Berkas LHI Belum Masuk Pengadilan, KPK Semakin Kebingungan?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku saat ini belum menyerahkan berkas kasus yang menjerat Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan koleganya Ahmad Fathanah ke pengadilan.

"Belum dilimpahkan ke pengadilan, masih menyusun dakwaan," kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Senin (10/6).

KPK telah menyelesaikan berkas penyidikan Luthfi Hasan pada Kamis 30 Mei lalu. KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan terhadap Luthfi maupun Ahmad Fathanah yang berkas penyidikannya lebih dulu selesai. Rencananya pertengahan Juni sidang dimulai.

Dalam kasus dugaan suap terkait impor daging, Luthfi Hasan bersama Ahmad Fathanah dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun dalam kasus TPPU, KPK menjerat Luthfi Hasan dan Ahmad Fathanah dengan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [itoday]

*http://www.suaranews.com/2013/06/berkas-lhi-belum-masuk-pengadilan-kpk.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1

posted by @A.history

Irwan Prayitno: Sumbar Fokus Program Pendidikan Berkarakter

Padang - Pendidikan bagi Sumatera Barat merupakan pembangunan prioritas yang menjadi bersama. Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), program pendidikan Bidik Misi, serta pemberian beasiswa sangat membantu pelaksanaan pelaksanaan pendidikan di Sumbar. Kita patut bangga dengan apresiasi yang diberikan Wakil Presiden, dimana Sumbar mendapat penyaluran Dana BOS tercepat tahun 2012.

Gubernur Irwan Prayitno ketika memberikan sambutan pada Acara Silaturrahmi Wakil Presiden dan Ibu Herawati Boediono, dengan Pelajar SMA/SMK/MA dan Mahasiswa se Kota Padang di Aula SMA 1 Padang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Mendagri Gamawan Fauzi, Menpora Roy Suryo, Wamen Pendidikan Prof.Dr. Musliar Kasim, Forkopinda, Walikota Padang Fauzi Bahar, Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Nevi Irwan Prayitno serta rombongan.

Gubernur Sumbar yang juga politisi PKS ini, lebih jauh menjelaskan, saat ini Sumbar fokus pada program pendidikan berkarakter, yang indentik dengan pendidikan, kedisiplinan, moral, etika, krepibadian didapat pada pendidikan sehari-hari.

Karena itu di beberapa sekolah, siswa diasramakan. Program pendidikan karakter ini, sesungguhnya meniti kembali keberhasilan pendidikan Sumatera Barat masa lalu yang dalam catatan sejarah telah melahirkan banyak tokoh-tokoh sebagai kebanggan nasional.

Berbagai pendekatan tentang pendidikan karakter di Sumatera Barat terus dilakukan di Kabupaten /Kota dengan membentuk sekolah-sekolah percontohan untuk kemudian, disosialisasikan kepada sekolah-sekolah lainnya, ungkapnya.

Wakil Presiden Boediono dalam kesempatan itu menyebutkan, Sumatera Barat untuk urusan pendidikan sudah terkenal sejak dahulu, maka kemajuan pendidikan di Sumatera Barat tidak perlu di ragukan lagi. Untuk mari kita bersama-sama berupaya bagaimana pendidikan menjadi perhatian kita dalam menyiapkan generasi penerus yang lebih unggul.

Keberlangsungan bangsa amat ditentukan oleh SDM dan pendidikan, karena itu kita berharap generasi pelanjut estafet mestinya lebih baik dari generasi yang member estafet tersebut. Oleh karena kepada siswa SLTA dan Mahasiswa perlu kerja keras dan kebaranian diri untuk siap bersaingan menghadapi globalisasi yang terjadi saat ini.

Setiap pemuda Indonesia dari dini mesti mempersiapkan diri menjadi pemimpin bagi kesinambungan pembangunan dan kejayaan bangsa. Ada tiga point penting untuk menjadi pemimpin, pertama ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kedua mesti memiliki karakter kepribagian diri yang baik, sehingga menjadi sesuatu yang bermarbat, Ketiga, seorang pemimpin itu mesti memiliki kerasa kecintaan kepada bangsa , Negara dan tanah air.

Dengan kecintaan yang kuat, setiap generasi bangsa ini tentu akan memajukan negeri untuk menjadi bangsa yang besar dan disegani oleh bangsa-bangsa lain dunia, ujarnya. 

Boediono juga mengharapkan, generasi muda mesti tumbuh dalam kepribadian yang mandiri, tidak mudah terhasut oleh hal-hal yang merusak pikiran, sehingga menjadi abai dalam memajukan diri dan bangsa sendiri. Kita menyadari godaan informasi global dengan teori neoliberal yang menjadi salah persepsi dalam pikiran-pikiran yang tidak perlu.

