PKS Didepak Koalisi? Ini Kata Anis Matta

Foto : inilah.com

Bandung - PKS tak lagi dianggap anggota koalisi. Tinggal menunggu surat resmi dari SBY, PKS pun melenggang keluar dari koalisi secara resmi. Presiden PKS Anis Matta mengungkapkan kesiapan PKS menghadapi posisi apa pun.

Anis membenarkan ada utusan SBY yang telah menegaskan rencana mendepak PKS dari koalisi. Majelis Syuro PKS pun bersiap mengambil keputusan.

"Mestinya hari ini ada rapat Majelis Syuro, tapi batal karena kita mendengar akan ada surat dari Setgab yang terkait dengan dengan sikap Setgab terhadap PKS," kata Anis Matta kepada wartawan di Taman Tegalega, Bandung, Rabu (12/6/2013).

Menurut Anis, sejauh ini SBY belum mengambil sikap tegas soal posisi PKS di koalisi. Surat tanda 'cerai' pun tak kunjung datang.

"Iya soal koalisi, kita dijanjikan sejak minggu lalu ada surat tapi sampai sekarang tidak ada, jadi acara kita batalkan," katanya.

Anis belum mau berandai-andai PKS di posisi oposisi. Anis juga tak mau berandai-andai terkait risiko PKS bisa kehilangan 3 orang menterinya.

"Kita tidak mau mengandai-andai. Tapi kita tetap akan konsisten dengan sikap kita," tegas Anis.

*detik

posted by @A.history

Inilah 3 Alasan PKS Menolak Kenaikan Harga BBM

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat. BBM merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat.

Pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 ini. 

Disisi lain kenaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Oleh karenanya demi kepentingan rakyat PKS menolak kenaikan harga BBM itu dengan 3 alasan sebagai berikut. 

1. PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial.

2. PKS menilai kegagalan pemerintah melalui kementrian-kementrian terkait dalam berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional sehingga masyarakat dapat mengakses energi yang relatif murah tidak selayaknya dibebankan kepada rakyat. Ketidaksungguhan pemerintah dalam pengembangan energy mix dan menyiapkan sistem serrta infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berdasarkan roadmap yang telah disepakati dengan DPR tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang instan dan mengambil langkah short cut. Jika cara ini yang diambil maka persoalan tidak akan selesai, sementara dalam jangka menengah sulit diharapkan mampu menuntaskan akar permasalahannya, sehingga rakyat akan terus menjadi korban.

3. Kedepan pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energy mix yang semakin sehat dalam jangka menengah. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS meminta pemerintah untuk: 

(a) Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek; (b) Melakukan diversifikasi energi; (c) Membangun infrastruktur energi secara kokoh; (d) Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG); (e) Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent); (f) Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM; (g) melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional; (h) melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri; (i) Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru; (j) Memperbaiki kinerja BUMN energi; (k) Pemerintah perlu mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan (l) Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu. [budi/islamedia]

*Islamedia

posted by @A.history

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan SLHD

SUMBAR menerima 24 penghargaan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2013. Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyerahkan secara langsung penghargaan di bidang lingkungan yakni, Piala Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) di Istana Negara, Senin (10/6) kepada masing-masing kepala daerah, termasuk Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang kembali menerima penghargaan SLHD terbaik tingkat nasional.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-dunia yang mengambil tema; “Think, Eat, Save, Reduce Your Food Print” (ubah prilaku dan pola konsumsi untuk keselamatan lingkungan) ini, Gubernurr Irwan menerima langsung penghargaan yang diberikan Presiden SBY.

Presiden SBY menyebut, pemberian penghargaan dilakukan setiap tahun, tidak lain sebagai bentuk motivasi bagi seluruh komponen masyarakat, agar lebih peduli terhadap lingkungan. Sesuai tema, mengubah prilaku dan pola konsumsi bukan sesuatu yang mudah. Sampai saat ini masih diperlukan bentuk insentif yang di antaranya melalui berbagai bentuk penghargaan.

Kata presiden, seberapa efektif penghargaan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena lingkungan hidup yang terjaga baik, sebenarnya tergantung pada program kerja pemerintah daerah itu sendiri.

Sementara Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat, pihak swasta, perguruan tinggi, LSM dan institusi, lembaga terkait yang telah saling bersinergi dan berkoordinasi, sehingga Sumbar memperoleh cukup banyak penghargaan lingkungan tahun ini. “Pemerintah daerah berkewajiban membuktikan secara nyata bahwa upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan bukan sesuatu yang sifatnya sesaat, tetapi secara berkesinambungan,” kata Irwan.

Menurutnya, basis data yang disajikan dalam buku SLHD, dapat dipergunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di bidang lingkungan. Apalagi dalam buku SLHD sudah menyebutkan media dan di mana lingkungan terkritis yang perlu diperhatikan, sumber tekanan dari kegiatan apa saja yang dominan mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan.

