Memberantas Hoax Dimulai dari Elit Politik

Para elit politik dan tokoh bangsa negeri ini bersama-sama bersinergi untuk memberantas hoax dengan memberi keteladanan

AKHIR zaman ditandai oleh menyebarnya banyak kebohongan, kedustaan atau hoax. Sabda nabi:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

“Akan muncul di akhir zaman para Dajjal, Pembohong yang mendatangkan kepada kalian hadis-hadis yang kalian sendiri tidak pernah mendengarnya, demikian pula bapak-bapak kalian. Jauhkanlah diri kalian dari mereka dan upayakan agar mereka menjauhi kalian. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan menggelincirkan kalian ke dalam fitnah.” (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut, disebut kata “dajjāl” dan “kadzdzāb”, yang berarti banyak berdusta, Ini menunjukkan betapa kebohongan sudah begitu massif. Sebelum dajjal asli datang, memang terdapat tanda-tanda jelas yang mengiringinya: banyak tipuan, orang jujur didustakan, pembohong dibenarkan, orang amanah dianggap khianat dan yang khianat dianggap amanah. (HR. Ahmad)

Dalam kondisi yang penuh hoax dan ketidakjelasan tersebut, muncullah orang yang disebut “Ruwaibidhah” yaitu orang yang pandir serta tidak memiliki kualifikasi keahlian tapi berbicara banyak hal yang tak dikuasinya. Akibatnya, banyak sekali orang yang disesatkan akibat ulahnya.

Di era digital seperti saat ini, khususnya dalam negeri, terlebih sejak kran kebebasan reformasi terbuka lebar, hoax laksana air bah yang menghantam jagat media. Perbedaan haluan politik atau apapun bisa melahirkan hoax–hoax yang destruktif.

Bayangkan! Misalnya, adanya bencana –seperti di Lombok dan Palu– bukan malah dijadikan evaluasi bersama untuk berbenah dan membantu saudara, malah ada yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi dengan menyebar berita hoax yang meresahkan masyarakat.

Persoalan ini mengimbas hampir pada segenap lapisan masyarakat. Dalam ranah sosial terjadi krisis tabayyun. Budaya asal share yang fasilitasnya tersedia di berbadai aplikasi media sosial menyeruak begitu saja tanpa ada klarifikasi. Yang penting diri, kelompok atau dukungannya senang, maka masa bodoh dengan tabayyun.

Terlebih, dalam dunia perpolitikan nasional, khususnya menjelang Pilpres, masing-masing dari kubu –bisa saja—terutama pendukung fanatic, mempro duksi hoax demi kepentingan pihak yang didukung. Ini bukan berarti semua politisi itu suka menyebar hoax, namun lebih kepada fakta di lapangan yang menunjukkan seringkali perbedaan pendapat atau pandangan dijustifikasi dengan hoax.

Kasus baru-baru ini yang mengguncang media terkait hoax aktivis bernisial RS, adalah bukti bahwa hoax begitu subur, terutama bila menyangkut masalah politik. Dari sini, penulis berpikir bahwa jika mau memberantas hoax, maka –disamping peran aktivitas individu– harus dimulaik dari para elit atau tokoh-tokoh politik. Jika mereka berada di garda depan dalam memberi keteladanan untuk tidak menyebar hoax dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarananya, maka masyarakat bisa meneladaninya.

Persoalan hoax ini sejatinya harus ditangani dan ditangkal secara bersama-sama. Menarik sekali apa yang ditulis oleh Lukman Hakiem dalam buku “Merawat Indonesia: Belajar dari Tokoh Peristiwa” (2017: 101, 102) Dulu, di tahun 1955, pimpinan PKI dan Masyumi bersama-sama menanggulangi berita bohong (hoax) yang berujung bentrok fisik.

