Pimpinan PKS Pantau Posko Mudik PKS via Video Conference

Pimpinan PKS melakukan video conference dengan
Posko Mudik PKS di beberapa titik kemacetan, Ahad (3/7)

Jakarta (3/7) - Pimpinan PKS melakukan video conference dengan Posko Mudik PKS di beberapa titik kemacetan, seperti Posko Nagreg, Payakumbuh, Bandar Lampung, dan Ngawi.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menjelaskan bahwa kegiatan video conference ini sebagai simbol upaya memberikan pelayanan kepada para pemudik melalui Posko Mudik PKS agar mudik menjadi aman dan nyaman.

"Dari semula ada 75 posko ternyata sekarang ada 80 posko. Ada daerah-daerah yang menyelenggarakan posko mobile (bergerak). Kita mendatangi pemudik yang membutuhkan, terutama masalah kesehatan dan kecelakaan. Kami berharap pemudik bisa menjalani perjalanannya dengan aman dan nyaman serta lancar," papar Sohibul dalam video conference di kantor DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (3/7/2016).

Sohibul Iman juga menjelaskan bahwa PKS juga berupaya memberikan informasi yang selalu update sehingga bisa memantau mana daerah-daerah yang mengalami kemacetan atau peristiwa lainnya.

Kegiatan ini lanjut dia, dilakukan di Kantor DPP PKS dengan harapan mencegah kemungkinan-kemungkinan seperti koneksi yang buruk.

"Tadinya mau di posko yang sebenarnya di Nagreg atau Jawa Tengah, tapi mengingat kondisi lalu lintas yang padat, kita kalau ke sana lama, belum lagi koneksi yang kurang, akhirnya kita putuskan launching dari Markaz Dakwah PKS," paparnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Posko Pelayanan, Kontribusi PKS Untuk Mudik yang Nyaman

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman sedang melakukan telekonferensi dengan tim Posko Mudik PKS di berbagai wilayah

Jakarta (3/7) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman meluncurkan Program Posko Mudik Nasional PKS pada Ahad 3 Juli 2016. Program tersebut merupakan bentuk khidmat PKS terhadap masyarakat.

Sohibul Iman mengatakan, program posko mudik merupakan cara PKS berkontribusi bagi terwujudnya mudik yang nyaman dan lancar.

"Kami memilih bentuk pelayanan dengan mendirikan posko mudik, karena bentuk pelayanan ini tidak berlangsung sesaat, melainkan selama musim mudik hingga arus balik," ujar Sohibul Iman saat meresmikan program Posko Mudik Nasional PKS 2016 di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (3/7/2016).

Sohibul Iman menjelaskan, dengan mendirikan posko pelayanan, kader yang terlibat tidak hanya di pusat tapi juga daerah. Menurutnya, posko pelayanan adalah cara berkontribusi yang lebih efektif dan menyentuh kepada masyarakat.

"Karena kader dapat berinteraksi langsung. Bahkan saya juga sudah memberi arahan kepada kader PKS yang menjadi tokoh publik di daerah baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif untuk terlibat dalam pelayanan di posko ini. Alhamdulillahproggress-nya cukup baik," jelasnya.

Sohibul Iman juga mengungkapkan, posko mudik yang diinisiasi PKS sebenarnya bukan baru tahun ini. Pada musim mudik tahun-tahun sebelumnya, sejumlah kader PKS di daerah berinisiatif memberikan pelayanan kepada pemudik dengan mendirikan posko.

"Namun tahun ini, posko mudik dijadikan sebagai program nasional PKS dengan tagline hingga atribut yang seragam dan melibatkan kader dan struktur yang lebih luas sehingga memiliki daya pelayanan massif dan benar-benar dirasakan masyarakat," imbuh pria yang akrab disapa Kang Iman ini.

Dia menegaskan, program Posko Mudik Nasional PKS ini akan menjadi program tahunan untuk menunjukkan komitmen PKS berkhidmat untuk rakyat. "Karena itu kami juga terbuka dengan kritikan dan masukan dari masyarakat agar pelayanan di posko mudik PKS ke depan semakin baik," ujarnya.

