Ini Tips Sohibul Iman Kepada Para Aktivis Mahasiswa

Yogyakarta (24/10) – Dihadapan 400 aktivis mahasiswa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengajak para intelektual muda untuk memikirkan masa depan Indonesia.

"Aktivis mahasiswa harus memiliki cita-cita ideal kemana Indonesia ini mendatang," ujarnya dalam acara Sarasehan Intelektual Muda di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Sabtu (24/10).

Indonesia, kata Sohibul, diberikan sumber daya melimpah. Tapi memiliki banyak persoalan. Tahun 1993 Indonesia pernah disebut World bank sebagai 'Keajaiban Asia Tenggara'. Harapan tentang Indonesia memuncak. Tapi tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter. Sampai hari ini perekonomian Indonesia mengalami permasalahan serius.

"Struktur nilai banyak diciptakan di luar (negeri). Sehingga kita sangat tergantung dari luar (negeri)," jelas mantan Rektor Universitas Paramadina ini.

Ia menilai ke depan tantangan bangsa ini adalah memperkuat struktur industri. Indonesia membutuhkan SDM yang mau bekerja dengan ketulusan.

Menyebut para aktivis mahasiswa sebagai elitnya elit, Sohibul Iman membagikan tips menjadi aktivis yang memiliki kompetensi yang baik.

"Yang pertama, jangan pernah meremehkan academic excellence. Jangan sekali-kali mahasiswa meremehkan IPK," ujarnya.

Kedua, menurut doktor lulusan Japan Advanced Institute of Science and Technology ini, aktivis harus terbiasa berwacana ilmiah. Dalam proses ini ia menekankan jangan pernah takut salah.

Ketiga, aktivis harus bisa membangun networking. "Bangun jaringan mulai sekarang. Jangan tunggu sampai lulus. Mulai dari sekarang," pesannya bersemangat.

Selanjutnya, tips keempat, aktivis mahasiswa harus terlibat dalam aktivitas sosial dan politik. Mahasiswa jangan hanya jadi kutu buku di bidang sendiri. Terjun ke masyarakat dan memberikan solusi-solusi permasalahan masyarakat.

Dan yang terakhir adalah aktivis harus terlibat juga dalam aktivitas keagamaan. Menurutnya kelima hal ini harus diaplikasikan dengan seimbang.

"Mudah-mudahan Indonesia yang nampak suram ke depan menjadi lebih baik," tutupnya.

Sumber: Humas PKS DIY


posted by @Adimin

Politisi PKS Nilai Pemerintah Jadikan Kabut Asap sebagai Komoditas Politik

JAKARTA (22/10) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil meminta Pemerintah untuk tidak ragu dalam menetapkan status bencana atas kabut asap yang melanda sejumlah wilayah beberapa bulan terakhir ini.

"Bencana kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dan bahkan meluas ke negara tetangga telah layak ditetapkan sebagai bencana sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," kata Nasir dalam keterangannya, Kamis (21/10/2015).

Hal ini, klaim Nasir, telah sesuai dalam definisi bencana yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2007. Pasal tersebut menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

"Persoalan kabut asap telah memenuhi unsur dalam definisi bencana tersebut, sehingga Pemerintah tak perlu banyak alasan untuk menunda penetapan bencana pada kabut asap ini," tegas Nasir.

Meski demikian, dia tak memungkiri adanya kesulitan pemerintah dalam menetapkan status bencana karena belum adanya Peraturan Presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana mandat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

"Sangat disayangkan jika Pemerintah tak kunjung menyusun peraturan presiden yang merupakan mandat delegasi suatu Undang-Undang yang telah diundangkan sejak 2007," kata Nasir.

Lebih lanjut Nasir menilai lambatnya pembuatan peraturan presiden ini menunjukan sejauhmana komitmen pemerintah selama ini dalam menyikapi bencana.

"Belum adanya peraturan presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana, tidak lantas membenarkan lambatnya respon Pemerintah dalam menetapkan bencana kabut asap ini, karena hal ini menyangkut nasib penghidupan dan jaminan perlindungan korban terkena dampak langsung yang harus segera mendapatkan penanganan pemerintah sesuai standar bencana," kata Nasir.

