Tiga Catatan Aboebakar Alhabsy Soal Reformasi Hukum

Jakarta (2/11) - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy, mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang menurutnya, sesuai UUD 1945 negara Indonesia adalah negara hukum.

Meski begitu, kata Habib, harus dipahami negara bukan sekadar penegak hukum belaka, negara bukan sekedar satpam. "Negara hukum yang diamanatkan konstitusi kita ditujukan dalam rangka menyelengarakan kesejahteraan untuk masyarakat," tegas Habib, Rabu (2/11/2016).

"Jadi tujuan dari negara hukum itu sendiri, tidak lain adalah untuk membuat masyarakatnya hidup dengan sejahtera," tambahnya.

Mengenai penegakan hukum, ada tiga persoalan yang mendasar. Yaitu konten, struktur dan kulturnya. Pertama, lanjut Habib norma hukum yang memang masih banyak yang perlu diharmonisasi.

Masih berserakan dan terkadang antara satu norma dengan norma yang lain masih belum sinkron.

"Misalkan saja untuk mendefinisikan umur seorang anak, antara UU Perlindungan Anak, KUHP, KUHPerdata dan UU Perkawinan saja tak seragam.Sedangkan persoalan di struktur, aparat kita masih banyak bermasalah, baik karena persoalan kinerja maupun oknumnya yang cendrung koruptif," paparnya.

Hal ini terindikasi dari dua hal. Pertama, lanjut Habib, dari banyaknya oknum penegak hukum yang ditangkap KPK lantaran menerima suap. Kedua, survei kepercayaan publik yang menunjukkan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kinerja mereka.

Dan yang ketiga, pada persoalan kultur, atau budaya hukum saat ini. Masyarakat masih sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, masih kurangnya transparansi terhadap proses peradilan sampai adanya persoalan mafia peradilan.

"Untuk persoalan pertama memang perlu dilakukan kerja bersama antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk mengharmonisasi aturan hukum yang ada," kata Habib.

Bila perlu, aturan hukum dibuat sedemikian simpel, sehingga memudahkan masyarakat untuk memahaminya. Sedangkan, pada persoalan kedua, kata Habib lagi, diperlukan peningkatan pengawasan internal.

"Sedangkan persoalan ketiga dapat dilakukan dengan melakukan reformasi hukum. Perbaikan dari berbagai sisi dilakukan secara gradual dan bersama sama semua pihak," Habib Aboebakar menegaskan.

Sumber: Tribunnews.com

posted by @Adimin

Kasus Jakarta, PKS Perjuangkan Lewat Parlemen

Jakarta (2/11) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai institusi politik telah menyalurkan aspirasi masyarakat soal penindakan hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan, secara konstitusi PKS memperjuangkan aspirasi masyarakat yang meminta penegakan hukum berjalan melalui parlemen. "Anda kemarin menyaksikan bagaimana saudara Muzzammil Yusuf (Ketua Bidang Polhukam DPP PKS) menyampaikan tentang aspirasi ini di parlemen," papar Sohibul Iman kepada wartawan di kantor DPP PKS di Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016) malam.

PKS, papar Sohibul, juga sudah menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum untuk menyampaikan apa yang terjadi di tengah masyarakat. "Itu adalah tugas kami secara institusi partai politik," ujar dia.

Soal rencana aksi 4 November mendatang, Sohibul mengaku kader PKS juga adalah warga masyarakat. Sebagai warga, mereka memiliki hak konstitusional yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasi. Namun, Sohibul menegaskan institusi PKS sudah melakukan tugasnya di jalur parlemen.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Pernyataan Presiden PKS tentang Rencana Penyampaian Pendapat di Muka Umum 4 November 2016

PERNYATAAN 

PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG
RENCANA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 
OLEH GERAKAN NASIONAL PENDUKUNG FATWA MUI, 
4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA

1. Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara memperjuangkan hak-haknya. Sudah semestinya seluruh pihak menghormati apa yang menjadi keyakinan Umat Islam dengan memberikan keleluasaan untuk menunaikan hak-hak konstitusionalnya.