Selain itu, Sohibul Iman juga mengatakan, operasional posko mudik PKS di beberapa daerah sudah berjalan sejak Jumat (1/7) lalu, meskipun program Posko Mudik Nasional PKS baru diresmikan hari ini. Hingga hari ini, lanjut dia, sudah 75 posko mudik PKS berdiri di sejumlah titik strategis di jalur mudik di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Posko-posko tersebut terdiri dari posko tenda dengan kategori posko utama, posko pendukung, dan posko tematik, serta posko bergerak (mobile).

"Kita memang meluncurkan ketika arus mudik sudah berlangsung sehingga langsung bersentuhan dengan pemudik. Semoga posko mudik PKS ini bermanfaat bagi masyarakat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan," pungkas doktor jebolan perguruan tinggi di Jepang ini.

Dalam kesempatan tersebut, Sohibul Iman juga akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi MyPKS di smartphone, dan berdialog melalui video conference dengan lima posko mudik PKS di daerah, antara lain Payakumbuh (Sumatera Barat), Nagreg (Jawa Barat), Cirebon (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah) dan Makassar (Sulawesi Selatan). [pks.id]

posted by @Adimin

Sohibul Iman Resmikan Pusat Posko Mudik PKS 2016

Jakarta - Pusat Posko Mudik PKS 2016 resmi diluncurkan hari ini. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan program posko mudik adalah bentuk kontribusi PKS kepada masyarakat.

"Ini bentuk kontribusi PKS supaya mudik berjalan nyaman dan lancar. Karena ini tradisi tahunan," ujar Sohibul Iman dalam peresmian Pusat Posko Mudik PKS 2016 di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (3/7/2016).

Peresmian dilakukan secara simbolik dengan pengguntingan pita oleh Sohibul Iman. Hadir juga dalam peresmian tersebut Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie dan Sekjen DPP PKS Mustafa Kamal.

Sohibul Iman mengungkapkan, PKS sudah menyelenggarakan posko mudik sejak 2005. Namun yang istimewa, lanjut dia, tahun ini penyelenggaraan posko mudik dengan standarisasi agar penyelenggaran berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Kang Iman ini juga memberikan bingkisan hari raya kepada beberapa anggota masyarakat kurang mampu. 

Salah seorang warga yang menerima bingkisan, Joni (90) menuturkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan PKS.

"Semoga Pak Joni dikaruniai kesehatan," ujar Sohibul Iman kepada pria yang sehari-hari sebagai pemulung ini.

Sementara itu, Koordinator Pusat Posko Mudik PKS 2016 Yoyok Handoyo mengatakan perkembangan terbaru jumlah posko mudik PKS mencapai 80 posko mudik yang tersebar di 16 provinsi. [pks.id]

posted by @Adimin

Kembali Silaturahim ke PKS, Yusril Bahas Arah Parpol Jelang Pilkada 2017

Jakarta (28/6) - Bakal Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra menyambangi kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS sore ini. Pertemuan tersebut, papar Yusril, menindaklanjuti diskusi terdahulu tentang arah partai politik menjelang pilkada 2017.

"Tadi sedang membicarakan tentang gambaran arah partai politik menghadapi petahana (incumbent), belum bisa memutuskan sendiri (untuk menghadapi Pilkada, red). Jadi harus dibicarakan bersama-sama dengan partai politik," ungkap Yusril di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2016).

Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi juga menambahkan bahwa PKS menyambut baik dengan terus melakukan komunikasi politik yang baik terhadap para bakal Cagub Jakarta yang sudah menyampaikan keinginannya untuk maju ke Jakarta.

Menurutnya, beberapa bakal Cagub yang sudah datang menjalin komunikasi kepada PKS diantaranya Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, dan Syafrie Samsudin.

