Tugas Besar Pemuda Indonesia Belum Selesai

Jakarta (28/10) - Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa ada tugas besar sejarah pemuda Indonesia yang belum selesai hingga saat ini.

"Indonesia sudah mempunyai Sumpah Setia kesatu yakni tanggal 28 Okt 1928. Ini landasan luar biasa yang mendahului zaman. Bersatu dalam berbangsa, bertanah air dan berbahasa persatuan sebelum ada negara," kata Mardani di gedung DPP PKS, Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

Sumpah kedua, kata Mardani, ketika Indonesia mendeklarasikan Proklamasi 1945.

"Hal ini menyatukan semua dalam satu wadah bernama negara. Dan sumpah ketiga tahun 1982 ketika Perjanjian Juanda menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang tidak terpisah. Hingga.wilayah laut dalam rangkaian kepulauan adalah milik Indonesia," jelas lulusan Universiti Teknologi Malaysia itu.

Sumpah keempat, lanjut Mardani, ketika bangsa Indonesia memulai reformasi 1998 menjadi negara domokratis dan menjadikan hal-hak publik sejajar dengan kepentingan negara.

"Dan kita masih menuju sumpah kelima menjadikan Indonesia sejahtera dalam bentuk kesatuan infrastruktur dan ekonomi. Hingga dimana pun kita berada harga seliter beras, satu sak semen hingga satu kilogram gula adalah sama. Baik di Jakarta, di Puncak Jaya hingga di.pedalaman Kalimantan," pungkas Mardani. 

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

PKS: Memilih Pemimpin karena Faktor Agama tak Apa-apa

Persaingan untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta kian memanas. Berbagai cara, termasuk menggunakan isu SARA, digunakan sejumlah oknum untuk memenangkan calon yang didukung.

Namun, kondisi itu berbanding terbalik dengan suasana yang ada di Jawa Timur (Jatim). Menurut sejumlah pihak, isu SARA tidak laku di Jawa Timur, khususnya menjelang Pilkada Jatim.

Itu seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan. Arif mengatakan, Jatim memiliki karakter yang berbeda dengan Jakarta.

"Isu SARA itu seharusnya sudah lewat. Jadi pasti tidak akan efektif di Jawa Timur ini, apalagi dalam Pilkada Jatim nanti," kata Arif usai kegiatan Sarasehan Sumpah Pemuda Gema Keadilan, di Surabaya, Kamis, 27 Oktober 2016.

Meski demikian, Arif menilai keliru jika melarang masyarakat memilih pemimpin saat Pilkada berdasarkan kesamaan agama. Sebab, selama ini, masyarakat menilai pemimpin yang seagama saat Pilkada adalah perilaku SARA.

"Padahal itu tidak apa-apa, dan sesuatu yang wajar memilih pemimpin berdasarkan agamanya. Yang tidak boleh itu menjelek-jelekkan agama lain, karena itu menyinggung perasaan dan melanggar aturan," kata Arif.

Sumber: Viva.co.id


posted by @Adimin

Empat Catatan Fraksi PKS terhadap Pengesahan APBN 2017

Jakarta (27/10) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal memberikan empat catatan khusus terhadap APBN 2017 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, Rabu (26/10).

Empat catatan tersebut adalah, pertama, tujuan utama disusunnya APBN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu sangatlah penting untuk menjaga kredibilitas dari APBN yang dibuat dengan memastikan akurasi dari target-target yang telah ditetapkan dan memastikan realisasinya tercapai,” jelas Refrizal di Jakarta, Kamis (27/10).

Kedua, waspadai keseimbangan primer. Defisit APBN semakin besar mencapai Rp 108,97 T atau meningkat Rp 4 Triliun dari APBN-P 2016 hal ini mencerminkan posisi kemandirian fiskal.

“Bila keseimbangan primer defisit, itu artinya pemerintah ada dalam posisi gali lubang tutup lubang karena terjebak dalam lingkaran menarik utang untuk membayar bunga utang,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Ketiga, mengenai target penerimaan pajak. Refrizal menyarankan agar lebih serius dan kreatif dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak, dimana dalam beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Saat ini tax ratio Indonesia masih sangat rendah di kisaran 11,52%, sedangkan rata-rata negara ASEAN ada di angka 19-21%.

“Pasca Tax Amnesty, pemerintah harus serius melanjutkan reformasi perpajakan salah satunya adalah dengan mengamandemen paket UU Perpajakan seperti seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, serta penguatan kelembagaan, pembinaan aparat perpajakan, akses data dan informasi, dan lain-lain,” tegas Refrizal.

Keempat, penetapan suku bunga SPN sebesar 5,3% kontradiktif dengan komitmen pemerintah untuk mencapai single digit policy.

“Dalam pandangan saya, seharusnya suku bunga SPN dapat lebih rendah dikisaran angka 5%. Suku bunga yang tinggi mencerminkan risiko negara yang relatif tinggi dan mempengaruhi biaya fiskal ke depan,” tutup Refrizal.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Nasionalisme Anak Muda Bukan Hanya Seremonial

Jakarta (26710) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendorong agar makna nasionalisme tidak hanya dipahami secara seremonial, tapi benar-benar merasuk dan menjadi nilai yang tertanam dalam diri setiap anak bangsa di Republik Indonesia, khususnya kepada para pemuda.

“Nasionalisme Indonesia bukan hanya harus kita jaga, tapi juga harus kita kokohkan. Perkembangan peradaban dunia serta perkembangan teknologi, kalau kita tidak miliki nasionalisme yang kuat, lambat laun akan mengikis nasionalisme itu. Nasionalisme hanya akan berbentuk upacara pada hari besar, nyanyian, lambang tapi Fraksi PKS ingin Nasionalisme itu benar merasuk pada hati dan pikiran kepada seluruh pemuda di Indonesia,” jelas Jazuli saat memberikan sambutan dalam acara Seminar “Sumpah Pemuda dalam Penguatan Karakter dan Identitas Bangsa”, di DPR, Rabu (26/10).

Acara yang terselenggara dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 mendatang ini, turut mengundang Staf Ahli Kemendikbud Arie Budhiman, Pendiri Yayasan Indonesia Mengajar Anies Baswedan, Ketua Komisi MPP PKS Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Abdi Sumaithi, dan Penulis Bidang Pendidikan Irfan Hidayatullah.

Jazuli menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi PKS selama ini sudah mengejawantahkan semangat untuk menanamkan nasionalisme tersebut dalam diri setiap pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Fraksi PKS satu-satunya di DPR yang menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Kebangsaan, dan itu kita buat tiap tahun. Fraksi PKS juga pernah menyelenggarakan Lomba Kitab Kuning sebagai bagian rujukan tradisi ilmiah Umat Islam,” tegas wakil rakyat sejak tahun 2004 tersebut dari Daerah Pemilihan Banten Raya ini.

Oleh karena itu, Jazuli berharap pengokohan tersebut seharusnya dapat serius dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena, Nasionalisme tersebut dapat menjaga pergeseran nilai karena lemahnya terhadap komitmen terhadap nilai kebangsaan Indonesia.

“Banyak kacung-kacung asing yang datang ke republik ini, merongrong nasionalisme seluruh elemen Bangsa Indonesia. Mereka hanya jadi calo-calo asing, atas nama kebebasan. Tapi, kitalah yang akan menjaga. Kebebasan di Republik Indonesia bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kita punya Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi sila pertama Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dengan adanya seminar ini, Jazuli berharap Bangsa Indonesia akan menghayati kembali persoalan kebangsaan Indonesia, yang dimulai sejak Sumpah Pemuda dideklarasikan pada 28 Oktober 1928, khususnya pada persoalan menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

DPR Dorong Negara Islam Bersikap Sama untuk Palestina

Jenewa (24/10) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rofi Munawar mendorong agar negara-negara yang tergabung dalam kelompok negara Islam (Islamic Group) di Inter-Parliamentary Union (IPU) memiliki sikap yang sama dalam prinsip kedaulatan negara dari intervensi asing, khususnya yang menyangkut persoalan Negara Palestina.

Hal itu disampaikan Rofi lantaran parlemen negara-negara Islamic Group di IPU yang juga merupakan anggota Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC), secara faktual saat ini memiliki usulan yang berbeda-beda terkait Resolusi Darurat (emergency item).

Rofi mencontohkan, perbedaan pemahaman Resolusi Darurat tersebut seperti yang tampak dari tiga negara sesama anggota PUIC, yaitu Suriah, Maroko, dan Arab Saudi, meskipun secara substansi memiliki persamaan pemahaman.

"Ketiga negara ini mengajukan resolusi darurat dengan motif berbeda-beda. Tetapi ada satu garis besar yang sama, yakni isu mengenai kedaulatan, dan ini harus jadi kata kunci. Dan agenda terpentingnya terkait  kedaulatan Palestina," jelas Rofi saat menghadiri pertemuan Islamic Group di  IPU Assembly and related meetings, ke-35, di Jenewas, Switzerland, Senin (24/10).

Rofi menjelaskan, DPR RI mendorong agar isu kedaulatan menjadi penyatu beragam pandangan dari negara-negara grup PUIC tersebut. Rofi bahkan siap untuk melobi lebih lanjut untuk mengkombinasikan isu kedaulatan dengan tantangan kemanusiaan yang saat ini dihadapi dunia.

“Dengan demikian, DPR RI berharap isu ini diharapkan mendapatkan dukungan lebih luas dari sekitar 160 parlemen anggota IPU,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Lebih lanjut, Rofi menjelaskan, bahwa Suriah memiliki kepentingan atas pemberlakuan sanksi ekonomi yang kemudian berdampak pada HAM individu termasuk pada pelarangan bepergian. Sementara Saudi memiliki kepentingan atas langkah Kongres AS yang mengesahkan UU yang membolehkan warga AS menggugat Saudi atas tragedi 9/11.

"Sementara Maroko mengangkat isu utama PUIC, yakni soal kedaulatan Palestina. Isu-isu ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai negara nasional membentengi kedaulatan kita untuk tidak mudah tunduk pada asing. Di sisi lain, banyak dari kita memiliki tantangan kemanusiaan dalam beragam konflik yang terjadi seperti di Suriah, Palestina dan lain sebagainya," papar Rofi.

Bagi Indonesia, usulan resolusi darurat yang harus didorong adalah isu Palestina, mengingat signifikansinya secara politik bagi dunia dan umat Islam. Isu Palestina perlu untuk diangkat terlebih dengan mencuatnya wacana menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel.