2. Pada prinsipnya, hak menjalankan keyakinan agama adalah hak yang dijamin penuh oleh konstitusi. Menjalankan keyakinan agama sebagaimana yang diajarkan agamanya merupakan sesuatu yang sangat sakral dan harus dihormati semua anak bangsa. Karena itu, apa yang kita saksikan akhir-akhir ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan melukai hati Umat Islam. Sangat disayangkan seorang pejabat publik masuk mencampuri urusan keyakinan Umat Islam terlalu jauh. Terlebih ini menyangkut kemuliaan Kitab Suci Umat Islam. Kami mendukung agar permasalahan ini dituntaskan sesuai dengan peraturan perundangan. Kami juga meminta kepada aparat penegak hukum bertindak secara adil dan profesional.

3. Kami mengimbau agar dalam menangani kasus penistaan agama ini politik tidak mengintervensi penegakan hukum, dan sebaliknya, penegak hukum juga tidak bermain-main politik. Seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan penyelesaian kasus ini dengan seksama dan penuh perhatian. Hukum harus tegak, memihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat. Jika tidak demikian, maka kami mengkhawatikan akan berkembang ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap penegakan hukum.

4. PKS sebagai partai politik telah memperjuangkan aspirasi Umat Islam pada sidang Paripurna DPR RI, Kamis 20 Oktober 2016. Kami juga telah melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. Kami meminta seluruh pihak menghormati tuntutan Umat Islam yang telah bergerak secara meluas di berbagai daerah, untuk segera memproses kasus penistaan agama melalui jalur hukum. Kami juga meminta kepada aparatur pemerintah dan Kepolisian memberikan perlindungan keamanan terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

5. PKS mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi pada Penyampaian Pendapat di Muka Umum oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI, 4 November 2016 di Jakarta berkomitmen menjaga kedamaian, ketertiban, kebersihan, dan semangat persatuan nasional dalam bingkai NKRI.

Jakarta, 2 November 2016

Mohamad Sohibul Iman, PhD
Presiden Partai Keadilan Sejahtera

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Geliat Pusat Khidmat

Berkhidmat untuk Rakyat diejawantahkan dalam bentuk pelayanan ke masyarakat. Salah satunya menjadikan kantor-kantor partai sebagai Pusat Khidmat PKS. Aktivitas pusat khidmat harus keluar dari kantor-kantor partai ke masyarakat. Pusat Khidmat digadang menjadi etalase sosial PKS.

Bagaimana peran nyata Pusat Khidmat PKS sejauh ini? Berikut wawancara pks.id dengan Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP PKS Fahmy Alaydroes.

Apa saja khidmat Bidang Kesra setahun terakhir?

Upaya untuk menunaikan amanah yang sudah direncanakan dan secara garis besar Bidang Kesra tahun 2016 berpijak pada program strategis. Yang pertama full gerakan struktural, artinya kami benar-benar menggenjot program yang berupaya untuk menunjukkan kepada umat bahwa PKS berkhidmat untuk rakyat, yaitu dengan program yang kami sebut dengan Pusat Khidmat PKS. Kami berharap ini menjadi etalase sosial PKS. Kalau etalase politik itu fraksi dan etalase sosial kami berharap pada Pusat Khidmat PKS.

Pusat Khidmat PKS semua aktivitasnya harus keluar dari kantor Partai. Basisnya DPD, targetnya seluruh DPD dari Aceh hingga Papua. Itu membuktikan kepada publik bahwa PKS memang benar-benar berkhidmat kepada ummat melalui aktivitas-aktivitas. Semuanya bernuansa sosial lewat tiga koridor yakni pelayanan, pemberdayaan dan advokasi.

