[Opini] Meluruskan Pemahaman Hari Ibu

oleh Zico Alviandri

Di tengah semarak dan syahdu masyarakat Indonesia merayakan Hari Ibu, masih terdengar cibiran sumir yang menyalahkan peringatan pada tiap 22 Desember itu. Ada beberapa alasan, dari acara kaum pagan, tidak dikenal dalam Islam, hingga seolah-olah Hari Ibu mereduksi kasih sayang kepada orang tua hanya pada tanggal tersebut. Sesuatu yang penulis rasa urgen untuk diluruskan.

Sejarah Hari Ibu

Ada media yang menghubung-hubungkan perayaan Hari Ibu dengan jejak upacara kaum pagan. Di beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah, Mother’s Day terhubung dengan kebiasaan memuja Dewi Rhea, istri Dewa Kronus dan ibu para dewa dalam sejarah Yunani kuno. Sehingga di negara-negara tersebut, peringatan Mother’s Day jatuh pada bulan Maret.

Lalu media yang mengutip itu membuat konklusi bahwa Hari Ibu setara dengan hari yang tidak bermanfaat seperti April Mop, hari Valentine, Tahun Baru, dll.

Kalau benar faktanya seperti itu yang terjadi di beberapa negara, di Indonesia malah tidak. Hari Ibu di negara ini berawal dari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yang digelar dari 22 hingga 25 Desember 1928. Kongres Perempuan Indonesia ini bahkan diikuti oleh organisasi wanita Muhammadiyah, Aisjiah. Kemudian Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden No. 316 thn. 1953 untuk meresmikan Hari Ibu sebagai hari nasional. Tanggal tersebut dipilih untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Jelas tak ada jejak perayaan kaum pagan di peringatan Hari Ibu di Indonesia. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai tasyabuh, atau meniru suatu syariat di luar Islam. Semangat yang dibawa untuk memaknai hari ibu adalah kebaikan universal, yang kebaikan itu bisa saja terdapat di banyak negara karena keuniversalannya. Mungkin saja di luar sana mereka harus ber-tasyabuh pada perayaan kaum pagan untuk memunculkan semangat kebaikan ini, tapi tidak di Indonesia yang punya sejarah harum tersendiri untuk memperingati Hari Ibu.

Fatwa ulama Timur Tengah yang mengharamkan Hari Ibu mungkin cocok untuk di negaranya. Karena mungkin Hari Ibu di sana berasal dari hari kaum pagan. Tapi tidak di Indonesia yang berbeda konteksnya.

Bukan Tasyabuh

Dengan kejelasan sejarah itu, maka penetapan Hari Ibu tidak bisa dikatakan sebagai tasyabuh. Lalu bagaimana dengan aktivitas dalam memperingati Hari Ibu yang rentan mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir?

Karena Hari Ibu yang bukan hari raya agama tertentu maka tidak ada aktivitas khusus yang berbau peribadatan agama lain. Hari Ibu pun dirayakan dengan cara yang beragam. Tidak ada cara yang khusus. Lebih banyak inisiatif pribadi daripada ikut-ikutan orang. Dan biasanya apa yang dilakukan orang adalah kebaikan yang bersifat universal dan humanis. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan banyak yang memenuhi anjuran Islam.

Misalnya mengunjungi Ibu, atau membuatkan makanan spesial untuk Ibu. Ada juga anak atau Ayah yang mengerjakan pekerjaan Ibu sehari-hari untuk merasakan letihnya menjadi Ibu.

Kegiatan-kegiatan itu selain bukan tasyabuh, andai ada keserupaan aktivitas antara muslim dan non-muslim pun tidak masuk kriteria tasyabuh yang terlarang.

Hanya Hari Nasional, Bukan Hari Raya Agama

Ada juga yang salah kaprah dengan menyangka Hari Ibu menjadi hari raya yang tidak dikenal dalam Islam. Tidak pernah ada orang yang merayakan Hari Ibu meniatkannya sebagai hari dalam Islam. Hari Ibu hanyalah hari nasional, yang bahkan pemerintah tidak menjadikannya sebagai hari libur (tanggal merah).