"Setelah kemarin pak Sandiaga Uno datang ke DPP PKS, hari ini pak Yusril. Ini bukan merupakan komunikasi pertama PKS kepada pak Yusril juga kepada pak Sandiaga," tuturnya.

Dedi juga menjelaskan bahwa PKS dengan para bakal Cagub tersebut saling bertukar pikiran tentang permasalahan Jakarta, juga terkait prioritas-prioritas yang harus diselesaikan pada masa setelah 2017 hingga 2022.

"Beberapa hal soal kemacetan, banjir, dan juga penataan ruang dan wilayah menjadi agenda perbincangan menarik antara PKS dengan calon ini," papar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menambahkan pentingnya ikatan sosial masyarakat Jakarta yang menurut PKS perlu mendapatkan perhatian bagi para calon pemimpin DKI Jakarta.

"Tingkat kohesivitas masyarakat Jakarta ini sangat penting diperhatikan dan dijaga, karena ini kan barometer keamanan nasional kan Jakarta ini. Jadi jangan sampai kita mencari pemimpin yang justru mengancam kohesivitas atau ikatan sosial masyarakat Jakarta. Itu juga jadi agenda yang dibicarakan kepada para bakal Cagub tersebut," jelasnya.

Mengenai sikap pasti dukungan PKS terhadap pasangan calon, Dedi menyatakan PKS untuk saat ini fokus menjalin komunikasi yang baik terhadap para bakal Cagub dan PKS akan menyatakan sikapnya menjelang pembukaan pendaftaran Calon Gubernur DKI Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

Vaksin Palsu Beredar 13 Tahun, Pengawasan Pemerintah Harus Dievaluasi

Jakarta (28/6) -- Pemerintah harus mengevaluasi kembali sistem pengawasan obat dan peredarannya di masyarakat. Evaluasi ini perlu dilakukan menyusul terbongkarnya kasus vaksin palsu yang ternyata sudah beroperasi cukup lama.

Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, terungkapnya kasus produksi dan peredaran vaksin palsu yang telah berlangsung sejak 2003 menunjukkan adanya celah kelemahan dalam sistem pengawasan obat, baik dilakukan Kementerian Kesehatan maupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selama ini.

"Kita berterima kasih kepada Polisi yang membongkar kejahatan ini. Sistem pengawasan pemerintah harus dievaluasi lagi, diperketat pengawasan dan perizinan obat hingga peredarannya," ujar Zainuddin di Komplek DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Tidak sebatas mengevaluasi pengawasan eksternal, menurut Zainuddin, Kementerian Kesehatan dan BPOM juga harus mengevaluasi internalnya soal kemungkinan adanya oknum yang terlibat. Hal itu harus dilakukan, lanjut dia, karena tindak kejahatan pemalsuan tersebut ternyata sudah berlangsung 13 tahun.

Politisi PKS ini menegaskan, Kemenkes dan BPOM harus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan. Sebab menurutnya, praktik pidana pemalsuan vaksin ini bisa berlangsung lama karena adanya oknum tenaga medis baik di tingkat rumah sakit ataupun puskesmas yang terlibat.

Kemenkes harus mengaudit penggunaan obat dan vaksin di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia.

"Saya khawatir kasus vaksin palsu ini hanya puncak gunung es. Bisa terjadi, di lapangan juga banyak obat-obat palsu beredar dan masuk ke rumah sakit. Yang terungkap di wilayah dekat Ibukota. Bagaimana dengan di daerah? Harus dicek ke seluruh Indonesia. Bukan rahasia lagi adanya bisnis haram oknum tenaga medis untuk pengadaan obat," cetusnya.

Lebih lanjut Zainuddin menegaskan, kejahatan vaksin palsu merupakan pidana berat karena termasuk kejahatan kemanusiaan, yang merusak generasi. Pelaku produsen hingga pengedar vaksin palsu, lanjut politisi PKS asal dapil Jakarta Timur ini, harus dihukum berat sesuai UU.