Ada layanan pendidikan bernama Rumah Cerdas, layanan kesehatan kami sebut Rumah Sehat, layanan sosial kami sebut Rumah Peduli. Ada juga Rumah Tanggap Bencana, kemudian ada bidang lain yang diharapkan.

Misalnya Rumah Aspirasi itu Bidang Polhukam, ada juga Rumah Keluarga Indonesia dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) yang sudah eksis duluan. Kami berharap mereka keluar dari kantor-kantor kami dan menjadi bagian dari Pusat Khidmat PKS. Walaupun mereka sudah punya layanan berbasis DPW, tapi DPD untuk Pusat Khidmat PKS. Kemudian ada Rumah Dakwah terkait ceramah, tabligh, ceramah aqiqah atau tausiyah kematian kami siap, lalu ada Rumah Konsultasi Syariah.

Semua itu kami kemas dan selama setahun sudah kami lakukan sosialiasi juknisnya. Kami sosialisasikan hampir (sekitar 75 persen) ke sejumlah DPW-DPW, kami buatkan workshopnya dan kami pandu terutama yang diamanahi Kesra. Kami tuntun mereka sampai mereka bisa membuat RKAT setahun dan apa yang bisa dilakukan di Pusat Khidmat PKS selama setahun.

Kami berharap Pusat Khidmat PKS seluruh Indonesia itu setiap pekan sekali, memberikan layanan kepada masyarakat. Pilih sesuai kemampuan dan kami tekankan bahwa layanan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tidak harus mahal yang penting efektif, menarik dan melibatkan masyarakat sekitar, jangan bekerja sendiri. Cukup satu-dua kader yang dibantu kader-kader pembantu.

Wujud pelayanannya seperti apa?

Macam-macam. Kami mendorong setiap DPD itu fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan). Kemudian membuat layanan-layanan yang sifatnya inovatif dan setiap daerah kami memberikan semacam inspirasi bahwa daerah sana layanannya seperti ini.

Kreativitas di lapangan juga luar biasa. Ada yang menonjol di kesehatan, di pendidikan, di bidang lainnya. Kami bebaskan yang penting kami memberikan bantuannya prinsip-prinsip dan targetnya. Kami siapkan modulnya pula. Apa yang kami lakukan (berkhidmat) sudah jauh sebelum partai ini didirikan.

Di Pusat Khidmat ini dilakukan, yang pertama, rekonseptualisasi. Konsepnya dibuat sedemikian rupa sehingga lebih jelas. Makna, tujuan dan fungsi kami rumuskan. Artinya layanan-layanan sosial ini harus berbasis pada konsep yang jelas. Sehingga rasional dan terukur.

Yang kedua, reorganisasi. Kalau dulu berjalan sesuai kreativitas dan inisiatif wilayah dakwah, sekarang lebih terarah ke Pusat Khidmat PKS. Pusat Khidmat ini sesungguhnya mengumpulkan semua aktivitas sosial yang selama ini sudah berjalan, diorganisir lebih masif dan punya irama yang jelas dari seluruh wilayah dakwah. Kita ingin sampaikan ke publik khidmat PKS itu nyata dilihat dan dirasakan.

Berarti itu bagian dari program unggulan?

Kami tidak menyebut program unggulan, kami menyebutnya program strategis. Itu program strategis yang pertama. Kesra ikut mendorong dan memfasilitasi serta membuat sedemikian rupa sehingga gerakan ini bergerak optimal. Dalam setahun pertama kami konsolidasi dulu dengan masyarakat. Bagaimana PKS bekerja sama dengan mitra strategis. Mitra ini adalah gerakan dakwah sosial menjalin hubungan untuk menemukan kesamaan visi dan misi.

Kalau dilihat setahun ini, kami berfokus pada Pusat Khidmat PKS. Di dalam Pusat ini kami gabungkan dengan mobil sosial. Mobil sosial ini menjadikan layanan pusat untuk menjangkau daerah yang tidak hanya terpencil tapi daerah yang jauh. Kemudian lebih dinamis menjangkau masyarakat yang memerlukan.