Alkisah, pada tahun itu (1955) di Jawa Barat, ada orang Masyumi yang meninggal dalam keadaan yang mencurigakan. Kabar burung, desas-desus di masyarakat dengan cepat menyebar luas bahwa kematian orang Masyumi itu dikaitkan dengan oknum PKI. Ironisnya, berita yang belum tentu benar itu diekspos sedemikian oleh media yang membuat suasana semakin panas.

Menanggapi tuduhan itu, PKI langsung mengirim utusan kepada Pimpinan Masyumi Jawa Barat dan Bandung (Rusjad Nurdin dan Suriatmadja). Kemudian kedua partai ini melakukan penyelidikan bersama-sama. Ternyata, menurut petunjuk pemeriksaan awal, korban meninggal itu bukan akibat pembunuhan tapi mati normal.

Setelah diadakan tabayyun dan klarifikasi secara baik oleh para pemimpin parta politik, masalah desas-desus yang dipropagandakan media itu akhirnya bisa teratasi. Dan konflik antara pengikut keduanya pun bisa dihindarkan dengan baik.

Dari contoh sejarah itu, penulis membayangkan, jika para elit politik dan tokoh bangsa negeri ini bersama-sama bersinergi untuk memberantas hoax dengan memberi keteladanan yang baik berawal dari diri mereka sendiri, kemudian tak turut menyebarkan berita hoax demi keuntungan pribadi, lalu disediakan sarana dan prasarana anti hoax yang disosialisasikan kepada masyarakat secara berkesinambungan, niscaya hoax tak menggurita di negeri ini. Minimal, masing-masing masyarakat punya kesadaran dan filter terhadap merebaknya berita-berita hoax (bohong).

Ada pribahasa menarik terkait kebohongan yang diangkat oleh Ahmad Mahmud Faraj dalam “Belajar Bersahabat: Petunjuk Nabi Agar Menjadi Pribadi Menarik dan Menyenangkan” (2013:139) yang bisa direnungkan, “Orang yang senang menyusu pada kebohongan, dia akan sulit menyapih dirinya.”*/Mahmud Budi Setiawan

 

posted by @Adimin

Presiden PKS Intruksikan Kader Optimalkan Atribut Partai untuk Kampanye

Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman mengintruksikan kepada seluruh pengurus, Anggota dan Calon Anggota Dewan untuk menyatukan potensi kekuataan partai khususnya penggunaan atribut partai dalam pelaksaanan kampanye.

Melalui Intruksi Presiden, Sohibul Iman memberikan sembilan arahan yang berkaitan dengan penggunaan atribut kampanye. Sembilan arahan tersebut adalah:

1. Menggunakan/memakai atribut partai pada setiap hari Sabtu dan Ahad
2. Menggunakan/memakai atribut partai bagi pengurus yang menghadiri undangan mewakili Partai
3. Mengibarkan bendera merah putih sebanyak-banyaknya berdampingan dengan bendera PKS di kantor-kantor Partai
4. Memasang atribut bendera PKS di setiap rumah anggota Partai
5. Memasang atribut partai di setiap kendaraan bermotor yang dimiliki
6. Memasang atribut partai di lingkungan sekitar rumah anggota
7. Pemasangan atribut pada setiap event atau moment kegiatan Partai dengan pemasangan bendera, umbul-umbul atau spanduk
8. Mengoptimalkan mobil pelayanan PKS dalam sebagai kegiatan aksi sosial maupun sebagai media iklan berjalan
9. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan atribut di setiap unit pembinaan

posted by @Adimin

Koordinator Relawan PKS: Terima Kasih Masyarakat Palu Barat

Palu (08/10) -- Koordinator Relawan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agus Tri mengungkapkan terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Donggala Kodi, Palu Barat, Sulawesi Tengah yang turut membantu kerja relawan.

"Terima kasih kepada masyarakat Donggala Kodi dan Palu Barat. Sungguh kami mendapati kerjasama yang luar biasa antara Relawan PKS Riau dan masyarakat di dapur umum. Tentu 1.200 porsi makanan siap santap tak akan bisa diselesaikan Relawan PKS yang ada tanpa bantuan masyarakat," ujarnya di Posko Khidmat PKS di Kelurahan Donggala Kodi, Minggu (07/10).