"Kami mendukung upaya yang dilakukan Polri. Bongkar hingga tuntas," imbuh Zainuddin. [pks.id]

posted by @Adimin

Gubernur Sumbar Ajak Masyarakat Berantas Narkoba

PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno meminta kepada masyarakat khususnya Sumbar untuk memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba) yang telah merusak generasi bangsa kita.

“Baik itu BNNP, BNNK, Polisi, kejaksaan dan penegak hukum lainnya maupun semua masyarakat bersama melawan narkoba dan jadikanlah narkoba sebagai musuh bersama,” katanya usai mengikuti acara Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Padang, Minggu.

Menurutnya pada hari Anti Narkoba ini dapat menjadi momen memunculkan semangat dan tekad untuk memberantas narkoba yang terus mengintai anak-anak kita dan merusak masa depanya.

Kepala Badan narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar) Mohammad Ali Azhar mengatakan kita akan melakukan pencegahan dangan langkah-langkah yang semaksimal mungkin untuk memberi tidak memberi ruang kepada pengedar narkoba.

“Dan kita akan memberikan informasi kepada para pelajar, mahasiswa dan masyarakat khususnya keluarga, jika ada anggota keluarganya memakai narkoba kita akan lakukan rehabilitasi.” tambahnya. [hariansinggalang.co.id]

posted by @Adimin

Jazuli Juwaini: Pemimpin Harus Punya Sensitivitas

Ciputat (26/6) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan pemimpin harus punya sensitivitas dalam menghadapi masalah bangsa. Hal ini ia sampaikan dalam acara temu konstituen di rumahnya di Ciputat, Tangsel, Minggu (26/6).

"Bangsa ini didera banyak masalah, pemimpin harus punya sensitivitas. Ramadhan mengajarkan kita untuk berempati," kata Jazuli.

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi I DPR RI ini juga menyampaikan pengerahan kekuatan militer bukan pilihan ideal untuk membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Ia melihat ada opsi lain yang lebih memungkinkan.

"Menurut saya kita tidak perlu angkat senjata, ada pendekatan lain yang lebih humanis," kata Jazuli.

Politisi PKS ini menyelenggarakan temu konstituen sekaligus santunan untuk anak yatim dan buka puasa bersama di rumahnya di Ciputat, Tangsel. Acara ini dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie, jajaran kepolisian, dan tokoh masyarakat setempat. [pks.id]

posted by @Adimin

Aboebakar: Tito Harus Jalankan Amanah dengan Sebaik-baiknya

Jakarta (23/6) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi meminta calon Kapolri Komjen Pol. Tito Karnavian untuk menjalankan amanah yang akan diembannya dengan sebaik-baiknya.

“Peganglah amanah ini sebaik-baiknya,” kata Aboebakar dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

Politisi PKS ini memuji Tito yang berhasil menghadirkan personil Polri dari berbagai angkatan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri kali ini.

“Pak Tito, saya lihat di belakang personil Polri dari angkatan di atas dan di bawah Anda. Ini adalah sebuah peristiwa sejarah dalam Polri, ini momentum pembenahan Polri,” kata Aboebakar.

Ia juga mengajukan beberapa pertanyaan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri kali ini. Menurutnya Tito memiliki beban psikologis karena akan menggantikan Badrodin Haiti yang berasal dari Akpol angkatan 82, sedangkan Tito Karnavian dari angkatan 87.

“Anda punya tugas konsolidasi, jenjang, dan kepangkatan. Bagaimana langkah Anda menjaga konsolidasi dan soliditas korps? Bagaimana Anda akan menempatkan para senior?” kata Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) III Fraksi PKS DPR RI ini.

Anggota DPR dari dapil Kalimantan Selatan I ini juga mempertanyakan strategi Tito untuk mempertahankan hubungan baik antar lembaga penegak hukum.

“Apa langkah Anda untuk menghindari overlaps antar lembaga penegak hukum? Sesekali ada gesekan dengan personil TNI di daerah, bagaimana ada akan mengatasinya?” kata Aboebakar.