Mobil ini lebih leluasa bisa ke pedalaman, pesisir, pasar atau tempat-tempat tertentu yang dianggap layak. Jadi, mobil dan mobile. Tidak harus berbentuk mobil bisa berbentuk gerobak, sepeda motor, bisa sepeda. Ada itu ikhwan yang memakai sepeda di daerah Kalimantan. Nggak semuanya pakai mobil yang penting brandingnya Pusat Khidmat PKS. 

sumber: www. pks.id


posted by @Adimin

Perempuan PKS Harus Punya 4 Kekuatan

Bandung (31/10) – Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih menegaskan kader perempuan PKS harus menjadi tokoh yang memiliki empat kekuatan. Yaitu kekuatan fikriyah (pemikiran), jasadiyah (jasmani), maknawiyah (rohani) dan skill (keterampilan).

Hal itu dikatakan Wirianingsih dalam acara Diklat Penokohan Kader Perempuan PKS di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (29/10/2016) lalu.

Menurutnya, para sahabat perempuan pada masa Rasulullah SAW mengajarkan kepada generasi sekarang untuk tetap bergerak dan menebarkan kebaikan dalam kondisi apapun.

"Peran perempuan dalam sejarah Islam dan dalam Al Quran akan terus menginspirasi kita," ucapnya.

Selain memerlukan empat bekal kekuataan tadi, Wirianingsih juga menekankan pentingnya para kader perempuan PKS memiliki komintmen (iltizam) yang kuat.

"Jangan pernah kita melupakan pondasi utama, yakni keikhlasan menjadi hamba Allah SWT, bukan hamba dunia, jabatan, kemewahan dan lain-lain. Hamba-hamba Allah yang menginginkan untuk keselamatan umat manusia, " imbuh Wirianingsih.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Tiga Langkah PKS Jadi Partai Papan Atas

Presiden PKS Mohamad Sohibul memberikan ceramah pada acara Silaturahim Kader dan Simpatisan PKS Sulawesi Utara di Hotel Sahid Kawanua, Manado, Ahad (30/10/2016). (Foto: Muhammad Hilal)

Manado (30/10) -- PKS tengah mempersiapkan diri untuk menjadi partai papan atas di Indonesia pada Pemilihan Umum 2019 nanti. Hal itu disampaikan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam acara Lesehan Presiden PKS di Kantor DPW PKS Sulawesi Utara, Manado, Ahad (30/10/2016).

Dalam agenda sarapan pagi yang dihadiri pengurus DPW PKS Sulawesi Utara tersebut Sohibul Iman menegaskan target perolehan suara PKS berdasarkan hasil Musyawarah Nasional adalah sebesar 12 persen. Ia menyebutkan perolehan PKS dalam Pemilihan Umum 2014 sebesar 6,79 persen adalah modal sekaligus tantangan.

Untuk mencapai target partai papan atas, Sohibul Iman menjelaskan tiga langkah utama PKS yang harus dipahami struktur DPW dan kader di Sulawesi Utara. Pertama, ujar dia, meningkatkan kemampuan kepemimpinan.

”DPP PKS membuat program sekolah kepemimpinan. Mengajak kader kita untuk tidak hanya memaksimalkan perjuangan subtansi dari program, tapi kita harus mau melakukan ‘pencitraan’. Banyak kader kita yang memimpin daerahnya sukses tapi tidak terlihat. Maka sisi kepemimpinan kita untuk tampil harus diperkuat,” jelasnya.

Kedua, ia mengajak kader PKS di segala bidang untuk tidak menampilkan sikap eksklusif. DPP PKS, ujarnya, telah membuat bidang baru yang bergerak di dakwah kultur. Agar dakwah mampu masuk ke segala lini masyarakat.

