
posted by @Adimin
Refrizal: Produk Lokal Diminta Penuhi SNI
JAKARTA (31/1) - Anggota DPR RI Komisi IV, Refrizal menyatakan pentingnya pelaku usaha memiliki standarisasi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Karena standarisasi produk adalah suatu yang mutlak dalam pasar Masyarakat Ekonomi Asean.
Untuk Indonesia, kata Refrizal sudah ada Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun dalam penerapannya belum maksimal. Karena masih banyaknya produk pelaku usaha Indonesia yang belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Untuk bersaing di pasar ASEAN, semua produk yang diekspor harus memiliki standar nasional. Supaya tidak kalah saing dengan produk-produk impor yang telah memiliki standarisasi di negaranya,” tutur anggota komisi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN ini.
Dikatakannya, perlindungan terhadap produk lokal dalam penerapan MEA 2015 merupakan masalah bagi pemerintah Indonesia. Karena masih banyaknya produk lokal yang belum memenuhi standar nasional.
Selain itu, pemasaran produk-produk lokal masih memakai cara konvensional. Saat ini, seharusnya setiap produk yang bebas beredar di pasar ASEAN harus memiliki website untuk pemasaran.
“Kalau SNI telah terpenuhi, maka pemanfaatan teknologi sebagai pemasaran. Karena keberadaan MEA harus dipandang sebagai bertambahnya pasar Indonesia. Yang kira-kira menjadi dua kali lipat, yaitu dari 250 juta menjadi 600 juta,” kata politisi PKS ini.
Dengan pola pikir dan semangat memperbaiki kualitas dan pemasaran maka dapat memetik manfaat optimal dari MEA. Untuk mendorong perekonomian agar lebih cepat tumbuh dan berdaya saing.
Kendati demikian, pihaknya juga menyadari berbagai indikator yang menunjukkan kelemahan, seperti daya saing total, indeks infrastruktur, indeks terkait dengan birokrasi dan masih adanya pungli, korupsi dan suap yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Selain itu, ditambah dengan daya saing Indonesia masih dibawah negara tetangga. Hal itu terlihat dalam anjloknya pertumbuhan ekspor 2014 lalu. Saat ini, katanya produksi Industri Indonesia hanya menggenjot angka 1,4 persen, sedangkan negara tetangga Filipina mencapai 9,6 persen, Vietnam 6,7 persen, dan Singapura 3,3 persen. [harianhaluan.com]
Untuk Indonesia, kata Refrizal sudah ada Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun dalam penerapannya belum maksimal. Karena masih banyaknya produk pelaku usaha Indonesia yang belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Untuk bersaing di pasar ASEAN, semua produk yang diekspor harus memiliki standar nasional. Supaya tidak kalah saing dengan produk-produk impor yang telah memiliki standarisasi di negaranya,” tutur anggota komisi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN ini.
Dikatakannya, perlindungan terhadap produk lokal dalam penerapan MEA 2015 merupakan masalah bagi pemerintah Indonesia. Karena masih banyaknya produk lokal yang belum memenuhi standar nasional.
Selain itu, pemasaran produk-produk lokal masih memakai cara konvensional. Saat ini, seharusnya setiap produk yang bebas beredar di pasar ASEAN harus memiliki website untuk pemasaran.
“Kalau SNI telah terpenuhi, maka pemanfaatan teknologi sebagai pemasaran. Karena keberadaan MEA harus dipandang sebagai bertambahnya pasar Indonesia. Yang kira-kira menjadi dua kali lipat, yaitu dari 250 juta menjadi 600 juta,” kata politisi PKS ini.
Dengan pola pikir dan semangat memperbaiki kualitas dan pemasaran maka dapat memetik manfaat optimal dari MEA. Untuk mendorong perekonomian agar lebih cepat tumbuh dan berdaya saing.
Kendati demikian, pihaknya juga menyadari berbagai indikator yang menunjukkan kelemahan, seperti daya saing total, indeks infrastruktur, indeks terkait dengan birokrasi dan masih adanya pungli, korupsi dan suap yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Selain itu, ditambah dengan daya saing Indonesia masih dibawah negara tetangga. Hal itu terlihat dalam anjloknya pertumbuhan ekspor 2014 lalu. Saat ini, katanya produksi Industri Indonesia hanya menggenjot angka 1,4 persen, sedangkan negara tetangga Filipina mencapai 9,6 persen, Vietnam 6,7 persen, dan Singapura 3,3 persen. [harianhaluan.com]
posted by @Adimin
Ketika Fahri Hamzah Ajak Prabowo Ber-selfie Pakai Peci
Written By Anonymous on 30 January, 2015 | January 30, 2015
JAKARTA - Ketua DPP PKS Fahri Hamzah mengungkapkan hasil pertemuan petinggi Koalisi Merah Putih yang berkumpul di Bakrie Tower pada Kamis (30/1) malam WIB. Pertemuan itu sebagai tindak lanjut diskusi Presiden Jokowi dan Ketua Umum Prabowo Subianto di Istana Bogor pada siang harinya.