Semua bangsa menolak terhadap teori ideologi neoliberal, termasuk Indonesia yang jelas-jelas memiliki ideologi Pancasila. Oleh karena itu mari kita bersihkan diri dengan memulia dari diri sendiri untuk berbuat apa-apa yang dihadapan kita sendiri sebagai karya untuk kemakmuran bangsa ini, himbaunya.

Menteri Pemuda Olahraga, Roy Suryo dalam kesempatan itu juga menegaskan kepada seluruh pemuda, ” Majukan Indonesia dalam dirimu, karena dengan semangat dan perbuatan itu, kita akan melangkah menjadi bangsa Indonesia yang besar !”.

Kemudian Roy Suryo mengajak, dengan mengambil filosofi Amerika , Jhon Kennedy, ” jangan Tanya apa yang telah diberikan negara kepadamu, akan tetapi tanya apa yang telah kamu berikan kepada bangsa mu”. 

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan kepada siswa dan guru serta kepala sekolah secara simbolis yang disaksikan oleh Wapres dan hadirin yang hadir, Coorporate Social Responsibility (CSR) dari lima Bank, meliputi Bank BRI Rp100 juta, Bank Mandiri Rp100 juta, Bank BNI Rp100 juta, BTN Rp50 juta dan Bank BNI Syariah Rp50 juta. [beritalima.com, 8 Juni 2013]

*http://irwan-prayitno.com/2013/06/irwan-prayitno-sumbar-fokus-program-pendidikan-berkarakter/

posted by @A.history

PKS Desak Kapolri Segera Keluarkan Aturan Polwan Boleh Berjilbab

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus membuat aturan Polwan muslim boleh berjilbab saat bertugas.

"Sangat perlu (aturan pemakaian jilbab untuk Polwan Muslim). Memberi hak bagi Polwan untuk melaksanakan hak beragamanya," kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/6).

Hal itu disampaikan Mardani menanggapi kepolisian yang tidak memiliki aturan bahwa Polwan muslim boleh menggunakan Jilbab. Sehingga, hingga kini Polwan yang beragama Islam belum diperbolehkan mengenakan jilbab sebagai bagian dari pakaian dinasnya.

Aturan jilbab bagi Polwan Muslim hanya ada di Nangroe Aceh Darussalam. Itupun bukan berasal dari aturan internal kepolisian, melainkan mengikuti aturan yang dibuat Pemprov NAD.

Pria yang duduk di Komisi I DPR itu menerangkan, masalah aturan sangat mudah, apalagi jika ada kesadaran bahwa hal itu adalah masalah hak asasi setiap warga negara.

Karena itu menurut Mardani, Polri dapat mengikuti roh konstitusi yang sangat menjunjung tinggi hak warga negara untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. "Kita dukung Polwan untuk menyuarakan nuraninya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Kapolri Komjen Nanan Soekarna menerangkan aturan di kepolisian tidak boleh berjilbab. Di lingkungan Mabes Polri masih terdapat kekhawatiran kinerja Polwan akan tergganggu jika mengenakan jilbab. Karenanya aturan penggunaan jilbab belum masuk dalam regulasi mengenai pakaian dinas Polri.

Jika nekat mengenakan jilbab, sang Polwan bisa kena sanksi teguran. Nanan mengatakan, pihaknya paham jika ada sejumlah Polwan yang ingin mengenalkan jilbab. Sayangnya aturan belum menolerir adanya Polwan yang mengenakan jilbab. (gil/jpnn)

*http://www.jpnn.com/read/2013/06/10/176099/PKS-Desak-Kapolri-Segera-Keluarkan-Aturan-Polwan-Boleh-Berjilbab-#

posted by @A.history

Terkait isu BBM, Menteri asal PKS Profesional

Ambiguitas sikap yang ditunjukan sejumlah petinggi PKS terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dinilai perlu dilihat dalam konteks yang utuh.

Sekretaris Jendral DPP PKS Taufik Ridho menyatakan, bila ada kader PKS di posisi menteri yang mendukung kenaikan BBM itu semata-mata karena yang bersangkutan berstatus pembantu presiden.

"Karena Pak Tif (Tifatul Sembiring/Menkominfo) menterinya Pak SBY dia harus patuh (mendukung kenaikan BBM)," kata Taufik, Senin (10/6).

Taufik menampik perbedaan sikap antara menteri PKS dengan petinggi PKS di fraksi sebagai cermin perpecahan di internal PKS. Sebaliknya, Taufik menyatakan perbedaan itu justru menunjukan profesionalisme menteri PKS dalam membantu presiden.