Ketiga, mengokohkan karakter kader PKS meskipun bersikap inklusif.“Kita sudah menyebar ke semua elemen, bergaul keluar dengan semua gaya. Tapi kita harus jaga diri kita. Kembali ke rumah adalah kewajiban, maka halaqahtarbiyah adalah kewajiban kita,” jelas lelaki kelahiran Tasikmalaya itu.

Selain itu, mantan rektor Universitas Paramadina itu menambahkan, Indonesia memiliki dua kekosongan, yakni kekosongan kepemimpinan dan kekosongan orang yang bekerja dengan serius. Kader PKS, papar Sohibul, harus berusaha untuk mengisi dua kekosongan tersebut.“Mari kita hadir mengisi kekosongan di negeri ini,” ajaknya.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

PKS Bagian Integral Kebhinekaan Indonesia

Presiden PKS Mohamad Sohibul memberikan ceramah pada acara Silaturahim Kader dan Simpatisan PKS Sulawesi Utara di Hotel Sahid Kawanua, Manado, Ahad (30/10/2016). (Foto: Muhammad Hilal)

Manado (30/10) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengajak kader PKS khususnya di Sulawesi Utara untuk memahami peran besar dirinya dalam bingkai keindonesiaan.

“Kita di PKS harus memahami sebagai bagian integral masyarakat Indonesia. Inilah kandungan di dalam Sumpah Pemuda. Kita bekerja untuk masyarakat Indonesia. Kita bekerja bersama dengan masyarakat Indonesia. Indonesia terlalu besar kalau hanya dikerjakan oleh PKS,” ungkap Sohibul Iman dalam ceramahnya pada acara Silaturahim Kader dan Simpatisan PKS Sulawesi Utara di Hotel Sahid Kawanua, Manado, Ahad (30/10/2016).

Kebhinekaan, ungkap Sohibul, menjadi penting sebab bisa mempertahankan persatuan Indonesia dalam berbagai kemajemukannya. Nilai bhineka Indonesia juga ia sebut ajaib.

“Keajaiban itu, dibuktikan dengan jumlah suku di Indonesia yang mencapai ratusan suku, bahkan bisa jadi seribu lebih. Namun dalam kebhinnekaannya itu, Indonesia mampu mempertahankan persatuan dalam kemajemukannya,”

Ia memberikan perbandingan dengan dengan negara Yugoslavia, sebuah negara besar yang dulu merupakan salah satu pelopor Gerakan Non Blok. Kini Yugoslavia tercabik-cabik menjadi beberapa negara karena perpecahan kesukuan. Padahal, papar Sohibul, suku utamanya hanya lima. Demikian juga Uni Soviet yang mengalami perpecahan hingga menyisakan banyak negara pecahan.

Ia menambahkan bahwa PKS bekerja untuk kebaikan, kebesaran, kemuliaan, dan kejayaan masyarakat Indonesia. Bukan untuk keluarga kader PKS sendiri. Kepada masyarakat umum ia menyampaikan bahwa PKS selalu berjuang memberikan yang terbaik bagi bangsa ini.

“Namun PKS memiliki jalan kami sendiri, yakni jalan dakwah. Maka segala sifat karakteristis sebagai partai dakwah harus ditunjukkan di dalam aktivitas politiknya,” imbuh lelaki kelahiran Tasikmalaya ini.

Ia menambahkan, dakwah kader PKS harus dilakukan dalam rangka berkhidmat untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, DPP PKS Wilayah Dakwah Sulawesi telah melaksanakan program strukturisasi di setiap level kepengurusan. Hal itu merupakan modal kuat dalam mendukung dakwah PKS.

“Jangan lupa membawa bekal yang lebih baik dan lebih besar dari itu. Bukan bekal logistik, tapi bekal mental dan spiritual. Pembinaan yang dilakukan PKS jangan dianggap enteng. Ia adalah alat untuk men-charging jiwa kita,” pungkasnya.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Tugas Besar Pemuda Indonesia Belum Selesai

Jakarta (28/10) - Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa ada tugas besar sejarah pemuda Indonesia yang belum selesai hingga saat ini.

"Indonesia sudah mempunyai Sumpah Setia kesatu yakni tanggal 28 Okt 1928. Ini landasan luar biasa yang mendahului zaman. Bersatu dalam berbangsa, bertanah air dan berbahasa persatuan sebelum ada negara," kata Mardani di gedung DPP PKS, Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

Sumpah kedua, kata Mardani, ketika Indonesia mendeklarasikan Proklamasi 1945.

"Hal ini menyatukan semua dalam satu wadah bernama negara. Dan sumpah ketiga tahun 1982 ketika Perjanjian Juanda menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang tidak terpisah. Hingga.wilayah laut dalam rangkaian kepulauan adalah milik Indonesia," jelas lulusan Universiti Teknologi Malaysia itu.

Sumpah keempat, lanjut Mardani, ketika bangsa Indonesia memulai reformasi 1998 menjadi negara domokratis dan menjadikan hal-hak publik sejajar dengan kepentingan negara.

"Dan kita masih menuju sumpah kelima menjadikan Indonesia sejahtera dalam bentuk kesatuan infrastruktur dan ekonomi. Hingga dimana pun kita berada harga seliter beras, satu sak semen hingga satu kilogram gula adalah sama. Baik di Jakarta, di Puncak Jaya hingga di.pedalaman Kalimantan," pungkas Mardani. 

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

PKS: Memilih Pemimpin karena Faktor Agama tak Apa-apa

Persaingan untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta kian memanas. Berbagai cara, termasuk menggunakan isu SARA, digunakan sejumlah oknum untuk memenangkan calon yang didukung.

Namun, kondisi itu berbanding terbalik dengan suasana yang ada di Jawa Timur (Jatim). Menurut sejumlah pihak, isu SARA tidak laku di Jawa Timur, khususnya menjelang Pilkada Jatim.

Itu seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan. Arif mengatakan, Jatim memiliki karakter yang berbeda dengan Jakarta.

"Isu SARA itu seharusnya sudah lewat. Jadi pasti tidak akan efektif di Jawa Timur ini, apalagi dalam Pilkada Jatim nanti," kata Arif usai kegiatan Sarasehan Sumpah Pemuda Gema Keadilan, di Surabaya, Kamis, 27 Oktober 2016.

Meski demikian, Arif menilai keliru jika melarang masyarakat memilih pemimpin saat Pilkada berdasarkan kesamaan agama. Sebab, selama ini, masyarakat menilai pemimpin yang seagama saat Pilkada adalah perilaku SARA.

"Padahal itu tidak apa-apa, dan sesuatu yang wajar memilih pemimpin berdasarkan agamanya. Yang tidak boleh itu menjelek-jelekkan agama lain, karena itu menyinggung perasaan dan melanggar aturan," kata Arif.

Sumber: Viva.co.id


posted by @Adimin

Empat Catatan Fraksi PKS terhadap Pengesahan APBN 2017

Jakarta (27/10) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal memberikan empat catatan khusus terhadap APBN 2017 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, Rabu (26/10).

Empat catatan tersebut adalah, pertama, tujuan utama disusunnya APBN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu sangatlah penting untuk menjaga kredibilitas dari APBN yang dibuat dengan memastikan akurasi dari target-target yang telah ditetapkan dan memastikan realisasinya tercapai,” jelas Refrizal di Jakarta, Kamis (27/10).

Kedua, waspadai keseimbangan primer. Defisit APBN semakin besar mencapai Rp 108,97 T atau meningkat Rp 4 Triliun dari APBN-P 2016 hal ini mencerminkan posisi kemandirian fiskal.

