Jubir PKS Nilai Parpol Harus Introspeksi Soal Regenerasi Kader

JAKARTA (31/7) – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera membantah anggapan bila minimnya kader yang hendak dimajukan di dalam Pilkada serentak adalah karena dominasi pragmatisme partai politik (parpol). Namun diakui parpol harus introspeksi demi memperbaiki kualitas kadernya.

Pragmatisme itu kerap dianggap terjadi karena parpol tak punya kader sendiri yang bisa menjadi calon kepala daerah yang populer. Sehingga parpol kerap mengambil jalan pintas dengan mengajukan sosok seperti artis. Menurut dia, anggapan demikian perlu dicek ulang.

Menurut Mardani, telalu dini juga bila minimnya calon kepala daerah di Pilkada serentak sebagai cermin dari kegagalan kaderisasi parpol.

"Masih terlalu dini mengatakan itu semua terjadi karena pragmatisme dan gagal kaderisasi parpol. Perlu dicek," kata Mardani, Kamis (30/7).

Walau demikian, dia menekankan bahwa kondisi yang terjadi saat ini, termasuk soal minimnya calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak, harus menjadi momentum bagi parpol untuk merenung. Artinya, perlu bagi parpol untuk lebih bijaksana melihat situasi, sehingga bisa mendorong adanya perubahan yang lebih baik.

"Apapun itu, parpol perlu introspeksi," pungkas Mardani.

Sumber: http://www.beritasatu.com

posted by @Adimin

Akar Rumput Sigap Bergerak Menangkan IP-NA

JAKARTA (31/7) – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mengatakan kader-kader PKS di akar rumput sudah bergerak untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pencalonan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP-NA) sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) pada Pilkada Desember 2015.

“Langkah PKS-Gerindra mengusung kadernya pada pencalonan gubernur kali ini merupakan langkah untuk me­nang dan meraih simpati ma­syarakat. Kami sudah mengerahkan kader-kader kami ke masyarakat untuk menjelaskan soal program-program yang akan di­lan­jut­kan,” kata Refrizal kepada pewarta, Jumat (31/7).

Menurut Refrizal, Irwan Prayitno merupakan sosok gubernur yang punya kemampuan lobi sangat teruji. Anggaran pusat untuk perbaikan infrastruktur berhasil diboyong ke Sumbar untuk per­baikan.

“Anda lihat sendiri kan saat ini. Jalan-jalan yang dulunya tak rancak, kini sudah mulus semua. Jalur ke Pasaman, ke Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat yang kini tengah dikerjakan, meru­pakan bagian dari upaya Gubernur meraih dana pusat untuk pem­bangunan Sum­bar,” kata Legislator PKS asal Pariaman itu.

Oleh karena itu, gubernur yang tak punya pengalaman di DPR akan sulit meraba-raba kantong ang­garan agar bisa diboyong ke daerah. Irwan dengan peng­a­la­mannya selama dua periode penuh di DPR, kata Refrizal, sudah mem­buktikannya.

“Sumbar itu merupakan pro­vinsi terbesar di Sumatera yang berhasil menggaet dana pusat untuk infrastruktur,” tegas pria yang akrab dengan Program Bedah Lapau ini. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Inilah 5 Nama yang Berpeluang Jadi Presiden PKS

JAKARTA - Lima nama mencuat sebagai kader potensial yang akan dipilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2015-2020, calon yang akan diajukan oleh Anggota Majelis Syuro nantinya akan dipilih dalam Musyawarah Majelis Syuro.

Sebelumnya, sebanyak 66 Anggota Majelis Syuro PKS sudah dipilih dalam Pemilu Raya (Pemira) PKS yang digelar secara serentak di 34 provinsi.

"Namanya yang berpotensi jadi Presiden PKS yakni, Presiden PKS saat ini Anis Matta, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, dan mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna," kata Ketua DPP PKS, Indra saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis 30 Juli 2015.

Indra menjelaskan, tidak ada calon yang mengkampanyekan diri dalam sistem pemilihan di PKS. Yang jelas, yang menjadi acuan Masjelis Syuro untuk memilih Presiden PKS yakni, penjaringan dari kader, kapasitas dan kapabilitas memimpin partai, dan kepiawaian yang bersangkutan.

"Kalau dikaitkan dengan Pileg 2014, memang secara jumlah pemilih meningkat tapi kursi di DPR menurun, apakah itu kegagalan atau tidak, akan jadi pertimbangan bagi Majelis Syuro," jelas mantan Anggota Komisi III DPR itu.

Menurut Indra, Anis Matta dapat dikatakan cukup sukses dalam memimpin PKS di tengah kondisi PKS yang melalui sebuah goncangan pada kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah kemarin.

Anis dapat melanjutkan kepemipinan saat badai menerjang PKS dan mampu membawa PKS dalam Pemilu 2014 sehingga masih dipercaya publik. "Tapi HNW juga figur yang kuat, berintegritas, bagi saya dua nama ini mungkin," ujarnya.

Namun lanjutnya, apabila Hidayat Nur Wahid terpilih nantinya sebagai Presiden PKS, maka Hidayat harus mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR. Karena, jabatan merupakan amanah, dan siapapun kader yang terpilih harus fokus untuk mengurus partai.

"Siapapun yang terpilih sebaiknya mudnur, melanjutkan budaya lama, bisa jadi HNW mundur," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pelaksana Pemilu Raya (BPPR) PKS TB Soenmandjaja membantah jika sudah ada beberapa nama kandidat yang muncul sebagai calon kuat Presiden PKS.


Karena di PKS, tidak ada kader yang bisa mendaftar sebagai calon presiden, mereka semua diajukan oleh Anggota Majelis Syuro dengan memperhatikan aspirasi Anggota Majelis Syuro

"Pemilihan Presiden jadi otoritas Majelis Syuro, dan tidak ada calon yang mencalonkan dirinya sendiri," kata Soenman saat dihubungi Koran SINDO.

Menurut Soenman, kalaupun mencuat sejulah nama yang berpotensial menjadi Presiden PKS, itu merupakan usulan-usulan tidak resmi yang muncul dari pembicaraan-pembicaraan informal kader PKS di luar Musyawarah Majelis Syuro.

"Karena nama-nama itu tidak resmi, maka enggak ada pengaruhnya," tegas Anggota Komisi III DPR itu.

Soenman menjelaskan, 66 Anggota Majelis Syuro yang dipilih dari Pemira kemarin pun belum ditetapkan secara resmi sebagai Anggota Majelis Syuro periode 2015-2020. Setelah pengesahan baru ada penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syuro Nasional.

Dalam musyawarah itu, dirinya akan menyampaikan laporan ke Majelis Syuro untuk kemudian diterima dan ditetapkan, lalu akan memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syuro, lalu memilih dan menetapkan kepengurusan PKS.

"Mulai dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Presiden PKS, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara Umum (Bendum) PKS," paparnya.

Lebih dari itu, ia menambahkan, ada tiga kategori Anggota Majelis Syuro yakni, 66 anggota yang dipilih dalam Pemira PKS, tiga anggota tetap, dan 30 anggota yang dipilih oleh Anggota Majelis Syuro. 30 kursi ini diserahkan kepada 66 ditambah tiga Anggota Majelis Syuro tersebut untuk memilih anggota yang dinilai layak.

"Belum ada undangan resmi kapan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syuro nasional, tapi sepertinya akan dilakukan pada Agustus ini," pungkasnya. [sindonews]


posted by @Adimin

Jazuli Juwaini: 4 Alasan Pilkada 2015 Sepi Peminat

JAKARTA (30/7) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menilai ada empat penyebab pelaksanaan Pilkada serentak sepi peminat untuk bertarung dalam kontestasi tersebut. Salah satunya, calon kepala daerah sulit mendapatkan kendaraan politik untuk bisa ikut Pilkada karena buruknya komunikasi yang dibangun.

"Banyak faktor yang membuat peminat Pilkada menurun dibanding sebelumnya. Pertama, lemahnya komunikasi politik sehingga melahirkan sulitnya mencari 'perahu partai' yang mencukupi untuk maju," kata Jazuli, Kamis (30/7).

Dia mengatakan, faktor kedua adalah prosedural teknis yang diatur dalam UU Pilkada dan peraturan yang dinilai berat seperti buat calon perorangan. Faktor ketiga, kuatnya incumbent (petahana) yang maju untuk kedua kali membuat pesaing agak takut lalu ditambah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota legislatif mundur ke Pilkada.

"Ketika tokoh lokal tidak ada yang berani, lalu tokoh pusat pun enggan maju karena harus mundur," ujarnya.

Dia memahami para anggota legislatif yang ingin maju dalam Pilkada serentak, tidak maju dalam kontestasi tersebut. Hal itu menurut dia, para legislator harus mengorbankan posisinya di legislatif yang diraihnya dengan susah payah.

"Hal itu disebabkan harus mengorbankan posisinya di legislatif yang diraihnya dengan susah payah sementara di Pilkada belum tentu menang jadi mereka berpikir berkali-kali untuk ikut Pilkada," kata Jazuli Juwaini.

Dia mengatakan, faktor keempat yaitu Pilkada menghabiskan biaya yang banyak karena prinsip demokrasi belum tegak seutuhnya. Selain itu, menurut dia, ditambah praktik politik uang yang selalu terjadi bahkan ada beberapa daerah yang terang-terangan menerima 'serangan fajar'.

"Kondisi itu juga membuat terjadinya pergeseran kontestasi demokrasi menjadi kontestasi uang dan pragmatisme," katanya.

Jazuli menilai, faktor internal parpol yang kurang dalam rekrutmen calon kepala daerah, tidak dominan karena kenyataannya kandidat yang maju dalam Pilkada adalah orang parpol. Menurut dia, hanya karena persyaratan minimal kursi maka harus berkoalisi dengan parpol yang lain.

"Coba lihat yang daftar dari calon perseorangan ada berapa, lalu bandingkan dengan dari jalur partai politik," katanya.

Lambannya rekrutmen selain itu menurut dia, Pilkada bukan hanya ruang bagi parpol namun juga ruang publik melalui calon perseorangan. Jazuli tidak ingin ada stigmasasi tentang lemahnya rekrutmen parpol tanpa fakta dan bukti.

"Karena ketika Pemilu Legislator bermunculan tokoh-tokoh partai dengan berbagai levelnya maka saya sebutkan beberapa poin dominan," ujarnya.

Sumber: http://www.merdeka.com

posted by @Adimin

Politisi PKS Desak Pemerintah Tanggapi Usul MUI Soal BPJS Syariah

JAKARTA (30/7) - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim mendukung usul Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ingin BPJS diterapkan dengan sistem syariah. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah menanggapi secara serius gagasan MUI tersebut. 

"Pemerintah perlu secara serius menindaklanjuti usulan BPJS syariah," kata Abdul Hakim saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/7). 

Politisi PKS ini beralasan MUI merupakan lembaga yang sangat kompeten dengan memberikan fatwa persoalan keagamaan dan keumatan. Oleh sebab itu, niatan MUI tersebut patut untuk diperhatikan.

"MUI memberikan fatwa persoalan keagamaan, kebangsaan, dan keumatan," katanya. 

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah Islam atau haram. Khususnya sistem denda 2 persen bagi peserta yang telat bayar iuran bulanan.

Selain itu MUI menilai, dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, BPJS juga tidak memenuhi syariat Islam.

Dari hasil pengkajian tersebut, MUI menilai penyelenggaraan BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, pelaksanaannya mengandung unsur gharar (tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan di dalamnya), maisir (memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras), dan riba (kelebihan/tambahan pembayaran).

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hakim.

Sumber: http://www.merdeka.com


posted by @Adimin

MOS Harus Jadi Momentum Penanaman Budaya Kebaikan

JAKARTA (30/7) – Masa Orientasi Siswa (MOS) saat penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah menjadi momok yang mengkhawatirkan berbagai pihak karena marak dengan tindakan bullying terhadap siswa baru khususnya di Jakarta. Menurut anggota komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi Pendidikan, Tubagus Arif, hal ini terjadi akibat apa yang dicontohkan kakak kelas atau bahkan keluarga saat di rumah yang akibatnya para siswa melampiaskannya kepada siswa baru. Padahal MOS adalah sarana yang sangat baik untuk melatih kepemimpinan dan mengenalkan budaya baru yang lebih baik di sekolah.

Tubagus yang juga Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta melanjutkan, jika MOS ingin dilaksanakan dengan baik dan diisi dengan hal yang positif, maka semua pihak baik orang tua, guru, bahkan hingga pemimpin juga harus memberikan contoh yang baik. 

“Tutur kata yang baik, sikap yang baik agar dapat dicontoh. Kalau orang tua, guru, kepala sekolah bahkan pemimpin memberi contoh yang kurang baik maka itu yang akan ditiru oleh para anak-anak, terutama anak-anak peserta didik,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).

Masih menurut Tubagus, semua pihak harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada siswa yang menyelenggarakan kegiatan MOS dengan hal-hal yang baik dan positif agar menjadi motivasi bagi siswa-siswa lain untuk berlomba-lomba dalam melakukan hal yang positif.

“Kita harus memberikan apresiasi bagi siswa yang mengisi MOS dengan hal yang positif, misalnya bertutur-kata santun saat mengisi MOS, bersikap sopan dan baik kepada orang lain dan menjaga etika selama MOS,” tutur politisi PKS asal daerah pemilihan Jakarta Utara ini.

Hal positif yang mendapatkan apresiasi akan mampu menular kepada siswa bahkan dapat menular kepada mereka yang sudah dewasa, dan menjadi contoh bagi semua pihak, secara otomatis siswa yang lain akan termotivasi. Hal ini juga akan memotivasi para guru di lingkungan sekolah dan orang tua agar dapat bertutur lebih baik.

“Jangan kalah dengan anak kecil dong, anak kecil saja bisa bertutur kata dengan baik masa yang dewasa tidak bisa?” tutup Tubagus. [pks.id]

posted by @Adimin

Berjalan Kaki, Taslim-Marfendi Datangi KPU Bukittinggi

BUKITTINGGI – Pasangan calon PAN-PKS, Taslim-Marfendi dengan berjalan kaki dari Jam Gadang mengantarkan berkas pendaftaran ke Kantor KPU Bukittinggi, Selasa (28/7).

“Saya bersama Pak Marfendi‎ hari terakhir pendaftaran ini membawa berkas ke KPU untuk memastikan. Dengan Bismillahirrahmanirrohim mendaftar sebagai calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bukittinggi,”ujar Taslim disambut teriakan Allahu Akbar 500 loyalis yang berjalan kaki bersama mengantarkan mantan wakil rakyat DPRD Sumbar periode sebelumnya.

‎Pasangan ini mempunyai tagline Bukittinggi Nyaman, Sejahtera dan Berakhlak ini sepanjang jalan ke KPU mendapat sambutan warga kota.

“Mantap Pak Taslim maju terus Bukittingg butuh pemimpin seperti bapak dan pak Marfendi,”ujar Hendra pedagang kecil di sepanjang jalan itu.

Taslim-Marfendi menjadi pendaftar pertama di hari terakhir, diperkirakan ada tiga pasang calon lagi yang akan mendaftar.

“Kita tutup sampai pukul 16.00 WIB. Yang menghubungi KPU ada tiga bakal pasangan calon lagi, sejak hari kemarin sudah dua bakal pasang calon yang mendaftar,” ujar Komisioner KPU Bukittinggi Benny Aziz. [hariansinggalang.co.id]

posted by @Adimin

RESMI: PAN & PKS Usung Taslim-Marfendi Jadi Wako Bukittinggi

Mantan anggota DPR RI, Taslim dan mantan anggota DPRD Sumbar Marfendi mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah (cakada) ke KPU Bukittinggi, Selasa 28 Juli 2015. Pasangan yang diusung PAN dan PKS ini tiba di KPU Bukittinggi sekitar pukul 10.30 WIB, dengan membawa puluhan kader PAN dan PKS.

Dalam catatan KPU Bukittinggi, pasangan Taslim dengan Marfendi ini merupakan pasangan cakada kedua yang mendaftar ke KPU Bukittinggi, karena sebelumnya pasangan Ramlan dan Irwandi dari calon perseorangan (independen) telah mendaftar ke KPU pada Senin 27 Juli 2015 kemarin.

Taslim saat ini masih tercatat sebagai pengurus DPP PAN, sementara Marfendi merupakan mantan Ketua DPD PKS Kota Padang.

Dalam keterangan pers-nya, Taslim mengatakan, dirinya baru mengetahui dirinya diusung menjadi calon walikota Bukittinggi periode 2015-2020 sekitar dua hari lalu, setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari DPP PAN yang menunjuk dirinya bersama Marfendi untuk maju sebagai cakada Bukittinggi.

“Kader PAN harus siap dengan apapun keputusan DPP PAN, tak terkecuali saya yang diperintahkan untuk maju di Pilkada Bukittinggi. Karena saya diperintahkan oleh DPP, maka saya pulang dan maju sebagai walikota Bukittinggi dan saya ditargetkan harus menang di Bukittinggi,” ujar Taslim.

Jika terpilih nantinya, Taslim berencana akan mengajak warga Bukittinggi bersama-sama untuk membangun Kota Bukittinggi dan menyelesaikan segala macam persoalan Bukittinggi, terutama mengatasi permasalahan kebersihan, perparkiran, kemacetan dan permasalahan vital lainnya di Bukittinggi. [klikpositif]

posted by @Adimin

Irwan Prayitno - Nasrul Abit Pendaftar Pertama di KPU Sumbar

PADANG -- Pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dibuka mulai 26 hingga 28 Juli 2015. Di Sumatra barat (Sumbar), pada hari kedua pendaftaran, calon incumbent Irwan Prayitno mendaftar bersama Nasrul Abit di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Irwan yang menjabat sebagai Gubernur Sumatra Barat dan Nasul Abit sebagai Bupaati Pesisir Selatan (Pessel) mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. Pasangan calon kepala daerah ini menjadi peserta pertama yang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Sumbar.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan telah meminta kepada Bawaslu Sumbar untuk memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa oleh pasangan calon kepala daerah ini. Dikatakannya, pasangan calon ini akan segera menjalani pemeriksaan kesehatan pada Selasa (28/7) esok.

"Keabsahan dan kelengkapan dokumen pendaftaran yang sudah diterima akan diumumkan pada 3 Agustus 2015," kata dia di Padang, Senin (27/7).

sumber: republika.co.id

posted by @Adimin

Koalisi PKS-Gerindra Usung Irwan Prayitno-Nasrul Abit di Pilgub Sumbar

Senin (27/7/2015), pasangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Sumatera Barat (Sumbar)-Bakal Calon (Balon) Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Irwan Prayitno-Nasrul Abit mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar. Kedatangan pasangan itu diantar pengurus partai politik pengusung, bersama tim sukses. (Drs. H. Nasrul Abit adalah Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat periode 2010-2015)

Pasangan yang diusung PKS dan Partai Gerindra itu sampai di KPU Sumbar sekitar pukul 09:50 WIB. Kedatangan petahanan itu disambut dengan suguhan sirih di Carano, sebagai ciri khas di Ranah Minang.

Kapolda Sumbar Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi (Pol) Bambang Sri Herwanto bersama Kapolresta Padang Komisaris Besar (Kombes) Polisi Wisnu Andayana secara langsung memantau proses pelaksanaan pendaftaran.

Sementara itu, pengamanan di sekitar KPU Jalan Pramuka Kota Padang, terlihat ketat yang sebelumnya dilaksanakan sterilisasi tempat pendaftaran.

Kapolda Sumbar Brigadir Jenderal Polisi Bambang Sri Herwanto memantau langsung proses pendaftaran calon gubernur untuk memastikaan prosesnya berjalan lancar dan aman. Komitmen Kapolda menjamin keamanan pelaksanaan pendaftaran, merupakan janji beliau saat meninjau proses simulasi pendaftaran pada Sabtu (25/7) lalu.

Sumber: obsessionnews.com




posted by @Adimin

Gubernur Sumbar Kembali Maju dalam Pilkada 2015

PADANG -- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno kembali maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang. Irwan sebagai calon petahana, menggandeng Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Nasrul Abit untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatra Barat.

"Karena ada tuntutan masyarakat yang datang pada saya, dan juga tuntutan para birokrat yang meminta saya maju kembali," kata Irwan usai mendaftar diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Senin (27/7).

Selain itu, lanjut dia, masih ada sejumlah tugas-tugas prioritas di Sumbar yang harus dituntaskan. Sehingga, Irwan mengatakan, atas pertimbangan-pertimbangan itulah dirinya memutuskan kembali maju dengan dukungan partai pengusung, yaitu PKS dan Partai Gerindra.

Irwan mengungkapkan, ia memilih Nasrul Abit lantaran sejumlah prestasi yang sudah ditorehkan oleh bupati yang sudah menjabat selama dua periode dan wakil bupati satu periode itu di Pesisir Selatan. Dikatakannya, beberapa waktu lalu, Pesisir Selatan tercatat sebagai daerah tertinggal. Namun, saat ini untuk bidang pendidikan, Pessel nomor satu di Sumbar. Termasuk, lanjut dia, prestasi lain di bidang ekonomi, serta pariwisata.

"Dulu orang di Sumbar yang dilirik adalah Bukittinggi sehingga membuat macet, saat ini, sudah ada dua alternatif, Bukittinggi dan Painan (Pesisir Selatan)," ujarnya.

Sementara itu, Nasrul Abit mengaku bersedia mendampingi Irwan Prayitno lantaran sosoknya yang soleh.

"Pertama kita ada 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah'. Syarak berhubungan dengan keagamaan. Saya lihat figur beliau soleh, mudah-mudahan bisa menjadi panutan untuk kita," tutur Nasrul.

Selain itu, ia melanjutkan, selama ini perhatian Irwan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Ia mencontohkan, lima daerah tertinggal di Sumbar tuntas dalam waktu lima tahun.

"Tugas kita, adalah bagaimana tiga daerah yang tertinggal bisa kita tuntaskan," jelasnya.

 

sumber: republika.co.id

posted by @Adimin