Aboebakar juga mempertanyakan bagaimana tanggapan Tito mengenai reformasi dalam tubuh Polri.

“Ada tuntutan untuk menuntaskan reformasi dalam tubuh Polri, apakah sudah sesuai harapan?Apakah Anda mempunyai strategi khusus?” kata Aboebakar.

Sebagai kepala BNPT, cara Tito menangani terorisme diduga diwarnai pelanggaran HAM. Aboebakar meminta Tito berkomunikasi dengan baik, sehingga dugaan-dugaan tersebut bisa terklarifikasi.

“Dalam Penanganan terorisme, ada banyak dugaan pelanggaran HAM. Bagaimana kebijakan bapak kalo jadi Kapolri terkait Densus?” kata Aboebakar. [pks.id]

posted by @Adimin

DPP Selenggarakan Musabaqah Hifzhil Quran (MHQ)

Jakarta (23/6) -- Derysmono duduk sambil memegang mushaf Al-Qur’an. Laki-laki dari Bidang Kepemudaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS itu sedang menunggu panggilan untuk memasuki ruangan perlombaan. 

“Suara saya sebenarnya habis, serak. Tapi bagaimana pun harus ikut (lomba),” kata Derys, begitu ia disapa, Kamis (23/6).

Di ruang tunggu yang sama di lantai lima MD Building, Jakarta Selatan, tampak beberapa beserta sedang murajaah (mengulang-ulang) hafalan Al-Qur’an. Wajah mereka penuh harap-harap cemas.

Tak lama Derys dipanggil dewan juri untuk mengikuti lomba.

Di bulan Ramadhan ini, DPP PKS memang sedang menyelenggarakan Musabaqah Hifzhil Quran (MHQ) bagi para pegawai yang bertugas di MD Building. Ada pun juz yang diperlombakan adalah juz 30. 

Penanggungjawab MHQ Muhammad Syarifuddin mengatakan bahwa kompetisi yang pertama kali diadakan ini untuk menguatkan kecintaan kader terhadap Al-Qur’an.

“Tujuannya menguatkan kecintaan kepada Al-Qur’an. Yang kedua di PKS sendiri sudah tercipta tradisi yang baik terhadap Al-Qur’an karena Al-Qur’an merupakan sumber referensi yang utama dalam segala hal,” jelas Syarifuddin.

Yang ketiga, lanjutnya, agar para kader makin paham juga untuk menghafalkan dan berinteraksi dengan Al-Qur’an.

“Sebenarnya bukan program khusus dari Bidang Kaderisasi tapi dari ansyithoh kepanitiaan Ramadhan kumpulan semua bidang badan. Sementara untuk kaderisasinya memang diberikan amanat untuk menjalankan dan mengelola kegiatan ini,” terangnya

Program MHQ ini, katanya, berjumlah 19 peserta dari beberapa bidang yang diwakili ikhwan (laki-laki) dan akhwat (perempuan). Adapun dewan jurinya didatangkan khusus dari Markaz Quran yang diketuai oleh Ustadz Riyadhussholihin, Ustadz Fery Bagus, dan Ustadz Ahmad Nur Hadi. Sementara pengumuman pemenang akan diumumkan ketika buka bersama dengan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Aljufri. [pks.id]

posted by @Adimin

Bukber Bareng Jurnalis, Presiden PKS Bicara Soal Musibah Jateng Hingga Kasus FH

Jakarta (21/6) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman buka puasa bersama sejumlah jurnalis di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2016) sore. Sohibul Iman berbicara banyak isu nasional mulai dari bencana alam di Jateng hingga kasus gugatan bekas kader PKS Fahri Hamzah.

Sohibul Iman didampingi beberapa pengurus DPP PKS, antara lain Ketua Bidang Humas Dedi Supriadi, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Naharus Surur, Ketua Bidang Polhukam Almuzammil Yusuf, dan Ketua Departemen Hukum Zainuddin Paru.