"Ini jelas akan menimbulkan kemarahan global. Oleh karenanya kita perlu mendorong kedaulatan Palestina agar langkah menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel tidak terwujud," tegas Rofi.

Rofi menambahkan kesatuan suara bagi Islamic Group sangat penting untuk menunjukkan kebulatan tekad umat Islam dalam sebuah isu. Dirinya juga menandaskan pentingnya agar Islamic Group baik dalam IPU maupun di PUIC  memiliki sinergi mekanisme kerja dan konektivitas yang baik dengan organisasi kerja sama Islam (OKI).

"Yang jadi catatan saya selama ini, kerja-kerja PUIC berikut keputusannya tidak terhubung langsung dengan OKI. Perlu ada mekanisme konektivitas yg lebih baik, agar PUIC dan OKI dapat bersinergi," pungkasnya.

Saat ini dalam sidang IPU yang berlangsung  di Geneva, per 23 Oktober 2016, ada tujuh usulan resolusi darurat yakni

1. the negative effects of unilateral coercive economic measures on human rights and the contradiction between two;
2. Helping to consolidate international peace and security through the recognition of a viable, independent and sovereign Palestinian State with East Jerusalem as its Capital: the role of parliaments;
3. Role of parliamentarians in protecting the principle of sovereignty and immunity of states from subordination of the national justice to any state, and the adoption of any unilateral legislations that subvert this principle which is considered a violation of the principles of international law and international treaties as well as the UN Charter;
4. Respecting the separation of power as an essential element of democratic systems and as a guarantee of the proper functioning of parliaments as unique institutions within democracies, guaranteeing the safety of migrants on their way to countries of destination;
5. The severe humanitarian crisis in Aleppo (Syria);6
6. The responsibility to protect the civilian of population, guarantee their fundamental rights and safeguard the heritage of humanity;
7. The war and humanitarian situation in Syria, particularly in Aleppo.⁠⁠⁠⁠

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Peringati Sumpah Pemuda, FPKS Selenggarakan Refleksi Kebangsaan Nasionalisme Indonesia

Jakarta (26/10) – Dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 mendatang, Fraksi PKS DPR RI akan menyelenggarakan Refleksi Kebangsaan melalui Seminar Nasional bertema “Semangat Sumpah Pemuda dalam Penguatan Karakter dan Identitas Kebangsaan” di Ruang Pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, pukul 13.00-16.00, Rabu (26/10).

Dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai pengejawantahan visi perjuangan Fraksi PKS DPR, yaitu mengokohkan nasionalisme Indonesia.

“Visi perjuangan Fraksi PKS ada tiga, yaitu keummatan, kerakyatan, dan nasionalisme Indonesia. Refleksi Sumpah Pemuda ini dalam rangka mengokohkan nasionalisme Indonesia. Kami konsisten untuk itu,” tegas Jazuli jelang penyelenggaraan acara.

Jazuli menilai pentingnya pengokohan nasionalisme Indonesia karena ada gejala yang semakin kuat dimana karakter dan indentitas kebangsaan mulai luntur, terutama di kalangan generasi muda bangsa.

“Saya menilai penyebabnya ada dua. Pertama, faktor internal karena lemahnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Dan kedua, karena faktor eksternal, yakni kuatnya pengaruh ideologi liberal dan individualisme sebagai dampak dari globalisasi,” terang Jazuli.

Menurut Doktor di bidang manajemen dari UNJ ini, pelajaran penting dari Sumpah Pemuda sangat berharga untuk terus dikaji dan ditanamkan kepada generasi bangsa dalam rangka menghadapi tantangan kebangsaan tersebut.

Pertama, spirit kepeloporan pemuda dalam membangun konsensus kebangsaan. Konsensus yang melahirkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk masa depan Indonesia. Semangat persatuan ini yang harus kita teladani,” kata Jazuli.

Kedua, tekad pemuda untuk membangun apa yang disebut sebagai karakter dan identitas kolektif sebagai bangsa. “Kalimat Sumpah Pemuda yang menyatakan untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertumpah darah satu adalah wujud kesadaran kolektif untuk menjaga apa yang menjadi identitas bersama,” terang Anggota Komisi I ini.

Ketiga, Sumpah Pemuda 1928 membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia dalam membangun fondasi negara-bangsa.

“Tidak ada hasil yang instan. Kemerdekaan adalah buah dari perjuangan panjang, dan Sumpah Pemuda adalah salah satu tahap pentingnya. Merawat karakter dan identitas bangsa juga butuh perjuangan panjang agar bangsa ini tetap eksis di tengah tantangan dan ancaman global,” tegas Jazuli.

Negara-negara di dunia saat ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten III ini, banyak yang mengalami krisis identitas. Bahkan, ia menjadi penyebab utama gagalnya sebuah negara (failed state).

“Maka, sekuat tenaga kita harus menjaga nasionalisme Indonesia dan menjadikannya relevan sepanjang masa,” pungkas Jazuli.

Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tidak lama berselang dengan peringatan Hari Santri 22 Oktober. Pesan Sumpah Pemuda tentu saja relevan dengan refleksi semangat Hari Santri yakni mengait spirit kepeloporan pemuda dimana sebagian besar santri adalah kaum pemuda.

“Hal ini makin menegaskan peran dan kontribusi pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa yang semestinya diwarisi dan diteladani oleh generasi muda saat ini melalui karya dan inspirasi nyata untuk negeri,” pungkas Jazuli.

Hadir sebagai narasumber Pendiri Yayasan Indonesia Mengajar yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan; Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid; Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan MPP PKS, Abdi Sumaiti; dan penulis tentang dunia pendidikan, M. Irfan Hidayatullah.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Menjadi Istri, Ibu Hingga Anggota Parlemen Ala Ledia

Sore itu, Rabu (19/10/2016) dengan langkah yang terburu-buru, sosok perempuan berusia 47 tahun masuk ke dalam ruangan dan langsung menyapa tamunya. Sesekali ia membuka pembicaraan dengan obrolan ringan “Baik, jadi akan menanyakan mengenai BPPN (Bidang Pekerja Petani dan Nelayan) kan? Saya atur dulu ya, tring”, begitu ucapnya sambil menjentikan jari di atas kepalanya. Ruangan bernuansa biru tua dan biru muda di Gedung Nusantara 1 lantai 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta itu pun semakin hangat, ketika perempuan yang akrab dipanggil Ledia itu melempar beberapa candaan dan tawa.

Kiprah Ledia di dunia politik sudah tidak diragukan lagi. Sejak tahun 1998 ia sudah tergabung bersama Partai Keadilan. Ketika ditanya ‘apa yang membuat dirinya memutuskan untuk berkhidmat dalam jalur politik?’ dengan wajah yang tersipu ia menjawab “Apa ya, haha. Mungkin karena dari dulu saya sudah memiliki kecondongan pada dunia sosial dan politik. Sejak SMP saya sudah ikut kegiatan sosial, ikut pramuka.”

Selain dikenal sebagai Anggota DPR RI dan Ketua DPP PKS, sosok Ledia juga dikenal sebagai “Ibu” bagi para kader perempuan PKS di daerah. “Saya mendorong kader perempuan daerah untuk menjadi inspirator bagi perempuan lainnya.” Niat tulus Ledia untuk memajukan para kader perempuan di daerah tidak hanya menjadi omong kosong belaka, ia selalu menyempatkan diri ketika reses atau berkunjung ke daerah untuk bertemu dengan para kader perempuan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Ledia mendorong para kader perempuan untuk lebih berkembang, baik dalam hal pengetahuan maupun keahlian. Selain bertatap langsung, Ledia juga menjaga hubungan dan komunikasi dengan para kader melalui media virtual. “Karena keberadaan saya disini itu tidak untuk selamanya. Mengingat usia saya juga yang sudah tua,” ucap perempuan yang memiliki nama lengkap Ledia Hanifah Amaliah itu.

Semua orang tau, Ledia adalah orang yang memiliki segudang kesibukan. Namun, kesibukan-kesibukannya itu tidak lantas membuat ia menjadi lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri. Dua foto keluarga yang terpajang di dekat meja kerjanya itu cukup menegaskan bahwa keluarga tetap menjadi prioritas bagi Ledia. “Saya mengakui, bahwa peran saya disini tidak lepas dari peran keluarga saya. Karena keluarga menjadi supporting systemsaya,” ucap perempuan yang saat itu mengenakan kerudung biru tua.

Ibu dari empat orang anak ini juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang anak, dia tetap memperhatikan dan merawat kedua orang tuanya. “Ya, seminimal sehari kita menyempatkan buat melihat orang tua kita, gimanakeadaannya, baik atau engga. Pun orang tua saya juga, ini anaknya masih hidup atau engga,” candanya sambil diselingi senyum hangat.

Kiprahnya di parlemen juga sangat totalitas. Anggota Komisi VIII DPR RI ini menerima aspirasi dari semua kalangan masyarakat. Pernah suatu kali dalam Hari Aspirasi yang diselenggarakan tiap Hari Selasa, Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dari warga Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari Kepala Dinas Olahraga, Dinas Pendidikan, beberapa anggota fraksi di DPRD Kabupaten, dan Tokoh Pendeta.

Ledia Hanifa menjadi salah satu anggota FPKS DPR RI yang menemui perwakilan masyarakat tersebut. Dalam aspirasinya, Romo Simon menginginkan agar Fraksi PKS DPR RI membantu memperjuangkan anggaran dana untuk membangun gereja di Manggarai Timur NTT sebesar Rp 3 miliar dalam Tahun Anggaran 2016 yang akan berakhir di tahun ini.

“Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan proposal pengajuan pembangunan gereja. Besarnya sekitar 3 milyar. Semoga harapannya bisa diwujudkan di Tahun Anggaran 2016 ini,” jelas Romo Simon kepada Fraksi PKS.

Menanggapi itu, Ledia menjelaskan bahwa anggaran pembangunan rumah ibadah selama ini hanya sekitar 250 juta dan harus dipastikan bahwa tanah pembangunan gereja sudah bersertifikat.

“Kita sedang mencoba ke Dirjen Bimas Kemenag karena biasanya anggaran untuk rumah ibadah hanya 250 juta. Tidak sampai Milyar. Ini yang akan kami upayakan, apakah nanti proposalnya dipecah, atau pembangunan multiyears atau bagaimana. Tapi, kita akan perjuangkan di Tahun Anggaran 2017,” jelas Ledia dalam menanggapi Romo Simon.

Tak terasa, obrolan sudah berlangsung hampir dua jam. Gurat keibuan yang dibalut dengan sikap tegas dari wajah seorang Ledia tergambar kuat. Ledia sendiri mengaku sebagai perempuan yang galak. Namun, kesan galaknya sore itu tersamarkan oleh sifat hangat dan keibuannya yang amat kental. Hal ini tampak dari caranya menyambut dan memeluk tamunya. Termasuk saat kami mohon undur diri. 

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Saksi Ahli: Majelis Tahkim PKS Sah

Jakarta (24/10) - Saksi ahli Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Prof I Gede Pantja Astawa dalam sidang lanjutan gugatan Fahri Hamzah, menilai mahkamah partai dalam hal ini Majelis Tahkim sah sesuai dengan UU Partai Politik.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran itu mengatakan disahkannya kepengurusan partai (termasuk) disahkannya kepengurusan parpol hasil pergantian sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU No.2 Tahun 2011 tentang Parpol, maka secara mutatis mutandis semua produk hukum oleh pimpinan partai adalah sah.

Demikian juga tentang Majelis Tahkim sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) cukup disampaikan oleh Pengurus Partai kepada Kemenkumham.

Karena soal Mahkamah Partai susunan kepengurusannya adalah kewenangan Partai. Dan Majelis Tahkim tidak perlu SK Kemenkumham. Karena yang mengangkat adalah pimpinan partai.

“Kemenkumham mengesahkan (partai politik) secara hukum dan seterusnya hingga tentang keabsahan tentang partai politik berbadan hukum termasuk pergantian kepengurusan. Termasuk yang disinggung tentang mahkamah partai (majelis tahkim),” kata Gede Pantja di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016).

Gede Pantja mengatakan, dalam UU Partai Politik pasal 32 ayat 3 menyebutkan jika mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

“Jadi pasal 32 maka dikatakan ‘disampaikan’ oleh pimpinan partai, kalau pimpinan partai sudah diakui keabsahannya melalui keputusan menteri tadi. Selebihnya pembentukan mahkamah partai diserahkan kepada pimpinan partai itu,”  ucapnya.

Pasal 32 pada UU Parpol, kata Gede Pantja, dibuat untuk menyelesaikan konflik partai yang diselesaikan secara internal lewat mekanisme mahkamah partai.

“Itu dibuat untuk menangani konflik partai. Diserahkan secara internal oleh sebuah mahkamah partai. Mahkamah partai dibentuk oleh pengurus baru yang disahkan oleh menteri. Oleh sebab itu, mahkamah partai disampaikan oleh pimpinan partai kepada Kemenkumham. Ini sudah benar, tidak ada yang salah. Pasal 32 ayat 2 sudah cukup,” ujar Gede.

Gede Pantja menambahkan, soal surat PAW terhadap anggota DPR tidak harus ditandatangani langsung oleh ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai. Apabila sekjen sedang berhalangan hadir karena meninggal dunia, sakit, atau mengundurkan diri, maka pendelegasian tugasnya dilakukan oleh wasekjen sebagaimana AD/ART.

“Misalkan sekjen meninggal atau mengundurkan diri bisa didelegasikan dan sah sesuai dengan undang-undang kepartaian. Tidak harus ketua umum dan sekjen,”  kata Gede Pantja.

“Itu persoalan internal partai. Jangan mempersoalkan sekjen atau wasekjen. Jangan samakan dengan negara. Presiden yang berhalangan tidak harus segera diganti oleh wakil presiden. Kalau mengesahkan APBN ya tidak bisa, harus oleh presiden. Negara berbeda dengan partai. Kembali ke mekanisme struktur organisasinya, internal partai tersebut,” imbuhnya.

Ia menyinggung terkait dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD (MD3) mengatur soal pergantian anggota DPR RI salah satunya jika diberhentikan dan diganti dengan calon legislatif dengan suara terbanyak dibawahnya. Termasuk pergantian unsur pimpinan DPR. Sebab, pimpinan DPR di DPR adalah menjalankan mandat partai atau menjalankan kewenangan partai. Sehingga kapanpun bisa diganti (recall). Dan semuanya berlaku sama baik untuk Pimpinan DPR hingga alat kelengkapan dewan lainnya.

“Siapa yang akan mengganti? Siapa yang harus menyampaikan pergantian itu? Karena partai yang mengusung anggota tersebut semula, kemudian dipecat dan diganti oleh kader partai. Siapa yang akan menggantikannya? Ya (orang) partai. Partai, tidak menyebut apakah itu ketua umum apa itu presiden apapun itu namanya, tidak menyebut,”  kata dia.

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

RKI Sudah Berdiri di 27 Provinsi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu elemen bangsa berkomitmen ikut bersama semua elemen turut menyelesaikan persoalan bangsa. Namun PKS bukanlah negara bisa menyelesaikan semua permasalahan. Komitmen besar PKS adalah melakukan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan. Lalu bagaimana kiprah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS dalam berkhidmat? Berikut petikan wawancara pks.id dengan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih.

Apa saja program khidmat BPKK PKS setahun terakhir?

Program BPKK setahun terakhir ini sesuai dengan tiga fungsi PKS, fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan semuanya dalam rangka berkhidmat untuk rakyat. Dalam pelayanan dan pemberdayaan kami fokus pada Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Ada dua pokok besar program BPKK sesuai dengan amanat Munas 2015, itu penguatan peran perempuan yang berbasis keluarga, dan kedua pokok ketahanan keluarga. Nah, yang penguatan ketahanan keluarga ini mainstreamnya dengan Rumah Keluarga Indonesia (RKI)

RKI sudah berdiri sejak kapan?

