Musyawarah Mufakat PKS Patut Dicontoh Partai Lain

JAKARTA (3/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang pimpinan partai dari Koalisi Merah Putih (KMP). Pertemuan itu sebagai ajang silahturahmi dan perkenalan pengurus PKS yang baru kepada KMP pasca dilaksanakannya Suksesi PKS.

Pertemuan dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Wasekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bersama Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, serta petinggi PKS lainnya.

Usai pertemuan tersebut Ketum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan selamat dan sukses kepada PKS. Menurutnya, PKS dapat menjadi contoh partai-partai lain. Sebab, partai Islam tersebut dalam suksesi pergantian kepemimpinannya berjalan nyaman dan tentram. Itu karena mereka mengikuti Pancasila. Terutama sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

"Itu yang dilaksanakan PKS sehingga menciptakan suasa politik yang nyaman tentram dan mencerminkan sejatinya Indonesia. Selamat untuk PKS," ujar Zulkifli, Kamis (3/9).

Demokrasi musyawarah mufakat juga diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan memilih 19 perwakilan. Setelah itu mereka melakukan musyawarah untuk memilih ketua. Muhammadiyah pun menerapkan musyawarah mufakat setelah memilih 13 perwakilan sebelum terpilih ketua baru. 

Kondisi tersebut berbeda dengan sistem demokrasi yang sangat liberal. Zulkifli menjelaskan, dengan satu orang satu suara dan memilih satu ketua nantinya yang menang akan mengambil semua. Sedangkan, yang kalah dihabisi.

Sumber: http://www.republika.co.id


posted by @Adimin

DPR Sesalkan Kedatangan As Sisi ke Indonesia

JAKARTA (3/9) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) Rofi Munawar menyesalkan kedatangan Presiden Mesir Abdul Fatah As Sisi yang hendak datang ke Indonesia atas inisiatif undangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Selama ini Presiden As Sisi memiliki catatan buruk dalam demokrasi dengan melakukan kudeta dan melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya. Hal itu disampaikan Rofi menanggapi rencana kedatangan Presiden Mesir As Sisi ke Indonesia dalam rangkaian kunjungannya ke Asia sejak Ahad (30/8) hingga Sabtu (5/8).

"Presiden Jokowi harus mampu mendorong Presiden Mesir As Sisi agar menjalankan demokrasi prosedural dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia," kata Rofi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9). 

Rofi menambahkan, Indonesia dapat memberikan pesan besar kepada Pemerintahan Mesir, bahwa kepemimpinan dan kekuasaan harus diperoleh dengan berpijak pada nilai-nilai demokrasi yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). "Dan juga berpijak pada partisipasi publik dan kebebasan pers," ujar Rofi.

Perlu diketahui, lanjut Rofi, Presiden Mesir As Sisi, Ahad (16/8), menyetujui Undang-Undang (UU) antiterorisme yang menginisiasi pembentukan pengadilan khusus dan memberikan perlindungan pada aparat dalam memerangi kelompok perlawanan. Tak lama berselang, dua wartawan Aljazirah menjadi korban pertama Undang-Undang Antiteror Mesir, Sabtu (29/8), melalui sidang ulang. Baher Mohamed dan Mohamed Fahmy dihukum tiga tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan membantu organisasi teroris.

"Presiden Jokowi harus mampu menangkap pesan dan kegelisahan publik terkait kedatangan presiden As Sisi. Karenanya, pertemuan yang dilakukan harus mampu memposisikan Indonesia sebagai negara yang menentang kekerasan dalam meraih kekuasaan dan pengekangan dalam kehidupan pers," tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Jawa Timur itu.

Rofi mengingatkan, bahwa Presiden Jokowi tidak bisa menafikan kondisi demokratisasi yang terjadi di Mesir selama ini, sehingga ada nilai-nilai yang dicederai oleh As Sisi. Penerimaan ini, lanjut Rofi, seakan-akan sama saja melegitimasi tindakan kekerasan dan pengekangan kehidupan pers yang dilakukan oleh As Sisi. Situasi seperti ini tentu saja harus menjadi perhatian serius dan mampu menggugah sensitifitas pemerintah Indonesia agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari. 

"As Sisi memiliki banyak catatan pelanggaran HAM selama hampir 2 tahun kepemimpinananya. Hampir tak ada inspirasi bagi kemanusiaan yang layak dikedepankan. Saatnya dalam konteks ini Presiden Jokowi memberikan keteladanan dan mempromosikan demokrasi di Indonesia yang damai," pungkas Rofi.

Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon mengekspresikan penyesalan yang mendalam atas keputusan dijatuhkannya hukuman bagi dua wartawan Aljazirah karena dianggap menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kehendak Pemerintah Mesir.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Waspadai Kabut Asap, Warga Diminta Kurangi Kegiatan Di Luar Ruangan

PADANG – Kabut asap akibat kebakaran hutan yang melanda beberapa provinsi tetangga, yakni Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, akhir-akhir ini juga tengah menyelimuti Kota Padang.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Padang pun telah dinyatakan dalam status siaga. Hal ini juga ditambah, dengan didapatinya hasil pengujian kualitas udara Kamis (3/9) kemarin, yang mencapai 209,36 g/nm3 atau dalam kategori udara tidak sehat.

Menyikapi hal itu, pada Jumat (4/9), Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo bersama Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang dan Bapedalda Kota Padang, langsung mencanangkan untuk membagikan masker bagi anak-anak di beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kota Padang.

“Jadi untuk ini, saya harapkan kepada para majelis guru, agar dapat mengingatkan orang tua murid, tetangga dan lingkungan sekitar. Bahwa kondisi udara saat ini mulai mengkhawatirkan, karena bisa menimbulkan penyakit pada gangguan pernafasan. Untuk itu, mari kita mengantisipasinya dengan mengurangi aktifitas di luar ruangan dan memakai masker saat keluar ruangan ataupun dalam berkendara,” himbau walikota di sela kegiatan pembagian masker.

Disamping itu wako juga menyampaikan, kepada warga kota untuk menghindari membakar sampah dan menyarankan sampah dibuang ke tempatnya dan kontainer yang telah tersedia. Karena, membakar sampah dapat menambah polusi asap dan kondisi udara pun semakin memburuk.

“Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa, semoga kabut asap ini berkurang jumlahnya dan hujan turun dalam waktu dekat. Semoga saja, kabut asap ini hilang dan udara kembali baik seperti semula,” tuturnya.

Setelah itu, Kepala DKK Padang melalui Sekretarisnya, Nazarrudin menyebutkan, pembagian masker kali ini, merupakan suatu upaya yang dilakukan agar masyarakat khususnya anak-anak sekolah bisa terlindungi dari bahaya kabut asap. Sebagaimana diketahui, kabut asap ini dapat menimbulkan penyakit pada gangguan Insfeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

“Kali ini kita telah mencanangkan dan membagikan masker ke beberapa sekolah di Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat. Untuk pencanangannya kita lakukan di 4 SD yakni SD 04, SD 13, SD 21 dan SD 03. Besok, akan kita lanjutkan ke seluruh sekolah melalui perwilayah kerja pada 22 Puskesmas se Kota Padang. Untuk ini, telah tersedia 200 ribu masker yang akan dibagikan,” imbuhnya. [Humas dan protokol kota Padang]

posted by @Adimin

Silaturrahim di Kantor PKS Tegaskan KMP Solid

JAKARTA (3/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan Silaturrahim Koalisi Merah Putih (KMP) di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, MD Building, Jakarta, Kamis (3/9). Acara itu bertujuan untuk memperkenalkan jajaran kepemimpinan PKS yang baru dengan KMP.

“Acara ini telah direncanakan jauh-jauh hari, merupakan silaturrahim antara pengurus baru PKS dengan pimpinan Koalisi Merah Putih,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, usai agenda makan malam bersama dalam silaturrahim.

Pada kesempatan itu, Sohibul Iman menegaskan bahwa PKS tetap di KMP. Kehadiran para pimpinan KMP serta kehangatan yang berlangsung dalam silaturrahim menunjukkan KMP tetap solid.

“Terima kasih KMP atas kerja sama dan kesolidannya selama ini. Kami tegaskan PKS tetap di KMP. Mari bersama, kita berkontribusi melalui transformasi struktural untuk membangun Indonesia yang gemah ripah loh jinawi,” ujar Sohibul Iman.

Turut hadir Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS serta pimpinan KMP. Di antara DPTP tampak hadir Ketua Majelis Syuro (MS) Dr Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua (MS) Hidayat Nur Wahid, Sekretaris MS Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Surahman Hidayat, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ridlo, KH Hilmi Aminuddin, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua Bidang Kerjasama Internasional DPP PKS Anis Matta, dan Ketua Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS Dr Suswono.

Selain itu, dari petinggi KMP hadir Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta Sekjen Partai Gerindra Idrus Marham. [pks.id]

posted by @Adimin

Revolusi Mental Mestinya Bisa Cegah Konflik TNI-Polri

JAKARTA (3/9) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, meminta agar revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi mampu membentuk mindset dan karakter bangsa, terutama bagi pilar-pilar keamanan dan ketertiban negara. Hal itu dikatakan Sukamta menyusul terjadinya kembali pertikaian antara oknum TNI dan Polri di Polewali, Sulawesi Barat, Ahad (30/8).

"Diperlukan sebuah solusi yang bersifat permanen agar konflik serupa tidak lagi terulang di masa yang akan datang," kata Sukamta, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

Seharusnya, lanjut Sukamta, gagasan revolusi mental dapat mencegah ego-sektoral kedua instrumen pengamanan negara ini. Hubungan institusi sipil-militer yang harmonis merupakan salah satu karakteristik utama dari pemerintahan yang demokratis. "Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini," ujar Sukamta.

Menurut Sukamta, perselisihan yang kerap diawali oleh permasalahan kecil mengindikasikan adanya bibit permusuhan yang terpelihara. Peristiwa ini, kata Sukamta, justru menandakan belum adanya integritas dan semangat persatuan antar instansi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengemukakan, jika pemerintah serius menjadikan keluhuran moral dan mentalitas sebagai karakter bangsa, maka harus dicontohkan oleh pejabat tinggi negara beserta institusinya.

"Dilihat dari aspek kultural seharusnya sikap kebanggaan terhadap korps tidak dipratekkan pada hal-hal yang bertentangan dengan sapta marga prajurit TNI dan sumpah janji anggota Polri," ungkap legislator yang juga Ketua DPW PKS DIY itu.

Lebih jauh Sukamta menilai, dari aspek kelembagaan, kedua instansi ini harus menumbuhkan citra positif lembaga di tengah-tengah masyarakat. "Sementara dari segi legislasi, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah masuk dalam Prolegnas perlu segera direalisasikan, agar mampu memperkuat upaya integrasi TNI-Polri," pungkas lulusan S3 dari University of Manchester, Inggris ini.

Sebagaimana diketahui, perselisihan TNI-Polri ini diawali dari ketersinggungan seorang oknum TNI di sebuah acara dan berakhir pada tewasnya seorang Prajurit. Dengan demikian, kejadian ini pun menambah rentetan panjang peristiwa konflik TNI-Polri di tanah air.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Perempuan PKS Dorong Pengentasan Kemiskinan di Forum Internasional ICAPP Azerbaijan

BAKU (3/9) - Para politisi dan pimpinan partai perlu memiliki komitmen yang kuat dalam menghasilkan kebijakan partai, produk legislasi, dan program pemerintah yang pro rakyat serta memajukan kesejahteraan mereka.

Ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menyampaikan hal ini padaInternational Conference of Asian Political Parties (ICAPP) di Baku, Azerbaijan, Rabu (2/9).

Anis menegaskan partai politik, melalui kader-kadernya, perlu melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, selain kegiatan charity yang selama ini banyak dilakukan, partai politik perlu ikut serta membina masyarakat untuk hidup mandiri.

“Banyak negara terbelakang dan sedang berkembang, kemiskinan  semakin akut karena lemahnya fungsi pelayanan dan akuntabilitas penyelenggara negara. Sudah selayaknya partai-partai politik terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan melalui gagasan dan program yang konkret,” ujarnya.

Berbicara tentang peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan, Anis berpendapat hal itu bukan hanya berdampak untuk diri perempuan sendiri, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga. “Dengan demikian, keluarga  mereka dapat bangkit dan maju secara ekonomi,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Anis juga menjelaskan program ketahanan keluarga serta program pembangunan ekonomi keluarga yang dijalankan Bidang Perempuan PKS. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga, katanya, dapat tercapai apabila didukung anggota keluarga yang tangguh dan mandiri.

“Sementara, program ekonomi keluarga merupakan aktivitas usaha kecil bersama yang dilakukan oleh sejumlah keluarga. Penumbuhan kapasitas usahanya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pendirian usaha-usaha kecil kreatif, dan pendampingan,” tambahnya.

International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) merupakan sebuah wadah yang beranggotakan partai-partai politik di Asia. PKS merupakan satu-satunya partai politik asal Indonesia yang hadir dan menyampaikan gagasannya pada  konferensi tentang Perempuan di Asia bertemakan Accomplishments, Challenges, and Way Forward for Women in Asia.

Hadir mewakili PKS, Ketua Bidang Perempuan Anis Byarwati dan Sekretaris Bidang Perempuan Kurniasih Mufidayati. Tercatat, sejak 2011 perempuan PKS telah hadir empat kali dan menyampaikan pandangan kunci dalam forum ICAPP.  

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan DPP PKS, Anis Byarwati (berjilbab merah) saat mewakili Partai Keadilan Sejahtera dalam konferensi tentang Perempuan di Asia dalam International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) di Baku, Azerbaijan, Kamis (3/9).

posted by @Adimin

Pengamat Politik: PKS Harus Jadi Rumah untuk Rakyat

 

JAKARTA (2/9) – Suatu partai bisa menjadi besar saat ia berhasil menjadi representasi masyarakat luas. Begitu pula PKS harus bisa menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakat, dengan menunjukkan empati dan membela rakyat yang sedang didera kesulitan-kesulitan.

“Jadi ketika sebagian masyarakat merasakan ketidakpuasannya, disitu seharusnya PKS hadir dengan empati. Bahwa PKS adalah suatu organisasi politik yang bisa merepresentasikan kesulitan mereka,” kata Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi via telepon, Rabu (2/9).

Siti Zuhro mengatakan Musyawarah Nasional (Munas) merupakan kesempatan penting bagi PKS untuk memeriksa kembali semua visi, misi, dan platform yang sudah menjadi landasan partai. Konteks ini perlu dipahami kembali agar program yang dirancang lima tahun ke depan tepat sasaran.

“PKS perlu memperkirakan secara akurat berbagai fenomena yang akan terjadi lima tahun mendatang. Dipetakan apa yang akan berubah dan apa yang berkesinambungan. Tentunya, hal ini harus merujuk kembali dimana basis politik utama PKS,” ujar Siti Zuhro.
 

Sementara, Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana berharap Munas ke-4 PKS dapat berjalan lancar dan menunjukkan persatuan kepada rakyat Indonesia.

“Sukses bagi Munas PKS, jangan seperti partai lain, kalau Munas, kalau kongres selalu ribut-ribut. Semoga Munas PKS lancar dan menunjukkan persatuan kepada rakyat Indonesia,” pesan Tjipta Lesmana.

PKS akan menggelar Munas ke-4 di Depok, Jawa Barat pada 14-15 September 2015. Selain pengukuhan struktur DPP PKS masa bakti 2015-2020, PKS akan menyampaikan pandangan politik terkait kondisi kekinian di Indonesia. [pks.id]

Keterangan Foto: Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
 


posted by @Adimin

PKS akan Perkenalkan Presiden Baru pada KMP

JAKARTA (3/9) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan acara silaturrahim yang diadakan DPP PKS pada Kamis (3/9) malam akan memperkenalkan Majelis Syuro dan Presiden PKS yang baru.

"Karena PKS memiliki Majelis Syuro dan Presiden baru maka kami ingin silaturrahim dan memperkenalkan pengurus baru kepada KMP (Koalisi Merah Putih-red)," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (3/9).

Dia mengatakan agenda tersebut sudah direncanakan sebelum keputusan PAN pindah ke Koalisi Indonesia Hebat. Karena itu menurut dia, tidak diketahui apakah dalam agenda silaturrahim itu akan dibicarakan mengenai perpindahan PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau tidak.

"Jadi tidak tahu mau dimasukkan atau tidak (membahas sikap politik PAN di KMP)," ujarnya.

Jazuli mengatakan PKS bukan pihak yang berwenang mengagendakan pembicaraan PAN di KMP karena merupakan wewenang Presidium KMP. Karena itu menurut Jazuli, agenda silaturrahim PKS murni untuk memperkokoh kepengurusan baru PKS dengan KMP.

"Urusan KMP dibahas di presidium KMP namun kalau nanti malam murni PKS mengundang KMP untuk perkokoh silaturrahim berkaitan pengurusan baru PKS," ujarnya.

DPP PKS diagendakan mengadakan silaturrahim dengan para Pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) pada Kamis (3/9) pukul 19.00 WIB di Kantor DPP PKS.

Sumber: http://sp.beritasatu.com


posted by @Adimin

Fraksi PKS Dorong Pemerintah untuk Memerhatikan Lembaga Pendidikan Guru

JAKARTA (31/8) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini mendorong Pemerintah untuk memerhatikan lembaga pendidikan guru. Menurutnya, lembaga pendidikan guru berperan sangat signifikan dalam pendidikan karakter bangsa.

“Pendidikan karakter bangsa didengungkan terus, tetapi lembaga pendidikan guru tidak mendapat perhatian yang serius. Kemenristekdikti (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi-red) harus memperhatikan masalah ini,” kata jazuli ketika menerima kunjungan Forum Rektor dari 12 universitas negeri di ruang tamu pimpinan Fraksi PKS Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/8).

Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerag Selatan (Tangsel) ini mensinyalir bahwa maraknya tindakan kekerasan di sekolah oleh guru kepada murid karena minimnya bimbingan dan pembinaan. 

“Bagaimana mereka akan menjadi pendidik yang baik, guru-guru ini tidak mendapat bimbingan dan pembinaan ketika akan menjadi guru,” ujar Jazuli.

Ia juga menyatakan komitmen Fraksi PKS untuk memperjuangkan aspirasi rektor-rektor ini agar pemerintah memerhatikan lembaga pendidikan guru. “Kalau kita abai tentang pendidikan, tidak mempersiapkan guru-guru yang berkualitas, jangan berharap anak-anak kita kedepannya bisa berkualitas,” imbuh Jazuli.

Sementara itu, ketua asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan se-Indonesia (LPTKI) Prof Djaali menegaskan bahwa LPTK adalah usaha untuk menghasilkan guru yang berkarakter. “Pendidikan karakter di sekolah harus didukung oleh guru yang berkarakter,” kata rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

2 Catatan Penting PKS atas LPJP APBN 2014

JAKARTA (1/9) – Anggota Badan Anggaran DPR RI Iskan Qolba Lubis, menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (LPJP) Anggaran dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2014 dengan beberapa catatan. Hal tersebut disampaikan Iskan di Ruang Sidang Badan Anggaran (Banggar), Kompleks Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8).

"Pada prinsipnya, Fraksi PKS menerima laporan tersebut dengan memberikan beberapa catatan," jelas Iskan yang mewakili pandangan Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Beberapa catatan dari Fraksi PKS, yaitu, pertama, optimalisasi anggaran khususnya dari perpajakan belum optimal. Sehingga, hal tersebut membuat banyaknya defisit anggaran hingga mencapai Rp226,69 Triliun atau 93,87 persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014, "ini yang membuat kurangnya anggaran pemerintah untuk menyejahterakan rakyat," jelas Iskan.

Kedua, masih adanya pengulangan kesalahan sebagaimana yang terjadi di pemerintahan sebelumnya. Hal itu tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan yang masih memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014, "Seharusnya kan bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya," tutur Politisi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.

Iskan menegaskan predikat WDP dari BPK tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya, lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, "Kalau pemerintah serius mengontrol, tidak akan terjadi hal tersebut," jelas Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Namun demikian, Fraksi PKS DPR RI tetap berharap pemerintahan Jokowi ke depan lebih dinamis dan inovatif untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara dari sektor strategis lainnya, "Karena hal itu ditujukan untuk membangun kesejahteraan rakyat," tutup Iskan.

Sebagaimana diketahui, pandangan dari masing-masing fraksi ini, selanjutnya akan dijadikan dasar bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

PKS: Guru adalah Pilarnya 4 Pilar MPR RI

CIREBON (31/8) - Kehadiran guru sangat penting untuk menguatkan semangat nasionalisme di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, guru harus mengajarkan nilai-nilai dasar tentang konstitusi, ideologi, dan falsafah bangsa. 

Menurut Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Zainuddin, 4 pilar dasar yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus diajarkan secara komprehensif kepada setiap warga negara sejak dini. 

"Di sinilah pentingnya peran guru sebagai pengajar sekaligus teladan bagi siswa. Menguatkan semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air kepada anak didik sejak kecil," ujar Zainuddin dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di depan sekitar 100 guru se-Kabupaten Cirebon, di Gedung PGRI Cirebon, Jawa Barat, Ahad (30/8/2015). 

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) MRP RI ini mengatakan, NKRI perlu dijaga bersama oleh setiap komponen anak bangsa. Bangsa yang besar ini, lanjut dia, tidak pernah sepi dari ancaman yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Kita harus mencurahkan tenaga untuk mencegah setiap upaya munculnya separatisme. Guru harus menjadi perekat," jelasnya. 

Zainuddin mengatakan, kewajiban tersebut tertulis dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 

Pada pasal 31 ayat 2, lanjut Zainuddin, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

"Pertahanan semesta dimaksud di sini, sesuai profesi dan peran masing-masing. Apa yang harus dilakukan. Pertahanan yang dilakukan guru, dengan mengajarkan 4 Pilar tersebut," imbuh Anggota Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri ini.

Sosialisasi Empat Pilar ini diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan PGRI Kabupaten Cirebon.

posted by @Adimin