Pada kesempatan itu, Sohibul Iman menyesalkan sikap Fahri Hamzah yang menggugat PKS. Langkah Fahri, sebut Sohibul Iman, tidak mencerminkan etika politik yang baik.

"Kita menghormati apa yang dilakukan MKD. Hal yang perlu dikritisi, keterlibatan yang bersangkutan untuk memutuskan mengajukan itu ke MKD. Itu sesuatu yang tidak baik ya, menurut saya tidak etis," jelas politisi yang akrab dipanggil Kang Iman.

Ketua Tim Kuasa Hukum PKS Zainuddin Paru menambahkan, etika politik buruk Fahri Hamzah yang ikut intervensi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR versi putusan PN Jaksel menggugat pimpinan PKS ke MKD.

"Kami perlu memberikan catatan. Fahri sebagai pimpinan DPR bersama Ade Komarudin ikut memutuskan meneruskan surat ke MKD. Ada perbuatan yang tidak etis dalam tuntutan ke MKD itu," ungkapnya.

Selain itu, Wakil Ketua Bidang Kesra DPP PKS Naharus Surur menambahkan kondisi terkini terkait relawan PKS yang bekerja melakukan proses evakuasi di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah.

"Relawan bersama TNI dan lembaga sosial lainnya kerjasama. Posko Siaga Banjir di Banjarnegara masih akan terus hadir kira-kira seminggu sampai setengah bulan ke depan tergantung kondisi," papar Naharus.

Sementara Ketua Bidang Humas Dedi Supriadi menjelaskan bahwa acara tersebut bentuk khidmat PKS untuk seluruh elemen rakyat, tidak terkecuali kalangan jurnalis. [pks.id]

posted by @Adimin

Legislator PKS Dorong Adanya Penambahan Rumah Sakit Kanker Milik Pemerintah

Kabupaten Bandung (22/6) – Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat menyoroti minimnya rumah sakit kanker milik pemerintah yang hanya berjumlah satu, yakni Rumah Sakit Dharmais di Jakarta.

Adang menegaskan jumlah rumah sakit khusus kanker tersebut perlu ditambah jumlahnya. Sebab, saat ini kanker adalah penyakit urutan pertama yang menjadi penyebab kematian di seluruh dunia. 

“Masyarakat saat ini jika wilayahnya jauh dari Jakarta, akan sangat kesulitan menjangkau RS Darmais sebagai satu-satunya rumah sakit milik pemerintah tempat rujukan penderita penyakit kanker,” jelas Adang di sela-sela Sosialisasi MPR RI di Kabupaten Bandung, Selasa (21/6). 

Adang prihatin dengan jauhnya jarak tersebut, akan membuat pasien kanker perlu mengeluarkan biaya lebih, terlebih yang berasal dari luar Pulau Jawa. 

“Kami sangat prihatin dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat luar Jakarta, apalagi luar jawa yang dengan gigih demi kesembuhan mendatangi RS Darmais mulai dari pemerikasaan baru hingga sekedar kontrol”, ungkap dokter lulusan Universitas Padjajaran ini. 

Adang menerangkan jenis makanan dan lingkungan yang cepat berubah saat ini, sangat berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan penyakit kanker. Tahun 2012, berdasar data dari WHO, terdapat 14 juta kasus kanker baru di seluruh dunia. Bahkan tahun 2015, WHO merilis adanya 6,25 juta penderiata baru penyakit kanker. 

Oleh karena itu, Adang mendorong adanya penambahan rumah sakit khusus kanker di beberapa pulai di Indonesia, untuk melayani pasien lebih dari 400 ribu. 

“Untuk kasus Indonesia, dengan hanya satu rumah sakit pemerintah untuk pelayanan lebih dari 400 ribu penderita kanker sangat tidak memadai. Setidaknya diperlukan dua lagi rumah sakit pemerintah di pulau jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing-masing satu di pulau-pulau besar Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi,” harap Adang. [pks.id]

posted by @Adimin