Gubernur melihat bahwa masing-masing dinas memiliki program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara parsial. Jika diperluas ruang lingkupnya, dapat menjadi lebih efektif sehingga bisa mengintegrasikan aspek ekonomi sekaligus aspek lingkungan. Contoh, pengembangan pertanian organik dapat disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat pengelolaan pasar untuk mengelola sampah melalui 3 R pada instiusi lain.

Demikian pula dengan pengembangan peternakan yang dapat disinergikan dengan pengembangan energi alternatif melalui biogas. Kemudian program Coorporate Soscial Responsibiliy (CSR) perusahaan disinergikan dengan program pemerintah daerah, agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, dengan bertambahnya indikator penilaian Adipura— tidak hanya bersih dan hijau, juga kualitas air dan kualitas udara (untuk kota besar), maka setiap daerah harus lebih giat dalam memerhatikan lingkungan.

“Penghargaan Adipura tidak hanya menunjukkan kinerja institusi yang berkaitan dengan sampah dan penghijauan, tetapi sudah melibatkan seluruh institusi. Untuk menjaga air dan udara tetap bersih, perlu upaya pengendalian sumber pencemaran dari berbagai sektor,” jelas Irwan yang menilai peran utama tetap terletak kepada masyarakat.

Irwan meminta setiap Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD) agar meninjau pengadaan sarana dan prasarana yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), agar manfaat dari pengadaan sarana tersebut dapat dipenuhi. Untuk itu komunikasi aktif dengan pemerintah pusat diperlukan, sehingga dana yang disalurkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menstimulasi keterlibatan masyarakat.

Adiwiyata Pembentukan Karakter

Irwan juga mengimbau bupati/ walikota lebih meningkatkan peran pendidikan intelektual anak dan mentalitas melalui pendidikan berkarakter. Salah satu karakter yang menjadi perhatian sekolah, anak yang peduli terhadap lingkungan. Program Adiwiyata sebagai program yang dikembangkan pemerintah untuk mewujudkan Sekolah Peduli Lingkungan, sudah dicanangkan sebelum tahun 2010. Namun, perkembangannya lambat. Hal itu terlihat dengan hanya satu, dua sekolah penerima Adiwiyata.

“Sejak dua tahun terakhir sudah mulai bermunculan minat sekolah terhadap pengembangan sekolah Adiwiyata. Sekolah mulai menyadari program Adiwiyata tidak memberatkan sekolah, karena mengintegrasikan pembelajaran dan pembiasaan ramah lingkungan dalam keseharian anak didik,” beber Irwan.

Gubernur berharap program Adiwiyata bisa dilaksanakan di seluruh sekolah di kabupaten/kota secara berkesinambungan. Ini untuk meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dan mendorong kreativitas anak melalui pemanfaatan media lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran.

Sementara, untuk kategori Kalpataru, pembina lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan dan pemerhati lingkungan, menurut Irwan, menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat Sumbar, baik perorangan maupun kelompok semakin tinggi terhadap lingkungan. “Saya sangat mengapresiasi perorangan dan kelompok yang sangat peduli dengan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan, tanpa pamrih,” lugas Irwan.

*posmetropadang

posted by @A.history

PKS; Cinta, Kerja dan Harmoni Untuk Kejayaan Sumatera Barat

Padang -- Tidak ada yang abadi selain perubahan. Partai Keadilan Sejahtera mewujudkan perubahan itu dengan wajah baru. Wajah baru PKS tersinkronisasi dalam tagline baru partai dakwah tersebut.

Tagline baru PKS terukir dalam motto Cinta, Kerja dan Harmoni. Menurut ketua DPW PKS Sumbar, Trinda Farhan Satria, tagline cinta, kerja dan harmoni lanjutan dari motto bersih, peduli dan profesional. Tagline baru ini untuk menjawab target-teget PKS ke depan.

Motto cinta, kerja dan harmoni memiliki fungsi internal dan eksternal yang memperlihatkan bagaimana wajah PKS. “Fungsinya kedalam dan sekaligus gambaran kita keluar,” ujar Trinda Farhan Satria.

Esensi cinta menurut Farhan adalah bagaimana pembinaan dan aktivitas kader senantiasa didorong oleh cinta. Baik kepedulian kepada masyarakat, kerja kebaikan dan aktivitas berpolitik pun semuanya dilandasi cinta. Esensi cinta ini berhubungan pula dengan gesekan politik yang semakin kuat menjelang pemilu 2014 mendatang.

Karakter politik PKS didorong oleh cinta. Cinta baru sebagai pondasi awal PKS. Implementasinya jelas Farhan dikonkritkan dalam bentuk kerja nyata di masyarakat. “Kita tak hanya citra, tapi mewujudkan reputasi. Reputasi itu didorong oleh kerja nyata. Kerja untuk islam, kerja untuk dakwah dan kerja untuk masyarakat,” terang Farhan.

Sementara, motto harmoni senafas dengan misi PKS meraih tiga besar pada Pemilu 2014 mendatang. Dengan cita-cita menjadi tiga besar menurut Farhan, PKS bisa lebih banyak mengelola negara, mengelola masyarakat. Semua itu harus dilakukan dengan membangun harmonisasi semua elemen bangsa. PKS tegas Farhan senantiasa mendorong setiap kader bagaimana mengimplementasikan Islam rahmatan lil ‘alamin yang bisa dirasakan semua orang, walau berbeda suku, ras, agama dan latar sosialnya,” tambah Farhan.

Tagline baru PKS menurut Farhan tidak hanya sekedar slogan belaka. Menurutnya, tagline  itu berangkat dari apa yang telah dilakukan keder-kader PKS selama ini.

“motto ini berangkat dari apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita tingkatkan kedepannya,” ujar Farhan. (*)

*Singgalang, 12 Juni

posted by @A.history

Mahyeldi : Dekat dan Melayani - Ikut Bergoro, Blusukan ke Pasar

Padang - Seorang pemimpin hekdaknya mejadi pelayan masyarakat, berbaur dan ikut merasakan beban kehidupan yang didera oleh masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Mahyeldi Asharullah Wakil Walikota Padang bersama Camat Pauh pada tanggaln  4 Juni 2013 bergotong royong  membantu relokasi korban banjir bandang Batu Busuk.

Meskipun Mahyeldi sebagai Wakil Walikota Padang, tidak ada sungkan-sungkan untuk ikut mengangkut pasir dan berjibaku bersama masyarakat mendirikan tiang-tiang rumah di atas pondasi. Di tengah-tengah teriknya matahari ia mengatakan bahwa semua ini dilakukan sebagai sebuah pertanggungjawaban dirinya kepada masyarakat Padang dan khususnya kecamatan Pauh atas musibah yang menimpa mereka satu tahun yang lalu. "Ini tanggung jawab sebagai pemimpin. Di amana ada kesusahan masyarakat, di sana pemimpin dekat dan melayani masyarakat," ujar mahyeldi.

Masyarakat Pauh merasakan Mahyeldi merupakan pemimpin sangat dekat dengan masyarakat, tidak ada sekat-sekat antara pemimpin dan yang dipimpin. "walaupun kami ini rakyat yang berderai di mata mahyeldi kami merupakan masyarakat Kota Padang yang perlu diayomi. Dia pemimpin yang melayani bukan dilayani juga seorang yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Inilah pemimpin yang diidambakan oleh masyarakat," ujar salah seorang warga.

Kunjungan Wakil Walikota Mahyeldi ditutup dengan balanjuang basamo dengan sambal yang seadanya. Masyarakat senang dengan kehadiran Mahyeldi di tengah-tengah mereka untuk membantu bergotong-royong mendirikan rumah mereka.

Kedekatan dan semangat pelayanan yang menjadi ciri khas Mahyeldi juga dirasakan oleh masyarakat Nanggalo dan Siteba. Posisinya sebagai Wakil Walikota, tidak menghalanginya untuk ngobrol akrab dengan rakyat badarai. Ini dibuktikan dengan kunjungannya ke Pasar Siteba beberapa waktu lalu. Secara protokoler agendanya saat itu adalah pertemuan dengan KAN Nanggalo dalam rangka persiapan lomba KAN tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tetapi acara inti belum dimulai, maka ia memanfaatkan waktu untuk mengunjungi Pasar Siteba.

Dalam kunjungan mendadak alias blusukan itu, Mahyeldi mengobrol akrab dengan para pedagang, mulai dari pedagang sayur, kue-kue, telor, ayam atau pun kebutuhan rumah tangga lainnya. Mahyeldi dengan serius mendengarkan keluhan dan harapan para pedagang Siteba. Dan bahkan meyempatkan diri untuk membeli onde-onde dari uang pribadinya. Tak segan Wakil Walikota itu berbelanja di pasar tradisional. Hal itu sekaligus bentuk perhatiannya terhadap pemberdayaan ekonomi kecil. Dengan berbelanja di pasar tradisional, kehidupan ekonomi pedagang di sana bisa tergerakkan. Mereka pun bisa tersenyum menatap masa depannya.

Demikianlah Mahyeldi. Secercah harapan masyarakat tertumpah pada dirinya untuk terus melakukan pelayanan kepada masyarakat. (*)   

*Singgalang, 11 Juni

posted by @A.history

Jangan Tambah Beban Masyarakat Dengan Kenaikan Harga BBM

Jakarta -  Kurang dari satu bulan menjelang bulan puasa, lebaran serta bersamaan dengan pergantian tahun ajaran sekolah yang akan  meningkatkan pengeluaran masyarakat, beban masyarakat kembali ditambah seiring dengan adanya rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang langsung menyebabkan kenaikan harga-harga sembako dan pengeluaran lainnya.

Demikian disampaikan Khoirudin pimpinan aksi yang juga Ketua  Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Jakarta Selatan, dalam aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar pukul 11.00 WIB hari Rabu (12/6) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta.

Lebih lanjut Khoirudin menyampaikan, Tanpa adanya kenaikan BBM saja harga-harga sudah naik menjelang momen-momen tersebut, “Pemerintah harus lebih sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya merupakan golongan masyarakat yang masih rentan miskin,” imbuh nya.