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengucapkan terima kasih kepada DPW PKS Provinsi Riau yang telah mengirimkan relawannya di Posko ini.

"Kepada DPW PKS Riau, terima kasih telah menempatkan Relawan di Palu. Khususnya di Posko ini. Luar biasa kerjasama Relawan di Posko ini dengan masyarakat sekitar," sambung Agus.

Dalam kunjungannya ke Posko Khidmat PKS Palu Barat, Tim Koordinator Relawan DPP PKS juga memberikan arahan kepada para relawan untuk berkhidmat di masjid-masjid di sekitar posko. (ewa)

 

posted by @Adimin

PKS Sudah Terjunkan Lebih Dari Seratus Relawan ke Sulawesi Tengah

Palu (04/10) -- Partai Keadilan Sejahtera terjunkan lebih dari seratus orang relawan untuk membantu korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Wilayah Dakwah (Wilda) Sulawesi DPP PKS, Aus Hidayat, Palu, Kamis (04/10/2018).

"Sampai saat ini relawan yang ada sudah sekitar 80 orang relawan di Posko Pusat dan disebar mencapai 40 relawan di Posko lainnya," terang Aus.

Menurut Aus, jumlah tersebut akan terus bertambah, mengingat masih banyaknya Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia yang akan mengirimkan relawannya ke Sulawesi Tengah.

"Disini masih perlu banyak relawan. Beberapa relawan yang berasal dari berbagai wilayah sedang disiapkan untuk datang dan membantu, kader PKS siap menjadi relawan yang kompak untuk membantu masyarakat," ungkapnya.

Semangat para relawan PKS untuk membantu korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah ini, menurut Aus sejalan dengan semangat PKS yang selalu siap berkhidmat untuk masyarakat.

"Mereka (relawan) adalah kader terbaik yang bekerja membangun kembali mental rakyat Sulawesi Tengah yang runtuh karena gempa tsunami dan tanah longsor. Semangat ini sama dengan PKS yang selalu berkhidmat untuk masyarakat dan siap memenangkan partai dakwah dengan bermartabat," tutupnya.

Sementara itu pantauan di Posko Pusat DPW PKS Sulteng masih dibutuhkan beberapa bantuan logistik untuk pendirian posko.

Kebutuan logistik tersebut antara lain genset beserta alat listrik, terpal, selimut, bahan bakar minyak, makan siap saji dan bahan makanan pokok.

Kondisi stok barang-barang tersebut di kota Palu sangat langka sehingga akan dibelanjakan di lokasi sekitar Sulteng seperti Mamuju, Makasaar dan Majene.

posted by @Adimin

Delapan Arahan Presiden PKS Sambut Tahun Politik 2019

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memberikan delapan arahan khusus kepada kader dan simpatisan PKS dalam menyambut tahun politik 2019.

Presiden PKS mengharapkan setiap kader dan simpatisan PKS memiliki fokus untuk bergerak menyukseskan delapan agenda utama PKS untuk menyambut Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

Berikut delapan arahan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada seluruh anggota dan simpatisan PKS, memasuki tahun politik ini, saya sebagai pimpinan PKS mengingatkan dan memerintahkan 8 hal berikut ini:

1. Peduli pada semua hal yang menjadi kebutuhan rakyat dan warga masyarakat sehari-hari. Memberi perhatian khusus pada harapan anak-anak muda dan keluarga. Memberi perhatian khusus pada apa yang diperjuangkan setiap ibu dan ayah di keluarga Indonesia.
   
2. Selalu hadir di tengah rakyat dan membantu mereka memecahkan persoalan-persoalannya. Mendampingi rakyat mengakses para pembuat kebijakan dan penguasa sumber daya ekonomi.
   
3. Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, serta kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak.
   
4. Memastikan setiap sen uang rakyat dan kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan mencegah pemborosan.
   
5. Menghindari korupsi dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun. Siapapun yang terbukti terlibat korupsi akan ditindak sesuai dengan ketentuan disiplin Partai.
   
6. Mendorong tumbuhnya SDM berkualitas yang dapat bersaing di panggung nasional dan global serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha yang siap beroperasi dalam skala besar.

7. Berpartisipasi aktif dalam menyumbang pemikiran dan keterlibatan dalam berbagai upaya pembangunan nasional dan daerah.
   
8. Terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, khususnya semua kegiatan yang bertujuan meningkatkan iman, taqwa, dan akhlak mulia.

Saya meminta seluruh anggota dan simpatisan PKS untuk bersungguh-sungguh menghayati dan melaksanakan kedelapan arahan di atas.

Partai kita memang bukan Partai yang punya banyak uang, bukan Partai yang punya media dan bukan Partai yang serba ada.

Tetapi insya Allah kita tunjukkan bahwa Partai kita adalah partai yang terdepan dalam bekerja ikhlas, bekerja cerdas, bekerja keras, dan bekerja tuntas.

Kita optimistis perjuangan kita akan mengantarkan pada kemenangan.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala meridhoi cita-cita dan ikhtiar kita.

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

Merdeka!

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

posted by @Adimin

Mardani: PKS Siap Transparan Perihal Dana Kampanye

Bogor (25/09) -- Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Seajhtera (PKS), Mardani Ali Sera mengungkapkan PKS akan terus berusaha menjadi Partai yang terbuka kepada masyarakat perihal tranparansi dan akuntabilitas dana kampanye.

"Institusionalisasi Partai Politik harus dibangun dari Integritas lembaga yang kuat dan PKS siap! itu bisa dibuktikan dari menjadi partai pertama yang melaporkan dana kampaye nya ke KPU,” kata Mardani, Selasa (25/09/2018).

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden ini mengatakan, money politics masih menjadi masalah dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, money politics dapat menghambat kemajuan Indonesia.

"Selama uang adalah segalanya dalam kontestasi demokrasi kita, maka jangan bermimpi Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur," ujarnya.

Menurut Mardani, Partai Politik seharusnya menjadi salah satu institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat, diawali dengan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.

"Salah satu prinsip utama demokrasi adalah masalah akuntabilitas dan tranparansi keuangan dana kampanye. PKS akan selalu mengupdate dana kampanye dan dana bantuan politik setiap tahunnya di website www.pks.id," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini juga menjelaskan, PKS juga telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas tentang pelaporan dana kampanye Partai. Mardani berharap, hal ini dapat membawa perbaikan dalam sistem demokrasi Indonesia kedepan.

posted by @Adimin

Jangan Sampai Perbedaan Politik, Membuat Persatuan Tercabik

Ironis hanya karena Pilpres lima tahunan, keutuhan dan kesatuan anak bangsa tercabik dan terenggut

 

MELIHAT polarisasi anak bangsa yang begitu tajam menjelang Pilpres 2019, perlu ada upaya serius baik dari pemerintah maupun rakyat untuk saling bekerja sama untuk menyejukkan suasana. Sedianya, pilihan politik dalam demokrasi merupakan perbedaan lumrah, namun menjadi tak wajar ketika perbedaan tersebut menjadi kontraporduktif sehingga bisa mencabik-cabik persatuan anak bangsa.

Suasana yang memanas ini, bisa dilihat di jagat media. Pilpres baru berlangsung pada tahun 2019, namun panasnya sudah sampai saat ini. Melalui media sosial, masing-masing kubu membela mati-matian pasangan yang dibela. Seolah kubu A, pasti benar dan harus dibela mati-matian; sementara kubu lain pasti salah dan harus dihujat dan dibully sedemikian rupa demi kemenangan pasangan yang diusung; demikian juga sebaliknya.

Bila pembaca ditanya: bila dilihat dari skala prioritas bangsa-negara, kepentingan mana yang jauh lebih utama dan diperjuangkan antara Pilpres lima tahunan (yang pada realitanya menimbulkan riak-riak  perbedaan tajam yang bisa menggerus persatuan) atau persatuan dan kesatuan anak bangsa? Tentu saja, semua menginginkan keduanya tak perlu dinegasikan. Idealnya hajatan Pilpres walaupun berbeda-beda pilihan tetap dalam kondisi sejuk dan damai.

Hanya saja, siapakah yang bisa menjamin situasi tetap aman terkendali, sehingga tak merusak kesatuan dan kerukunan? Mau tidak mau, masing-masing dari kita sebagai anak bangsa (baik pemerintah maupun rakyat) mempunyai andil dan peran untuk mengkondisikannya. Ketika melihat fenomena-fenomena yang mengarah pada perpecahan, maka segera diatasi dan dicari solusinya agar tidak menyebar luas.

Jangan sampai sejarah pilu yang merenggut persatuan anak bangsa terulang kembali hanya gara-gara pilihan politik yang berbeda. Contoh berikut, yang ditulis oleh Prof. Dr. M. Bambang Pranowo dalam “Memahami Islam Jawa” (2011: 311-326) pada kasus di Tegalroso sebelum meletus G30S-PKI. Di daerah ini, ada tiga partai politik yang membuat penduduk terpolarisasi dengan tajam: PNI, PKI dan NU.

Polemik dan konflik antar-penduduk yang terjadi di desa ini, hampir sama dengan kondisi saat ini di jagat media yang menggambarkan perbedaan yang begitu meruncing. Bagi pendukung NU kala itu, PKI dianggap sebagai partai atheis. Bagi PKI, partai NU dianggap terlalu memperdulikan masalah keagamaan dan tidak ada program-progam konkret buat rakyat. Sementara PNI dianggap sebagai partainya priyayi. NU dan PNI pun walau relatif stabil hubungannya, tetap juga pernah saling sindir dan nyinyir.

Pak Sutar, salah satu orang bekas PKI yang diwawancarai Dr. Bambang mengatakan kondisi saat itu, “Kita sudah tersedot ke dalam situasi di mana kita, satu sama lain, saling memandang sebagai musuh. Orang PKI melihat anggota PNI dan NU sebagai pembela tuan tanah. Orang PNI melihat orang PKI sebagai kelompok anti-nasional yang berkiblat ke Peking dan Moskow. Sementara anggota NU menganggap orang PKI sebagai orang yang anti agama.”

Perbedaan tajam ini, yang banyak disebabkan membabi buta pada partai yang dijunjung, tak jarang menimbulkan konflik fisik. Pada tahun 60-an, Pak Alip, seorang aktivis Ansor mengenang keterlibatannya saat bentrok fisik dengan PKI. Di desa Pucang, enam bulan sebelum meletus G30S-PKI di Indonesia, digelar rapat terbuka PKI. Dalam acara itu, ada salah satu anggota PKI yang menyitir ayat Al-Qur`an sesuai dengan kepentingan politik mereka. Akibatnya, bentrok fisik tak terelakkan. Dan akhirnya dibubarkan polisi.

Terlepas dari perbedaan tajam yang kemudian berbuntut keretakan persatuan itu, kalau  dilihat dari penuturan masing-masing pendukung partai –yang diwawancarai oleh Dr. Bambang—ada fakta unik yang sebenarnya bisa mereka gunakan untuk menjaga persatuan di antara mereka. Mereka mayoritas muslim (meski PKI sekalipun). Bahkan, PNI yang dianggap kurang peduli agama, mendirikan Djami’atul Muslimin Indonesia (DMI) sebagai wadah untuk untuk mereka yang ingin tumbuh sebagai orang muslim dan mereka juga tetap sembahyang.

Warga yang ikut PKI sekalipun jangan dikira paham dan mengerti hakikat ideologi PKI. Sebagaimana penuturan Pak Sutar tadi, memilih PKI hanya sebagai pertimbangan pragmatis rakyat kecil yang ingin perubahan konkret. Meski Islam mereka abangan, tapi tetap Islam. Bahkan, mereka tak tahu-menahu tentang kudeta PKI pada 1965. Meski begitu, mereka harus menelan pil pahit: disiksa dan dipenjara pesca G30S-PKI.

Penulis yakin, setelah membaca wawancara Prof. Bambang mengenai perbedaan yang terjadi di desa Tegalroso,  jika di antara mereka lebih mengedepankan prinsip tabayyun, menjaga kesejukan, menjalin komunikasi yang baik, saling bertukar gagasan ideal untuk kepentingan yang lebih luas, tidak fanatis dan membabi-buta terhadap partai yang didukung serta menjadikan persatuan sebagai prioritas, maka perbedaan haluan politik di antara mereka yang kemudian menimbulkan konflik yang kontraproduktif bagi persatuand an kesatuan, tak akan terjadi.

Mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah tersebut, di era digital ini, bertepatan dengan hajatan Pilres 2019 mendatang, alangkah indahnya jika perbedaan-perbedaan itu tak sampai mencabik persatuan. Perbedaan dikelola untuk menuangkan gagasan dan ide terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk saling menjatuhkan dan mengolok-ngolok pihak lain. Sehingga, tak muncul lagi istilah “cebong”, “kampret” dan lain-lain di jagat media yang bisa merusak persatuan.

Di situasi semacam ini, kita benar-benar membutuhkan sosok pemersatu, penyejuk, pendamai, peredam. Laksana Nabi Muhammad ﷺ yang tak jemu membangun dan mengupayakan spirit persatuan di kalangan Muhajirin dan Anshar yang selalu diadudomba oleh orang-orang munafik.

Kita sudah sama-sama maklum mengenai pribahasa, “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” Namun, menjadi sangat ironis jika hanya karena Pilpres lima tahunan, lantaran tak dapat mengola perbedaan, keutuhan dan kesatuan anak bangsa tercabik dan terenggut, yang pada gilirannya rawan ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan.*/Mahmud Budi Setiawan

posted by @Adimin

Perkuat Jurkam, PKS Bekali Pelatihan

Jakarta (16/9)- Menghadapi masa kampanye yang makin dekat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bekali Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia dengan peningkatan kemampuan Public Speaking atau berbicara di depan publik, Ahad (16/9/2018) di Jakarta.

Selain Ketum-Ketum DPW, perempuan juru bicara partai juga mengikuti acara yang menghadirkan seorang trainer profesional Ali Said Damanik.

Direktur Media Center TPP PKS Dedi Supriadi menyatakan acara ini diselenggarakan sebagai lanjutan pelatihan yang sudah dijalani oleh pimpinan PKS di tingkat wilayah tersebut.

"Public Speaking penting agar pengurus partai bukan hanya pandai menyampaikan pesan, tapi juga agar mereka bisa menyerap dari masyarakat untuk kemudian diperjuangkan untuk jadi kebijakan publik," ujar Dedi di sela-sela acara.

Kegiatan yang digelar oleh Humas DPP PKS ini digelar sebagai bagian dari penyiapan pendidikan politik PKS ke konstituen maupun masyarakat umum terkait advokasi dan kebijakan publik oleh PKS.

posted by @Adimin

Makna PKS Bagi Bakal Cawapres Sandi

Bogor (10/9) - Partai Keadilan Sejahtera sangat bermakna di mata bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno. Ia kagum dengan kaderisasi dan nyawa dakwah PKS.

"Kita patut bangga dengan kaderisasi PKS. Dulu saya di Gerindra dan sekarang saya jobless. Saya masih diundang di acara PKS kalau di Gerindra saya sudah tidak diundang he-he-he.  Terima kasih PKS," kata Sandi.

Hal tersebut dikatakan Sandi saat mengisi Rapat Pimpinan Nasional Tim Pemenangan Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera di Salak Tower Hotel, Bogor, Senin (10/9/2018).

Sandi melihat organisasi PKS berjalan dengan sangat rapi

"Yang saya lihat organisasi PKS sangat rapi. Terlebih kerja politik dan dakwahnya. Dakwahnya kencang sekali dan menginspirasi," ungkap dia.

"Banyak yang bertanya apa arti sekutu. Sekutu singkatan dari kau selamanya untukku. Itulah esensi dari Sandi Uno dan PKS," tutur Sandi, menambahkan.

Sebagai bentuk cinta kepada PKS, Sandi mengingatkan bahwa pemimpin itu harus lebih baik ke depan. Politik ke depan harus menjadi solusi dan kita hadirkan pilpres yang damai, teduh, sejuk dan menyejukkan. Bukan memecah belah. 

"Dalam pilpres, saya mengingatkan untuk tidak mendoakan rupiah terus turun. Justru kita mendoakan agar rupiah agar terus stabil. Ini permasalahan bangsa bukan permasalahan politik," ungkap dia

posted by @Adimin

Bersama Habib Syech, Habib Salim Segaf Hadiri Surabaya Bersholawat

 

Surabaya -- Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib DR. Salim Segaf Al-Jufri Senin malam 1 Muharram menghadiri Surabaya Bersholawat 6 yang diselenggarakan di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya. 

 

Acara yang dipimpin oleh Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf ini berlangsung mulai pukul 19.00 hingga selesai. Puluhan ribu Syechermania dan warga kota Surabaya memadati area Tugu Pahlawan dan sekitarnya sejak siang hari. 

 

Surabaya Bersholawat ke-6 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam dan Milad Rabithah Alawiyah ke-90. Dihadiri para Habaib dan Ulama. Juga didukung oleh Al-Khairiyah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Surabaya.

 

Selama lebih dari dua jam, rangkaian shalawat dan tausiyah dilantunkan, mengharu biru jama'ah yang hadir mengharap fadhilah shalawat dan syafa'at Rasulullah Muhammad SAW.

 

Habib Syech dalam kesempatan tersebut mengajak kaum muslimin untuk terus istiqomah dalam bersholawat. "Karena saya suka bersholawat, saya juga pilih Presiden yang suka bersholawat," ujar Habib Syech dengan  senyuman khasnya.

 

Habib DR. Salim Segaf Al-Jufri yang merupakan Mustasyar Rabithah Alawiyah, menutup acara dengan doa untuk keselamatan bangsa Indonesia khususnya warga Surabaya dan Jawa Timur.

posted by @Adimin

Wajib Ain Caleg PKS Harus Kampanye Positif

Bogor (10/9) - Ketua Tim Pemenangan Partai Tingkat Pusat PKS Chairul Anwar memberikan arahan kepada manajer dapil agar calon anggota legislatif fokus kampanye positif. Sifat arahan tersebut adalah wajib ain. 

"Iya (fardhu 'ain) kita menghindari itu. Kita fokus pada hal-hal yang sifatnya positif," kata Chairul pada Rapat Pimpinan Nasional Tim Pemenangan Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera di Salak Tower Hotel, Bogor, Senin (10/9/2018).

Hal itu menurutnya sesuai dengan arahan presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang menekankan harus kampanye positif setiap momen. Melalui media sosial maupun temu tokoh atau masyarakat. Agar bangsa bisa menjadi lebih baik. "Bagaimana karya kader kita seluruh Indonesia dan khidmat kita untuk masyarakat," kata dia. 

Rapimnas tersebut sebagai upaya agar caleg PKS bekerja teratur, terukur dan terkendali dengan baik. 

"Maka kita melakukan konsolidasi yang sifatnya nasional. Kita mengumpulkan semua elemen pimpinan pemenangan. Kita memberikan tips dan arahan yang nantinya bisa dibawa pulang," ungkap dia.

posted by @Adimin