Berdiri sebenarnya sudah periode kemarin, namun sebatas gagasan dan sosialisasi saja. Kemudian, di periode ini sesuai dengan amanat Munas, kami meneruskan, menguatkan, mengembangkan serta mengokohkan. Lebih besar lebih mengakar, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, masyarakat Indonesia.

Yang kedua, kami berharap ini bisa menjawab persoalan keluarga bangsa Indonesia yang sedang mengalami banyak ancaman gangguan dan bencana. Indikatornya bisa kita lihat tentang ancaman dan faktor-faktor yang mereduksi ketahanan keluarga bangsa kita. Makanya kita fokus pada RKI ini sebagai parpol yang menjadi pilar demokrasi. Kita ingin memberikan kontribusi melalui RKI.

Informasi mengenai RKI bisa diakses di link pks.id. hasil amanat Munas itu RKI berdiri 100 persen diseluruh provinsi di Indonesia, kemudian 75 persen di tingkat kab/kota.

Nah sekarang Alhamdulillah satu tahun sudah berdiri di seluruh Sumatra, Banten, Jawa Barat, Riau, Aceh, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung, DKI, Sulut, Sulsel, Papua Barat dan lainnya. Jadi RKI sudah berdiri resmi di 27 provinsi.

Makanya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader perempuan PKS dan struktur wilayah yang sudah membantu. Ditingkat DPD juga sudah berdiri Alhamdulillah, jadi sudah hampir 80 persen target sudah tercapai. Alhamdulillah dalam satu tahun ini sudah tercapai padahal ini target untuk lima tahun kedepan.

Kemudian, salah satu program RKI adalah membangun keharmonisan suami istri dan membina anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang unggul. Kita membuat Forum Konsultasi Ketahan Keluarga Nasional (FKKN) sebagai mitra dari RKI. Di FKKN ini sudah ada di seluruh titik di Indonesia, karena di titik RKI berdiri maka FKKN ini juga harus berdiri.

Dari keberadaan Forum Konsultasi Ketahan Keluarga Nasional (FKKN) dan RKI ini seberapa efektif mengurangi masalah sosial yang ada di dalam masyarakat?

Begini, PKS ini bukan negara, kami hanya instrumen dari pilar negara demokrasi. Jadi tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh parpol. Kita hanya mengambil sebagian dari lahan kontribusinya saja. Persoalan bangsa ini sangat krusial. PKS ini ada di seluruh provinsi dan daerah, maka kami berharap dengan kami menjadi bagian kecil ini ikut berkontribusi pada ketahanan negara dapat berpengaruh besar pada bangsa ini. Sehingga dengan keluarga-keluarga ini bisa kita kokohkan, mudah-mudahan dengan sendirinya dia akan mengokohkan kehidupan berbangsa dan negara.

Kenapa begitu? Karena keluarga ini memiliki efek domino pada perkembangan dan kemunduran sebuah bangsa. Yang perlu kami sampaikan juga disini adalah, PKS tidak hanya memikirkan membangun bangsa dan negara secara keseluruhan saja, namun kami juga memikirkan bahwa membangun bangsa ini berawal dari membangun keteladanan dari keluarga-keluarga kader, maka RKI ini sasaran utamanya adalah keluarga Kader di seluruh Indonesia. Jika kita mengurusi masalah sosial, politik bagaimana bisa tenang jika keluarga kami saja tidak tenang. Pertama adalah keluarga kader yang menjadi tulang punggung dari pergerakan PKS itu ditengah masyarakat

Masyarakat yang bukan kader apakah bisa bergabung dengan RKI?

Sangat dibuka, sasaran utama memang keluarga kader yang mendidik anak-anak yang unggul yang suatu hari akan memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara di kemudian hari. Nah kedua, pada masyarakat di sekitar. Karena ini adalah jawaban konkrit dari PKS untuk berkhidmat kepada rakyat. Karena insyaAllah jika keluarga memiliki daya tahan, maka dengan sendirinya negara juga akan memiliki daya tahan yang bagus. Dengan kata lain, ketahanan keluarga adalah faktor penting dalam membangun ketahanan nasional.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Pejabat Publik Harus Hargai Perbedaan

Jakarta (21/10) - Membalas ujaran tak senonoh atau kebencian (hate speech) dengan ujaran sejenis itu sangat tidak patut, apalagi jika memulainya. Makin tidak patut jika dilakukan oleh pejabat publik. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman.

"Harmoni dalam keragaman bisa tercipta manakala kita semua dapat menahan diri dari memulai atau membalas ujaran tak senonoh atau kebencian dengan cara yang sama," kata Sohibul melalui akun Twitternya @msi_sohibuliman, Jumat (21/10/2016).

Sohibul mengingatkan kepada pejabat publik agar menjadi contoh bagaimana merawat kebersamaan, mengoptimalkan keragaman dan menghormati perbedaan.

"Bukan mengumbar perbedaan dan menistakan kiri kanan. Semua kita boleh ajak orang lain pada keyakinan atau pilihan kita. Yang dilarang adalah memaksa orang lain atau menista keyakinan atau pilihan orang lain," ujar Sohibul.