Aksi Tolak Kenaikan BBM ini yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan kader dan massa PKS dilakukan sebagai wujud kepedulian PKS terhadap kondisi masyarakat. “Insya Allah kader dan massa PKS sekitar Jabodetabek akan turut meramaikan aksi Tolak Kenaikan BBM ini,” ujarnya.

Selain masalah tersebut ada beberapa alasan lain dari aksi Tolak Kenaikan BBM, yaitu meminta kepada pemerintah agar kesalahan dalam mengelola ekonomi negara jangan mengorbankan masyarakat dengan menaikkan harga BBM.  “Pemerintah perlu lebih kreatif dan bekerja keras  dengan jalan tidak mengambil cara-cara yang instan saja dalam menyelesaikan masalah.” Pangkas nya. (sbb/dakwatuna)

*dakwatuna

posted by @A.history

Ribuan Kader PKS Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar aksi unjuk rasa menolak penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Bunderan Hotel Indonesia (HI), Rabu (12/6/2013) siang.

Pada aksi yang digelar siang ini, sekitar seribu-an kader PKS mengelilingi bundaran HI dengan mengusung spanduk bertuliskan Tolak Kenaikan BBM. 

Para kader PKS baik laki-laki maupun perempuan menggunakan kaos berlambang partai yaitu bulan sabit dan padi.

"Beban masyarakat kembali bertambah seiring dengan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM," ujar Ketua DPP PKS Jakarta Selatan, Khoirudin dalam orasinya. 

PKS menilai pemerintah kurang sensitif dengan kondisi masyarakat. Rencana kenaikan BBM yang berbarengan menjelang bulan puasa dan lebaran, diprediksi bakal meningkatkan beban hidup rakyat.

"Pemerintah telah gagal!" ungkap Khoirudin disambut riuh massa.

Demo berlangsung secara damai, petugas polisi hanya duduk-duduk sambil menjaga keamanan. Arus lalu lintas Jalan Sudirman menuju MH Thamrin pun terpantau lancar.  [ini/mrdk/im] 

*Islaamedia

posted by @A.history

Jangan Biarkan KPK Menghabisi Parpol Islam

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Islam terbesar di Indonesia saat ini sedang mengalami cobaan paling berat justru ketika memasuki usianya ke 15 tahun. Betapa tidak, pasca ditetapkannya mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka oleh KPK, berbagai deraan terus menghantuinya. Semua itu biang keroknya adalah Ahmad Fathanah, sohib Luthfi ketika sama-sama menuntut ilmu di Madinah.

Tidak menutup kemungkinan masuknya Fathanah ke lingkaran dalam elite PKS adalah hasil dari operasi intelijen yang dirancang sangat rapi, terencana, strategis dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mengobok-obok partai dakwah itu sehingga menjauhkan umat Islam darinya pada Pemilu 2014. Namun seandainya para pemimpin PKS sejak awal sudah menyadarinya dan melakukan ‘taubatan nasuha’ sehingga menjauhkannya dari hubbud dunya, maka ‘operasi intelijen’ itu pasti akan mengalami kegagalan total, sebagimana yang sering dialami partai AKP di Turki dan Ikhwanul Muslimin di Mesir.  Terbukti akhirnya kedua Partai Islam itu sekarang memimpin pemerintahan di Ankara dan Kairo. Padahal sejak semula PKS selalu mempersonifikasikan dirinya sebagai ‘reinkarnasi’ dari AKP dan Ikhwanul Muslimin di Indonesia.

Apakah para petinggi PKS sekarang mampu menghadang badai dahsyat yang sedang menerjang partainya, atau sebaliknya malah diporakporandakan badai “tornado” yang sedang menggulungnya, sehingga PKS hanya akan menjadi secuil cacatan sejarah dalam kamus perpolitikan di Indonesia ?

Berikut ini wawancara Tabloid Suara Islam dengan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad Al Khaththath seputar krisis yang menerjang PKS dan bagaimana solusi terbaiknya demi perjuangan politik umat Islam di Indonesia. 
        
Mengapa terjadi double standard  oleh KPK ketika menangani kasus korupsi Partai Demokrat dan PKS, dimana terjadi perbedaan perlakuan antara Anas dan Andi dengan Luthfi Hasan Ishaq ?  
 
Ya, terasa sekali perbedaan itu. LHI langsung ditangkap dan dijebloskan ke tahanan, sedangkan Anas dan Andi sampai hari ini tidak pernah ditahan. Lebih-lebih pengungkapan KPK terhadap kasus LHI ini melibatkan para wanita yang diberi uang oleh Ahmad Fathanah, padahal bukan diberi oleh LHI dari hasil korupsi. Dan kasus LHI ini menurut Prof Romli masih belum jelas, karena dia bukan pejabat yang berwenang atas kuota impor, dan peningkatan kuota impor akibat suap tidak terjadi karena Mentan Suswono menolak permintaan tambahan kuota itu.Belum jelas masalahnya, tapi pembunuhan karakter LHI dengan menghubung-hubungkan dengan sejumlah wanita cantik sungguh kelihatan sekali permainannya.  
 