“Bila keseimbangan primer defisit, itu artinya pemerintah ada dalam posisi gali lubang tutup lubang karena terjebak dalam lingkaran menarik utang untuk membayar bunga utang,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Ketiga, mengenai target penerimaan pajak. Refrizal menyarankan agar lebih serius dan kreatif dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak, dimana dalam beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Saat ini tax ratio Indonesia masih sangat rendah di kisaran 11,52%, sedangkan rata-rata negara ASEAN ada di angka 19-21%.

“Pasca Tax Amnesty, pemerintah harus serius melanjutkan reformasi perpajakan salah satunya adalah dengan mengamandemen paket UU Perpajakan seperti seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, serta penguatan kelembagaan, pembinaan aparat perpajakan, akses data dan informasi, dan lain-lain,” tegas Refrizal.

Keempat, penetapan suku bunga SPN sebesar 5,3% kontradiktif dengan komitmen pemerintah untuk mencapai single digit policy.

“Dalam pandangan saya, seharusnya suku bunga SPN dapat lebih rendah dikisaran angka 5%. Suku bunga yang tinggi mencerminkan risiko negara yang relatif tinggi dan mempengaruhi biaya fiskal ke depan,” tutup Refrizal.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Nasionalisme Anak Muda Bukan Hanya Seremonial

Jakarta (26710) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendorong agar makna nasionalisme tidak hanya dipahami secara seremonial, tapi benar-benar merasuk dan menjadi nilai yang tertanam dalam diri setiap anak bangsa di Republik Indonesia, khususnya kepada para pemuda.

“Nasionalisme Indonesia bukan hanya harus kita jaga, tapi juga harus kita kokohkan. Perkembangan peradaban dunia serta perkembangan teknologi, kalau kita tidak miliki nasionalisme yang kuat, lambat laun akan mengikis nasionalisme itu. Nasionalisme hanya akan berbentuk upacara pada hari besar, nyanyian, lambang tapi Fraksi PKS ingin Nasionalisme itu benar merasuk pada hati dan pikiran kepada seluruh pemuda di Indonesia,” jelas Jazuli saat memberikan sambutan dalam acara Seminar “Sumpah Pemuda dalam Penguatan Karakter dan Identitas Bangsa”, di DPR, Rabu (26/10).

Acara yang terselenggara dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 mendatang ini, turut mengundang Staf Ahli Kemendikbud Arie Budhiman, Pendiri Yayasan Indonesia Mengajar Anies Baswedan, Ketua Komisi MPP PKS Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Abdi Sumaithi, dan Penulis Bidang Pendidikan Irfan Hidayatullah.

Jazuli menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi PKS selama ini sudah mengejawantahkan semangat untuk menanamkan nasionalisme tersebut dalam diri setiap pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Fraksi PKS satu-satunya di DPR yang menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Kebangsaan, dan itu kita buat tiap tahun. Fraksi PKS juga pernah menyelenggarakan Lomba Kitab Kuning sebagai bagian rujukan tradisi ilmiah Umat Islam,” tegas wakil rakyat sejak tahun 2004 tersebut dari Daerah Pemilihan Banten Raya ini.

Oleh karena itu, Jazuli berharap pengokohan tersebut seharusnya dapat serius dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena, Nasionalisme tersebut dapat menjaga pergeseran nilai karena lemahnya terhadap komitmen terhadap nilai kebangsaan Indonesia.

“Banyak kacung-kacung asing yang datang ke republik ini, merongrong nasionalisme seluruh elemen Bangsa Indonesia. Mereka hanya jadi calo-calo asing, atas nama kebebasan. Tapi, kitalah yang akan menjaga. Kebebasan di Republik Indonesia bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kita punya Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi sila pertama Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dengan adanya seminar ini, Jazuli berharap Bangsa Indonesia akan menghayati kembali persoalan kebangsaan Indonesia, yang dimulai sejak Sumpah Pemuda dideklarasikan pada 28 Oktober 1928, khususnya pada persoalan menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin