PKS Kutuk Penyerangan Israel ke Al Aqsa

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk tindakan Israel yang tega menyerang masjid Al Aqsa, Yerusalem. Sebagai bangsa yang ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam konstitusi, Indonesia harus berupaya untuk membantu mengentikan serangan agresi Israel.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan sebagian masyarakat dunia banyak yang salah menganalisa Israel. "Yang sering membuat ulah ialah Israel, tapi bangsa Palestina yang disudutkan," ucapnya kepada Republika.co.id, Sabtu (19/9). 

Menurut dia, bangsa di dunia harus obyektif melihat permasalahan antara Israel dan Palestina. Jika memang ingin hidup damai berdampingan, Israel harusnya jangan seenaknya memperluas wilayahnya dengan mencaplok wilayah Palestina. Apalagi sampai mengganggu dan menyakiti rakyat Palestina. "Masa orang mau beribadah di masjid diancam dan diserang," kata Jazuli keheranan.

Beribadah dan memeluk agama adalah hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya jangan hanya mengeluarkan kecaman. "PBB bukan pengamat, mereka punya otoritas untuk terlibat aktif. Hentikan serangan itu," kata Jazuli. Untuk tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, melanggar HAM, dan mengganggu ketertiban dunia, PBB harus berani bergerak, jangan hanya lewat kecaman semata. [ROL]

posted by @Adimin

PKS Di Era Khidmah Kepada Rakyat

Kader PKS dalam sebuah aksi. (depoklik.com)

Oleh: Adi Supriadi

Semangat melayani sepertinya sudah mendarah daging di dalam tubuh PKS dan kader-kadernya. Ketika mottonya , tagline “Bersih, Peduli dan Profesional” ini sangat populer bagi siapa saja. Tagline “Bersih, Peduli dan Profesional” lebih menekankan pada semangat melayani dengan bahasa “Peduli”, kemudian ketika diganti dengan “Apapun yang Terjadi Kami Tetap Melayani” dan pada akhirnya kini intisari tagline PKS tidak jauh berbeda yaitu “Berkhidmat kepada Rakyat”, hanya saja dengan ada kata “rakyat” semakin jelas fokusnya ke mana, yaitu kepada rakyat. Apakah selama ini tidak kepada rakyat? Mungkin sudah, tetapi belum menjangkau semua lapisan orang, jika sudah menyebut “rakyat” maka siapapun dia, apapun kondisinya maka harus dilayani oleh PKS. Dalam bahasa PKS, pelayanan disebut “berkhidmat”.

Khidmat itu bermakna melayani, sama dengan istilah bahasa Arab untuk asisten rumah tangga “khadimah” yang artinya pelayan/pembantu, dan sejatinya setiap kader dakwah adalah khadimah ummah atau “Pelayan Umat”. Bahwa setiap muslim itu adalah dai. Setiap dai adalah pelayan umat, khadimatul ummah. Melayani rakyat atau berkhidmat kepada rakyat adalah tugas mulia kenabian karena semua Nabi dari Adam AS sampai Rasulullah SAW adalah pelayan umat (Baca : Rakyat).

Hakikat kehadiran seorang dai adalah pelayan umat dan hakikat kehadiran sebuah Partai Dakwah adalah pelayan rakyat. Ini satu kesatuan yang tak terpisahkan, Jika Dai tetap akan melayani umat apapun balasan umat kepadanya. Semoga pesan “Berkhidmat kepada Rakyat” ini menjadi ruh baru perjuangan dakwah PKS di Indonesia dan dihayati seluruh kadernya di dunia sampai Republik ini kembali menemui kejayaannya.

Khidmat atau pelayanan dapat mengandung arti memfasilitasi, pelayanan sangat berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain agar dapat menimbulkan simpatik bagi orang tersebut. Menurut Harbani (2007:128) pelayanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai “aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Rakyat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari siapa pun terlebih dalam hal ini dari organisasi partai politik dan tentunya dari kader dakwah.

Jika PKS merujuk kepada sebuah pelayanan prima, maka di sana akan muncul kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu. PKS bisa menjadi partai nomor 1 di Indonesia jika bisa menerapkan ini secara keseluruhan.

Di dalam organisasi kepartaian, pelayanan kepada rakyat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada rakyat bukan hanya kepada para pemilihnya melainkan kepada siapa pun yang berpotensi memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya organisasi politik mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi masyarakat secara keseluruhan.

Kualitas pelayanan (khidmah) yang baik akan menimbulkan rasa puas dan sikap positif dari rakyat terhadap kehadiran partai politik. Hal ini dikarenakan kepuasan merupakan perasaan senang atau kekecewaan seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja seseorang dan harapannya.

Rakyat akan sangat puas apabila dirinya mendapat pelayanan dengan baik, dan tentunya hal tersebut akan membawa kesan positif dalam diri setiap rakyat khususnya terhadap kinerja politisi ataupun kader dakwah yang ada dalam partai politik. Tingkat kepuasan rakyat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan program “Berkhidmat Kepada Rakyat” yang digalang PKS. Di mana semakin besar manfaat yang dirasakan rakyat, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh politisi. Sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan partai politik.

Jadi, hakikat dari penyelenggaraan sebuah khidmat itu adalah kemampuan memenuhi harapan-harapan para pengguna jasa PKS, apakah itu kader, keluarga kader, umat Islam ataupun rakyat seluruh Indonesia. Kualitas pelayanan dapat dikatakan prima jika selalu ada saat dibutuhkan, terjangkau semua kalangan, sesuai dengan porsinya, dengan menjamin rasa keadilan dan perlakuan yang sama. Jika ini dilaksanakan, maka PKS akan menjadi partai yang dapat diandalkan membawa Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. [adi/dakwatuna]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Meminta Rencana Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara Dialihkan

JAKARTA (19/9) - Berkenaan dengan rencana kenaikan tunjangan pejabat negara (termasuk tunjangan bagi Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya) dalam APBN-P 2015 Fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap sebagai berikut: 

Pertama, mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan.

Kedua, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi/prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat. 

Ketiga, tidak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang.

Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Fraksi PKS DPR RI mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Galibu Tembus Rp 2,4 M, Sohibul Iman: Ini Mengejutkan

JAKARTA (19/9) – Antusiasme keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk berkontribusi lewat Gerakan Lima Puluh Ribu (Galibu) terus berlanjut. Dana dari keluarga besar PKS untuk perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4, 12-15 September 2015 lalu terus mengalir.

Hingga Jumat (18/9) total dana Galibu yang terkumpul mencapai Rp 2,4 Miliar. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar PKS yang telah berpartisipasi dalam Galibu.

“Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar PKS. Ini sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan, ternyata partisipasinya sangat luar biasa. Sampai dengan Jumat (18/9) Galibu telah terkumpul sebanyak Rp 2,4 miliar dengan total partisipan mencapai 4.000 orang,” ujar Sohibul Iman di Jakarta, Sabtu (19/9).

Sohibul Iman menambahkan, Galibu dapat dijadikan sarana pembelajaran politik kepada masyarakat karena terlibat langsung dalam pengelolaan partai.

“Dengan melibatkan masyarakat, membuat mereka memiliki perhatian terhadap pengelolaan partai. Dengan demikian timbul rasa memiliki akan partai ini, dan siap untuk memperhatikan setiap gerak-gerik PKS. Sehingga, kalau pun PKS melakukan suatu kekeliruan, mereka akan segera menegur dan mengingatkan,” tambah Doktor lulusan Jepang tersebut.

Sohibul Iman juga mengingatkan kepada seluruh pengurus baru PKS agar mengelola partai dengan baik. Terlebih, ada sumbangsih dari masyarakat kepada partai lewat Galibu.

“Tidak boleh disia-siakan apa yang menjadi sumbangan dari masyarakat. Maka berpartailah dengan baik, kelola partai ini dengan baik, karena dalam partai ini ada sumbangsih dari masyarakat. Jika kita tidak bekerja dengan baik, berarti kita mengkhianati keturutsertaan masyarakat,” ujar Sohibul Iman.

Bendahara Munas ke-4 PKS, Unggul Wibawa menambahkan antusiasme masyarakat terhadap Galibu cukup besar, terlihat dari pergerakan total dana yang terhimpun setiap harinya.

“11 September kita cek baru ada Rp 600 jutaan, tanggal 15 September sudah ada 1,3 miliar, dan kemarin 18 September, Alhamdulillah sudah ada 2,4 miliar, dan terus bertambah sampai hari ini," ujar dia.

Dana itu, ujar Unggul, masih akan ditambah iuran wajib dari anggota legislatif tingkat kota/kabupaten, provinsi, sampai pusat. "Insya Allah kita benar-benar menerapkan prinsip sunduquna juyubuna (dana dari kantor sendiri) dan juga akan diterapkan pada Mukernas mendatang,” pungkas Unggul. [pks.id]

Keterangan Foto: Pengukuhan pengurus DPP PKS Masa Khidmat 2015-2020 dalam Munas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9). (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

Seluruh Pengurus Baru DPP PKS Teken Pakta Integritas

JAKARTA (19/9) – Seluruh pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menandatangani Pakta Integritas Pengurus DPP PKS yang mempertegas komitmen mereka menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Pakta integritas itu isinya ada enam. Secara garis besar berbicara tentang kesungguhan kerja menjalankan amanah. Seorang pengurus siap mencurahkan seluruh kemampuan untuk amanahnya itu,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di Jakarta, Sabtu (19/9).

Sohibul Iman menjelaskan selain berkomitmen menjalankan amanah, para pengurus DPP PKS juga siap tunduk patuh terhadap peraturan partai serta undang-undang yang berlaku.

“Pengurus DPP PKS harus benar-benar menjadi warga negara yang baik. Sebagai pemegang amanah di partai, maka dia harus menjadi pejabat yang baik,” jelas Wakil Ketua DPR RI periode 2013-2014 itu.

Di dalam mengemban amanah, lanjut Sohibul Iman, pengurus DPP PKS juga berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia menegaskan apabila terbukti melakukan pelanggaran, para pengurus harus siap mengikuti proses penegakan disiplin.

“Komitmen penegakan disiplin menunjukkan para pimpinan dan pejabat partai ini memiliki dedikasi terhadap tugas. Implikasinya, apabila partai semakin baik, manfaat yang diberikan kepada masyarakat juga akan lebih baik,” tegasnya.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP PKS, Dedi Supriadi menambahkan seluruh pengurus DPP PKS menandatangani pakta integritas pada Jumat (18/9) malam di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta. Pakta Integritas Pengurus DPP PKS tersebut berisi enam poin, antara lain:

1. Bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan, serta terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya

2. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3. Bersungguh-sungguh, ikhlas dan mengerahkan semua kemampuan terbaik dalam melaksanakan dan menuntaskan tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai pengurus partai dan berpegang teguh kepada AD/ART dan peraturan partai lainnya, karena meyakini bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

4. Mendengar dan taat kepada keputusan dan arahan Partai dalam keadaan suka maupun tidak, dalam hal tidak melanggar syariat dan hukum positif, sekuat kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan AD/ART Partai.

5. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memegang teguh komitmen tata kelola partai yang baik (good party governance).

6. Bersedia untuk mengikuti seluruh prosedur partai jika saya melanggar apa yang sudah disebutkan diatas.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (paling kanan) saat memimpin Rapat Pleno pertama pengurus baru DPP PKS di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Jumat (18/9) malam.

[sumber: pks.id]

posted by @Adimin

PKSArt Dinilai Besar Manfaatnya Bagi Partai dan Kader PKS

Ketua DPP PKS Bidang Humas Dedi Supriadi

Ketua DPP PKS Bidang Humas Dedi Supriadi menilai komunitas desain grafis PKS yang diberi nama PKSArt merupakan wadah yang besar manfaatnya baik bagi partai maupun para kader PKS. 

"Kita tahu bahwa rentang minat dan keahlian kader begitu luas, salah satunya adalah skill desain grafis," ujar Dedi saat dihubungi pksnongsa.org, Jumat (18/9).

Menurut Dedi, sudah menjadi seperti aliran darah bagi kader PKS untuk bisa menyumbangkan apapun yang dimiliki untuk kebaikan dakwah.

"Nah, PKSArt hadir menjadi saluran bagi amal-amal dakwah tersebut," katanya. 

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya blunder dari desain grafis yang dihasilkan komunitas PKSArt, Dedi meyakini hal ini tidak akan terjadi. 

"Bukan soal kontrol isunya, tapi sejauh mana para desainer grafis ini memahami visi dakwah PKS," katanya. 

Menurut Dedi, jika para desainer grafis PKS itu memiliki pandangan yang jelas tentang arah dakwah melalui pertemuan rutin partai yang mereka ikuti, pasti self-reminder akan berjalan dengan baik dan tidak akan ada blunder.

Sementara itu, Arie Poernama, salah seorang inisiator komunitas PKSArt ini mengatakan, tujuan dibentuknya komunitas tersebut salah satunya adalah sebagai respon dari semakin majunya media publikasi, teknologi dan informasi serta kebutuhan sosialisasi yang harus semakin inovatif menyesuaikan perkembangan zaman.

Arie berharap relawan PKSArt yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bisa turut meramaikan kampanye kreatif yang diselenggarakan PKS, baik lokal maupun nasional.

"Dengan sajian desain kreatif PKSArt yang elegan, semoga PKS mampu ikut mencerdaskan dan memberi inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan bisa ikut mengendorse tokoh-tokoh PKS lebih popular melalui desain 'Tokoh PKS Bicara'," ujar Arie. [pksnongsa]

posted by @Adimin

FPKS DPR Minta Rencana Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara Dibatalkan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI meminta rencana kenaikan tunjangan pejabat negara (termasuk tunjangan bagi Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya) dalam APBN-P 2015 tidak dilanjutkan atau dibatalkan dan dialihkan untuk menaikkan daya beli masyarakat. 

Hal ini didasari dengan berbagai pertimbangan. 

"Mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan," ujar Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini, Jumat (18/9).

Dia mengatakan, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. 

"Namun ternyata asumsi/prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," katanya. 

Selain itu, lanjut Jazuli, tidak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

"Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang," ungkapnya. 

Selain itu, Fraksi PKS DPR RI juga mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. 

"Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya. [pksnongsa]

posted by @Adimin

BidPKK DPP PKS Silaturahim Perdana dengan Istri Aleg

JAKARTA (18/9) – Tiga hari usai dikukuhkan dalam Munas ke-4 PKS, kepengurusan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidPKK) DPP PKS bersilaturahim dengan Perhimpunan Istri Aleg (PIA) di kediaman Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Kamis (17/9).

“BidPKK kali perdana ini memenuhi undangan PIA. Pertemuan rutin bulanan PIA ini kami manfaatkan untuk memperkenalkan kepengurusan lengkap BidPKK,” kata Ketua BidPKK DPP PKS, Wirianingsih.

Politisi perempuan yang akrab disapa Bu Wiwi itu mengatakan muslimah memiliki peran penting dan asasi sebagai istri, ibu, serta berkontribusi dalam masyarakat untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

“Setelah ‘tuntas’ menjadi istri dan ibu, peran pengembangan muslimah ialah berkontribusi pada masyarakat. Harapannya, Anggota PIA bersama-sama mengajak para ibu di masyarakat untuk mewujudkan kedua misi tersebut,” pesan Bu Wiwi.

Selain para istri anggota legislatif, acara juga dihadiri aktivis perempuan bidang kemanusiaan. Tampak diantaranya Mira Adhyaksa Dault, Kingkin Annida, Anaway Anis Matta, serta Vira Chandra dari Adara Relief. Silaturahim juga dihadiri Istri Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Zainab serta Istri Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Latifah. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua BidPKK DPP PKS Wirianingsih (tengah, berjilbab ungu) bersama istri-istri aleg Anggota PIA saat silaturahim di kediaman Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Kamis (17/9).

posted by @Adimin

Desember 2015 RUU Disabilitas Diundangkan

Jakarta (17/9) - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifa berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas selesai diundangkan Desember 2015.

"Kami berharap sebelum penutupan masa sidang di bulan Desember harus selesai diundangkan. Jadi, tahun ini harus selesai diundangkan," kata Ledia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9).

Kamis (17/9) kemarin, Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU Penyandang Disabilitas yang diketuai Ledia telah memberikan keterangan sebagai pengusul kepada Baleg DPR. Semua Fraksi yang hadir menyetujui untuk kemudian membahasnya dalam rapat harmonisasi di Baleg.

"Di rapat harmonisasi, kita akan melakukan sinkronisasi terhadap sejumlah peraturan. Seharusnya itu sudah linkdan tidak terjadi tabrakan atau kontraproduktif terhadap undang-undang yang ada," ujar politisi dari daerah pemilihan Jawa Barat 1 yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi itu.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan setelah harmonisasi, Panja bisa merapihan dan membawanya ke paripurna untuk menjadi RUU inisiatif DPR.

”Jika sudah menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR, maka setelah itu kita tinggal menunggu reaksi Presiden untuk mengirim surat, siapa yang akan ditugaskan untuk membahasnya bersama DPR," pungkas Ledia.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Wirianingsih: Jalan Perempuan ke Surga Sangat Banyak

JAKARTA - Seorang muslimah dituntut bisa menyeimbangkan urusan keluarga, mendidik anak serta syiar agama.

“Maka, tak boleh memisahkan persoalan mengurus keluarga, mengurus anak dan suami dengan aktivitas dakwah. Sebab, mengurus keluarga itu sendiri adalah aktivitas dakwah. Bukankah ajakan kepada kebaikan itu pertama kali ada di dalam keluarga?” tutur Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih, dalam rilisnya kepadaRepublika.co.id, Jumat (18/9).

Ibu dari 10 anak hafiz Alquran ini menjelaskan, hidup adalah amanah dari Sang Pemberi Hidup. Bagaimana menjalankannya, itu adalah pilihan. Bagi seorang muslim, seluruh aktivitas dalam kehidupannya semestinya adalah aktivitas dakwah. 

Wirianingsih menambahkan, takdir sebagai istri anggota dewan atau pejabat publik seharusnya membuat seorang perempuan mampu menjalankan peran dakwah lebih luas lagi. Dijelaskan, ada dua peran utama setiap perempuan, yakni peran azasi dan peran perluasan.

“Biasanya sering disebut peran domestik dan peran publik. Saya lebih suka menyebutnya peran azasi dan peran perluasan. Sebab, peran perluasan tidak meninggalkan peran azasinya,” paparnya.

Dengan peran azasi, katanya, seorang perempuan bertanggung penuh di dalam rumah tangga suaminya. Sebagai ibu dari anak-anak, melahirkan dan mendidik generasi yang mencintai Allah SWT.

Sebagai istri, menjadi pendamping dan pendorong suami untuk selalu bersikap dan berperilaku yang berada dalam koridor kebaikan. Sementara dalam peran perluasan, setiap perempuan memiliki peluang-peluang untuk melakukan kebaikannya sendiri.

“Seperti ikan dan air, dua peran ini tak terpisahkan. Peran publik tak boleh melupakan peran azasi. Makanya, jalan perempuan untuk ke surga sangat banyak,” [ROL]

posted by @Adimin

Komunitas Baru Itu Bernama PKSArt

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kader yang banyak menyimpan berbagai potensi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya sebuah komunitas baru yang diberi nama PKSArt. Sebelumnya, PKS juga telah memiliki beberapa komunitas lainnya seperti Relawan PKS Foto. 

PKSArt merupakan kumpulan dari para kader PKS yang memiliki talenta dalam bidang desain grafis. 

Arie Poernama, salah seorang inisiator komunitas ini mengatakan, tujuan dibentuknya komunitas ini salah satunya adalah sebagai respon dari semakin majunya media publikasi, teknologi dan informasi serta kebutuhan sosialisasi yang harus semakin inovatif menyesuaikan perkembangan zaman. 

"Awal mulanya ketika jelang pemilu 2014 banyak bertebaran desain-desain kampanye kreatif PKS. Lalu saya mencoba mengarsipkan desain-desain kampanye PKS itu di web pks-kreatif.com," ungkap Arie mengawali perbincangan dengan pksnongsa.org, Jumat (18/9/2015).

Dari sana kemudian, lanjut Arie, web pks-kreatif.com juga eksis di Fanspage Facebook dan twitter. "Akhirnya banyak berkenalan dengan sesama desainer, ada yang minta desain, ada yang mengajak kerjasama, dan lain-lain," tuturnya. 

Arie juga menceritakan, salah satu surat pembaca di Fanspage Facebook mengusulkan agar dibentuk sebuah komunitas resmi. "Komunitas relawan foto udah ada, PKS TV udah ada, tapi komunitas desain belum ada," ujar Arie menirukan usulan fans pks-kreatif.com tersebut. 

"Akhirnya, dibuatkan grup untuk mengundang desainer-desainer PKS dari seluruh nusantara," tambahnya. 

Arie tidak menyangka, ternyata kabar tentang adanya komunitas PKSArt ini sampai ke struktur Humas DPP PKS. 

"Akhirnya kami diundang di acara kongkow akbar keluarga besar Humas DPP PKS dan komunitas lain pada 14 Juni 2015 lalu di kantor DPP PKS, Jakarta," jelas Arie. 

Arie juga mengatakan, pada tanggal 14 Juni 2015 itulah resmi dipilih nama komunitas baru tersebut yakni PKSArt. Pemilihan tersebut berdasarkan hasil voting seluruh peserta kongkow akbar, dan dipilih salah satu logo komunitas.

"Kemudian web pks-kreatif.com diubah menjadi art.pks.id supaya menjadi web komunitas PKSArt," jelasnya. 

Arie berharap agar relawan desain PKS (PKSArt) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bisa turut meramaikan kampanye kreatif yang diselenggarakan PKS, baik lokal maupun nasional.

"Dengan sajian desain kreatif PKSArt yang elegan, semoga PKS mampu ikut mencerdaskan dan memberi inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan bisa ikut mengendorse tokoh-tokoh PKS lebih popular melalui desain 'Tokoh PKS Bicara'," ujar Arie penuh harap. 

Selain itu, Arie juga berharap PKSArt bisa menebar inspirasi kebaikan melalui desain "Mengurai Hikmah bersama PKS".

"Terima kasih sebesar-besarnya atas respon yang positif dari DPP PKS terhadap lahirnya komunitas ini," pungkas Arie. 

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) PKS Keempat 14-15 September lalu, berbagai karya dari komunitas PKSArt ini turut mencuri perhatian baik para kader maupun tamu undangan. [pksnongsa]

posted by @Adimin