Apakah karena Partai Demokrat sebagai partai penguasa sedangkan PKS sebagai Partai Islam?

Itu sangat mungkin, sebab waktu SBY menggusur Anas pun juga menyebut indikasi karena dia HMI. Dan waktu mengangkat Roy Surya sebagai Menpora karena bukan HMI. Jadi ada semacam Islamophobia dalam hal ini. Indikasi adanya Islamophobia  juga bisa kita lihat dengan tuduhan bahwa PKS punya hidden agenda untuk menegakkan syariah. Bahkan sewaktu HNW terpilih sebagai ketua MPR, ada yang interupsi yang menanyakan apakah dia akan menerapkan syariah. Tentu pertanyaan itu wujud kebencian, dan apa yang mereka sembunyikan lebih besar lagi. 

Mengapa pimpinan KPK kebal dari tuntutan hukum dengan dalih sedang menjalankan tugas negara ?

Sebenarnya di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Namun kadang penegak hukum masih melihat kekuasaan dan opini berpihak kemana. Menghukum bahkan cuma mengkritik KPK hari ini akan dianggap negatif. Padahal KPK bukan malaikat. KPK bahkan berasal dari lembaga-lembaga yang selama ini korup. Ingat kasus Bibit Chandra yang ditangkap polisi karena diduga menerima suap 5 milyar tahun 2010. Berkat berita pers yang memihak Bibit dan Chandra, simpati masyarakat pun tertuju kepada keduanya. Mereka seolah-olah sengaja dizalimi polisi karena persaingan KPK dengan polisi. Presiden SBY pun turun tangan dengan membentuk Tim 8 yang dipimpin pengacara senior dan tokoh LSM Adnan Buyung Nasution. Akhirnya, Kejaksaan Agung mendeponir perkara itu dan kedua tokoh KPK itu melenggang keluar dari rumah tahanan polisi di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Mestinya kasus Bibit dan Chandra dibiarkan diselesaikan di pengadilan. Dengan demikian akan diketahui kebenaran tuduhan suap Rp 5 milyar itu. Kalau tuduhan itu hanya rekayasa polisi toh akan terbongkar dengan jelas di pengadilan. Masyarakat tak boleh dicekoki dengan mitos dan khayalan bahwa semua aparat KPK sudah pasti jujur.

Jadi dalam kasus sprindik Anas mestinya Abraham Samad mau menyerahkan BB-nya (blackberry, red) untuk diperiksa. Kenapa menolak kalau di dalamnya memang tidak ada masalah. Sementara KPK menyadap pembicaraan LHI dan Fathanah dan LHI jadi tersangka karena itu.      

Mengapa pimpinan KPK terlihat mandul ketika mengusut kasus korupsi BLBI dan Bank Century, apakah karena melibatkan SBY dan Boediono?

Ya KPK sudah mirip LSM yang jadi melempem kalau sudah berurusan dengan pihak-pihak yang terkait founding internasional. 

Apakah ada agenda tersembunyi dari pimpinan KPK untuk menghancurkan suara Partai Islam pada Pemilu 2014 nanti dengan sasaran tembak awal PKS ?

Kita belum bisa memastikan. Tapi parpol Islam memang harus siap diserang dengan isu apapun. Nabi Muhammad saw waktu berdakwah di Mekkah dulu sering diserang dengan berbagai isu sebagai dukun, penyihir, penyair, hingga orang gila.  

Sebagai salah seorang Caleg PBB, apakah Ustad merasa Partai Islam dan berbasis massa Islam seperti PBB, PPP, PAN dan PKB akan menjadi sasaran tembak berikutnya dari KPK ?

Pihak yang anti Islam itu akan ada kapan saja dan dimana saja, sebab ada orang fasik, kafir, dan juga setan masih ada sampai hari kiamat. Jadi bisa saja mereka membisikkan kepada KPK dan  membuat laporan palsu kepada KPK. Oleh karena itu, kita berharap Bang Abdullah Hehamahua bisa mengendalikan orang-orang KPK agar jangan sampai kebablasan. Kasus arogansi mereka yang petentang petenteng mau menyita mobil milik LHI di Kantor DPP PKS tanpa membawa surat tugas memberikan image buruk pada KPK. Bahwa KPK merasa diri mereka sebagai The KPK can do no wrong!

Apakah kasus hukum yang menimpa mantan Presiden PKS LHI ini merupakah hasil dari operasi intelijen untuk menghancurkan Partai Islam ?