"Itulah bedanya menteri dari PKS dengan dari partai lain. Menteri dari PKS langsung mundur dibebas tugaskan dari jabatan struktural partai," ujarnya.

Menyoal spanduk-spanduk penolakan harga BBM yang banyak dipasang kader-kader PKS, Taufik menyatakan hal itu harus dilihat dari sisi esensi pesan. 

"Coba diskusikan soal kontennya dan buka ruang diskusinya tidak hanya dilihat apa yang ada (spanduknya)," katanya.[ROL/im]

*http://www.islamedia.web.id/2013/06/terkait-isu-bbm-menteri-asal-pks.html

posted by @A.history

Emang PKS dapet Kursi Menteri dengan Gratis...???

Tanggapan atas label "munafik" dari Ketua Fraksi PD yang disematkan pada PKS 

SBY memberi jatah menteri kepada PKS didasarkan pada kontrak politik, dimana PKS ikut serta berjuang memenangkan paket SBY-Boediono pada PILPRES 2009, bukan pemberian cuma-cuma alias gratis, apalagi terkait dengan koalisi.

Saat pilpres 2009 yang lalu (pilpres 2004 PKS juga Dukung SBY ), kader PKS diseluruh Indonesia bergerak dan berjuang keras dari satu desa ke desa lain, door to door dari satu rumah ke rumah lain, untuk memenangkan SBY. Mereka bergerak dengan komitmen tinggi karena berharap ada perubahan di negeri ini.

Dalam mendukung SBY, PKS membuat kontrak politik yang disepakati kedua belah pihak ( PKS-SBY), diantaranya adalah SBY harus komitmen bekerja keras memperjuangkan kesejahteraan Rakyat, meringankan beban hidup mereka. Disamping itu, SBY harus mendukung kemerdekaan palestina dan tidak membuka hubungan apapun dengan israel sebagai entitas penjajah palestina. Ini diantara butir kesepakatan atau kontrak politik dg SBY. jika kontrak politik ini dilanggar, maka PKS berhak mengingatkan dan meluruskan SBY serta tidak ada kewajiban mengikuti kebijakan SBY yang menyengsarakan Rakyat.

Dalam konteks kenaikan harga BBM, PKS telah membuat rumusan solusi bagaimana mengurangi beban subsidi BBM tanpa harus menaikkan harga BBM, dan butir-butir solusi tersebut telah disampaikan kepada SBY. Tetapi diperjalanan, SBY masih bersikukuh menaikkan BBM, dengan kompensasi BALSEM yang sarat kepentingan politik memenangkan parpol tertentu pada pemilu 2014, maka PKS melihat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan kontrak politik yang telah dibuat PKS dengan SBY, karena kebijakan tersebut bisa menyengsarakan rakyat. Apalagi menaikkan harga BBM pada saat menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri bukanlah kebijakan yang bijak dan pro Rakyat.

Karena itu, siapakah sebenarnya yang munafik dan menghianati Rakyat? PKS atau SBY?... jika anda punya kontrak kerja dengan orang lain, lalu mitra anda menyalahi kontrak dengan anda, apakah anda dianggap munafik jika anda tidak menyetujui beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja?. Jika anda punya kontrak kesepakatan dengan driver bus untuk mengantar anda ke jakarta, lalu sang driver menyalahi kontrak anda dengan justru mengantar anda ke Bali, apakah anda salah dan layak dianggap munafik jika anda mengkritisi dan tidak mau mengikuti keputusan Driver?.

Opini saat ini telah digiring seakan-seakan PKS telah menghianati koalisi, padahal PKS tidak pernah punya komitmen dan kontrak politik apapun dengan parpol-parpol koalisi. PKS hanya terikat kontrak politik dengan SBY. Apalagi kehadiran PKS dipemerintahan SBY ( pemerintahan koalisi SBY) dengan ditunjuknya 3 menteri dari PKS murni karena "hasil" kerja keras memenangkan SBY. Justru yang harus dipertanyakan, bagaimana bisa partai Golkar yang sebelumnya sebagai lawan SBY pada pilpres 2009, tiba-tiba mendapatkan jatah kursi menteri. Inikan seperti orang yang tidak pernah ikut berjuang, tanpa berkeringat lalu tiba-tiba dapat imbalan. Ini yang namanya pemberian cuma-cuma alias gratis alias rejeki nomplok. Dan posisi PKS tidak sama dengan partai Golkar, yang dapat imbalan tanpa kerja dan berkeringat.

Mengapa PKS tidak ngikut saja parpol koalisi untuk mendukung kebijakan menaikkan BBM?. Sebenarnya jika mau aman, tidak dihantam kanan kiri, tidak di ancam-ancam dicopotnya menteri, mudah bagi PKS untuk satu suara dengan parpol koalisi. Apalagi satu suara dalam mendukung kebijakan pemerintah tidaklah "gratis" alias pasti akan dapat "imbalan" yang menggiurkan. Tetapi mengapa PKS ngotot dan mengambil resiko dengan menolak kenaikkan BBM, apakah ini strategi pencitraan?. Tidak!!.. terlalu mahal harga yang akan dibayar PKS apalagi dengan resiko dicopotnya menteri PKS, hanya demi CITRA. Ibaratnya, mau cari ayam kehilangan gajah. Menolak BBM bagi PKS murni karena komitmen pembelaan terhadap rakyat ( PKS punya hasil kajian solusi carut marutnya manajemen bidang energy). Karena itu, PKS siap bersebrangan dengan parpol koalisi ( pemerintah) jika keputusan mereka justru menghianati rakyat dan melanggar kontrak politik PKS-SBY, apapun resikonya, termasuk dicopotnya menteri PKS.

PKS tidak terbiasa bersikap basa-basi, bermanis-manis, asal bapak senang (ABS) dengan imbalan aman kursi menteri dan imbalan lainnya, sementara rakyat menangis dan menderita. Itu namanya merasakan nikmat diatas derita rakyat.

Mengapa PKS tidak keluar saja dari koalisi dengan menarik 3 menteri, bukankah SBY sudah melanggar kontrak politik?. Tentu tidak adil, jika PKS mencabut kontrak politik ( keluar dari koalisi), hanya karena dilanggarnya satu butir kesepakatan dari sekian banyak butir kesepakatan, karena jumlah butir kontrak politik PKS-SBY lebih dari 5 butir, dan SBY masih komitmen dengan butir kesepakatan lainnya, dan karena itu, PKS tetap mendukung kebijakan SBY yang lain yang pro rakyat. Sikap PKS ini tidak bisa dikatakan sebagai sikap mendua apalagi berpijak di dua kaki, seperti yang dituduhkan para politisi. Adalah sesuatu yang berbeda antara menolak BBM dengan keberadaan 3 menteri PKS di kabinet. Menolak BBM karena SBY tidak memihak rakyat dan menghianati satu butir kontrak politik, sementara keberadaan 3 menteri PKS adalah hak untuk PKS yang dihasilkan dari jerih payah perjuangan memenangkan SBY.

Jadi, dalam ajaran manapun, termasuk ajaran agama Islam, mendukung seseorang termasuk seorang presiden tidak dibenarkan tanpa reserve. Dan saat awal mendukung SBY, bukankah seluruh parpol selalu bilang, " kita dukung pemerintahan SBY, tetapi tetap kritis, jika kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat". Nah, sekarang anda semua harus buktikan, seperti PKS telah membuktikan!!.

posted by @Adimin

Kader Dakwah Bergeraklah...!!

Alam mengajarkan kita untuk senantiasa bergerak agar tercipta sebuah kesempurnaan sebagaimana fungsinya ia diciptakan.

Seperti air, apabila ia terus tergenang dalam sebuah wadah, maka ia akan jauh dari manfa'at.

Menjadi 'ada' adalah karu- nia, sebab kita tidak dapat meng'ada'kan diri kita sendiri. Tapi menjadi 'ada' saja tidaklah cukup, kita 'ada' karena diperintahkan untuk memiliki 'makna', untuk bisa ber'arti'.

Hakikat sebuah penciptaan adalah untuk terus bergerak menghadirkan manfaat dan perubahan. 

Seperti bumi dan matahari yang tak pernah malas untuk bergerak dan terus berputar pada porosnya sehingga tercipta keseimbangan alam, sebagaimana Allah berfirman:

"Dan matahari berjalan di tempat peredarannya…"(Yaa Siin: 38).

"Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya ber-tumpuk2, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah2-nya.." (An-Nuur: 43).

Bergerak adalah 'keberkahan'.

Mukmin yang cerdas adalah yang senantiasa mampu mengendalikan diri dan menata dirinya untuk hari esok. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah pada salah satu hadist-nya, bahwa 'hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi'.

Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al Hasyr: 18).

Bagaimana mungkin kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat jika enggan untuk bergerak? 

Allah telah menciptakan kita, bukan untuk menjadi sia-sia tak berguna, tapi agar dapat bermakna, bermanfaat, baik bagi agama, bangsa dan sesama.

Maka, teruslah bergerak dengan niat yang baik lillahi ta'ala, agar menghasilkan sebuah kebaikan. Jadikan diri kita bermakna dan jangan sia-siakan karunia hidup yang telah diberikan Allah

*http://www.islamedia.web.id/2013/06/kader-dakwah-bergeraklah.html

posted by @Adimin

Kode 1-3-1 untuk Wartawan

Saya baru dapat bocoran dari teman saya seorang wartawan. Tentu saja perlu dirahasiakan identitasnya untuk keselamatan dirinya. Tapi saya merasa tergelitik untuk membukanya disini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman Kompasioner.

Belum lama ini para wartawan, tentu saja tidak semua, diajak ke suatu tempat untuk diberi pengarahan-pengarahan. Dan ini sekaligus menguatkan tulisan seorang Kompasioner dengan nama akun : Idrus Dama yang berjudul “PKS : Tak bayar, Ya! Wajar dihajar media” (bisa lihat di http://www.pkspadang.org/2013/06/pks-tak-bayar-ya-wajar-dihajar-media.html)

Hasil dari arahan itu memunculkan suatu kode unik : 1-3-1. Apa itu ? Kompasioner yang juga wartawan semoga tidak kaget.

1 yang diangkat, 3 jangan diungkit, dan 1 dijatuhkan. Mari kita bahas satu per satu.

1 yang diangkat itu siapa? Bisa ditebak, yaitu JOKOWI. Pantas saja kalau baca koran atau nonton TV hampir tidak pernah dikabarkan kekurangan atau kejelekan Gubernur kita ini. Para Gubernur sebelumnya biasanya dibahas 100 harinya dan media dengan semangat memberitakan kekurangan-kekurangannya. Tapi sangat berbeda dengan Jokowi. Selalu diangkat, ditinggikan, diberitakan segala hal sampai sekecil-kecilnya kalau positif tentunya. Kalau ada penggusuran, dikurangi beritanya, atau yang disalahkan pasti orang lain.

3 yang tidak boleh diungkit media (jangan diberitakan negatif) yaitu : Cikeas, KPK, dan Menkokesra (atau perekonomian?). Ternyata kasus Hambalang, Bank Century, yang merugikan negara trilyunan rupiah sengaja dibuat berlarut-larut untuk kepentingan ini toh. Sementara kasus LHI (dengan usaha menyudutkan PKS) ditangani sangat cepat. KPK dijadikan lembaga yang tak boleh tersentuh siapapun. Wow… luar biasa negara ini. Untuk yang terakhir Menkokesra (atau ekonomi) saya masih belum faham benar, mudah-mudahan lain kali akan dibahas. Atau Kompasioner ada yang tau?

Terakhir, 1 yang dijatuhkan. Siapa lagi kalau bukan PKS. PKS menjadi musuh bersama baik oleh partai lawan, penguasa, maupun oleh media. Saya sendiri masih mereka-reka penyebabnya apa dan ada apa sehingga PKS menjadi musuh bersama. Tapi mudah2an ada diantara Kompasioner lain yang bisa membahasnya, terutama dari kader PKS. Karena saya bukanlah kader, tapi mudah2an dianggap simpatisan, karena baru belakangan ini jadi pengamat.

Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan

Pabrik Yeyek

posted by @Adimin

PKS Tak Bayar, Ya! Wajar Dihajar Media!

Media Benar, membela yang bayar! Kalimat itu yang saya ingat ketika mengukuti seminar ilmu komunikasi politik di kampus. Dalam seminar itu saya belajar bagaimana mengenal seorang politisi pembohong dari  tindak tutur. Lebih menarik lagi, pembicaranya nih adalah seorang wartawan juga yang kemudian berhenti  setelah bertahun-tahun menggeluti profesinya sebagai wartawan.  

Materi yang disampaikan pun cukup memukau, sentak dia mengatakan kepada mahasiswa “carikan saya di Indonesia media berita yang independen?” sambil menunjuk kepada mahasiswa yang berada di depannya. “Tidak ada media berita yang saat ini masih Independen, semuanya ditunggangi oleh politik”. Pembahasan pun berlanjut berjam-jam. Diskusi memanas menusuk ke sum-sum media dengan segala pernak-pernik bahasa dan  kepentingannya.

Dari Seminar ini, saya akhirnya memahami, betapa media berita sama bejatnya sama koruptor. Media berita  dan segala oknum wartawannya yang terlibat juga “penjilat”. Saya juga wartwan salah satu media lokal yang akhirnya keluar dan membangun media sendiri karena tidak ingin terseret dalam kondisi kemunafikan.  

Oknum wartawan dalam media layaknya  penjual makanan yang harus  mencari pelanggan untuk memakan menu yang dia sediakan. Terlepas haram atau tidaknya menu yang disajikan, urusan perutlah yang lebih utama. Tak jarang para wartawan idealis segera ditendang dari media yang memiliki orderan besar. 

Media berita pun tak ingin bangkrut hanya karena idelaisme seorang wartawan.  Hal ini terjadi kepada salah seorang teman wartawan saya yang kerap kali dipanggil Syam Terajana. Ia segera keluar dari media dimana dia bekerja hanya karena diminta untuk mencari pengiklan. Tentu pengiklan bukan sembarangan, pengiklan yang punya SK begitulah. Karena ia tidak mau melakukan hal itu, akhirnya dia hengkang dari media tersebut.

Dari kekecewaan itulah dia menulis sebuah artikel tanda kekecewaan dengan judul “ Wartawan bukan Pencari Iklan”.  

Apa inti dari kejadian ini, media berita benar-benar tidak bisa berlaku adil dan bijaksana dalam pemberitaan. Jika uang pesangan dari si A lebih besar, maka si A akan dibesar-besarkan dan lainnya akan dijatuhkan.  Hal ini pun bukan terjadi di tataran media lokal. Tetapi juga di media nasional lainnya. Saya tak perlu menyebutkan, cukup amati dan idetntifikasi pemilik media itu dan lihat performanya di saat memberitakan.

Saya akan kaitkan dengan media berita dalam pemberitaan politik. Dalam rubrik politik ini, pasien  yang saya angkat terkait partai yang sedang jadi buah bibir Indonesia. Pasien itu adalah  si PKS.  Silahkan  anda amati keseimbangan pemberitaan dan keberpihakan media di salah satu parpol.  Ketika PKS melakukan sesuatu, oleh media,  satu berita tentang  PKS dipecah menjadi 5 sampai 10 angle berita. Hal ini akan terlihat melebih-lebihkan. Tujuannya pun jelas untuk mendapatkan rating tinggi di media lain terutama media online yang butuh pageview yang banyak untuk mendapatkan peng-iklan berkelas juga.

Untuk media Online, Sebagai contoh IdBlognetwork.com  selaku penghubung instansi dan media publiser memberikan syarat alexa ranking blog anda dibawah 10,000,000 (10.000?) global ranking. Nah, untuk mendapatkan itu, berbagai media online harus memecah angle sebanyak mungkin terhadap topik yang hangat. Benar atau tidak tidak perduli yang penting dapat pengunjung yang banyak, klik iklan creeettt…dapet bayaran deh…!!

Hal inilah yang disebut oleh Fahri Hamzah sebagai Wartawan yang memakan bangkai saudara sendiri. Wartawan rela menyebar  berita yang sengaja anglenya sudah diorder oleh pihak tertentu kemudian dirasionalisakan menjadi  berita. Hal inilah yang disebut oleh media “Bad news is good news”. Jika demikina kondisi media, maka jangan pernah berharap negeri ini akan keluar dari keterpurukan.

Pernah kah media meliput kekayaan Freeport  yang dikuasai negeri asing. Beranikah media menelusuri latar belakang Freeport untuk dipublish di media beritanya agar Rakyat Indonesia tahu. Hal yang terjadi adalah, tulisan mereka yang kritis bahkan menjadi sampah dalam folder media dan tidak diekspos di pemilik media. Karena itulah, para kritikus hanya bersuara di blognya atau web sendiri. Sementara rating media itu masih rendah di mata Indonesia. Akibatnya berita yang seharusnya rakyat Indonesia tahu tidak kesampaian.

Media lebih suka membuka aurat partai lawan dari para sponsornya untuk bisa mendapatakan bayaran. Kasihan juga saya melihat hal ini. Olehnya itu, saya ingin menyampaikan ke pada pemilik media, cobalah menjadi agen pendidik masyarakat dengan berita yang mendidik dan benar adanya. Bukan berita yang sengaja dibuat-buat untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap hal-hal yang goblok.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada team kompasiana yang telah membuka media ini. Saya masih percaya kompasiana dalam Indepensi media. Buktinya, hari ini ide saya masih bisa saya sampaikan dengan bebas dan berita apa pun yang saya ingin tuliskan terpublish dengan bebas. Tentu masih dalam koridor tertentu.

Mari kita cerdaskan rakyat dengan media yang sehat dan mendidik. Jangan jual harga diri media dengan menjual menu berita murahan yang ahanya akan merusak idealisme media itu sendiri.

Salam Cinta

Idrus Dama

*http://politik.kompasiana.com/2013/06/08/pks-tak-bayar-ya-wajar-dihajar-media--566973.html



posted by @A.history

Kalau Gue Bela PKS, Masalah Buat Lo?

Oleh:  Wijaya Kusumah/Blogger

Gonjang ganjing tentang PKS di kompasiana membuat saya tersenyum. Terkadang keberpihakan itu perlu agar kita tahu mengapa kita harus membela yang benar dan bukan membela yang bayar. Tapi saya agak kaget ketika banyak akun yang kurang saya kenal tiba-tiba menyerang pendapat saya dengan gagahnya. Seolah-oleh merekalah penguasa negeri ini dan tak suka bila ada org yang membela PKS. Kalau sudah begitu saya cuma bisa bilang, “kalau gue bela PKS, masalah buat lo?” 

Bagi saya, PKS ini partai yg bisa menjadi harapan. Walaupun sampai saat ini saya tidak pernah mencoblos PKS dalam pemilu ataupun pilkada. Saya melihat PKS perlu dibela melalui tulisan. Sebab informasi yang benar tentang PKS seringkali tidak ditulis oleh media arus utama. 

Contohnya ketika kunjungan Anis Matta Presiden PKS ke pesantren di Jawa Timur. Berita yang tertulis jauh benar dengan informasi sebenarnya. Selidik punya selidik, ternyata berita atau foto yang diambil wartawan adalah cuma demo anak kecil yg diperintahkan oleh gurunya yg ingin mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR. Saya tersenyum ketika ada seorang kompasianer yg menuliskannya secara detail. Semoga anda sudah membacanya.

Membela PKS bukan berarti saya lantas memilih PKS dalam pemilu nanti. Belum tentu, sebab saya sudah memiliki pilihan tersendiri. Saya cuma ingin memberi contoh, walaupun kita berbeda tapi kita harus membela mereka yang mendapatkan perlakuan yang kurang berimbang dari media mainstrem. Internet adalah jalur yang saya pilih dan sangat murah. Kader PKS bisa memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang benar.

Jadi bila ada yang tak suka dengan tulisan saya tentang PKS, bagi saya mah ini biasa. Namanya juga manusia. Belum tentu yang mengkritik itu lebih baik daripada yang dikritik. Kita lihat saja kinerjanya di dunia nyata. Kalau dia cuma bisa berkoar doang di dunia maya dan tak jelas apa yang dilakukannya untuk banyak orang, itu artinya dia baru berjuang untuk dirinya sendiri. Sedangkan kita diajarkan untuk bermanfaat buat orang banyak apapun profesi kita. Sebagai guru saya sangat sedih bila ada orang cerdas, tapi sayang bila mereka tak mengggunakan kecerdasannya untuk membela yang benar. Komentar negatif ttg kita terkadang menjadi obat mujarab agar kita selangkah lebih maju.selamat berjuang wahai kader PKS, kami semua mendoakan perjuangan kalian. 

Bacalah basmallah dan yakinlah Allah meridhoi perjuangan yang suci ini.

Salam blogger persahabatan Omjay

*http://politik.kompasiana.com/2013/06/09/kalau-gue-bela-pks-masalah-buat-lo-567172.html

posted by @A.history

Pengamat Politik: Presiden SBY Butuh PKS, Setgab Tak Pecah

JAKARTA — Sekretariat Gabungan (Setgab) diyakini tidak akan pecah hingga berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2014 jika melihat peristiwa politik di koalisi selama ini. Pemerintah dinilai tetap membutuhkan semua partai politik koalisi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Perahu Setgab sudah retak dari dulu. Tapi saya yakin tidak akan pecah sampai akhir jabatan," kata Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, saat diskusi Sindo Radio "Perahu Retak Setgab" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Hanta mengatakan, perbedaan sikap PKS terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini hampir sama dengan drama di koalisi sebelumnya, seperti bail outBank Century, hak angket pajak, hingga rencana kenaikan harga BBM tahun 2012. Semua drama politik itu tidak juga membuat perahu Setgab pecah.

Hanta menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin mengeluarkan PKS dari koalisi lantaran masih dibutuhkan untuk mengimbangi manuver Partai Golkar, khususnya di DPR. Saat ini, total kekuatan enam parpol koalisi pemerintah di DPR sekitar 75 persen.

Jika PKS keluar dari koalisi, total kekuatan koalisi di DPR masih mayoritas, yakni sekitar 65 persen atau 366 kursi. Hanya saja, kata Hanta, Partai Golkar bakal menjadi kunci lantaran memiliki 106 kursi atau sekitar 20 persen kursi. "Kalau PKS keluar, Golkar akan jadi penentu di koalisi (jika Golkar keluar, tinggal 45 persen di DPR). Jadi pemerintah butuh PKS," katanya.

Dikatakan Hanta, jika keputusan resmi PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah soal BBM, bisa saja Presiden memberikan sanksi kepada PKS. Pasalnya, sudah ada pengalaman Presiden mengurangi kursi PKS di kabinet, dari empat menteri menjadi tiga menteri.

"Tapi kalau keluarkan PKS, saya ragu. Mungkin sampai 2014 begini saja ceritanya," pungkas Hanta.

Seperti diberitakan, para elite PKS menyebut menolak rencana kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Penolakan itu juga terlihat dari spanduk-spanduk yang dipasang PKS di jalan-jalan Jakarta.

Namun, menteri-menteri asal PKS menyebut tidak ada keputusan resmi partai menolak kenaikan harga BBM. Sikap yang muncul di publik hanya merupakan sikap DPP PKS. Adapun sikap resmi partai berasal dari Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP).

*http://nasional.kompas.com/read/2013/06/08/10534623/Presiden.SBY.Butuh.PKS..Setgab.Tak.Pecah

posted by @A.history

Sistem Pembinaan PKS, Penangkal Gerakan Radikal, Waspadalah!

ilustrasi

By: Nandang Burhanudin 

****

Seorang jamaah orangtua salah satu SMU di Bandung menelpon; "Assalamu'alaikum, pak Ustadz ... mohon maaf saya stress!" 

"Stress kenapa bu?" tanya saya. 

"Anak saya lulus SMU tahun ini. Enam bulan lalu minta sekolah ke LN (Eropa). Saya sudah titipkan uang 400 juta di tabungan dia. Setelah UN, anak uang raib stadz. Malah anak saya dihamili ....", si ibu terdiam dan saya dengar isakan tangis yang nampak tak bisa ia tahan. 

"Inna Lillaahi wa Innaa Ilaihi Rooji'uun ... kok bisa begitu bu. Bukannya putri ibu aktivis Rohis?", tanya saya dengan dada berdebar. 

"Iya pak ustadz. Saya dengar ia direkrut kumpulan remaja yang bernama Remaja Didikan Allah. Singkatannya RADIKAL. Saya pikir, itu Rohis binaan Tarbiyah! Setahu saya, gerakan Tarbiyah tidak seperti itu ...", ujarnya. 

"Oooh ... ndak mungkin bu. Gerakan Tarbiyah itu gak mungkin menguras tabungan. Apalagi mustahil sampai mencederai kehormatan diri, lebih-lebih menghamili!" tegas saya. 

"Iya ... saya teledor pak ustadz. Kurang perhatian pada anak saya ....", keluhnya. 

*** 

Tarbiyah tak bisa dipungkiri merupakan solusi paling cergas dalam menangani pelbagai aksi radikalisme dan penyimpangan atas nama Islam. Karena tarbiyah memiliki prinsip: 

1. Membina kaum muda-mudi Islam untuk memiliki pemahaman Islam yang syamil-mutakamil (universal dan integratif), tidak parsial, menyeimbangkan suasana fikir-dzikir kaum muda-mudi agar komprehensif memahami dan mengamalkan Islam. 

2. Tarbiyah jauh dari doktrin-doktrin takfir (mengkafirkan), tabdi' (membida'ah-bid'ahkan), tadyi'i (menganggap sia-sia orang lain). Jiwa yang terbina dalam bingkai tarbiyah, ia harus paham Islam yang bisa diejawantahkan dalam keshalihan ritual maupun sosial. Rajin shalat, ia pun semakin taat. Rajin dhuha, ia semakin berbakti kepada orang tua. Rajin tilawah, ia semakin hari semakin menjadi berkah bagi kehidupan. 

3. Tarbiyah bersih dari unsur-unsur pemaksaan, apalagi eksploitatif yang berbentuk materi. Tarbiyah sifatnya adalah eksploratif, menggali potensi terbaik dari setiap jiwa kaum muda-mudi untuk meraih prestasi yang dibanggakan. Sejelek-jeleknya orang yang tertarbiyah, ia mudah diingatkan. 

Jadi, sudah saatnya kita meneguhkan Cinta-Kerja-Harmoni. Karena jala-jala kesesatan dan penyimpangan dengan jubah Islam dan Syariah, teramat gesit bergerak! Tak ada lagi waktu untuk diam!

Sumber: Nandang Burhanudin,10: 27, 08/06/13

posted by @A.history