Hari Ibu adalah hari nasional sebagaimana hari pendidikan, hari guru, hari anak, hari pahlawan, hari anti korupsi, dll. Sangat absurd argumen yang mengatakan bahwa Hari Ibu tidak dikenal dalam Islam sehingga tidak perlu menambah hari raya dalam Islam. Tidak ada yang mengaitkan Hari Ibu dengan hari raya agama kecuali mereka yang resah sendiri dengan keberadaan Hari Ibu.

Kaidah fiqh dengan bijak mengajarkan kita, bahwa dalam urusan muamalah segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Hari Ibu hanyalah urusan muamalah. Salah kaprah bila diseret ke urusan ibadah mahdhoh.

Urgensi Hari Ibu

Kemudian masih pentingkah Hari Ibu karena toh tiap hari seharusnya adalah Hari Ibu?

Sama saja pertanyaan ini bila ditanyakan ke tiap hari nasional. Misalnya, masih pentingkah hari pendidikan karena tiap hari para murid dan guru melakukan proses belajar mengajar?

Diistimewakannya satu hari untuk memperingati hari tertentu memang ada tujuannya, yaitu agar suatu tema lebih bergaung di masyarakat. Bagi aktivis peduli AIDS, penetapan hari AIDS membantu mereka untuk menyosialisasikan pencegahan AIDS kepada umat manusia. Di sekitar hari itu media massa mengangkat soal AIDS, dan para aktivis punya kesempatan untuk berkampanye.

Bagaimana dengan selain hari itu? Ada begitu banyak tema di dunia ini yang tidak akan bisa selalu diangkat tiap hari. Karena itu pergiliran hari untuk bermacam tema memudahkan sosialisasi terhadap tema tersebut. Tidak bisa tiap hari media massa mengangkat soal AIDS, pendidikan, kepahlawanan, tentang ibu, dll. Pergiliran hari memudahkan kampanye hari-hari itu bisa terfokus.

Ada banyak problem tentang ibu yang perlu diadvokasi. Misalnya aturan pemerintah agar cuti terhadap karyawan menyusui diperpanjang; atau pencegahan ibu meninggal saat melahirkan. Ketika mendekati Hari Ibu, semua perangkat untuk bersosialisasi mendapatkan momentumnya untuk diarahkan membahas soal Ibu. Dan kampanye hal-hal di atas pun bisa fokus kepada masyarakat, tidak terganggu teriakan lain entah itu soal AIDS, soal pendidikan, dan lain-lain.

Jadi, bicara Hari Ibu bukan cuma bagaimana seorang anak berterima kasih kepada wanita yang mengasuhnya. Juga soal bagaimana agar Ibu semakin berdaya dan diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. [pks.id]

 Ilustrasi: Ibu dan Anak (Relawan PKS Foto).

posted by @Adimin

DPR: Revisi Aturan Pemanfaatan Lahan Pulau Kecil oleh Asing

JAKARTA (15/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah merevisi aturan tentang pemanfaatan 5 ribu hektar lahan pulau-pulau kecil oleh perusahaan penanaman modal asing.

Regulasi ini terdapat pada Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Presiden tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing.

“Kita jangan sampai menyesal di kemudian hari, seperti pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dengan undang-undang ini masyarakat bebas membakar lahan maksimal 2 hektar,” kata Akmal di Jakarta, Selasa (15/12).

Politisi PKS ini berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam perencanaan lingkungan. Ia mencontohkan, saat ini pagar kedaulatan negara dalam bentuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) telah mampu menahan berbagai regulasi internasional. Namun, apabila aturan dalam bentuk Perpres tersebut lalai, maka akan menjadi rayap yang menggerogoti pagar ZEE Indonesia.

“Peraturan presiden ini masih tahap harmonisasi antarlembaga kementerian terkait. Jadi masih ada waktu untuk meninjau kembali pasal yang membuka peluang bencana. Terutama pelepasan lahan seluas 5 ribu hektar pada setiap pulau kecil di Indonesia,” ujarnya.

Legislator Sulawesi Selatan ini mengingatkan pemerintah untuk tidak membuka pintu bencana masa depan dengan penyusunan regulasi yang tidak tepat. Kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini pun tidak lepas dari kesalahan penyusunan regulasi pada tahun 2009.

“Tambang kita sudah dikoyak. Begitu juga hutan Nusantara telah direnggut. Jangan sampai laut kita juga nantinya porak poranda akibat ulah asing,” pungkas Andi Akmal. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

posted by @Adimin

Muslimah PKS Kota Tangerang Sambangi Komunitas Pemberdayaan Lansia

TANGERANG (14/12) – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Kota Tangerang mengadakan kunjungan ke komunitas pemberdayaan lansia LUMINTU di Kecamatan Ciledug, Senin (14/2).

Acara yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 30 ibu-ibu lansia yang tergabung dalam komunitas LUMINTU. Hadir pula dalam acara tersebut inisiator Komunitas LUMINTU, Slamet.

Komunitas yang telah menyebar hinga ke penjuru Jabodetabek ini memberdayakan lansia untuk membuat kerajinan tangan dari limbah plastik kemasan.

Dalam sambutannya, Ketua BPKK Lilis Suharah menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturrahim dengan ibu-ibu hebat di komunitas ini.

“Meskipun diperingati setiap setahun sekali, tapi kita diperintahkan Rasulullah untuk selalu memuliakan dan mengutamakan ibu kapanpun dan dimanapun,” ujar Lilis. 

Dalam kesempatan yang sama, Slamet mengaku terharu dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh PKS.

“Saya terharu dan sangat berterima kasih pada PKS khususnya ibu-ibu dari BPKK yang sudah berkenan bersilaturrahim ke komunitas yang saya dirikan ini. Dulu ketika Ustadz Salim Segaf menjadi Menteri Sosial, beliau juga pernah datang ke simi dan memberikan support yang luar biasa pada komunitas ini,” tutur.

Acara seremonial ditutup dengan penyerahan bingkisan oleh BPKK kepada Bapak Slamet dan ibu-ibu lansia yang hadir. Sementara Pak Slamet memberikan cindera mata berupa tas yang dibuat dari limbah plastik karya Komunitas LUMINTU.

Keterangan Foto: BPKK DPD PKS Kota Tangerang mendapatkan cinderamata karya Komunitas LUMINTU saat berkunjung ke komunitas rintisan Slamet tersebut, Senin (14/2).

 Sumber: PKS Kota Tangerang

posted by @Adimin

Masih Andalkan Impor, Kedaulatan Pangan Tak Akan Terwujud

JAKARTA (15/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai selama pemerintah lebih mementingkan impor daripada membantu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, maka program kedaulatan pangan tidak akan pernah terwujud.

Demikian disampaikan Hermanto sebelum penyelenggaran acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Swasembada” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (15/12).

“Indonesia sebenarnya memiliki sarana dan prasaran lengkap dan dapat diandalkan untuk mendukung kedaulatan pangan. Namun, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait malah terkesan memandang sebelah mata sektor pertanian dan pangan,” jelas Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).

Doktor IPB ini menilai sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian karena signifikansinya dalam memengaruhi pembangunan nasional. Pemerintah, tambah Hermanto, sudah saatnya mewujudkan Kedaulatan Pangan agar masyarakat memiliki hak untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

“Oleh karena, Swasembada Pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa mendatangkan dari pihak luar,” jelas Legislator PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini.

Atas dasar itulah, melalui FGD ini, Hermanto berharap Fraksi PKS DPR RI bisa mendapatkan masukan (input) penting berupa langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan.

Acara FGD yang akan berlangsung pada pukul 13.00-16.00 WIB ini turut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Hermanto (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS), Muhammad Syakir (Kepala Balitbang Kementerian Pertanian), Bustanul Arifin (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unila Lampung), dan HS Dillon (Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian).

Keterangan Foto: Fraksi PKS DPR RI akan menyelenggarakan FGD bertema “Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Swasembada” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (15/12).

 Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Perempuan Kepala Daerah Terpilih Harus Dorong Ketahanan Keluarga

JAKARTA (14/12) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) memunculkan sejumlah perempuan menjadi pemimpin terpilih menurut perhitungan sementara.

Ketua Departemen Pembinaan Istri Kepala Daerah (Iskada) DPP PKS Netty Prasetyani berharap, terpilihnya banyak kandidat perempuan dalam Pilkada serentak membawa angin segar bagi perbaikan dan penguatan kelembagaan keluarga sebagai pilar dan solusi permasalahan perempuan, anak, dan keluarga secara umum.

“Kita berharap para perempuan tangguh tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya yang strategis dalam menguatkan kelembagaan yang mengadvokasi permasalahan keluarga, perempuan, dan anak di daerah,” ujar Netty di Kantor DPP PKS, MD Building, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2015).

Menurutnya, keunggulan perempuan pada pesta demokrasi merupakan fenomena yang patut disyukuri di tengah masih minimnya kiprah perempuan sebagai kepala daerah. Mengapa kiprah perempuan dalam kepemimpinan daerah merupakan hal yang penting?

“Karena fakta menunjukkan permasalahan keluarga, perempuan, dan anak di Indonesia masih menjadi persoalan besar,” cetusnya.

Istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini memaparkan, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 5.066 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2014. Sebagian besar kasus merupakan kekerasan seksual. Artinya, lanjut dia, rata-rata ada 14 kasus kekerasan seksual setiap hari.

Selain itu, rasio kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, yaitu 1 dari 65. Rasio ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Thailand, yang hanya memiliki rasio ibu meninggal 1 dari 1.100.

“Itu berarti setiap tahunnya di Indonesia ada 20.000 anak piatu yang terlahir tanpa pernah merasakan air susu ibu serta kasih sayang ibu kandungnya,” ujar doktor bidang Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran, Bandung tersebut.

Lebih lanjut Netty mengatakan, keberhasilan banyak perempuan menjadi kepala daerah memberikan harapan untuk lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga, perempuan, dan anak.

Sebab menurutnya, sebagai perempuan, naluri, dan dorongan fitrah yang mereka miliki untuk melindungi anak dan keluarga akan menjadi dasar atau pijakan bagi kepala daerah perempuan untuk dituangkan dalam kebijakan formal di daerah.

“Selamat kepada perempuan yang telah unggul dalam pertarungan Pilkada serentak 2015. Selamat bekerja, pegang teguh amanah rakyat,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dipublikasikan KPU pada situs www.infopilkada.kpu.go.id, dari pasangan yang terdaftar terdapat 32 persen perempuan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil sementara hitung cepat dari berbagai lembaga menunjukkan ada 35 perempuan yang unggul dalam pertarungan pilkada di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Departemen Pembinaan Istri Kepala Daerah (Iskada) DPP PKS Netty Prasetyani.  

 

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi : RW dan RT Harus All Out Bagi Warganya

PADANG -- Selaku perpanjangan tangan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diharapkan senantiasa mampu bekerja maksimal berdasarkan tugas dan fungsinya. Masing-masing pemimpin bagi beberapa Kelompok Keluarga (KK) ini juga diminta, untuk dapat selalu bersinergi dengan Pemko Padang, terkait menyukseskan berbagai program pemerintah dan pembangunan di Kota Padang.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota (Wawako) Padang, H Emzalmi, sewaktu menyerahkan dana operasional RW dan RT se Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan di Masjid Al Hijrah Komplek Jondul Rawang Sabtu (12/12) lalu.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian bapak dan ibu semua. Semoga bantuan operasional ini dapat lebih menyokong kinerja bapak dan ibu untuk lebih "all out" (melakukan semuanya) dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Kita bersyukur, sejauh ini cukup baik dengan mampu menjaga suasana tetap kondusif, sehingga turut menyukseskan beberapa agenda besar yang dilaksanakan di Kota Padang. Yang terakhir, pada Pilgub Sumbar baru-baru ini," imbuh wawako.