Itu sangat mungkin sekali. Sebab konstelasinya memang begitu. Sebagai contoh Misbakhun yang pernah menjadi anggota DPR dari FPKS, begitu vokal untuk mengusut kasus Century langsung dikasuskan dengan LC fiktif dan harus masuk penjarakan. Siapa yang vokal dan diperkirakan membahayakan mereka, maka akan dibuat berbagai upaya untuk menterornya, baik dengan perkara hukum maupun terkait dengan masalah seks. Ada kawan yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta saja, karena dia seorang ustadz yang vokal, sewaktu kunjungan ke Jepang, disediakan perempuan di kamar hotelnya. Untung dia langsung pulang menghindari jebakan berikutnya. Yang seperti ini sudah pernah ditulis dalam buku Parlemen under cover. 

Mengapa partai-partai sekuler dan nasionalis jarang dijerat KPK, padahal mereka juga menjadi sarang para koruptor kelas hiu ?

Itu sesuai keperluan, negosiasi, dll.  

Sebagai lembaga superbody, apakah seharusnya kekuasaan KPK dibatasi bahkan dibubarkan saja ?

Seharusnya KPK diisi oleh para ulama bertqwa, tegas, dan yang tahan uji sehingga mereka betul-betul bekerja membersihkan korupsi dengan bimbingan Allah SWT. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu mengatasi kondisi pejabat negara yang korup hanya dalam tempo dua tahun dan karenanya ekonomi negara menjadi sangat makmur dan berkah. Tapi masalahnya yang memilih komisioner KPK khan DPR. Kenapa mereka tidak memilih Abdullah Hehamahuwa yang sangat faham dan berpengalaman di KPK sebagai ketua KPK? Anda sudah pasti tahu jawabannya.    

Jika KPK sebagai lembaga ad-hoc dibubarkan, apakah perlu ada lembaga penggantinya yang bersih dari intervensi kekuasaan ?

Memang kalau untuk mengatasi korupsi yang sudah sitemik ini harus dengan cara yang extra ordinary. Cara KPK sulit sekali. Faktanya sekian lama kiprah KPK korupsi malah merajalela.  

Kalau di zaman Orla dengan tuduhan kontra revolusi, Orba subversif dan sekarang korupsi, memang menjadi senjata ampuh untuk membungkam lawan-lawan politik rezim SBY ?

Ya itu sangat mungkin. Kasus kriminalisasi Prof. Dr. Rokhmin Dahuri bisa menggambarkan hal itu. Bahkan kasus sprindik Anas sangat terang benderang bahwa penetapan Anas sebagai tersangka oleh KPK sangat manjur untuk melengserkan Anas Urbaningrum sebagai Ketum PD untuk digantikan oleh SBY sendiri. Ini permainan yang sangat kasar.

Sejak Pemilu 1955, suara Partai Islam terus merosot. Mengapa itu bisa terjadi ? 

Ya memang itu terkait dengan kualitas kepemimpinan dan ideologi yang dibawa parpol Islam. Di zaman Masyumi memang luar biasa kehidupan ideologi umat. Ini bisa anda baca pada teks-teks pidato tokoh Masyumi di konstituante. Umat Islam masih semarak di zaman orba bela PPP sebagai satu-satunya parpol Islam. Para ulama bersatu bela partai berlambang Ka’bah. Tapi kemudian kaum sekular di Golkar merusak sejumlah Kyai dengan bujukan materi agar mau masuk Golkar. Di masa reformasi yang harusnya Golkar bubar dan PPP berkibar, malah nyungsep karena suara PPP terbagi dengan PKB, PAN, PKS, PBB, PNUI. Jadi kalau PPP, PKS yang kini tengah disembelih, dan PBB yang tidak dikehendaki KPU keikut sertaannya dalam pemilu 2014, mereka semua kalau gak melakukan manuver yang membuat umat Islam melek dan percaya kepada kelayakan mereka sebagai representasi umat Islam, mungkin ketiganya malah terdepak semua dari Senayan karena angka PT sekarang 3,5% lebih tinggi dari tahun 2009.  Saya lebih percaya dengan politisi PBB Hamdan Zoelva yang kini berkhidmat di MK, PBB harus menjadi partai yang kanan sekalian, jangan ikut-ikutan ketengah mengikuti kata-kata dukun politik yang bermantra survey.  

Adanya berbagai lembaga survei yang memprediksi suara Partai Islam akan turun pada Pemilu 2014, apakah itu bisa dipercaya ?

Saya kurang percaya hasil survey tersebut karena survey khan bisa dipesan. Saya melihat antusias orang kepada salah satu capres syariah kita Habib Rizieq Syihab dimana-mana luar biasa. Setiap hari saya mendapatkan dukungan  dan pendaftara orang mendaftar jadi relawan capres syariah yang akan berjuang untuk menjadikan capres syariah sebagai presiden NKRI Bersyariah. Ini tinggal dimanfaatkan oleh para piompinan parpol Islam untuk mendukung konsep NKRI bersyariah dan mau mengusung Capres yariah sebagai capres mereka. Menurut kawan saya seorang wartawan senior, jika PBB yang tahun 2009 lalu tidak lolos PT sehingga keluar dari Senayan, misalnya dalam pemilu 2014 mengusung Habib Rizieq sebagai Capres Syariah, bakal masuk melenggang ke Senayan dengan peroleh Suara bisa mencapai 20%. Sebab pemilu di Indonesia adalah pemilu tokoh,  dan Habib Rizieq adalah tokoh yang fenomenal, walau dimusuhi media, tapi beliau dan FPInya tetap eksis dan dukungan masyarakat bawah di desa-desa id seluruh Indonesia. Anda boleh cek  kalau habib ceramah, jamaah yang hadir  pasti mencapai ribuan bahkan puluhan ribu. 