Sohibul juga menekankan agar terus belajar bagaimana merawat kebersamaan dalam keragaman di era keterbukaan. Dialog menurutnya harus terus dihidupkan dengan jujur, terbuka dan tanggung jawab.

"Membangun dan merawat kebersamaan dalam keragaman adalah proses tiada henti. Contoh sudah diberikan para pendiri negeri. Tugas kita kokohkan bukti! Mari!" tegas Sohibul.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Mempertanyakan Peran Negara dalam Ketahanan Keluarga Indonesia

Anak-anak dan perempuan di negeri ini kerap menjadi korban kejahatan seksual. Peran negara sebagai pengatur kepentingan rakyat dianggap belum terlalu nampak. Berbagai masalah yang mengancam ketahanan keluarga pun muncul. Bagaimana pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal ketahanan keluarga, anak dan perempuan satu tahun ke belakang? Berikut petikan wawancara pks.id dengan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih

BPKK siap membuka ruang untuk menyembuhkan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan?

Kami siap advokasi, kami membantu namanya juga berkhidmat untuk rakyat. Tapi tidak semuanya, karena kita hanya bagian kecil. Negara harus memiliki peran penting agar keluarga tidak goyah. Karena dari keluarga yang rentan ini lahir anak-anak yang rentan. Bahaya banget untuk negara ini. Nanti, itikad dari pada pendiri bangsa ini yang dicantumkan dalam UU itu hanya akan menjadi utopia atau cita-cita bohong. Ketika angka perceraian tinggi yang menjadi pertanyaan adalah dimana peran Kementerian Agama? dimana peran BKKBN? karena yang harus mengurusi ini lebih banyak adalah negara, mereka digaji oleh rakyat untuk mengurusi kesejahteraan rakyat.

Apakah dengan keluarga yang memahami perannya akan mempengaruhi turunnya angka kekerasan kepada anak atau anak-anak yang menyimpang?

Betul, jika keluarga paham akan fungsi dan perannya, maka akan mempengaruhi berkurangnya destruksi nilai-nilai dalam kehidupan keluarga. Anak-anak akan terhidar dalam masalah pornografi, kekerasan, tidak terkontaminasi gadget, salah asuh, lingkungan yang tidak baik dan lain sebagainya. Karena, orang tua memainkan perannya dengan baik, sehingga anak-anak berada dalam pengawasan. Karena pengawasan ini adalah hal yang penting dalam pengasuhan anak.

Apa program BPKK yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan ?

Kita ada program penguatan peran perempuan. Dalam PKS ada dua peran perempuan yang dikuatkan. Pertama, peran asasi yang berfungsi sebagai penyeimbang keluarga, dan sebagai pendidik generasi yang akan memberikan output sumber daya manusia. Karena, ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak daripada bapak. 14 bulan seorang anak ada di bawah pengasuhan seorang ibu.

Maka PKS menekankan bagaimana perempuan-perempuan PKS menjadi penyeimbang. Jangan sampai suaminya melakukan hal yang salah. Penguatan peran perempuan secara asasi, sebagai istri penyeimbang suami dan sebagai pendidik generasi.

Nah yang kedua ini nih baru peran perluasan dalam kehidupan sosial politik. Ketika seorang perempuan aktif dalam kegiatan sosial dan politik itu tetap tidak melupakan peran asasinya. Karena, peran asasi ini tidak tergantikan. Ketika dia mengambil peran sosial politik tidak boleh melupakan peran asasinya. Artinya peran asasi dan politik sosial ini harus berjalan seimbang.

Peran-peran ini juga akan berjalan baik dengan adanya kerjasama antara suami dan istri dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Kerja sama ini juga berperan dalam membangun karakter anak yang baik, dimana anak-anak ini adalah sumber daya yang diperlukan oleh bangsa ini, adalah generasi yang akan lebih baik dari dirinya.

Apa saja dimensi yang memengaruhi ketahanan keluarga?

Pertama ketahan fisik, fisik siapa yang dimaksud adalah fisik anggota keluarga, sehat lahir batin, jiwa raga sehat. Kedua, fisik dalam artian rumah “House”, dimana dia akan mendukung penghuninya untuk sehat. Rumah yang layak huni. Nah ini membuat keluarga bisa memiliki kesejahteraan secara fisik dan memengaruhi ketahan fisik anggota keluarganya.

Di mana satu anggota keluarga memiliki resistensi dalam menyelesiakan masalah, misalnya banjir masuk rumah mereka saling gotong royong untuk membersihkan. Artinya ada rasa dimana satu angota kelurga ini memiliki rasa tolong menolong dan solid.

Kedua ketahanan psikologis, jadi sebuah keluarga yang memiliki daya tahan psikis yang baik, akan membantu dia bertahan dalam setiap ujian. Keluarga bisa menghadapi musibah dengan bersamaan dan bergandengan tangan. Sekalipun ketika bahagia, mereka tetap bersama-sama.

Ketiga adalah ketahan sosial, ketahanan sosial disini kondisi dimana sebuah keluarga memiliki daya tahan menghadapi lingkungan di sekitar dimana keluarga itu tinggal. Karena tidak semua keluarga memiliki tetangga yang baik, atau ketika memilih rumah dibelakangnya tempat pembuangan sampah. Nah disini bagimana keluarga bisa bekerjasama untuk menyelesaikan masalah sosial.

Apakah keluarga juga harus aktif di dalam masyarakat?

Keluarga ini bagusnya memiliki daya tahan, maka jika ingin menjadi bagian dari kekuataan sosial maka keluarga harus menjadi bagian dari ketahanan sosial ditengah masyarakat.

Keikutsertaan keluarga dalam seluruh kegiatan masyarakat membuat kohesifitas di dalam masyarakat, seperti ikut arisan, paguyuban, kumpulan-kumpulan. Keluarga tidak bisa mengisolasi diri, namun harus menjadi bagian dalam membentuk lingkungan sosial yang baik.

Keluarga juga berperan menerapkan nilai-nilai yang baik di tengah masyarakat. Karena begini, keluarga yang memiliki daya tahan yang baik, adalah keluarga yang bisa menjadi bagian dari kohesifitas sosial yang tinggi, jadi kalau ada maling tidak cuek namun saling mengingatkan dan menjaga keluarganya dan tetangganya. Jadi ada keterbukaan, saling tolong menolong, saling membangun kepercayaan, saling menjaga, mementingan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Kalo ada provokator, justru keluarga-keluarga seperti ini yang akan saling menjaga masyarakat untuk tidak terpecah belah, dan nilai-nilai ini pertamanya ditanamkan didalam keluarga. Karena didalam Islam juga kita harus sangat menghormati tetangga kita, sebagai seorang Muslim Allah melaknat orang yang jika dia tinggal maka keluarganya tidak aman karena lisan dan tangannya.

Jadi kita hadir bermasyarakat harus menjadikan diri kita itu  nyaman untuk orang bersama dengan kita. Maka, Nabi SAW menyeru kepada kita untuk membagi makan kepada tetangga, tidak peduli dia Nasrani atau Yahudi, namun mereka tetap harus dipenuhi haknya sebagai tetangga. Inilah nilai-nilai sosial. Islam tidak mengajarkan kita membeda-bedakan hak tetangga hanya karena akidahnya saja.

Ketika ada tanaman kita masuk ke lahan tetangga, lalu tetangga memiliki hak untuk menegur kita jika merasa terganggu dengan tanaman kita. Bahkan Islam itu juga melarang kita untuk membuat bangunan yang tinggi yang menyebabkan tetangga kita tidak mendapatkan sinar matahari, itu ada hadisnya. Nah hal-hal seperti inilah yang kita maksud ketahanan sosial.

Angka perceraian di Indonesia tergolong meningkat, apa penyebabnya?

Pertama memang ada pergeseran nilai. Makanya dalam Islam patokannya jelas, tegas, bahwa menikah itu harus dilandaskan atas dasar takwa, landasan agama. Memilih pasangan harus dilandaskan agama, boleh cantik boleh ganteng boleh kaya boleh keturunan bangsawan segala macem, tapi yang harus menjadi pertimbangan pertama adalah agama. Karena, agama ini yang menyelamatkan. Cantik bakalan tua, keturunan akan hilang, karena harta juga akan hilang. Tapi agama akan abadi.

Kemudian, Islam menuntun kita juga untuk menikah tidak sebatas di dunia saja, namun sampai akhirat, dan ini adalah separuh agama dan akan diminta pertangung jawaban oleh Allah. Cerai itu diperbolehkan namun dibenci. Ketika orang yang sudah bersatu dalam pernikahan itu sudah menyatu, halal, namun dalam perjalan tidak bisa menghadapi perbedaan, sekian tahun dipertahankan namun tetap cekcok, maka Islam membuka ruang itu. Maka perceraian itu menjadi jalan akhir.

Cerai itu sebelumnya ada jalan yang harus ditempuh, menghubungi pihak ketiga, suruh pisah ranjang dulu, kemudian talak dibagi menjadi tiga, artinya pintu itu dibuka sedemikan rupa oleh Allah menyesuaikan sifat kita sebagai manusia. Maka, perceraian adalah pilihan terakhir.

Namun, memang tidak semudah itu juga, ketika kita menjadikan agama sebagai landasan dalam menikah, maka perlu ada bimbingan. Maka menjadi penting untuk anak-anak muda kita sebelum menikah itu mendapatkan bimbingan terlebih dahulu mengenai persiapan menuju pernikahan, bagaimana hak sebagai istri dan suami sebagai orang tua, bagaimana menghadapi perbedaan dan ketidakcocokan. Nah itulah pentingnya agama.

Nah yang saya maksud pergeseran nilai itu disini, tidak menjadikan agama sebagai faktor penting dalam membangun keluarga. Agama ini tidak dipahami sebagai bagian yang teritegrasi dalam bagian yang membangun keluarga. Pengaruhnya adalah kehidupan modern, teknologi dan paham yang menggeser pandangan perempuan yang bisa mandiri tanpa ada suami. Karena faktanya yang penting bisa mencari makan, jadi tidak penting suami dan menikah, karena mereka mampu sendiri.

Kedua, paham yang menganggap bahwa dengan menikah perempuan tersubordinasi, menjadi perempuan yang tidak merdeka dalam rumah tangga, mereka merasa terjajah, sehingga mereka merasa dikekang suaminya. Faktor lainnya adalah pendidikan pada laki-laki. Karena penting pengasuhan pada anak laki-laki. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dipengaruhi oleh pola asuh ibunya kepada dia, kemudian dia dibesarkan oleh lingkungan seperti apa.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin