PKS Siapkan Strategi Pemenangan Pemilu 2019

Meski pemilu 2019 masih lama, PKS jauh-jauh hari sudah mempersiapkan strategi pemenangan.

 

Hal itu dilakukan Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang membuka Forum Group Discussion (FGD) strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019 di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Komplek Senayan.

Mardani, dalam keterangan resminya, Kamis (27/7), mengatakan agenda ini merupakan rangkaian program pemenangan menyongsong Pemilu 2019 yang akan datang.

“Dua Tahun lagi kita menyongsong pesta demokrasi tahunan. Yang menarik tahun nanti untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia menggelar pemilihan serentak sejak keputusan MK tahun 2013 lalu,” katanya.

Legislator Dapil Jabar VII itu mengungkapkan menghadapi pemilu nanti diperlukan strategi yang jitu mendorong agar seluruh struktur maupun calon legislator PKS memiliki kemampuan pemataan dapil sebagai salah satu strategi pemilu.

Pihaknya pada Pemilu 2019 nanti menargetkan perolehan suara nasional sebesar 12%. Menurutnya target tersebut tidak mustahil bisa tercapai.

Ketua Tim Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada (BP3) DPP PKS, Agoes Poernomo mengatakan pihaknya sudah melakukan perhitungan secara mendalam terkait target PKS 2019 tersebut.

“Kami sudah melakukan perhitungan mendalam terkait target itu,” katanya

posted by @Adimin

Pilihan Konsisten PKS

Apa kabar Senayan? Tepatnya hari Kamis (20/7/2017) lalu PKS mengambil sikap tidak ikut dalam pengambilan keputusan atas Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Kompleks Senayan pun riuh karena bukan hanya PKS, tetapi tiga fraksi lainnya juga ‘walk out’, istilah yang digunakan untuk meninggalkan persidangan.

PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN menganggap pengambilan keputusan untuk hal krusial terkait penentuan ada-tidaknya batas elektoral parlemen dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, mestinya dibicarakan dengan jalan musyawarah dan tetap berpedoman pada kerangka hukum yang ada.

Alasan lebih panjang lebar kenapa keputusan menggunakan elektoral parlemen 20 persen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 melanggar Undang-Undang.

Prinsip utamanya adalah, jangan sampai untuk sekadar memuluskan kemauan beberapa golongan, bangsa ini harus menabrak berbagai aturan.

Selanjutnya dari Senayan kita juga mendengar kabar bahwa Fraksi Partai Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dengan mundurnya Gerindra, praktis pengisi Pansus Angket untuk KPK kini diisi oleh lima fraksi yang adalah dari partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

PKS? Sejak awal sudah menyatakan tidak menyetujui pembentukan pansus Hak Angket karena PKS berpandangan bahwa ada nuansa upaya pelemahan dalam Hak Angket tersebut.

PKS konsisten dalam pilihan untuk pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya dengan menjadikan KPK sebagai salah satu institusi penting pemberantasan korupsi. Akan halnya beberapa kelemahan yang masih ada di tubuh KPK, PKS merasa masih ada cara lain untuk memperbaikinya diantaranya dengan menghadirkan lembaga pengawas yang melekat di tubuh KPK dan juga transparansi dalam penggunaan anggaran negara yang berasal dari rakyat.

PKS ingin publik bisa menilai bahwa hiruk pikuk Senayan pasti ada benang utamanya. Rakyat bisa melihat peran dan sepak terjang partai politik dalam setiap pengambilan keputusan di DPR. Termasuk keinginan pemerintah yang dalam gerak dan agendanya mesti mendapatan restu dari parlemen.

PKS ingin menunjukkan sebuah sikap konsisten yang merdeka sesuai dengan garis mandat yang diberikan masyarakat. Konsitensi PKS untuk membangun bangsa yang bermartabat, adil dan sejahtera, kami serahkan pada mata hati dan jari publik di saat Pemilu nanti

posted by @Adimin

Taujih Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman: Menjadi Pemimpin Bukan Pemimpi

 

MENJADI PEMIMPIN, BUKAN PEMIMPI

TAUJIH PRESIDEN PKS MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.

(Disampaikan di Provinsi Maluku pada Sekolah Kepemimpinan Partai 3 untuk Wilayah Dakwah Indonesia Timur pada Tanggal 14 Juli 2017)

Assalamulaikum Wr Wb,

1. Ada dua tantangan yang melatar belakangi kenapa kita mengadakan SKP 3 ini. Pertama, karena perubahan lanskap ekonomi, politik, dan sosial di tingkat global, regional dan nasional. Hal yang paling mencolok adalah perubahan yang sangat pesat di sisi Teknologi. Terobosan dalam dunia teknologi, terutama dalam teknologi informasi telah mampu mendekonstruksi tatanan-tatanan yang sudah ada selama ini sehingga memunculkan tantangan-tantangan baru.

2. Jika kita lihat, perkembangan teknologi yang pesat ini mendorong terjadinya proses demokratisasi dalam artian terjadinya ledakan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial mereka. Sebelumnya, partisipasi perubahan hanya di tingkat elit namun saat ini proses perubahan melibatkan ledakan partisipasi masyarakat. Perkembangan teknologi ini telah memberikan peluang dan tantangan bagi kita semua dalam konteks kepemimpinan.

3. Tantangan pertama ini menyebabkan permasalahan yang muncul di masyarakat menjadi semakin kompleks. Adanya perkembangan teknologi awalnya ingin memudahkan kehidupan kita. Namun dalam perkembangannya teknologi menimbulkan side effect yang sifatnya tidak menentu dan unpredictable. Sekarang orang melihat perkembangan teknologi informasi bukan hanya memberikan manfaat tapi juga efek-efek negative.

4. Information Communication Technology (ICT) awalnya memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi. Namun saat ini juga mulai terlihat dampak sampingnya dengan munculnya tindakan kekerasan dan terror melalui ICT. Kita menyaksikan sekarang bagaimana petunjuk merakit bom bisa dengan mudah diperoleh di ICT. Gerakan tindak kekerasan dan tindakan kriminal juga dengan mudah disebar dan bekerja sangat cepat  di dunia digital.

5. ICT juga menjadi medium berkembangnya nilai-nilai dan ideologi yang merusak nilai-nilai dan budaya kita sebagai bangsa yang beragama. Sebagai contoh, dimana gerakan kampanye pro-LGBT dan narkoba sangat marak dan berkembang luar biasa di dunia maya. Ini memberikan tantangan yang tidak mudah untuk kita semua. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi juga menciptakan kondisi kesenjangan atau gap kesejahteraan karena ada digital divided antara kelompok kaya dan miskin dalam memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi.

6. Mengatasi permasalahan yang semakin kompleks membutuh kapasitas kepemimpinan yang semakin canggih juga. Tidak mungkin kompleksitas masalah bisa ditangani oleh kepemimpinan yang sederhana atau biasa-biasa saja.

7. Tantangan Kedua yakni dengan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan bergulirnya demokratisasi di berbagai bidang maka hal tersebut menjadi semakin terbukanya peluang-peluang kepemimpinan di seluruh sektor. Demokratisasi membuka lebar kran rekruitmen kepemimpinan dan disaat yang sama kontestasi merebut kepemimpinan juga semakin kompetitif. Itu juga kita rasakan di sektor politik. Kontestasi di sektor politik dari tingkat local hingga nasional menjadi sangat ketat. Bahkan bukan hanya semakin ketat, tapi juga semakin mahal, jika kita lihat dari praktek demokrasi di Indonesia.

8. Kalau kita amati apa yang terjadi saat ini, di kemudian hari kepemimpinan yang lahir nanti adalah kepemimpinan yang up to date dengan perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi. Terutama mereka-mereka yang memiliki digital literacy yang mumpuni. Siapa yang menguasi teknologi digital,dia yang akan menguasai kepemimpinan mendatang. Singapura contohnya. Dulu mantan Direktur Telkom almarhum Cacuk Sudaryanto pernah menyampaikan di awal tahun 2000. Dia bilang Singapura bisa mengetahui waktu produksi dan panen hasil-hasil tanaman di Indonesia dengan teknologi yang dimilikinya. Sehingga mereka lebih maju dalam memenangkan persaingan.

9. Demokratisasi dengan perkembangan teknologi menyebabkan ledakan partispasi masyarakat yang luar biasa. Sehingga ini mendorong masyarakat lebih kritis dan proaktif dalam melakukan evaluasi kepada para pemimpinnya. Semua orang yang terhubung dalam dunia digital bisa mengevaluasi seluruh pimpinan dari berbagai jenjang dari tingkat local,nasional bahkan internasional. Bahkan, kritiknya pun terkadang sangat keras bahkan dengan kata-kata yang kasar.

10. Ini realitas baru yang sedang kita hadapi. Sehingga kepemimpinan saat ini tidak bisa lagi menjadi pemimpin yang feodal, yang dia berjarak dengan yang dipimpinnya dan menikmati singgasana kepemimpinannya. Kepemimpinan yang baru adalah kepemimpan yang dekat dan terkoneksi dengan yang dipimpinnya. Pemimpin-pemimpin yang tidak baik, dan tidak mampu membaca perubahan ini biasanya tidak akan berumur panjang.

11. Di sisi lain, disamping ada tantang-tantangan tapi juga ada peluang- eluang. Pertama, kita sebagai Partai dan individu memiliki banyak peluang posisi kepemimpinan. Dulu sebelum era demokrasi kita tidak pernah terpikirkan bahwa aktivis-aktivis dakwah akan menjadi pemimpin publik baik di daerah maupun di tingkat nasional. Tapi demokrasi telah membuka kesempatan tersebut.
12. Kedua, saat ini kita juga lebih mudah dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri untuk menjadi seorang pemimpin. Karena sumber informasi tersedia melimpah ruah di dunia digital sehingga kita bisa akses itu semua untuk kemudian kita serap sebagai pengetahuan.

13. Ketiga, ada peluang sebagai pemimpin untuk memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat dengan menggunakan teknologi atau technology based-management. Karena itu sebagai pemimpin dan calon pemimpin, kita semua harus melek dan ahli dalam memanfaatkan teknologi dalam memecahkan berbagai macam persoalan yang sedang kita hadapi. Sekarang sudah ada teknologi Geo-Spatial Information System, kita bisa memantau pergerakan arus barang di tengah-tengah masyarakat.

14. SKP ini penting diadakan karena untuk merespon berbagai tantangan yang semakin kompleks sehingga kita bisa menghasilkan kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Di samping itu, SKP ini penting dijalankan sebagai ajang untuk merealisasikan visi-misi kolektif kita sebagai partai.

15. Apa visi kita? Dalam AD/ART PKS disebutukan bahwa visi PKS adalah menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub dalam pembukaan konstitusi UUD NRI 1945 di paragraf keempat. Yang kemudian kita bahasakan dengan bahasa lain dalam platform kebijakan pembangunan PKS yakni ingin mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Maju secara peradaban material maupun secara spiritual.

16. Visi yang besar dan mulia tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mumpuni. Karena itu SKP ini diselenggarakan untuk merespon kebutuhan tersebut. Karena kita ingin melahirkan para PEMIMPIN bukan para PEMIMPI. Jangan sampai kita hanya punya mimpi yang besar tapi tidak punya kapasitas kepemimpinan.

17. Apa yang membedakan PEMIMPIN dan PEMIMPI? Bedanya di huruf – N –nya. Ada 5-N yang membedakan seorang PEMIMPIN dengan PEMIMPI.

18. N – yang pertama adalah NIAT yang tulus. NIAT yang ikhlas. NIAT yang bersih. Untuk apa kita menjadi seorang pemimpin? Bukan untuk diri kita! Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi untuk kepentingan dakwah. Untuk kepentingan kolektif umat. Untuk kepentingan masyarakat luas. Ini ujian pertama bagi seorang pemimpin. Kalau dari langkah awal saja seseorang itu salah dan melenceng, seperti ada niat untuk gagah-gagahan secara pribadi, mengambil keuntungan materi dan popularitas semata, maka ini sudah salah harus diluruskan.

19. Karena itu mari kita luruskan dan bersihkan NIAT. Jangan sampai niat menjadi pemimpin justru ternodai dan melenceng karena hanya sekedar ingin meraih untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata. Kalau kita bisa ikhlas insyAllah akan mendapat pertolongan dari Allah Swt dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau niat kita ikhlas, insyAllah kita semua akan ditolong oleh Yang Maha Ikhlas. Itu harus benar-benar diyakini oleh seluruh kader PKS. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun.

20. N-yang kedua adalah NILAI yang kokoh. Seorang pemimpin memegang teguh terhadap nilai-nilai yang kokoh. Apa nilai-nilai kita? Sebagai partai dakwah kita sudah mendapatkannya dalam materi-materi Training Orientasi Partai, materi-materi tarbiyah dalam halaqah dan usar kita. Tinggal bagaimana menjadikan nilai-nilai tersebut terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku. Jika nilai-nilai ini dipegang secara kokoh, InsyAllah kita akan tetap terjaga dari godaan-godaan. Kalau kita sebagai pejabat publik, kita lihat godaan mulai dari harta, tahta dan wanita benar-benar adanya. Karena itu, bagi seorang pemimpin memiliki nilai yang kokoh menjadi keniscayaan sebagai cara kontrol diri kita agar tidak tergelincir.

21. Taushiyah kolektif perlu lagi dihidupkan sebagai penjaga moralitas dan nilai-nilai kita. Tidak benar jika dengan alasan kesibukan, para pejabat publik PKS justru jarang hadir dalam liqoat usar. Justru karena semakin besar amanah kita sebagai pejabat publik maka kebutuhan terhadap taushiyah kolektif dalam liqoat-liqoat kita semakin besar. Semakin butuh dalam lingkaran orang-orang yang sholih.

22. Liqoat usar adalah point of return kita, tempat kembali kita merengkuh kembali nilai-nilai spiritual kita. Sepekan kita beraktivitas penuh, maka di liqoat usar adalah tempat kita untuk kembali menghidupkan kembali ruhiyah dan nilai-nilai spiritual kita.

23. N-yang ketiga adalah NALAR yang mumpuni. Seorang pemimpin harus bisa mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, sebagai pemimpin kita harus mampu menjadikan nilai-nilai subyektif partai kita sebagai nilai-nilai yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan NALAR yang mumpuni kita bisa melakukan obyektifikasi nilai-nilai ISLAM dalam kebijakan publik.

24. Nalar yang mumpuni sangat diperlukan karena semua pemimpin akan menhadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan keputusan dan respon yang cepat dan tepat. Keputusan tersebut pun harus bisa melihat secara jauh kedepan dan dampak yang diakibatkan dari hasil keputusan tersebut. Oleh karena seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir strategis (strategic thinking capability). Sehingga keputusan-keputusan yang dibuatnya memberikan hasil yang optimal dan berdampak positif bagi kemajuan organisasi dan masyarakat.

25. N-yang keempat adalah NETWORK yang luas. Seorang pemimpin harus memiliki jaringan dan pergaulan yang luas. Kenapa demikian? Pertama, karena kita tidak mungkin bisa menyelesaian permasalahan di tengah-tengah masyarakat sendirian. Kita butuh orang lain yang bisa diajak bergandengan tangan bekerjasama menyelesaikan masalah. Kedua, dengan pergaulan yang luas akan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat luas tentang apa visi, nilai-nilai yang sedang kita perjuangkan. Semakin luas pergaulan kita akan semakin memperkecil kesalahpahaman orang-orang terhadap PKS. Bangun komunikasi dengan semua kalangan akan memberikan kesempatan kita semua untuk bisa menunjukkan siapa diri kita dan terjalin hubungan yang baik dengan kalangan luar.

26. Network kalau dalam bahasa kita kan sebenarnya silaturahim. Kita meyakini bahwa silaturahim itu akan memanjangkan usia, banyak kawan yang akan membela dan memperbanyak rizki. Kalau dalam bahasa politik mungkin akan memperkuat daya dukung sumber daya-sumber daya.

27. N-yang kelima adalah NYALI yang pas. N-yang kelima ini sifatnya bersyarat. Jika keempat N-sebelum-sebelumnya sudah terpenuhi. Kenapa disebut Nyali yang PAS? Karena kalau nyalinya berlebihan juga bermasalah. Kalau nyalinya berlebihan tapi tidak punyakeempat N-yang sebelumnya maka namanya bukan NYALI tapi NEKAT. Jadi seorang pemimpin mengambil keputusan bukan hanya karena gagah-gagahan, ingin popular, tapi memang mengambil keputusan karena memang harus berani memutuskan secara tepat dan akurat. Situasinya harus dibaca dengan teliti dan seksama. Jangan sampai salah baca situasi. Boleh jadi dalam kondisi tertentu bukan menunjukkan keberanian secara terbuka tapi justru yang dibutuhkan adalah sikap kerendah hatian. 

28. N-yang kelima ini nakarnya harus hati-hati dan pintar. Takarannya harus proporsional. Nyali yang pas inilah yang menjadi penentu dalam merealisasikan kerja-kerja politik kolektif kita. Nyali yang pas itu bisa kita mulai dari skala yang rendah ke yang tinggi, dari skala kepemimpinan local hingga nasional dan global. Kita menjalaninya secara terukur. Dengan seperti itu, secara bertahap kita akan mampu meraih apa-apa yang kita cita-citakan bersama sebagaimana yang telah kita sepakti bersama dalam AD/ART Partai dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS. InsyAllah.

Wassalamualaikum Wr Wb.

posted by @Adimin

Rasa Takut yang Benar

Orang-orang yang menempatkan rasa takut yang pada posisi yang tepat. Mereka itu adalah pewaris para nabi

SETIAP orang pernah mengalami rasa takut. Seorang muslim juga harus memiliki sifat takut dalam hidup, namun pada dimensi yang tepat.

Betapa banyak orang mengalami ketakutan dalam hidupnya namun tidak pada jalan yang benar. Takut tatkala dipecat bosnya, takut disaingi bisnisnya, takut miskin karena menyekolahkan anak dan masih banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Takut seperti itu tidak benar. Allah Subhanahu Wata’ala telah singgung tentang orang-orang seperti tipe diatas.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

ولا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الإسرا 

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Disisi lain, Allah Subhanahu Wata’ala menceritakan orang-orang yang menempatkan rasa takut yang pada posisi yang tepat. Mereka itu adalah pewaris para nabi.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (فاطر

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasa takut itu sangat perlu, namun harus pada domain yang benar; karena jangan sampai rasa takut yang dititipkan Allah swt kepada kita di salah artikan.

Oleh : Wandi Bustami

 

posted by @Adimin

Tolak Voting Presidential Threshold, PKS Walk Out Paripurna

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk keluar atau walk out dari pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Rapat tersebut mengambil keputusan terkait lima isu krusial, terutama terkait aturan presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.

Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Almuzamil Yusuf mengatakan, pihaknya telah berusaha memahami argumentasi pihak yang menginginkan agar presidential threshold berada di angka 20 persen perole- han kursi DPR atau 25 persen suara nasional, seperti usul pemerintah.

"Namun, PKS tidak akan ikut voting dalam isu presidential threshold, kami meminta semua anggota menghormati sikap kami," kata Almuzamil.

"Kami tidak akan ikut mengambil keputusan voting dalam forum ini," ucap dia.

pks.id

posted by @Adimin

Indonesia Desak Israel Buka Akses Masjid Al-Aqsha bagi Umat Islam

Kemlu RI mengungkapkan, Indonesia merasa prihatin atas memburuknya situasi di Palestina, dan mengecam penembakan Israel terhadap Syeikh Ikrima Sabri, Imam Masjid Al-Aqsha.

Memburuknya situasi di Masjid Al-Aqsha belakangan ini direspon oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Baru-baru ini, dikabarkan ia sudah menelepon Menteri Luar Negeri Yordania, untuk membahas situasi di sana.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengung- kapkan, Indonesia merasa prihatin atas memburuknya situasi di Palestina, dan mengecam penembakan Israel terhadap Syeikh Ikrima Sabri, Imam Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur.

Penembakan ini terjadi saat aparat keamanan Israel memaksa bubar jamaah yang demo atas penutupan dan pembatasan akses masuk bagi umat Islam ke kompleks Masjid Al-Aqsha.

Kemlu menyatakan, Indonesia juga mengecam langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke kompleks Al-Aqsha. Pembatasan ini, ujar Kemlu, melanggar hak umat Islam untuk bebas beribadah.

“Dalam kaitan ini Indonesia mendesak Israel untuk tidak mengubah status quo kompleks Al-Aqsha agar Masjid Al-Aqsha dan the Dome of the Rock tetap sebagai tempat suci untuk dapat diakses bagi semua umat Muslim,” kata Kemlu dalam rilisnya yang diterima

Pemerintah Indonesia meminta Israel segera memulihkan stabilitas dan keamanan di kompleks Al-Aqsha. Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak untuk menahan diri, agar situasi tidak memburuk.

 

posted by @Adimin

PKS : Pemerintah Tidak Hormati Lembaga Peradilan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menilai Perpu Ormas No.2 Tahun 2017 sebagai langkah mundur demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Pemerintah tidak menghormati proses peradilan dalam menangani pelanggaran ormas, lebih memilih cara singkat dan subyektif yang bakal merugikan banyak pihak.

 

“Seharusnya Pemerintah laksanakan UU Ormas No. 17 tahun 2013 yang merupakan produk Reformasi. Bukan membuat Perpu yang dipaksakan. Perpu Ormas ini dibuat di Era Reformasi tapi cita rasa Orde Baru. Tidak sejalan dengan Hak berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat yang dijamin Konstitusi.” Kata Ketua Bidang Polhukam DPP PKS ini di Jakarta, 19 Juli 2017

Menurut alumni jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini Undang-Undang Ormas No. 17 tahun 2013 dibuat oleh DPR dan Pemerintahan Era Presiden SBY dengan sangat teliti, komprehensif dan memperhatikan prinsip negara hukum dan demokrasi.

“Ada peran pengadilan untuk mengadili ormas yang bermasalah. Termasuk yang bertentangan dengan Pancasila. Karena Pemerintah tidak memiliki instrumen untuk mengadili ormas secara obyektif kecuali melalui pengadilan. Seharusnya Pemerintah gunakan haknya untuk melaporkan ormas tersebut ke pengadilan.” Tegas Muzzammil
Jika Pemerintah merasa HTI melanggar UU Ormas, terang Muzzammil seharusnya diproses dan diadili secara terbuka di pengadilan supaya publik tahu apa kesalahan dari HTI sehingga harus dibubarkan.

“Benar tidaknya dugaan pemerintah bahwa mereka bertentangan dengan Pancasila. Itu harus dibuktikan di pengadilan. HTI juga bisa melakukan pembelaan di pengadilan. Jika ini dilakukan maka akan ada pendidikan bagi ormas dan masyarakat secara luas.” Paparnya

Muzzammil tidak kaget dengan pembubaran HTI yang dilakukan secara serta merta tanpa melakukan pendekatan persuasif dan tahapan sanksi melalui surat peringatan, penghentian kegiatan, pencabutan legalitas sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2013.

“Tidak kaget. Karena pendekatan yang digunakan dalam Perpu Ormas ini adalah Represif. Tidak ada tahapan. Terhadap ormas yang melanggar, Pemerintah secara subyektif kewenangannya dapat memberikan peringatan dulu atau langsung membubarkan.” Terangnya

Muzzammil menilai Perpu Ormas yang dikeluarkan Pemerintah dibuat secara tidak cermat, tanpa kajian matang dan tanpa memperhatikan kesesuaian dengan Konstitusi. Sebagai contoh, kata Muzzammil, pada Pasal 59 ayat 4 huruf c Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“ Dalam penjelasannya ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah yang ingin mengubah Konstitusi. Seharusnya yang menyusun dan menetapkan Perpu oni paham bahwa Pancasila beda Undang-Undang Dasar. UUD bisa diubah sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu pada prosesnya akan meminta masukan dan aspirasi dari ormas dan masyarakat.” Paparnya.

Jika penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c tersebut diberlakukan, terang Muzzammil maka Ormas manapun yang memberikan masukan perubahan/ amandemen Konstitusi ke Gedung MPR dapat dibubarkan dan dipidanakan.

“Kita semua cinta NKRI dan ingin menjaga Pancasila. Tetapi dengan cara yang benar. Bunyi pasal dan penjelasan Perpu ini membuktikan tidak disusun secara hati-hati dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak." Jelasnya

Buktinya, kata Muzzammil, banyak LSM dan para pakar hukum yang kredibel, serta lembaga hukum dari berbagai perguruan tinggi ternama mengkritik keras keluarnya Perpu Ormas ini.

"PKS secara tegas akan menolak Perpu Ormas ini pada masa sidang selanjutnya dan akan membangun komunikasi politik dengan partai lain dan ormas-ormas.” Tutup politisi asal Lampung ini.

posted by @Adimin

Penduduk Miskin Bertambah, Fraksi PKS Minta Pemerintah Tingkatkan Program Pengentasan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilisjumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.

 

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai kenaikan jumlah penduduk miskin ini harus menjadi warning (peringatan) bagi Pemerintah untuk mengevaluasi program pembangunan yang berorientasi untuk pengentasan kemiskinan.

"Bertambahnya jumlah penduduk miskin sampai dengan bulan maret 2017 ini menunjukkan bahwa program pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh masyarakat miskin, khususnya didaerah perkotaan. Minimnya program-program pengentasan kemiskinan dan membantu daya beli masyarakat, berimbas kepada peningkatan jumlah masyarakat miskin," ungkap Jazuli.

Hal ini, menurut Jazuli, tidak terlepas dari tingkat ketimpangan (Gini Ratio) yang tidak bergeser signifikan. Rasio gini bulan maret 2017 adalah sebesar 0,393. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,394. Tetapi, pemerintah perlu diwaspadai bahwa Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 0,320, naik dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,316. 

"Penurunan angka gini ratio sebesar 0,001 point tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk. Angka Gini Ratio masih terbilang tinggi dan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Sekali lagi menunjukkan minimnya program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat tidak tergerek naik," tandas Jazuli.

Anggota Komisi I ini mengkritisi belanja infrastruktur pada APBN 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 387,3 triliun, ternyata belum mampu secara efektif berdampak buat masyarakat dengan kata lain multiplier effect-nya belum terasa untuk perbaikan ekonomi masyarakat sebagaimana dijanjikan pemerintah.

Untuk itu, lanjut Ketua Fraksi PKS ini, tidak ada cara lain Pemerintah harus meningkatkan jumlah dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan. 

"Pemerintah harus bekerja keras meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli meningkat. Sebaliknya, jangan malah membebani masyarakat dengan kebijakan pengurangan/pencabutan subsidi atau penaikan berbagai macam tarif dan/atau kebutuhan dasar rakyat," pungkas Jazuli

posted by @Adimin

Pakar Hukum UI: PKS Konsisten Membela Hak-hak Rakyat

Pakar Hukum Universitas Indonesia, Neng Djubaedah menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang senantiasa membela hak-hak rakyat. Hal ini disampaikan oleh Neng dalam acara halalbihalal di kantor DPP PKS, Jakarta pada Ahad (16/7/2017).

 

"Saya melihat PKS ini merupakan partai yang konsisten dalam membela hak-hak warga negara. Hak-hak yang bersangkutan dengan habluminallah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan habluminnas (hubungan manusia dengan manusia)," terang Neng.

Neng merasa bersyukur dengan keberadaan PKS dalam kancah perpolitikan nasional. Sebab, ujar Neng, kehadiran PKS telah mewakili suara dari konstituen umat. "Saya bersyukur sekali ada PKS di Indonesia, karena saya merasa PKS cukup mewakili umat."

Neng juga berharap, bahwa PKS dapat konsisten dalam memperjuangkan rakyat. Karena, menurut Neng tantangan kedepan tidak akan mudah.

"Saya berharap, PKS akan tetap istiqamah dalam perjuangan. Terutama dalam membela rakyat dan warga negara untuk menyejahterakan rakyat. Sejahtera dalam artian lahir dan batin," lanjut Neng.

posted by @Adimin

Neno Sebut Konsistensi PKS akan Datangkan Simpati

Ketua Gerakan Ibu Negri (GIN) Neno Warisman, menyampaikan rasa cintanya kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini disampaikan Neno pada kegiatan Halal bi Halal yang digelar oleh DPP PKS pada Ahad (16/7/2017)

Neno Warisman menuturkan, bahwa PKS merupakan salah satu partai yang memiliki tujuan yang mulia dan konsisten dalam memberikan khidmat kepada rakyat. Neno juga menambahkan, bahwa konsistensi sikap yang ditujukan oleh PKS ini yang akan mempu menarik perhatian dari masyarakat.

"PKS sudah menunjukkan sikap legowo yang luar biasa pada pemilu lalu. PKS benar-benar mengalah dan itu bukan kalah. Dan pada pemilu berikutnya, saya yakin rakyat akan respek karena sikap adil yang ditujukan oleh partai," ujar Neno.

Neno menilai bahwa kegiatan-kegiatan kultural seperti Halalbihalal harus terus dipertahankan. Karena, menurutnya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, rasa persaudaraan antara pengurus dan partisipan PKS akan tetap terjaga.

"Semoga, kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya berlangsung pada halalbihalal saja, namun juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat semakin memperkuat kekuatan menjelang pemilu mendatang. Selain tentunya, memperkuat ukhuwan dan tujuan untuk menyejahterakan umat," harap Neno.

Perempuan yang juga dikenal dengan sebutan Bunda Neno ini juga berharap, PKS akan mampu merangkul semua golongan, khususnya golongan muda tanpa harus menanggalkan nilai-nilai ideologi partai.

"Saya yakin, PKS akan mampu merangkul umat khusunya yang golongan muda. Tanpa harus menghilangkan jati diri dari ideologi partai," tutup Neno

posted by @Adimin

5 Pembeda Antara Pemimpin dengan Pemimpi

Terdapat lima perbedaan dari seorang pemimpin dengan pemimpi. Yakni, 5 N yang tidak sederhana. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman dalam Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) PKS Maluku pada Jumat (14/7/2017).

 

“N pertama yang harus diperhatikan oleh para calon pemimpin adalah Niat. Seorang pemimpin, memiliki niat untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingannya pribadi,” Terangnya.

Sehingga, menurut Sohibul segala sesuatu yang Ikhlas dilakukan karena Allah pasti akan mendapatkan pertolongan.

Kemudian, N yang kedua adalah Nilai. Seorang pemimpin akan dihargai jika dia memiliki Nilai yang konsisten.

“Setiap kader PKS akan dikenalkan sejak awal tentang Nilai-nilai partai. Sehingga, seharunya kita harus sudah dapat menginternalisasikan nilai-nilai tersebut didalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa tantangan diluar itu sangat luar biasa, sehingga kita memerlukan tausiyah kolektif utuk menjaga-nilai tersebut. Semakin besar kemepimpinan yang kita punya, maka harus semakin dekat kita dengan orang-orang baik yang siap menasehati kita,” tegasnya.

Sebagai partai yang berlandakan Islam, Sohibul juga menekankan pentingnya Nalar yang menjadi N pembeda selanjutnya. Sebagai seorang pemimpin, harus memiliki kemampuan Nalar yang baik. Sehingga, dia dapat mengelola kepemimpinannya.

N pembeda selanjutnya adalah Network atau jaringan. Seorang pemimpin menurut Sohibul harus cakap membangun hubungan dengan berbagai pihak.

“Kemudian N terakhir adalah Nyali yang pas, karena jika berlebihan tanpa dibekali dengan 4 N pertama adalah nekat. Sehingga Nyali ini dapat pas jika 4N sebelumnya sudah terpenuhi,” terang Sohibul.

Sohibul berharap, pelatihan yang dilakukan oleh SKP ini dapat melahirkan calon-calon Pemimpin yang berkualitas ditingkat nasional dan lokal.

posted by @Adimin