Sebagai salah seorang Caleg potensial PBB, apakah Ustad haqqul yaqin masa depan partai Islam di Indonesia akan semakin cerah, apa indikasinya ?

InsyaAllah bila para aktivis parpol Islam faham bahwa keberadaan mereka sebagai parpol Islam adalah untuk menerapkan firman Allah SWT dalam Al quran Surat Ali Imran 104, yakni mengajak umat untuk hidup sesuai syariah Islam secara kaffah, melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Parpol Islam harus menjadi pihak yang mengontrol masyarakat maupun pemerintah agar senantiasa melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemunkaran. Jangan sampai pemerintah melakukan tindakan kemungkaran atau melakukan kezaliman, yakni korupsi dan merampas hak-hak masyarakat seperti menyerahkan sumber air kepada perusahaan asing. Parpol Islam harus mengontrol agar anggaran ratusan triliun dalam bidang pendidikan maupun kesehatan agar betul-betul dinikmati masyarakat. Dengan banyak melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar, insyaallah umat akan respek kepada parpol Islam karena memperjuangkan aspirasi dan hak-hak umat Islam. Sedangkan umat indikasinya makin cinta Islam dan syariah bisa kita lihat pada semangat mereka pergi haji dan umrah yang luar biasa. Juga pengajian dan penggunaan busana muslimah. Survey pun membuktikan bahwa 70 persen umat ingin diterapkan syariah itu sudah cukup bagi partai Islam. Yang penting parpol Islamnya sendiri mau kerja untuk Islam dan kaum muslimin apa tidak? 

Apa syaratnya agar umat Islam yang mayoritas ini semakin mencintai dan memilih Partai Islam pada Pemilu nanti ?

Umat Islam harus merasakan keberadaan Parpol Islam itu sehari-hari. Jadi para aktivis parpol Islam harus hadir harian di tengah-tengah umat. Ya setiap hari, bukan hanya pada waktu kampanye, apalagi cuma di baliho-baliho kayak iklan rokok, itu tidak akan dirasakan keberadaan parpol Islam secara nyata bagi umat. Nggak ngefek dan hanya buang-buang duit. Yang penting dalam kehadiran para aktivis parpol Islam di masyarakat itu membimbing umat agar hidup sesuai petunjuk Al quran dan As Sunnah, sholat berjamaah bersama mereka, mendengar keluhan dan aspirasi mereka, dan menyelesaikan problem-problem tersebut sesuai dengan petunjuk syariah. Jadi tidak harus aktivis parpol itu hadir dengan mambawa sembako atau membangun masjid.  Tapi mereka bisa membcakan Al Quran dengan bacaan yang tartil dan indah (mujawwadah), dan bertadarus bersama mereka sehingga umat merasakan indahnya mukjizat Al Quran dan mendapatkan petunjuk darinya. Aktivis parpol juga mesucikan jiwa mereka dengan membesihkan jiwa mereka dari noda syirik dan perilaku jahiliyah. Kalau pun ada problem materiil, aktivis parpol Islam bisa mengusahakan agar diselesaikan problemnya oleh pihak pemerintah atau kalangan aghniya.  

Jika suatu waktu nanti Partai Islam memenangkan Pemilu dan berkuasa, apakah Indonesia akan menjadi negara Islam melalui konsep NKRI Bersyariah ? 

Konsep NKRI Bersyariah adalah menjadikan NKRI menerapkan hukum-hukum syariah yang merupakan hukum Allah Yang Maha Kuasa, tuhan Yang Maha Esa, sebagai hukum dan perundangan secara formal  konstitusional. Caranya adalah dengan mendekritkan berlakunya syariah dalam seluruh sistem perundangan kita. Dekrit dikeluarkan oleh Presiden NKRI yang sah. Untuk itulah kita membentuk gerakan NKRI Bersyariah untuk mengusung tokoh Islam  seperti Habib Rizieq atau yang lain sebagai capres syariah agar didukung mayoritas umat Islam sebagai presiden NKRI Bersyariah. Semoga Allah memberikan nikmat kepada bangsa Indonesia dengan tampilnya Presiden NKRI yang mendekritkan syariah sehingga dengan NKRI Bersyariah negara kita ini benar-benar bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebab hanya dengan diterapkan oleh negara sebagai UU dan kebijakan pemerintah syariah Islam betul-betul merupakan rahmatan lil alamin secara nyata. Sekaligus ini merupakan dakwah bil haal bagi orang-orang non muslim di dalam maupun di luar negeri.

(Abdul Halim)

posted by @Adimin

BPK: Penahanan Tersangka Korupsi Kewenangan KPK, Tidak Perlu Tunggu Hasil Audit

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membohongi publik terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Sampai saat ini KPK belum melakukan penahanan terhadap tersangka kasus Hambalang dengan alasan masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun tanggapan berbeda justru disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Hadi mengatakan bahwa penahanan tersangka kasus korupsi adalah kewenangan KPK dan tidak perlu menunggu hasil audit.

“Kalau soal penahanan kita serahkan kepada KPK. Silakan tanya KPK, itu kewenangan penyidik KPK,” tegas Hadi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Dia menjelaskan, hasil audit BPK untuk memperjelas kerugian negara kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng. Hasil audit yang kedua ini bisa saja tidak jauh beda dengan hasil audit Hambalang yang pertama. “Bisa sama dan bisa beda, tunggu saja,” tuturnya.

Penegasan BPK tersebut sekaligus menjawab pimpinan KPK yang sebelumnya menyatakan pihaknya terhambat hasil audit kerugian negara di BPK untuk segera menyelesaikan kasus Hambalang.

Entah sampai kapan KPK akan terus berkelit dan membuat publik bingung dengan sepak terjang KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.(ms/ind/Dakwatuna)

posted by @A.history

Kementerian Pertanian ‘Bersih’ Dari Skandal Sapi

“Saya kira KPK paham itu dan mereka tidak akan mencari-cari.”

Demikian potongan kalimat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan ketika dirinya membuka acara Pembinaan KAK (Komitmen Anti-Korupsi) untuk pejabat Kementan se-Indonesia, di Surabaya, Selasa (11/6).

Dengan begitu, hingga saat ini Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam skandal impor kebutuhan daging sapi nasional, yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan rekannya Ahmad Fathanah ke jalur hukum.

Namun pihaknya mengaku kecewa dengan sindiran orang-orang di sekitar mengenai skandal tersebut, sehingga Rusman meminta hal tersebut tak perlu dipandang berlebihan. “Itu harus membuat kita bekerja lebih baik,” ujarnya.

Pembinaan KAK sendiri dilaksanakan selama tiga hari, yakni 11-13 Juni 2013, diikuti oleh 310 pejabat Kementan dari 12 provinsi di kawasan tengah dan timur.

Selama masa pembinaan, peserta akan menerima materi antara lain budaya kerja, pengawasan internal, reformasi birokrasi, stabilitas kinerja, sistem pengendalian internal, pengadaan barang dan jasa secara online, zona integritas anti-korupsi, dan sebagainya.

Pembinaan yang sudah dirintis sejak tahun 2008 itu telah menempatkan Kementan sebagai kementerian pertama yang akan mendapatkan “Tunjangan Kinerja” dan renumerasi. Diharapkan, itu bisa direalisasikan mulai tahun ini. [ANG/tajuk.co]

posted by @A.history

HNW : PKS bukan Bawahan Demokrat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan posisinya bukan sebagai bawahan Partai Demokrat. 

Karenanya, Demokrat tak bisa menyuruh PKS untuk mundur dari sekretariat gabungan (setgab) koalisi.

"PKS bukan bawahan Demokrat, bukan cabangnya Demokrat. Aneh kalau Demokrat suruh-suruh PKS," kata Ketua Fraksi DPR PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

PKS, ujar dia, tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tetapi PKS merupakan bagian dari partai yang mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dalam koalisi setgab. 

Bila kemudian Demokrat mempersilakan PKS untuk memasang bendera partai saat pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), menurut Hidayat itu adalah hal yang aneh.

Karena, hingga saat ini sikap PKS tetap menolak kenaikan BBM. Juga tidak menyepakati bentuk kompensasi apa pun atas kenaikan harga BBM. Dengan begitu, lanjutnya, Demokrat tidak perlu mengatur-atur atau menyuruh PKS melakukan hal ini dan itu.

Harusnya, lanjut Hidayat, dalam alam demokrasi sekarang ini Partai Demokrat bisa berdebat dengan PKS menggunakan forum yang ada. Bukan saling menuduh dan menyuruh. Apalagi melontarkan isu bahwa PKS menolak kenaikan BBM, tetapi malah mendukung kenaikan harga daging sapi.

Menurut Hidayat, isu tersebut menyesatkan. Karena harga daging sapi tidak ada hubungannya dengan PKS dan Kementan.

"Harga daging sapi itu naik atau turunnnya terkait Kemendag. Mendag sekarang itu menteri yang digadang-gadang oleh partai yang lain untuk jadi capresnya," ujarnya.

Hidayat berharap Demokrat bisa bersikap dewasa dan tidak menunjukkan sikap otoriter. PKS, menurutnya akan segera menentukan sikap dalam oposisi.

"Posisinya, kami menolak kenaikan BBM, tapi apakah kami tetap di koalisi atau tidak itu keputusan majelis syuro berikutnya," jelas dia. [ROL/im]

*http://www.islamedia.web.id/2013/06/hnw-pks-bukan-bawahan-demokrat.html

posted by @Adimin