"Rapat KMP penuh keakraban...semua saling mendengar dan penuh perhatian," katanya melalui akun Twitter, @Fahrihamzah.
Wakil Ketua DPR tersebut menyatakan, KMP mendukung masa pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun. "KMP komit mendukung pemerintahan yang sah dan dipilih rakyat sampai selesai...#KMP2015," katanya.
Selama pemerintah menjalankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kata dia, KMP pasti mendukung. "KMP berharap agar Pak JOKOWI mantap...semoga keputusan2 yangpro rakyat segera diwujudkan."
Fahri pun mengungkap obrolan ringannya dengan Prabowo. Politikus PKS yang dikenal vokal tersebut mengajak capres 2014 tersebut untuk foto bersama.
Uniknya, keduanya saling tukar pakai peci. "FH: Pak, selfie yuk. PS: Boleh tapi pinjam peci-nya. FH: Dua kali dong...hehe."
[ROL]
posted by @Adimin
PKS Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Banyak Timbulkan Kegaduhan
Written By Anonymous on 29 January, 2015 | January 29, 2015
Meskipun
memiliki beberapa prestasi, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam
seratus hari pertama pemerintahannya banyak menimbulkan kegaduhan.
Pandangan ini dikatakan oleh anggota DPRD Sumut Satria Yudha Wibowo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, seperti dilansir tribunnews, Rabu (29/1/2015).
“100 hari pertama Pemerintahan Jokowi, kebijakannya banyak menimbulkan kegaduhan, terutama kebijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM,” katanya.
Kebijakan lain yang membuat gaduh adalah pengangkatan terdakwa Hasban Ritonga sebagai Sekretaris daerah Provinsi Sumut.
Secara pribadi, ia mengaku bingung dengan pilihan Jokowi ini karena beresiko menjadi bom waktu bagi Sumut.
“Kalau sampai divonis bersalah kan nanti jadi repot. Harus memilih Sekda lagi. Kenapa dua calon lain ditolak sementara Hasban Ritonga yang bermasalah dengan hukum dipilih saja masih tanda Tanya,” ujarnya.
Mantan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Hatta Radjasa pada Pilpres 2014 ini mengaku salut dengan beberapa kebijakan Jokowi terutama terkait peresmian beberapa proyek raksasa di Sumut seperti KEK Sei Mangke dan Jalan Tol Medan-Binjai.
“Tapi itu kan masih tahap awal. Harus terus dipantau. Jangan cuma berhenti disini,” katanya. [pksnongsa]
Pandangan ini dikatakan oleh anggota DPRD Sumut Satria Yudha Wibowo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, seperti dilansir tribunnews, Rabu (29/1/2015).
“100 hari pertama Pemerintahan Jokowi, kebijakannya banyak menimbulkan kegaduhan, terutama kebijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM,” katanya.
Kebijakan lain yang membuat gaduh adalah pengangkatan terdakwa Hasban Ritonga sebagai Sekretaris daerah Provinsi Sumut.
Secara pribadi, ia mengaku bingung dengan pilihan Jokowi ini karena beresiko menjadi bom waktu bagi Sumut.
“Kalau sampai divonis bersalah kan nanti jadi repot. Harus memilih Sekda lagi. Kenapa dua calon lain ditolak sementara Hasban Ritonga yang bermasalah dengan hukum dipilih saja masih tanda Tanya,” ujarnya.
Mantan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Hatta Radjasa pada Pilpres 2014 ini mengaku salut dengan beberapa kebijakan Jokowi terutama terkait peresmian beberapa proyek raksasa di Sumut seperti KEK Sei Mangke dan Jalan Tol Medan-Binjai.
“Tapi itu kan masih tahap awal. Harus terus dipantau. Jangan cuma berhenti disini,” katanya. [pksnongsa]
posted by @Adimin
PKS Optimistis Tim Independen Mampu Redam Ketegangan Polri-KPK, asal...
Presiden
Joko Widodo membentuk Tim Independen untuk menengahi kisruh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Tim yang beranggotakan sembilan
orang perwakilan dari Polri dan akademisi itu diharapkan bisa tegas
memberikan rekomendasai kepada Presiden Jokowi.