Lagipula, menurut Nasir, penetapan status bencana tak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana orang atau badan usaha yang terbukti sebagai penyebab kebakaran lahan dan hutan. Sebab ‎pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran lahan dan hutan merupakan bagian yang terpisah dari penetapan bencana.

"Sehingga, setiap orang atau badan usaha yang terbukti penyebab kebakaran hutan dan lahan, tetap wajib bertanggung jawab secara pidana dan bahkan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Nasir.

Untuk itu, Nasir menyayangkan jika persoalan kabut asap ini justru dijadikan komoditas politik sehingga Pemerintah cenderung mempertimbangkan hitungan politik dalam menetapkan suatu bencana.

"Masyarakat terkena dampak sudah mendesak untuk segera dievakuasi dan diberikan langkah tanggap darurat terutama pada kelompok rentan. Penetapan status bencana jangan dijadikan komoditas politik, karena status bencana dalam hal ini dapat menciptakan kesiapsiagaan masyarakat dan upaya mitigasi dalam mengantisipasi peristiwa kabut asap berikutnya," imbuhnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com


posted by @Adimin

Presiden PKS Pantau Kondisi Posko Evakuasi Asap Riau

JAKARTA (23/10) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memantau kondisi posko evakuasi dan penanggulangan musibah asap PKS Riau lewat video conference, dari kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015). Sohibul ingin mengetahui secara langsung kondisi korban yang mengungsi ke markaz dakwah PKS Riau.

"Bisa disampaikan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang saat ini mengungsi di posko. Kami sangat ingin mengetahui kondisi saat ini," ungkap pria yang akrab disapa Kang Iman.

Ketua DPW PKS Riau, Hendry Munief kemudian memberikan laporan dan menunjukkan kondisi terkini Markaz Dakwah PKS Riau, yang saat ini dijadikan sebagai posko evakuasi warga dan penanggulangan musibah asap.

"Posko ini sudah kita buka sejak dua minggu lalu, tanggal 21 Oktober total warga yang datang kesini 11 orang, hari berikutnya naik 79 orang, dan saat ini total ada 129 orang, 9 balita, 2 lansia, 37 anak- anak dan 81 dewasa," terang Hendry menjelaskan.

Dari data tim Posko Penanggulangan Bencana (P2B) PKS Riau, saat ini P2B PKS telah menangani 1759 warga. Jumlah terbesar ada di Kabupaten Rohil, disusul Rohul, Inhu, dan Pekanbaru.

PKS Riau juga berencana melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan warga yang datang untuk dievakuasi.

"Melihat tren yang ada jumlah warga yang mengungsi terus meningkat, kalau kondisinya dalam dua minggu ini semakin memburuk, harus disiapkan tempat-tempat evakuasi untuk warga," ujarnya.

Karenanya ia mengajak semua pihak untuk bekerjasama, bahu membahu menangani dampak kabut asap ini. Terutama membantu warga masyarakat yang rentan terkena penyakit gangguan pernapasan akibat kekurangan oksigen. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Berharap Kabut Asap Jadi Bencana Nasional

JAKARTA (23/10) – Bencana kabut asap mulai dirasakan masyarakat Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, sekitar akhir Agustus 2015. Sejak itulah kader-kader PKS di lokasi bencana terus bergerak sampai saat ini.

"Sejak awal munculnya kabut asap, kader PKS telah melakukan berbagai aksi penanganan. Mulai dari pembagian masker dan pendirian posko kesehatan," ungkap Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman usai peluncuran Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS) di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Jumat (23/10).

Sohibul berharap kabut asap dapat dijadikan sebagai bencana nasional. Artinya Pemerintah Pusat dan Daerah harus hand in hand, sama-sama bergerak. “Bantuan dari asing memang berdatangan, namun kami justru melihat Pemerintah semakin kewalahan menanganinya,” tambah Sohibul.

Peluncuran #GentaPKS, harap Sohibul Iman, tidak hanya berusaha menggemakan bantuan nyata untuk korban asap kepada Tanah Air. Ia pun mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah lebih meningkatkan perhatian dan koordinasi untuk meredakan dampak negatifnya.

Ia menambahkan PKS telah berusaha menjalin kerja sama dan dialog dengan instansi pemerintah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Hal ini menegaskan sikap PKS siap bekerja sama dengan Pemerintah dalam mengatasi bencana asap.

"Masalah ini sudah sangat urgen. Beberapa kali PKS menjalin komunikasi dengan BNPB. Adanya #GentaPKS ini pun bukan berarti kami bekerja sendiri. Tetapi kami tegaskan siap bekerja sama dengan Pemerintah. Apabila ke depan kabut asap tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, PKS tetap terus bergerak," tegasnya.

Sohibul Iman tak luput memberikan apresiasi tinggi atas aksi para kader dalam penanggulangan bencana asap. Menurutnya, upaya-upaya yang telah dilakukan terus menunjukkan perbaikan.

"Posko kesehatan yang awalnya rawat jalan, akhirnya melayani rawat inap. Masyarakat yang terpapar asap dengan resiko tinggi pun telah dibantu evakuasi ke daerah lain yang relatif aman. Seperti warga Palangkaraya (Kalimantan Tengah) yang dievakuasi kader setempat ke Banjarmasin (Kalimantan Selatan)," jelasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Salurkan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR untuk Korban Bencana Asap

JAKARTA (23/10) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan kader PKS di semua level telah bergerak nyata membantu penanggulangan bencana asap.

Salah satu bentuk konkret Gerakan Tanpa Asap PKS (#GentaPKS) adalah penyerahan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS sebesar Rp 685.788.000 untuk korban bencana asap.

"Ini salah satu ikhtiar konkrit PKS berkhidmat untuk rakyat. Anggota DPR dari Fraksi PKS menyalurkan seluruh kenaikan tunjangannya untuk korban bencana asap," ujar Jazuli dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Jazuli menyebutkan sejak awal Fraksi PKS menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI karena kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Kini melihat kebutuhan masyarakat yang jadi korban asap, seluruh kenaikan tunjangan itu diberikan untuk meringankan beban mereka.

"Ini salah satu bentuk konsistensi Fraksi PKS dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Totalnya ada Rp 685 juta lebih, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana asal di Sumatera, Kalimantan, dan tempat lainnya," papar Jazuli.

Selain penyerahan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI Fraksi PKS untuk korban bencana asap, Fraksi PKS juga akan terus mengawal dan mendorong kebijakan pemerintah agar lebih responsif.

"Evakuasi korban, padamkan titik-titik api. Seret juga aktor-aktor intelektual pembakaran hutan ini ke meja hijau," papar dia. [pks.id]

posted by @Adimin

Ini Tiga Langkah Taktis Gerakan Nasional Tanggap Asap #GentaPKS

JAKARTA (23/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS) demi membantu menanggulangi dampak bencana asap di Indonesia, di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus mengatakan peluncuran #GentaPKS adalah penegasan dari bentuk kepedulian PKS terhadap bencana asap yang sudah berlangsung.

Fahmi menyebut ada tiga prioritas utama #GentaPKS saat ini. Pertama adalah gerakan penyelamatan jiwa manusia. "Ini harus dilakukan mengingat kondisi sudah sangat kritis," ujar Fahmi.

Proses penyelamatan jiwa dilakukan dengan penyediaan ruangan penyelamatan darurat. PKS di beberapa wilayah yang terpapar asap ini sudah membuka ruangan khusus kedap asap untuk menampung warga. Fasilitas berupa pendingin ruangan dan obat-obatan disediakan dalam ruangan penampungan. "Sasarannya semua warga bukan hanya warga resiko tinggi saja," terang dia.

Selanjutnya bagi warga resiko tinggi seperti anak-anak, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus #GentaPKS akan melakukan evakuasi. "Karena laporan dari daerah meski warga tinggal di rumah yang kedap asap tetap terpapar," jelas Fahmi. Maka evakuasi menjadi pilihan satu-satunya demi menyelamatkan warga.

Fahmi menyebut PKS di beberapa wilayah sudah melakukan evakuasi seperti dari Palangkaraya ke Banjarmasin, dari Pekanbaru ke Padang.

Kedua, lanjut Fahmi, mobilisasi gerakan doa dan shalat Istisqa (shalat meminta hujan). "Kita semua harus meyakini bahwa ujian asap ini dari Allah SWT, begitu pula kita mohon pertolongan kepada-Nya. Teruslah berdoa, jangan berhenti," ujar Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS ini.

Fahmi menambahkan yang ketiga, aksi prioritas pendukung berupa penggalangan dana dan pemenuhan kebutuhan primer para korban asap. Diantaranya makanan, pakaian, serta obat-obatan.

"Aksi prioritas pendukung ini juga berupa mobilisasi pemadaman titik api sedapat mungkin, sesuai kemampuan kita. Oleh karena kita tidak bisa terus menunggu pemerintah bergerak cepat. Semoga #GentaPKS mendapatkan respons positif hingga meningkatkan empati masyarakat untuk melakukan aksi nyata bantu korban bencana asap," tutupnya. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Luncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap #GentaPKS

JAKARTA (23/10) – Bencana asap yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam enam bulan terakhir semakin mengkhawatirkan. Polusi asap telah menyebabkan korban jiwa berjatuhan.

Menanggapi situasi bencana yang makin kritis, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakaan partainya mencanangkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS).

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman didampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini serta Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus.

"Persoalan asap semakin mengkhawatirkan dengan titik api yang meluas. PKS, dalam usaha berkhidmat untuk rakyat, terpanggil mengatasi persoalan asap ini melalui #GentaPKS," kata Sohibul Iman dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Legislator yang akrab disapa Kang Iman ini menjelaskan #GentaPKS bukan upaya pertama yang dilakukan PKS dalam membantu mengatasi dampak bencana asap.

"Kader-kader PKS di daerah, terutama di lokasi bencana, telah melakukan beragam aksi guna meringankan beban masyarakat yang terpapar asap. Mulai dari pembagian masker, upaya pemadaman sumber api sampai evakuasi warga sehingga #GentaPKS bukan aksi pertama yang telah kami lakukan," jelasnya.

Mantan wakil ketua DPR RI itu berharap #GentaPKS dapat menjadi pemicu agar penanganan masalah asap lebih terkoordinasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Selain itu, semoga #GentaPKS dapat lebih menggemakan upaya kontribusi dari kalangan masyarakat, untuk bersama-sama kita ringankan beban Saudara-Saudara di lokasi bencana," papar dia. [pks.id]

posted by @Adimin

Ada Tugas Besar di Balik Pernikahan

KUALA LUMPUR (23/10) – Di dalam konteks aktivis dakwah, ada tugas besar di balik pernikahan. Bagi seorang kader, menikah harus memiliki visi besar yaitu meneruskan risalah Rasulullah SAW.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP PKS Wirianingsih menyampaikan hal ini dalam Seminar Penguatan Keluarga Kader, yang diselenggarakan oleh PIP Malaysia di Kuala Lumpur, Ahad (18/10).

“Bagi seorang kader, menikah bukan sekedar menikah. Punya anak bukan sekedar punya anak. Visi membangun keluarga mestilah sampai ke surga. Apakah keluarga saya membawa saya ke surga, atau menjerumuskan ke neraka?” kata Wirianingsih.

Wirianingsih yang akrab disapa Bu Wiwi itu juga menjelaskan bahwa orang tua perlu mengevaluasi perjalanan keluarganya. Ia memberi contoh, ketika anak berusia enam tahun, namun belum tahu 25 Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan belum hafal juz ‘amma. “Maka, harus ada yang diperbaiki,” ujarnya.

Di dalam perkembangan anak, lanjut Bu Wiwi, mereka akan menghadapi masalah. Namun, masalah itu justru bisa membuat anak menjadi lebih kuat ketika menghadapi masalah dalam kehidupannya kelak. “Anak akan lebih kuat dan siap untuk bangkit ketika ada ‘pukulan’ kehidupan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PIP PKS Malaysia Usman Jakfar mengapresiasi kehadiran para kader yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan. “Alhamdulillah, para peserta antusias menghadiri acara ini,” ujarnya.

Seminar Penguatan Keluarga Kader dihadiri 100 peserta dewasa dan anak-anak kader PIP PKS Malaysia. Acara disiarkan secara live streaming oleh tim media dan memberikan keuntungan bagi kader yang tidak dapat hadir langsung. Salah satu peserta menyatakan bersyukur dapat mengikuti seminar secara online, karena tempat tinggal yang jauh dan tidak memungkinkan hadir pada acara tersebut.

Keterangan Foto: Ketua BidpuanKK DPP PKS Wirianingsih (kanan) saat mengisi Seminar Penguatan Keluarga Kader, yang diselenggarakan oleh PIP Malaysia di Kuala Lumpur, Ahad (18/10).

Sumber: PIP PKS Malaysia


posted by @Adimin

PKS Sumsel Setuju Musibah Asap sebagai Bencana Internasional

PALEMBANG (22/10) - Situasi kabut asap di Sumatera Selatan makin mengkhawatirkan. PKS mendukung sikap Pemprov Sumsel yang menyatakan musibah asap sebagai bencana internasional.

“Hari ini Bapak Gubernur menyatakan bahwa musibah kabut asap ini sudah layak menjadi bencana internasional karena sudah ada lima negara yang terpapar dampaknya, PKS mendukung itu,” ujar Ketua Umum DPW PKS Sumsel, Erza Saladin di Kantor DPW PKS Sumsel, Kamis (22/10).

Erza berharap pernyataan Gubernur tersebut menjadi angin segar penanggulangan asap di Sumsel. Erza juga mengharapkan penegak hukum dapat memproses lebih lanjut personal maupun institusi yang menyebabkan situasi seperti sekarang ini.

“Kondisi kabut asap di Sumsel saat ini semakin mengarah ke situasi yang berdampak buruk bagi kesehatan,” imbuhnya.

Menurutnya, bencana asap sangat mengganggu mental dan produktivitas masyarakat. Dia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah berkepanjangan tersebut.

Erza juga mengapresiasi kerja Pemprov Sumatera Selatan dalam upaya penanggulangan asap tersebut. Namun menurutnya, pemerintah masih perlu meningkatkan lagi upayanya.

“Berbagai solusi sudah kita sampaikan ke pihak-pihak terkait. PKS sudah berkunjung ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan menyampaikan usulan-usulan penanggulangan, ke Gubernur dan Wakil Gubernur juga sudah kita komunikasikan," jelasnya.

Keterangan Foto: Situasi lingkungan Sungai Musi di Palembang, Kamis (22/10). Jembatan Ampera tidak terlihat jelas karena kabut asap semakin pekat.

posted by @Adimin

Masyarakat Ajukan Gugatan, Dewan Nilai Layanan Kemenag Belum Maksimal

JAKARTA (22/10) – Anggota Komisi VIII DPR RI Abdullah Fikri Faqih menilai gugatan masyarakat terhadap UU No.13 tahun 2008 Pasal 5 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjukkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) belum mampu memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. “Pemerintah mesti tanggap. Perlu dibuat Peraturan Menteri Agama (PMA) yang lebih mengakomodasi aspirasi masyarakat,” ujarnya di Jakarta (22/10).

Fikri menyebutkan, UU 13/2008 Pasal 5 huruf c sebetulnya sudah ditindaklanjuti dengan PMA Nomor 29/2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Peraturan tersebut membatasi agar calon haji minimal berusia 12 tahun dan yang mau mengulang hajinya diperbolehkan asal sudah 10 tahun dari ibahan haji dia yang sebelumnya. “Ini untuk membatasi agar pemerintah bisa secara adil memberi peluang kepada seluruh masyarakat melakukan kewajiban ibadahnya,” ujar Anggota Legislatif dari Dapil Jawa Tengah IX ini.

Seperti yang diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan masyarakat yang meminta agar WNI yang sudah naik haji harus ditambah syarat-syaratnya atau dipersulit karena kuota haji yang terbatas. Karena MK menilai pembatasan tersebut membatasi hak asasi manusia dalam menjalankan ibadah.

Mengenai putusan MK tersebut, Fikri berharap ke depan tidak hanya mengedepankan prinsip kebebasan hak, tetapi juga perlu mengedepankan prinsip keadilan. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Kabut Asap Pekat, Sekolah di Padang Libur Dua Hari

PADANG - Pekatnya kabut asap selama dua hari ini disikapi Pemerintah Kota Padang. Setelah melakukan rapat tertutup, Walikota Padang bersama DPRD dan unsur Muspida berkesimpulan untuk meliburkan sekolah selama dua hari terhitung hari ini, Jumat (23/10) dan esok, Sabtu (24/10). 

Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo menyebut sekolah yang diliburkan selama dua hari yakni murid Sekolah Dasar (SD) termasuk TK dan Paud. "Setelah rapat ketika usai Maghrib tadi, kita mengambil sikap bersama. Dari data yang kita kumpulkan dari Bapedalda Kota Padang dan BMKG Koto Tabang, kita menyimpulkan dan putuskan anak Sekolah Dasar (SD) ke bawah diliburkan," katanya malam tadi.

Walikota menyebut, untuk siswa SLTP dan SLTA tidak diliburkan alias tetap bersekolah. Meski tidak libur, siswa SLTP dan SLTA tetap di backup dengan masker. "Kepala sekolah diharuskan menjemput masker untuk siswanya ke puskesmas terdekat dari lokasi sekolahnya," ujar Walikota.

Walikota mengimbau kepada seluruh orangtua untuk tetap menjamin anaknya yang libur sekolah agar tidak berkeluyuran di luar rumah. "Orangtua agar terus menjaga anak-anaknya untuk tidak beraktifitas di luar rumah selama libur supaya tidak terpapar kabut asap," katanya.

Mahyeldi menuturkan untuk mengantisipasi kabut asap yang membekap Padang, Walikota telah menerbitkan Surat Edaran agar masyarakat mengurangi aktifitas di luar ruangan. Selain juga tetap mengenakan masker jika memang harus beraktifitas di luar ruangan. "Hindari membakar sampah dan banyak minum air putih serta konsumsi buah dan sayur," tukasnya.

Walikota mengajak masyarakat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan terus beribadah dan berdoa. "Harapan kita dalam dua hari ini hujan turun dan kabut asap berkurang di tempat kita," ujar Mahyeldi.

Dengan diliburkannya sekolah diharapkan dapat memberikan ketenangan di tengah masyarakat yang saat ini cukup khawatir dengan kabut asap. "Supaya ada ketenangan masyarakat, kita sikapi dengan libur sekolah ini. Sebab ada masyarakat kita yang panik dan mengeluh dengan kabut asap ini," timpal Ketua DPRD Padang Erisman.

Sementara Kepala Bapedalda Kota Padang Edi Hasymi mengatakan bahwa selama dua hari ini tingkat ISPU cukup tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Pada Kamis (22/10), ISPU Kota Padang mencapai angka 377,30. "Angka ini sudah memasuki kategori sangat tidak sehat. Selama ini ISPU di Padang hanya di bawah 300. Namun kali ini cukup menanjak, makanya kita ambil sikap tegas," tuturnya dibenarkan Kabag Humas dan Protokol Mursalim.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Drg Eka Lusthi menyebut, kelompok rentan terkena ISPA karena pencemaran udara yakni anak-anak usia 12 tahun ke bawah dan orangtua. Sedangkan remaja yang telah berusia di atas 12 tahun sudah memiliki kekebalan tubuh / daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit. "Kebijakan yang diambil ini untuk melindungi anak-anak supaya jangan terkena penyakit," katanya.

Pembagian masker oleh Dinas Kesehatan Kota Padang sebenarnya telah dimulai sejak September lalu. Saat ini stok masker yang dimiliki DKP Kota Padang sebanyak 80.000 buah. Sedangkan di Puskesmas stok masker mencapai 60.000 buah. 

 

[sumber:Humas dan Protokol Kota Padang]

 

posted by @Adimin