HNW: Wali Kota di DKI Jakarta Juga Hanya Ditunjuk

Ketua Fraksi Partai keadilan (PKS) Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sikap pihak-pihak yang mempersoalkan pilkada melalui DPRD, tetapi tidak pernah mempersoalkan penunjukkan wali kota di DKI Jakarta yang juga hanya ditunjuk.

"Di DKI Jakarta, wali kota juga tidak pernah dipilih secara langsung, tapi melalui penunjukkan. Kenapa di DKI Jakarta (pemilihannya) tidak dipersoalkan oleh LSM-LSM?" kata Hidayat kepada Republika Online (ROL), Ahad (28/9).

Tidak hanya di DKI Jakarta saja, lanjut Hidayat, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak pernah dilakukan pemilihan langsung untuk Gubernur DIY. "Itu artinya setiap daerah memiliki pendekatan tersendiri," kata Hidayat.

Hidayat menolak jika disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap melanggar UUD. Menurutnya, pemilihan secara langsung hanya dilakukan untuk memilih presiden, DPR, dan DPRD. Sementara pemilihan kepala daerah bisa dilakukan dengan pendekatan yang tidak melanggar UUD 1945.

"Jadi bukan karena (kepala daerah) tidak dipilih langsung berarti sebuah kemunduran. Berarti mereka tidak benar dalam membaca konstitusi," ungkap dia. Kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan sesuai UUD dan dikonstitusi.

posted by @Adimin

Ketua MUI: Umat Islam Harus Dibekali Politik dan Ekonomi

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Ridwan mengatakan siapapun warga Indonesia mempunyai hak sama untuk memimpin, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alasannya konstitusi kita tidak melarangnya.

Hanya saja semua ada resikonya. Karena itu,  Kiai Cholil mengingatkan, jika memang Ahok terpilih menjadi kepala daerah Jakarta, umat muslim juga harus siap-siap menerima ganjarannya.

Lebih khusus, ia mengajak umat Islam lebih peduli dengan dunia politik. Pesantren, majelis ta’lim, dan lembaga Islam menurutnya masih sibuk  pada urusan masing-masing.

“Lembaga pendidikan Islam hanya ngaji sendiri. Tidak untuk kepentingan umat banyak,” demikian kritik Kiai Cholil Ridwan  saat menjadi pembicara taklim “Taqarrab Ilallah“ di Masjid Baiturahman, Menteng Atas, Jakarta.

Ia juga menyarankan agar lembaga-lembaga Islam segera berbenah diri, sadar dan memperhatikan dunia politik.

“Masukkan kesadaran politik,” tambahnya.

Dengan begitu umat Islam akan segera bangkit dari keterpurukan di dalam kekosongan pemimpin yang selama ini jauh dari kata proporsional. Jika perlu, ia mengatakan setiap khatib yang berkhutbah di masjid-masjid dibekali pemahaman politik dan aspek ekonomi agar umat Islam segera memegang kekuasaan.

“Jika perlu bekali khatib bicara politik dan ekonomi agar Islam ikut memegang kekuasaan,” katanya.

Namun ia memberi catatan. Agar pemimpin Islam yang proporsional hadir, umat Islam di seluruh Indonesia mendukung penuh. Bukan  justru dengan berpikir su’uzdan

posted by @Adimin

Ternyata Bukan Kominfo yang Bikin Internet Indonesia Lelet

Putusan bersalah Makhamah Agung terhadap Indar Atmanto mantan dirut IM2 menjadi ironi bagi seluruh insan industri internet nasional. Disaat Indonesia masih berjuang untuk bisa meningkatkan kecepatan internetnya yang masih (hampir) nomor bontot di ASEAN, Mahkamah Agung menghukum pelaku industri yang melakukan bisnis penyediaan jasa internet secara wajar.

Kalau kita ingin memahami permasalahan ini, haruslah dilihat dari ujung pangkalnya, yuk kita intip awal mula kasus ajaib ini.

Pemerasan LSM KTI

Kasus ini bermula dengan dilaporkannya Indar Atmanto oleh Denny AK dari LSM KTI (konsumen telekomunikasi indonesia) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas tuduhan melakukan korupsi. Alasan dilaporkannya IM2 adalah sejak 2006 hingga 2011, IM2 menggunakan jaringan 3G yang dimiliki Indosat. Padahal menurut LSM KTI, IM2 harus meminta izin dan memberikan pajak kepada pemerintah.

Karena pemakaian jaringan 3G Indosat melalui pemenangan tender antaroperator telekomunikasi. LSM KTI pun menyebutkan kerugian negara senilai Rp 3,83 triliun. Disebabkan oleh kejadian perkaranya ada di banyak wilayah di Indonesia, lalu penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan agung. Anehnya Denny AK kemudian ditangkap polisi karena melakukan pemerasan kepada Indar Atmanto.

Anehnya Audit BPKP

Kerja sama selama periode 2006 sampai 2012 tersebut menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,358 triliun. Penggunaan bersama frekuensi tersebut menyebabkan PT IM2 tak membayar biaya pemakaian frekuensi.

Hasil audit ini aneh karena menurut Alexander Rusli- CEO Indoesat sama sekali tidak mengindahkan hak dan kewajiban operator sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Pembelaan Menkominfo dan BRTI

Menkominfo Tifatul Sembiring sendiri pada 13 November 2012 telah mengirim surat resmi kepada Jaksa Agung perihal kasus tersebut sebagai klarifikasi dari regulator. Surat bernomor T 684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 tersebut menegaskan, bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai aturan.

Namun, berbagai bukti tersebut termasuk keterangan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Amicus Curae, dan para saksi ahli yang dihadirkan di pengadilan tidak digubris sehingga tetap diputuskan bersalah pada tingkatan pengadilan tindak pidana korupsi.

Keputusan Kasasi MA

Kejaksaan Agung hari ini Selasa, 16 September 2014 melaksanakan putusan Mahkamah Agung No 787K/PID.SUS/2014 Tgl 10 juli 2014 dengan menyatakan Terdakwa Indar Atmanto (mantan Dirut PT, IM2) bersalah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Tony Spontana dalam siaran pers. Selain penjara selama 8 tahun, Indar juga harus membayar denda Rp 300 juta subsider kurungan 6 bulan.

Putusan MA tersebut diketok oleh ketua majelis Artidjo Alkostar dengan anggota majelis MS Lumme dan M Askin. Putusan yang diketok pada itu dengan panitera pengganti Linda Simanihuruk.

Dalam putusan Kasasi itu, MA juga menghukum PT Indosat Mega Media (IM2) untuk membayar uang pengganti Rp 1.358.343.346.670. Kejagung selaku eksekutor akan memerintahkan IM2 untuk membayar uang pengganti tersebut.

Tanggapan Insan Telekomunikasi

Masyarakat komunikasi dan internet indonesia yang terdiri atas APJII, Mastel dan Pandi menyatakan keprihatinannya atas kejadian yang dianggap aneh ini. Bahkan dalam waktu dekat , internet di Indonesia terancam bisa berhenti total. Pasalnya, seluruh penyelenggara jasa internet yang ada di negeri ini tidak ingin bernasib sama dengan Indar

Kekuatiran para penyelenggara ISP ini sangat beralasan. Mereka menilai, apa yang telah dilakukan Indar sudah sesuai dengan peraturan dan telah dianggap benar oleh regulator telekomunikasi seperti Kementerian Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Namun nyatanya, Indar tetap masuk penjara.

Bahkan menurut ketua umum APJII, daripada masuk penjara, lebih baik dimatikan saja koneksi internetnya kalau setelah dievaluasi satu-dua minggu dari sekarang hasil dari fatwa MA tetap sama dan berlaku untuk semua,” pungkas Semmy yang mendapat dukungan dari kolega penyelenggara jasa internet lainnya.

Siapa Yang Salah

Berdasarkan cerita tersebut, kami percaya yang jelas jelas tidak bijaksana dalam kasus ini  adalah aparat auditor dan penegak hukum di Indonesia. Aparat tidak kompeten tersebut yang menjadikan iklim bisnis internet di Indonesia tidak pasti. Kominfo pun yang biasanya menjadi pihak yang disalahkan oleh pengguna internet kali ini jelas jelas sudah melakukan tugasnya, yaitu mendukung industri internet Indonesia. Kasus ini mengingatkan kita bahwa masih banyak sekali aparat negeri ini yang ingin mengedapankan kepentingan pribadi dan melupakan kepentingan bersama-yaitu industri internet yang maju.

Jadi…siapa yang bikin internet lelet tweeps?

Update : Untuk mengetahui informasi lebih lanjut bisa membuka lamanhttp://bit.ly/saveinternetindonesia.

*link sumber: http://www.duniaku.net/2014/09/23/ternyata-bukan-kominfo-yang-bikin-internet-indonesia-lelet/


posted by @Adimin

Anis Matta: Kita Menangkan Empat Pertarungan di Parlemen

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, bersyukur bahwa partai Koalisi Merah Putih solid. Kemenangan pertarungan keempat di parlemen yang salah satunya adalah mengenai RUU Pilkada yang telah diputuskan untuk dipilih melalui DPRD.

"Alhamdullilah kita memenangkan empat pertarungan di parlemen. Alhamdullilah koalisi ini tetap solid, semoga sampai 5 tahun ke depan," kata Anis dalam pembekalan anggota DPR terpilih dari Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jumat 26 September 2014. Demikian dilansir vivanews.

Anis Matta menambahkan, perjuangan kedepan yang akan dihadapi Koalisi Merah putih adalah merekontruksi kembali bangunan perundang-undangan negara ini. Apa yang dilakukan ini adalah keberhasilan paling besar Koalisi Merah Putih.

"Dari pemilihan umum yang paling mahal dari sejah demokrasi kita. Siapun yang terpilih adalah orang yang lolos dalam seleksi alam. Ini pemilu paling brutal, sadis dan mahal, kita perlu mengapresiasi teman-teman yang lolos," katanya lagi.

Ditambahkan Anis Matta, telah terjadi pembelahan ideologi politik, terutama saat pilpres lalu. Pembelahan antara Koalisi Merah Putih yang konservatif dan koalisi lain yang liberalis.

"Saat kampanye terlihat pembelahan itu. Ada pembelahan juga di lapisan sosial politik kita. Semua terlibat, dan kemarin kita menyaksikan kembali dua kubu ini. Saya merasa penting menggaris bawahinya," kata dia. [ren/vivanews]

posted by @Adimin

PKS: Pilkada Lewat DPRD, Kemenangan Demokrasi Indonesia

Kembalinya pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) dinilai sebagai kemenangan demokrasi Indonesia melawan demokrasi liberal. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kehumasan (Kabid. Humas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Mardani mengatakan bahwa pilkada melalui DPRD memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengontrol proses pemilihan kepala daerah. 

"Membuat kita semua fokus agar proses politik terkontrol dan dapat ditingkatkan secara bertahap," ujar Mardani dalam rilisnya yang diterima pksnongsa, Jumat (26/9).

Dia juga menjelaskan dengan pilkada melalui DPRD, proses pemilihan menjadi lebih sederhana dan fokus ke arah substansi. "Ini juga merupakan penguatan parpol dan parlemen melalui akuntabilitas dan transparansi menjadi mudah," ungkapnya.

Tekait walk out-nya Partai Demokrat saat pengambilan voting RUU Pilkada, Mardani tetap memberi apresiasi. 

"Apresiasi pada Demokrat yang punya pendirian," pungkasnya.

Diketahui, hasil voting pengesahan RUU pilkada Jumat dini hari tadi menunjukkan total yang memilih pilkada langsung sebanyak 135 orang dan Pilkada tak langsung atau melalui DPRD sebanyak 226 orang.

Dari Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Golkar memilih Pilkada secara langsung sebanyak 11 orang dan tidak langsung sebanyak 73 orang, PKS memilih tak langsung sebanyak 55 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) memilih tak langsung sebanyak 44 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih tak langsung sebanyak 32 orang dan Partai Gerindra memilih tak langsung sebanyak 22 orang.

Sedangkan dari kubu koalisi Jokowi-JK, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih Pilkada langsung 88 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih langsung 20 orang dan Partai Hanura memilih langsung 10 orang. Sementara itu, meskipun Partai Demokrat lebih memilih walkout, namun 6 kadernya memilih untuk berdiri dan mendukung Pilkada langsung.[dm]

posted by @Adimin

12 Ormas Islam Dukung Pilkada Tak Langsung

 

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, memastikan Koalisi Merah Putih tidak akan menurunkan massa pada saat pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, Kamis 25 September 2014. RUU Pilkada yang saat ini masih dalam tahap finalisasi, rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR.

"Kami tidak menurunkan massa, Insya Allah. Tapi kalau misalnya ada massa yang turun sendiri tanpa kami turunkan, itu karena memang seaspirasi dengan kami," ujar Hidayat di Gedung DPR, Rabu 24 September 2014.

Hidayat mengaku sudah ada 12 Ormas Islam yang menyatakan akan mendukung pilkada tidak langsung, karena mereka merasa banyak penyimpangan yang terjadi selama ajang lima tahunan itu digelar secara langsung.

"Besok semuanya akan kita lakukan, bukan untuk menghadirkan masalah. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menghadirkan demokrasi," katanya.

Seperti diketahui, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS tetap menginginkan pelaksanaan pilkada tidak langsung. Sementara Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, dan Fraksi Demokrat menginginkan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Komisi II DPR akan melakukan finalisasi RUU Pilkada siang ini.  [viva]

posted by @Adimin

Inilah yang Ditemukan Walikota Padang Sidak di Padang Teater

Suasana Komplek Padang Teater dikejutkan dengan kehadiran Walikota Padang, Mahyeldi Ansarullah, pada Senin (22/9) siang.

 

“Kunjungan” Mahyeldi kali ini ialah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Raya. Tampak raut wajah menahan berang saat melihat kondisi lingkungan yang dipenuhi salon-salon yang dibatasi dengan sekat kayu dan cendrung remang-remang.

Saat ditanya oleh Walikota Padang mengenai siapa yang memberikan izin adanya salon seperti itu kepada Kepala Dinas Pasar Kota Padang, Hendri Azhar tampak kebingungan dan gugup, "Tidak tau Pak," kata Hendri.

Tak lama berselang, Walikota beserta rombongan melanjutkan inspeksi dengan mengitari salon lainnya. Di salah satu sudut Padang Teater, ia menemukan ruangan yang lebih terlihat seperti kamar-kamar gelap, namun saat dibuka salah satu kamar tersebut ternyata kosong tak berisi.

Kembali Walikota menanyakan, siapa yang membangun sekat-sekat yang berupa kamar tersebut. Tidak ada satu pun dari rombongan maupun Pejabat Dinas Pasar yang menjawab, semua kontan membisu.

Menyikapi hal tersebut, Walikota menegaskan bahwa dalam waktu dekat harus ada laporan kepadanya, siapa yang membangun kamar tersebut dan siapa yang memberi izin.

Walikota mengatakan, status toko-toko yang dijadikan salon di Padang Teater tidak jelas. "Entah siapa yang punya toko, entah siapa yang mengontrakkan tidak tahu. Hal itu perlu ditertibkan. Izin salon yang berbau negatif (tempat esek-esek) itu perlu dikaji lagi. Kapan perlu salon-salon seperti itu dibubarkan," ujarnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, jika dikatakan salon, alat salonnya tidak lengkap, di dalamnya pakai tempat tidur dengan pintu yang hanya separuh terbuka, kumuh, "Katanya salon, tapi kok di dalamnya pakai tempat tidur, dan pintunya dibuka separuh. Secepatnya akan kita tertibkan itu," ujar Mahyeldi.

posted by @Adimin

Agenda Mereka Membinasakan Islam Kaffah, Masihkah Kita Tidak Sadar?

Koar-koar memerangi ISIS, tapi yang digempur malah pusat-pusat Mujahidin Syiria anti Assad. Ceritanya anti terorisme, tapi mengapa yang dijegal adalah agenda politik Islam dan Islam berpolitik?

Ya. Umat Islam kini disuguhi tontonan tambahan, tanpa pernah bisa menyentuh pertunjukan inti sebenarnya. Para pemimpin Arab sebagai cukong kepentingan AS-Israel, dengan suka hati melakukan pembiaran bahkan mendanai pelbagai kisruh dan krisis di wilayah Timur Tengah. Belum usai dengan tragedi Afganistan. Maka dunia Islam berkecamuk dengan gempuran AS-Salibis-Zionis-Syi'ah Internasional terhadap Irak, Syiria, Libanon, Yaman, Mesir, Libia. Semua berdalih mengatasnamakan "Perang Terhadap Terorisme". Tanpa pernah mengerti, arti terorisme dan teroris sebenarnya.

Semakin terang benderang. AS-Israel-Syiah tidak pernah mengizinkan Islam politik dan Politik Islam bisa berkuasa, dengan cara apapun. Apakah melalui taurits (pewarisan tahta monarkhi), atau melalui Pemilu Demokratis, atau melalui kudeta. Pokoknya, setiap gerakan Islam atau individu muslim yang memiliki agenda-agenda Politik Islam yang pro-Palestina. Maka akan segera dibinasakan.

Contohnya sangat terang benderang:

1. Raja Faishal, dibunuh. Ia seorang raja dan menjadi pemimpin bukan Khilafah bukan bula Presiden atau PM dipilih. Tapi akhirnya dihabisi, setelah kebijakannya pro-Palestina dan membuat rakyat AS (Yahudi-Salib) menderita akibat embargo minyak tahun 1973.

2. Presiden Sudan, Omar Bashir. Ia seorang presiden yang berkuasa setelah mengkudeta pemenang Pemilu. Ia pun terus diburu dan diganggu kekuasaannya, karena ia memiliki concern terhadap Palestina.

3. Presiden Mursi. Presiden dari Ikhwanul Muslimin yang menang dengan Pemilu demokratis bersejarah dan terbersih di Mesir. Hanya 1 tahun berkuasa, Mursi langsung dikudeta berdarah. Alasannya kita tahu bersama, karena Mursi Presiden dunia Arab yang mengatakan, "Gaza dan Palestina tidak akan pernah sendiri menghadapi kekejaman Israel."

4. Presiden Pakistan, Dhiyaul Haq dibunuh. Tokoh yang juga sangat perhatian dengan Palestina.

Oleh karena itu, Israel (AS-Barat) terus menebar ranjau-ranjau pemikiran agar Islam politik dan politik Islam tidak mampu berkuasa di negerinya sendiri. Diciptakanlah boneka-boneka loyalis dengan jubah-jubah yang berbeda. Ada jubah kebesaran Liberalisme, ada juga jubah dengan baju sangat Syariah sehingga ujung-ujungnya mengkafirkan sesama muslim dan men-thaghut-kan perjuangan yang dilakukan. Plus ada jubah kebesaran berupa merasa paling benar dan menganggap orang lain sesat.

Jadi kawan, masihkah kita tidak sadar dan mampu membaca fenomena yang terang benderang? AS-Israel (Yahudi-Salibis-Syiah) teramat benci Islam politik.

Islam yang sebenarnya adalah Islam yang berjaya dalam ekonomi, sosial, politik, persenjataan. Bukan Islam yang hanya sebatas puasa, haji, zakat, celana cingkrang, janggut tebal, atau hanya sekedar teriak mengharam-haramkan sesuatu sembari menikmatinya. Wallahu A'lam.

(Nandang Burhanudin)

 

posted by @Adimin

Merajut Komunikasi | Oleh: Emzalmi Wakil Walikota Padang

Alkisah, di zaman lalu ada seorang pria yang ingin membeli seorang budak. Ia tertarik pada seorang budak yang tampak sehat tiada cacat. Sayangnya, si penjual mengatakan ada satu kekurangan pada budak itu yakni gemar menghasut. Tetapi peringatan itu tak dihiraukan pria itu, budak tersebut tetap dibelinya dan dibawanya ke rumah dengan sukacita. 

Tak berapa lama bekerja, sang budak berkata pada istri majikannya, ia melihat gelagat tuannya yang akan menikah lagi. Budak itu terus menghasut,

“Itu semua dilakukan tuan karena ia tidak lagi mencintai nyonya.”

Si istri panik, merasa takut kehilangan suaminya lalu mulai terisak menangis. Melihat itu, si budak penghasut tersenyum sembari kembali berkata, “janganlah nyonya cemas, kalau tak ingin tuan meninggalkan nyonya maka saat tuan terlelap tidur, ambillah beberapa helai bulu di bagian wajahnya dengan pisau cukur. Simpanlah, maka tuan pasti bakal mengurungkan niatnya.”

Tatkala bersua tuan majikannya, si budak berbisik-bisik mengatakan agar tuannya senantiasa waspada, “nyonya akan membunuh tuan dengan pisau cukur begitu tuan terlelap tidur. Kalau tuan tak percaya, cobalah pura-pura tidur malam ini.”

Benar saja, ketika tidur malam, pria itu melihat sang istri mengendap-endap membawa pisau cukur mendekati wajahnya. Ia bergegas bangun sembari merebut pisau dari tangan istrinya. Sempat terjadi pergumulan yang tak berimbang dan berlangsung cepat. Kejadian berikut yang diingat si pria hanyalah tangannya menggenggam pisau cukur berlumur warna merah. Sementara sang istri terkapar tak bernyawa.

Kisah di atas memang membawa pesan untuk berhati-hati terhadap seorang pengadu domba. Alamat celaka yang didapat bila kesimpulan diambil hanya berdasar emosi yang didapat dari sebelah pihak. Kejadian tragis tersebut, tentu tidak akan terjadi manakala sang suami atau sang istri saling berkomunikasi baik-baik, menelusuri kebenaran informasi yang diperoleh dari si budak.

Bangsa ini juga sempat terpecah akibat politik adu domba yang dijalankan penjajah Belanda. Namun perlu disadari, hasutan atau adu domba tersebut tak akan berhasil, manakala selalu dilakukan komunikasi. Selalu melakukan cek dan ricek terhadap informasi miring yang diterima.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kisah di atas terjadi pula dalam peristiwa-peristiwa di sekitar kita, bahkan tak jarang juga menghampiri kita. Coba perhatikan, jamak media menyiarkan berita pembunuhan, perkelahian, KDRT dan kriminal lainnya yang kalau direnungkan sesungguhnya berawal dari miskomunikasi, tidak ada keterus-terangan, kurangnya dialog antara kedua pihak.

Yang menjadi cukup ganjil, adalah apabila kasus-kasus seperti itu melanda negeri Minangkabau. Padahal, falsafah bahwa urang awak selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat sudah semenjak dulu berurat berakar dalam tatanan sosial masyarakat. Mulai dari etika berkata-kata, apa yang patut dikatakan, sampai siapa saja yang berhak memutuskan mufakat, semuanya diatur dalam adat kita. Itulah sebabnya, bangsa Minangkabau dikenal sangat menghargai pendapat orang lain. Bila ada sengketa diselesaikan dengan bermusyawarah, bila ada masalah didialogkan secara kekeluargaan. Artinya adat berkomunikasi bagi orang minang sudah mentradisi dan jadi makanan sehari-hari.

Bukalah kembali lembaran sejarah negara. Di masa perjuangan kemerdekaan RI, kita akan menemukan sederet nama orang Minang yang lihai merajut komunikasi seperti Mohammad Hatta, KH Haji Agus Salim, Tan Malaka, Syahrir, Buya Hamka, M.Yamin, Mohammad Natsir, Abdul Muis, Rohana Kudus dan banyak lainnya.

Mereka berjuang dengan mengedepankan dialog, berdiplomasi, berceramah agama serta melalui tulisan-tulisan, baik tulisan artikel yang tajam maupun sastra yang menyentil seperti puisi, cerpen dan novel.

Tetapi, miris juga hati kita. Akhir-akhir ini marak terjadi penganiayaan, perkelahian, pergaulan bebas, kekerasan di sekolah dan rumah tangga hingga kecanduan narkoba dan penyalahgunaan lem dikalangan remaja dan pelajar kita. Dari data Badan Narkotika Nasional Sumbar bahwa pasien yang dirawat akibat kecanduan menghirup lem di RSJ HB Saanin Padang sebesar +60 persen. Dan seluruh pasien itu berasal dari kalangan remaja dan pelajar kita, para generasi penerus bangsa.

Banyak lagi kasus-kasus yang tanpa disadari berlangsung di hadapan kita hanya akibat putusnya tali komunikasi. Sikap tidak mau peduli terhadap kondisi sekitar seakan tumbuh subur dan menjangkiti tatanan sosial kita. Menurut hemat saya, keluarga merupakan benteng pertahanan terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan. Para orang tua hendaknya kembali menghidupkan suasana keakraban dengan anggota keluarga lainnya. Hidupkan kembali sholat magrib berjamaah dengan ayah sebagai imam, makanlah bersama dengan diskusi-diskusi seputar permasalahan anak. Sehingga anak-anak tidak mencari pelarian kepada hal-hal yang negatif, di luar sepengetahuan orang tua.

Guru-guru di sekolah hendaknya juga memperhatikan perkembangan anak murid dengan lebih seksama. Bila ada menemukan kejanggalan-kejanggalan pada anak murid, dapat membicarakannya dengan baik tanpa memunculkan perasaan takut dalam diri anak, sehingga sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak benar-benar dapat tercipta.

Kepada tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda mari bersama bahu membahu untuk mengawasi dan menegur bila menemui keganjilan di lingkungan kita. Semarakkan kembali kegiatan-kegiatan remaja masjid, diskusi-diskusi kelompok memecahkan permasalahan sekitar. Karena dengan merajut komunikasi berarti kita telah menjalin rasa serta menutup pintu dari kesalahpahaman serta mengokohkan hubungan dalam keluarga dan lingkungan kita. [hariansinggalang.co.id]

posted by @Adimin

Tak Harapkan Kementerian, PKS Siap Awasi dan Tagih Janji Pemerintahan Mendatang

Jakarta (23/9) - Berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan konsistensi sikap menjadi partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. Pasca kemenangan pasangan tersebut di Pilpres 2014, partai inipun selalu menegaskan tidak akan berada dalam pemerintahan dan akan menagih janji Jokowi selama kampanye.

Bukan sesuatu yang tidak mungkin, pemenang pemilu merayu kader partai tertentu untuk duduk di dalam kabinet. Seiring dengan perjalanan waktu kader tersebut pada akhirnya akan memegang tampuk pimpinan partai dalam suksesi partai. Berikut ada lima sikap PKS soal kemungkinan masuk dalam koalisi Jokowi-JK dihimpun dari berita-berita ROL (Republika Online).

1. PKS larang kader masuk kabinet Jokowi-Jk sebagai bukti komitmen kepada KMP.

Larangan itu diungkapkan oleh Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta. "Presiden partai juga mengarahkan anggotanya di mana pun tak berleha-leha dan mampu menyesuaikan diri," ujar Tri Wicaksana pada Senin, (22/9). Ia menambahkan, para kader diminta terus belajar untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan. Namun, dia mengatakan larangan tersebut adalah sebagai bukti komitmen partainya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP).

2. PKS tak harapkan kursi menteri.

Partai ini melalui Bidang Humasnya menegaskan tidak mengharapkan kursi menteri, dan melihat pemerintahan mendatang adalah saat yang tepat membuktikan janji Jokowi selama kampanye. "Sekarang adalah waktunya mewujudkan janji Pak Jokowi untuk membuat koalisi kecil dan tidak transaksional. Kami sangat mendukungnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera pada Senin (22/9).

Menurutnya, bila Jokowi menarik orang dari PKS atau Koalisi Merah Putih untuk masuk ke kabinetnya, maka akan membuat koalisinya semakin gendut. Hal tersebut tak sesuai dengan janji Jokowi.

3. Dengan tidak bergabung dalam kabinet, PKS berharap kondisi tersebut memberi kuntungan kepada masyarakat. 

Keterangan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera. Ia menjelaskan, kondisi saat ini bagus untuk rakyat, karena kini memiliki dua pembeda, yang dapat bersaing secara sehat. "Masyarakat bisa menilai sendiri mana yang paling memberi keuntungan untuk rakyat," kata Mardani.

4. Dengan tidak bergabung dengan kabinet, Sikap PKS terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah proporsional, konstruktif dan kritis.

Menurut penjelasan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Mustafa Kamal, PKS akan bersikap proporsional, konstruktif, dan kritis. PKS akan mendukung apa yang perlu dilanjutkan. Namun, PKS juga akan mengkritisi hal-hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah ataupun jika ada janji Jokowi sebelumnya yang tidak dilaksanakan. "PKS akan menagih janji," jelasnya.

5. PKS akan mendorong pemerintahan Jokowi-Jk melalui kabinetnya untuk berprestasi. Dijelaskan juga bahwa sikap kritis bukan sesuatu yang negatif.

"PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi," masih kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal.

6. PKS tidak ingin pemerintahan mendatang menyalahkan koalisi hanya sebagai dalih ketidakberesan. PKS mengharapkan pemerintah mendatang dapat bertanggung jawab atas kampanye dan kebijakannya.

Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah, politikus PKS. "Sebaiknya tidak ada pembicaraan opsi masuk kabinet sama sekali. Kalau orang berpikir masuk ke situ, maka itu tidak baik bagi pemerintahan yang sehat," kata Fahri, Senin (22/9). Dikatakannya, pemerintahan yang menang di Pilpres 2014 sebaiknya menyiapkan tahapan-tahapan kerjanya secara mandiri, sehingga nantinya pemerintahan ke depan mempunyai efek nyata atas kemenangannya.

"Jangan sampai nanti (kalau tidak berhasil), beralasan karena ada koalisi dan sebagainya," ungkap Fahri Hamzah yang terpilih lagi untuk periode 2014-2019 tersebut. Pemenang Pilpres 2014, lanjutnya, sebaiknya menyusun pemerintahan yang utuh tanpa bergantung pada pihak lain. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Anis Matta: F-PKS Solid Dukung Pilkada Lewat DPRD

Foto:Detikfoto

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memastikan fraksinya di DPR solid mendukung pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pelaksanaan melalui DPRD. Sebanyak 57 anggota F-PKS akan hadir pada sidang paripurna 25 September lusa.

"Kalau itu kita sudah tradisi untuk selalu hadir. Kedisiplinan fraksi kita bagus jadi tidak khawatir dengan itu. Insya Allah semuanya datang," kata Anis Matta usai menghadiri perayaan ulang tahun ke-84 Kerajaan Arab Saudi di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jaksel, seperti dilangsir detik.com, Selasa (23/9/2014).

Anis Matta meyakini fraksi lainnya yang bergabung di Koalisi Merah Putih yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN akan tetap solid mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPR. "Insya Allah solid," ujarnya.

Tapi Anis menolak berkomentar soal ketidakhadiran Demokrat dalam rapat koalisi menjelang paripurna. Meski bukan barisan koalisi, Demokrat mulanya ikut mendukung Pilkada lewat DPRD namun belakangan balik badan karena Susilo Bambang Yudhoyono justru merestui Pilkada secara langsung.

"Tanya ke Demokrat," ujar Hidayat menanggapi pertanyaan wartawan.

Paripurna 25 September akan menjadi pertarungan terakhir di DPR antara kubu koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla versus Koalisi Merah Putih. Retak kesolidan mulai muncul setelah kader muda Golkar yang dimotori Agus Gumiwang menyatakan akan memilih Pilkada langsung bila dilakukan voting di paripurna.

Sedangkan PPP diprediksi juga terbelah. Sebab sejumlah anggota DPR di Fraksi PPP berada di dua kubu yakni pimpinan Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali. Kubu Emron melalui Waketum Suharso Monoarfa menegaskan partainya menginginkan fraksi PPP mendukung Pilkada langsung.[dm]

posted by @Adimin