"Tim independen/tim 9 akan sukses jika dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan transparan. Jika tidak berani tegas diragukan dapat meredam masalah," kata juru bicara PKS Mardani Ali Sera dalam pesan singkat kepada Metrotvnews.com, Kamis (29/1/2015).
PKS optimistis tim Tim independen/tim 9 dapat menjalankan tugas meredam ketegangan Polri-KPK, asal tidak menghabiskan waktu selama tujuh hari. "Optimistis dulu, syaratnya tidak lebih dari seminggu," tukasnya.
Minggu, 25 Januari 2015, Presiden Jokowi mengumpulkan dan meminta saran dari sejumlah tokoh senior untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dengan Kepolisian RI. Tim Independen terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Oegroseno, mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan anggota Tim-8 kasus Cicak-Buaya Hikmahanto Juwana, mantan pemimpin KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.
Selasa 27 Januari lalu, tim menambah dua anggota, yaitu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan Sosilog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo.(*)
"Tim independen/tim 9 akan sukses jika dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan transparan. Jika tidak berani tegas diragukan dapat meredam masalah," kata juru bicara PKS Mardani Ali Sera dalam pesan singkat kepada Metrotvnews.com, Kamis (29/1/2015).
PKS optimistis tim Tim independen/tim 9 dapat menjalankan tugas meredam ketegangan Polri-KPK, asal tidak menghabiskan waktu selama tujuh hari. "Optimistis dulu, syaratnya tidak lebih dari seminggu," tukasnya.
Minggu, 25 Januari 2015, Presiden Jokowi mengumpulkan dan meminta saran dari sejumlah tokoh senior untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dengan Kepolisian RI. Tim Independen terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Oegroseno, mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan anggota Tim-8 kasus Cicak-Buaya Hikmahanto Juwana, mantan pemimpin KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.
Selasa 27 Januari lalu, tim menambah dua anggota, yaitu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan Sosilog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo.(*)
posted by @Adimin
Mahyeldi: Dahulu Pejabat Publik Menghindari Sosmed, Sekarang Wajib
Wali Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengatakan, dahulu pejabat publik menghindari sosial media (sosmed), sekarang wajib. Karena ia bisa dengar langsung masalah publik tanpa filter birokrasi.
"Dahulu banyak kantor melarang karyawannya main internet, apalagi aktif di sosmed karena dianggap mengganggu kerja. Sekarang kantor malah menyuruh karyawan aktif di sosmed. Selain untuk bantu promosi kantor, juga bisa belajar atau update info dengan cepat," ujar Mahyeldi melalui akun Twitter @MahyeldiPadang, Kamis (29/1/2015).
Bahkan, lanjut Mahyeldi, ide dari publik pun bisa bermanfaat untuk pembangunan. Seperti yang dia lakukan kemarin dengan hashtag #citybranding.
"Seperti pak @ridwankamil di Bandung, mendapat dan mendistribusi ide pembangunan kota langsung dari netizen. Atau pak @basuki_btp di Prov Jakarta, beliau menggunakan sosmed untuk mendapat masukan dan melakukan kontrol kebijakan," katanya.
Mahyeldi juga mencontohkan seperti Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang sering membagikan kebijakan kepemimpinannya melalui akun Twitter @aheryawan saat #aherinteractweet tiap Senin. "Publik jadi dekat dengan beliau," imbuhnya.
Menurut Mahyeldi, sayang sekali jika ada yqng masih mengira bahwa "main internet" dianggap "tidak kerja".
"Itu ketinggalan 10 tahun pemikirannya. Bos Google bahkan berkata "nanti internet akan lenyap" maksudnya "dunia offline dan online" nanti akan menyatu tak terpisah-pisah," jelasnya.
Dia mengatakan, wakil rakyat di DPR sekarang makin aktif di dumay (dunia maya), tidak ada alasan mereka tidak mendengar aspirasi rakyat.
"Demikian juga tidak ada alasan rakyat bahwa "saya tidak didengar" - sampaikan saja langsung via akun sosmed anggota dewan. Pejabat publik juga perlu dikritik. Kontrol sosial berjalan baik justru dengan media sosial. Ingatkanlah kami ini," tambah Mahyeldi.
Menurut dia, pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, malah akan berterimakasih jika diingatkan warganya, termasuk netizen.
"Dengan sosial media, pemimpin bisa mengukur respon publik tentang program kerjanya. Kalau ada resistensi, ia harus perbaiki. Kabarnya, film-film Hollywood tahu akan box office bisa diketahui dari apakah film itu trending topic di Twitter atau tidak," katanya.
Terakhir, kata Wali Kota asal PKS ini, dalam bersosialisasi tetap perlu etika. Kita bergaul dengan koridor agama dan kepatutan. Istilahnya Netiket.
"Demikian sekedar berbagi di pagi hari. Semoga memberi manfaat dan menyuntik semangat," ujar Mahyeldi menyudahi Twitnya yang diberi hashtag #katawako.(*)
"Dahulu banyak kantor melarang karyawannya main internet, apalagi aktif di sosmed karena dianggap mengganggu kerja. Sekarang kantor malah menyuruh karyawan aktif di sosmed. Selain untuk bantu promosi kantor, juga bisa belajar atau update info dengan cepat," ujar Mahyeldi melalui akun Twitter @MahyeldiPadang, Kamis (29/1/2015).
Bahkan, lanjut Mahyeldi, ide dari publik pun bisa bermanfaat untuk pembangunan. Seperti yang dia lakukan kemarin dengan hashtag #citybranding.
"Seperti pak @ridwankamil di Bandung, mendapat dan mendistribusi ide pembangunan kota langsung dari netizen. Atau pak @basuki_btp di Prov Jakarta, beliau menggunakan sosmed untuk mendapat masukan dan melakukan kontrol kebijakan," katanya.
Mahyeldi juga mencontohkan seperti Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang sering membagikan kebijakan kepemimpinannya melalui akun Twitter @aheryawan saat #aherinteractweet tiap Senin. "Publik jadi dekat dengan beliau," imbuhnya.
Menurut Mahyeldi, sayang sekali jika ada yqng masih mengira bahwa "main internet" dianggap "tidak kerja".
"Itu ketinggalan 10 tahun pemikirannya. Bos Google bahkan berkata "nanti internet akan lenyap" maksudnya "dunia offline dan online" nanti akan menyatu tak terpisah-pisah," jelasnya.
Dia mengatakan, wakil rakyat di DPR sekarang makin aktif di dumay (dunia maya), tidak ada alasan mereka tidak mendengar aspirasi rakyat.
"Demikian juga tidak ada alasan rakyat bahwa "saya tidak didengar" - sampaikan saja langsung via akun sosmed anggota dewan. Pejabat publik juga perlu dikritik. Kontrol sosial berjalan baik justru dengan media sosial. Ingatkanlah kami ini," tambah Mahyeldi.
Menurut dia, pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, malah akan berterimakasih jika diingatkan warganya, termasuk netizen.
"Dengan sosial media, pemimpin bisa mengukur respon publik tentang program kerjanya. Kalau ada resistensi, ia harus perbaiki. Kabarnya, film-film Hollywood tahu akan box office bisa diketahui dari apakah film itu trending topic di Twitter atau tidak," katanya.
Terakhir, kata Wali Kota asal PKS ini, dalam bersosialisasi tetap perlu etika. Kita bergaul dengan koridor agama dan kepatutan. Istilahnya Netiket.
"Demikian sekedar berbagi di pagi hari. Semoga memberi manfaat dan menyuntik semangat," ujar Mahyeldi menyudahi Twitnya yang diberi hashtag #katawako.(*)
posted by @Adimin
Rapat Kerja PKS Padang 2015
PKS kota Padang menyelenggarakan Raker (Rapat Kerja) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Januari 2015 di Aula SMK 6 padang. Hadir dalam rapat kerja tersebut para pengurus inti PKS Padang dan Ketua ketua Bidang dan Staff beserta pengurus inti DPC DPC sekota Padang.
Dalam rapat kerja tersebut dibicarakan agenda agenda program kerja PKS Kota padang dalam menghadapi tantangan dan peluang ke depan, terutama bagaimana mensikapi perkembangan perkembangan terkini dalam jagad politik nasional maupun regional atau daerah.
Hadir pula aleg aleg PKS Padang dalam raker tersebut untuk mensinergikan agenda agenda PKS Padang dengan kerja kerja agenda Anggota Legislatif PKS yang duduk di DPRD Padang.
Dengan semakin kompleksnya tantangan dan hambatan ke depan, DPD PKS Padang mencanangkan semboyan "PERBANYAK KADER, KOKOHKAN TARBIYAH, RAIH KEMENANGAN"
Dengan semakin kompleksnya tantangan dan hambatan ke depan, DPD PKS Padang mencanangkan semboyan "PERBANYAK KADER, KOKOHKAN TARBIYAH, RAIH KEMENANGAN"
posted by @Adimin