Emzalmi menekankan, peran RW dan RT ini memang sangat penting dan krusial bagi warganya. Jika peran tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka akan berefek negatif bagi warga dan lingkungan yang dipimpin. Oleh karenanya, setiap pengurus RW dan RT itu, harus mampu menjadi pembina, menjaga keamanan, kenyamanan, K3 serta membantu warganya terkait masalah kependudukan. Kemudian juga ditambah, mampu mengkoordinasikan program pemerintah dan upaya perbaikan di wilayah lingkupnya.

"Jadi, kinerja RW dan RT selama ini di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa dibandingkan dengan bantuan dana operasional yang diberikan. Semoga pencapaian yang baik selama ini mampu dipertahankan dan ditingkatkan lagi," harap Emzalmi.

Sekretaris Camat Padang Selatan, Roza Molina pada kesempatan itu menyebutkan, kali ini telah dilakukan penyerahan dana bantuan operasional bagi RW dan RT se Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan. Dana tersebut untuk triwulan IV di tahun 2015, yang diterima sebanyak 14 orang Ketua RW dan 52 Ketua RT dengan total Rp 33.360.000.

"Dana operasional ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Padang bagi Ketua RW dan RT dalam tiap sekali 3 bulan. Kita berharap, dana tersebut akan meningkatkan dan menambah semangat RW dan RT dalam menjalankan tugas," terang sekcam perempuan ini.

sumber: FB Humas dan Protokol Kota Padang

posted by @Adimin

Empat Penghargaan Disambut di Padang

PADANG - Empat penghargaan yang dijemput Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo ke Jakarta, Jumat (11/12), akhirnya tiba di Padang. Sabtu (12/12) pagi, penghargaan itu mendarat dan disambut di Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman.

Empat penghargaan itu yakni Peduli HAM, Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015, Anugerah Peduli Pendidikan (APP) 2015, serta Adibakti Mina Bahari (AMB) 2015. Penghargaan ini diperoleh dari empat menteri, yakni menteri Hukum dan HAM, menteri Keagamaan, menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta menteri Perikanan dan Kelautan.

Walikota Padang terlihat begitu sumringah ketika keluar dari pintu kedatangan BIM. Sambil menenteng penghargaan tersebut, Mahyeldi terus tersenyum. Walikota disambut Sekretaris Daerah Kota Padang Nasir Ahmad, Asisten III Corri Saidan, Kepala Bappeda Hervan Bahar beserta sejumlah kepala SKPD di lingkup Pemko Padang.

Begitu keluar dari pintu kedatangan, Walikota langsung dikalungkan karangan bunga. Sejumlah ASN, termasuk kepala sekolah, guru dan siswa yang telah lama menunggu langsung bertepuk tangan. Mereka juga terlihat bangga dan haru dengan diraihnya empat penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini milik kita semua. Diperolehnya penghargaan ini berkat kerja keras kita bersama serta dukungan banyak pihak termasuk warga Kota Padang," ujar Walikota di sela-sela penyambutan itu.

Walikota juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak. Tidak hanya itu, Mahyeldi mengimbau kepada seluruh perangkat kerjanya untuk terus bersemangat bekerja membangun Kota Padang dan mempertahankan prestasi yang diraih.

Di penghujung penyambutan empat penghargaan itu Walikota Padang berfoto bersama. Termasuk dengan siswa-siswa sekolah yang hadir pada pagi itu. 

sumber: FB Humas dan Protokol Kota Padang

posted by @Adimin

LSI Beberkan Faktor yang Buat IP-NA Unggul

PADANG – Lingkaran Surveri Indonesia (LSI) mengungkapkan faktor utama yang menjadi kunci keunggulan pasangan calon gubernur Sumbar Irwan Prayitno-Nasrul Abit pada pilkada, adalah tingginya popularitas yang bersangkutan.

“Berdasarkan survei yang dilakukan sebelumnya, popularitas pasangan Irwan-Nasrul lebih dominan dibandingkan pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar,” kata Supervisi LSI Hamdan Akbar.

Menurut dia selain popularitas yang tinggi, tingkat kesukaan publik atau akseptabilitas kepada Irwan-Nasrul juga tinggi.

“Artinya warga Sumbar merasa nyaman kalau kembali dipimpin Irwan,” kata dia.

Kemudian sebagai petahana Irwan memiliki citra yang baik dan terbebas dari isu negatif.

LSI menyatakan pasangan calon Gubernur Irwan Prayitno-Nasrul Abit memenangi pilkada berdasarkan hasil hitung cepat dengan persentase 59,04 persen.

sumber:antara/hariansinggalang.co.id

posted by @Adimin

Komisi IV Sayangkan Oknum Bermain dalam Program Kapal Ternak

JAKARTA (12/12) - Kementerian Pertanian RI meluncurkan program kapal ternak untuk memotong biaya distribusi sapi potong. Terobosan dari pemerintah tersebut diapresiasi Anggota Komisi IV DPR RI, Almuzzammil Yusuf.

Keberadaan kapal ternak tersebut, ungkap Muzzammil, akan membantu pemasaran para peternak sekaligus menurunkan harga di tingkat konsumen. "Karena keberadaan kapal tersebut akan memangkas bukan saja biaya trasportasi, juga lama trasportasi yang berdampak positif pada kesehatan dan sedikitnya penurunan bobot ternak," kata Almuzzammil di Jakarta, Sabtu (12/12/2015).

Namun Muzzammil menyayangkan program dari pemerintah tersebut dinodai sejumlah oknum yang memaksa peternak sapi di NTT menjual sapi dengan harga di bawah pasar. Sejumlah oknum memaksa membeli sapi dari peternak di NTT dengan harga di bawah pasar demi memenuhi kapal ternak Camara Nusantara I ke Jakarta.

Politisi PKS ini mengingatkan dengan tegas agar upaya positif dari pemerintah tersebut tidak dikotori oleh oknum dari berbagai pihak. "Dan hal itu dibiarkan saja oleh Kementan, Pemda setempat dan aparat hukum," kata Muzzammil menegaskan.

Ia pun mendesak agar Kementan, Pemda setempat dan aparat hukum menindak tegas pihak-pihak yang menodai terobosan pemerintah tersebut. Ia menduga oknum bisa saja berasal dari banyak pihak termasuk dari daerah, pusat atau bahkan internal kementerian sendiri. "Jangan sampai kita berputar-putar dalam lingkaran setan permasalahan karena segelitir kenakalan oknum," ujar dia.

Muzzammil mencatat keluhan para peternak NTT ini harus jadi perhatian dan pelajaran Mentan pada operasi kapal ternak yang akan segera diadakan di beberapa propinsi lainnya seperti NTB, Sulsel, Jawa Timur dan Lampung. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Almuzzammil Yusuf.

posted by @Adimin

Peduli Pendidikan Islam, Walikota Padang Terima API 2015

Jakarta- Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo menerima penghargaan Anugerah Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin pada malam anugerah API 2015 di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (11/12).

Menurut Menag Lukman Hakim, penghargaan yang diberikan Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama tersebut karena Walikota Padang dinilai telah memberikan dedikasi luar biasa dalam pendidikan islam di daerahnya. Sebab disadari, upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia merupakan domain pendidikan islam adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

"Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka memajukan pendidikan islam," sebutnya.

Diselenggarakannya API, menurut Menag lagi, bertujuan untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah maupun masyarakat umum terhadap peningkatan akses dan daya saing dalam penyelenggaraan pendidikan islam.

"Melalui anugerah API diharapkan terjalinnya kerjasama konstruktif antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota," imbuhnya.

Sedangkan untuk penilaian penerima anugerah API, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prof. DR. Phil. Kamaruddin mengatakan, sudah melalui penjurian yang ketat dengan melibatkan berbagai unsur termasuk praktisi pendidikan dan lembaga internasional.

"Para peraih penghargaan sudah melalui seleksi ketat dan cermat dengan melibatkan unsur praktisi pendidikan dan lembaga internasional, sehingga tidak diragukan lagi hasilnya," ujarnya.

Pada malam anugerah API 2015 yang dipandu MC Nirina Zubir dan Deri ini, Walikota Mahyeldi merupakan satu-satunya dari pemerintahan kota. Sedangkan 5 penerima untuk kategori kepala daerah adalah para bupati, yaitu Bupati Siak, Bupati Wonogiri, Bupati Tabalong, Bupati Bulukumba dan Bupati Sumbawa.

Usai menerima penghargaan, Walikota Mahyeldi didampingi Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang Al Amin menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat Kota Padang yang memberikan dukungan terhadap program pendidikan islam. Juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Kota Padang yang tetap bersinergi dalam upaya mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan islam.

"Ke depan pendidikan islam di Kota Padang semoga dapat lebih diperhatikan, diantaranya dengan memberikan insentif bagi guru mengaji dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru honor madrasah,"tutupnya.

Sumber: FB Humas Pemko Padang



posted by @Adimin

Pemko Padang Raih Anugerah Peduli Pendidikan

JAKARTA- Padang menjadi daerah satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan (APP) 2015. Padang dinilai berhasil menuntaskan buta aksara dan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dengan baik, Pemerintah Kota Padang menerima API 2015 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penghargaan ini diserahkan Mendikbud Anies Baswedan kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo dalam acara yang berlangsung di Gedung Ki Hadjar Dewantara Senayan, Jakarta, Jumat (11/12).

Mendikbud menyebut apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ini untuk mendorong partisipasi semua pihak untuk lebih peduli terhadap pelayanan pendidikan. "Diharapkan akan terus tumbuh peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan," kata Anies dalam sambutannya.

"Semoga visi Kota Padang untuk mewujudkan pendidikan bermutu, berprestasi dengan semangat kebersamaan segera terwujud," tambah Anies.

Sedangkan Walikota Padang Mahyeldi Dt. Marajo mengungkapkan, pendidikan gratis 12 tahun dan memasukan pendidikan menjadi program unggulan adalah sebagian dari bentuk kepedulian pemerintah kota Padang dalam pelayanan pendidikan.

Disamping program Dinas Pendidikan Kota Padang sendiri kreatif menciptakan dukungan masyarakat terhadap pendidikan, lahirnya organisasi bersama peduli pendidikan (Gema Pendik) menjadi salah satu terobosan yang melibatkan masyarakat dalam mengentaskan masalah pendidikan di ibukota provinsi Sumatera Barat ini.

"Semoga visi untuk mewujudkan pendidikan bermutu, berprestasi dengan semangat kebersamaan dapat dicapai," tukas Walikota yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi.

Penghargaan ini terbilang cukup fenomenal. Pasalnya, hanya Kota Padang saja yang mendapat penghargaan APP 2015 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini mendapat respon positif dari sejumlah perantau asal Kota Padang yang berdomisili di Jakarta. Salah seorang perantau Padang yang tinggal di Cibubur, Irawan menyebut dengan diraihnya penghargaan tersebut membuktikan bahwa Padang merupakan daerah yang begitu peduli dengan pendidikan. Menurutnya, tak heran jika dari Kota Padang selalu muncul pemikir-pemikir handal yang mencuat di pentas nasional.

"Padang dari dulu sudah terkenal dengan pemikir-pemikirnya yang selalu membawa pengaruh di Indonesia, selamat buat Padang," ujarnya. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin