PKS Siapkan Bukti untuk Sidang Perdana di MK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sudah siap menyampaikan bukti-bukti untuk persidangan dalam sengketa gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Taufik Ridho mengatakan, pihak Prabowo-Hatta akan menyiapkan semua bukti-bukti untuk persidangan awal di MK pada tanggal 6 Agustus nanti.

"Data kan itu sudah siap semua. Nanti dipilih mana yang mau diajukan ke MK," kata Taufik di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).

Menurutnya, selain data, Prabowo-Hatta juga telah menyiapkan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Saksi yang akan diajukan tergantung permintaan dari MK.

"Bukti saksi itu tergantung dengan permintaan MK nantinya. Misalnya kata MK diperlukan tingkat provinsi 20 saksi yang dibutuhkan, ya kita datangi saksi itu," tandasnya.

Sebelumnya, Kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa telah resmi mendaftarkan gugatan hasil pemilihan umum presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Rabu (6/8/2014) rencananya sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. [dm/inilah]

posted by @Adimin

Wasekjen PKS: Kemunculan ISIS Tak Lepas dari Permainan Israel dan Barat

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak terperdaya ajakan bergabung dalam gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Mahfudz menuding kemunculan ISIS tak lepas dari permainan Israel dan negara Barat.

"Masyarakat muslim Indonesia harus pahami bahwa kemunculan ISIS tidak terlepas dari permainan Israel dan Barat untuk terus memelihara konflik di negeri-negeri muslim dengan memanfaatkan situasi konflik di negara-negara Timteng," ujar Mahfudz saat dihubungi, Minggu (3/8/2014) malam.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu menyebutkan Israel dan Barat memiliki kepentingan agar konflik horizontal terus berlangsung di Timur Tengah. Meski berlabel Islam, kata dia, ISIS justru akan menciptakan kegaduhan dan instabilitas baru.

"Jadi masyarakat muslim Indonesia harus cermat dan waspada. Apalagi ada nuansa sentimen konflik Sunni-Syiah," kata Mahfudz.

Untuk mencegah penyebaran luas ISIS, lanjut dia, pemerintah harus melakukan kontrol ketat dan antisipasi penyebaran informasi dan rekrutmen yang dilakukan melalui berbagai media. Namun, tambahnya, pemerintah jangan terjebak mengelola isu ISIS sebagai proyek antiterorisme baru.

Selain itu, Mahfudz juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir semua informasi terkait ISIS di dunia maya. "Kominfo punya kewenangan blokir situs dan info tentang ISIS," katanya.

Sebelumnya, beredar tayangan video di YouTube yang berisi sekelompok warga Indonesia di ISIS yang meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka. Hingga saat ini, video tersebut masih beredar. [KOMPAS]

posted by @Adimin

Mantan Komisioner Nilai KPU Layak Dipidana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah melakukan tindakan pidana. Hal itu karena KPU panik atas gugatan dugaan pelanggaran Pilpres 2014 oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Penilaian itu disampaikan oleh mantan Komisioner KPU, Syamsul Bahri, kepada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (2/8/2014).

Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara pilpres tidak bisa bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan aturan pelaksanaan.

"Tentu itu (KPU) ada tindakan pidana, saya kira bisa kena pidana. Karena ada aturan segala sesuatu itu , tidak semaunya," kata Syamsul.

KPU mengeluarkan surat edaran kepada seluruh KPUD Kota dan Kabupaten untuk membongkar kotak suara yang dianggap bermasalah. Perintah pembongkaran kotak suara itu menyusul adanya gugatan hasil pilpres oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seharusnya, kata Syamsul, KPU sebagai lembaga negara harus bertindak transparan dan netral tanpa memihak kepada salah satu kandidat Pilpres 2014. Jika terdapat gugatan harus melalui pengadilan MK.

"Kalau ada masalah harus melalui pengadilan, tidak boleh bertindak sendiri dengan semaunya," tegasnya.

sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2124133/mantan-komisioner-nilai-kpu-layak-dipidana#.U9yk-aOoHiw

posted by @Adimin

Klarifikasi Mahfud MD Terkait Adu Domba Media

CAPRES Prabowo memang sangat fenomenal. Bayangkan, sekitar enam minggu sebelum pemungutan suara, elektabilitas Prabowo kalah jauh (22 %) terhadap Jokowi (46 %).

Tapi, saat pemungutan suara ternyata Prabowo mampu menempatkan dirinya seimbang dengan rivalnya itu. Bahkan, Tim Prabowo-Hatta meyakini Prabowo menang. Itu pun, Prabowo dikeroyok oleh lawan-lawannya melalui sekelompok media massa secara brutal, jauh dari kaidah pers dengan segala kode etiknya. Hantaman media terhadap Prabowo tidak hanya melalui pemberitaan yang tidak imbang melainkan secara brutal melalui mutilasi berita, dilepas dari konteksnya, sehingga Prabowo selalu disudutkan.

Bukan hanya Prabowo yang dibegitukan, Tim Prabowo-Hatta pun dibantai secara sadis. Tiga hari sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara, sebagai Ketua Timkamnas Prabowo-Hatta, saya diwawancarai oleh tiga televisi tentang peluang Prabowo. Saya jawab, kami yakin Prabowo-Hatta menang, tetapi jika ternyata nanti kalah, saya akan kembalikan mandat karena gagal mengantarkan kemenangan Prabowo-Hatta.

Saya takkan ikut tim hukum karena tim hukum dan timkamnas tugasnya berbeda. Ternyata, salah satu media memutilasi berita itu dengan menyiarkan secara berulang-ulang, “Mahfud MD kembalikan mandat karena gagal memenangkan Prabowo Hatta.”

Beritanya dimutilasi dengan membuang bagian atas dan bagian bawahnya. Pada rapat resmi Tim Prabowo-Hatta tanggal 20 Juli 2014 di Four Season Hotel ada semangat banyak tokoh di lingkungan Prabowo-Hatta untuk menggugat ke MK.

Saat itu saya meminta data real count internal dan berbagai temuan tim saksi dan data yang ditangani oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saya katakan sebagai ketua timkamnas, saya belum pernah mendapat data apa pun, padahal kalau akan menggugat ke MK, harus ada kepastian tentang signifikansi kesalahan penghitungan dan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Kalau tidak cermat, kita bisa terjerumus. Rupanya perdebatan di hotel itu bersebar ke wartawan karena memang sangat banyak yang hadir meski resminya yang boleh masuk dibatasi. Ketika pers mengonfirmasi hal itu maka saya pun membenarkan mengajukan pertanyaan itu. Eh, beritanya dijadikan panas. Ditulis, “Mahfud Kecewa pada PKS”, "Mahfud Tak Dapat Data Apa pun dari PKS”.

Isinya sekilas benar, tetapi sejatinya mengadu domba antara saya dan PKS. Begitu juga soal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara di KPU yang terkait dengan peran Akbar Tanjung. Pers tahu bahwa rapat timkamnas yang dipimpin langsung oleh Prabowo tanggal 22 Juli 2014 itu memutuskan menarik diri dari proses rekapitulasi di KPU sesuai dengan usul Akbar Tanjung. Rapat itu memang tidak steril karena memang banyak yang ikut nimbrung.

Sebagai ketua timkamnas, saat ditanya pers, saya jelaskan sebagai informasi biasa. Kepada pers saya katakan bahwa pada rapat itu memang muncul tiga opsi. Pertama, langsung menyiapkan gugatan ke MK; Kedua, menerima keputusan KPU dengan legawa sebagai realitas politik; Ketiga, menolak untuk melanjutkan rekapitulasi karena KPU tidak prudent dan tidak mengindahkan rekomendasi-rekomendasi Bawaslu.

Alternatif ketiga ini diusulkan oleh tim Akbar Tanjung dan saya ikut membahasnya pada dini hari di rumah Akbar Tanjung. Saya sangat setuju usul Bang Akbar asal Prabowo setuju. Ternyata, rapat Tim Prabowo-Hatta siang harinya menyambut dengan semangat dan setuju dengan usul Akbar Tanjung. Itulah yang saya konfirmasikan kepada pers sebagai informasi biasa.

Tetapi, berita biasa dan usul bagus dari Akbar Tanjung itu menjadi panas karena digoreng dengan judul-judul berita yang provokatif. Ada yang menulis, “Akbar Tanjung Biang Pengunduran Diri Prabowo”, “Inisiatif Pengunduran Diri Prabowo datang dari Akbar Tanjung”, dan judul-judul lain yang memojokkan Akbar Tanjung.

Gorengan berita ini dijadikan alat oleh lawan-lawan politik Akbar Tanjung di Golkar dengan ikut menuduh Akbar sebagai biang kerok yang dikesankan jelek, padahal usulnya adalah usul yang baik dan disetujui oleh rapat secara bulat. Loyalis Akbar pun kemudian ada yang menyerang saya. Ada yang mengatakan saya membocorkan rahasia rapat, padahal itu bukan rahasia dan pers sudah tahu sendiri apa yang dibicarakan dalam rapat.

Ada yang menuduh saya disusupkan oleh Luhut Panjaitan dengan alasan saya teman dekat Luhut. Padahal, kedekatan saya dengan Luhut justru menjadi retak ketika saya memberi tahu padanya bahwa saya akan bergabung dengan Prabowo-Hatta. Ada juga yang menyebarkan foto-foto saya yang sedang mengacungkan dua jari sambil menuduh saya berkomplot, mendukung capres nomor 2.

Padahal, foto-foto tersebut adalah foto-foto lama yang sudah beredar saat kampanye untuk PKB pada Pileg Maret/April 2014. Karena, saat itu saya berkampanye untuk PKB yang merupakan kontestan pileg nomor urut 2 maka saya banyak berfoto dengan dua jari. Gorengan-gorengan, mutilasi berita, dan sodokan atas Prabowo dan para pendukungnya ini dipastikan terus berlangsung sampai keluarnya vonis MK.

Sebab ada yang punya target, “pokoknya Prabowo harus kalah”. Semoga setelah keluarnya vonis MK, semua selesai dengan damai dan kita terus membangun politik yang lebih beradab.

MOH MAHFUD MD

Pakar Hukum Tata Negara

[http://pemilu.sindonews.com/read/887442/116/pers-mengeroyok-prabowo-harus-kalah]


posted by @Adimin

PKS: Fenomena ISIS Harus Disikapi Serius

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Mardani Ali Sera, menyatakan fenomena "Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)" harus disikapi dengan serius, namun tetap lapang dada.
"ISIS harus disikapi serius karena kemampuanya yang setingkat di atas Alqaidah. Pasalnya, ISIS sudah mendeklarasikan diri sebagai state (negara)," tutur Mardani saat dihubungi Republika, Jumat (1/8) malam.

Menurut Mardani, ISIS juga harus disikapi lapang dada, artinya ini harus dilihat dari banyak perspektif. Untuk menyikapi ISIS, harus melibatkan para ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Ummat Islam Indonesia, papar Mardani, harus membuat penilaian yang resmi dari negara, apakah klaim khilafahnya benar atau tidak.

MUI dan Kemenag dapat bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Dinas Intelejen Indonesia.

Sesudah jelas statusnya jika ISIS bukan Khilafah, lalu deklarasikan dg jelas. Saat yang sama, Pemerintah RI hendaknya bekerja melalui diplomasi regional dan internasional untuk turut menyelesaikan kasus ISIS.

"Tanpa pendekatan komprehensif, boleh jadi sebagian umat Islam akan terjerumus bergabung dan skala ISIS semakin membesar," ungkap Mardani.[dm/rol] 

posted by @Adimin

"Gerakan Aneh & Janggal KPU Bongkar Kotak Suara" | By @UdaIrfan

@PrijantoRabbani 1.400 Kotak Suara Dibongkar di Jakarta Timur brt.st/400g @JimlyAs” #adayanganeh

ini sy dikirim kawan, suasana pembongkaran di kpud jaksel cc @TvOne_News @PrijantoRabbani @nyomanheru pic.twitter.com/SW9bPMDpIU

Gak masuk dalam logika saya, kenapa kpu membongkar sesuatu yg sudah ia tetapkan #adayanganeh 

Saya gak paham logika hukum apa yang dipakai kpu, dengan mudahnya membuka lalu menutup dokumen negara #adayanganeh

Kok jadi seperti orang yang tiba tiba panik dan mengkoreksi diri, kenapa gak kemarin sebelum penetapan, saat masih ada waktu #adayanganeh

Saya jadi ingat peristiwa lama, saat komisioner kpu, setelah selesai, tiba tiba jadi ketum partai #adayanganeh

Semua serba tiba tiba, ini kawan cerita dia sampai kasihan lihat para petugas yang tiba tiba dipanggil pic.twitter.com/glvad7crYc

pak polisi, para pegawai ini harusnya masih menikmati libur bersama keluarga... tiba tiba... pic.twitter.com/MdlzWCMnh

Tadi kawan cerita, para pegawai ini bekerja dengan tekun, memilah ktp, dpt, dptkb, mereka tak bertanya, karena ini instruksi

Dalam hati saya membatin, kalau ini nanti jadi salah, pegawai yang tak tahu apa apa ini bisa kena sangkut.. orang kecil jadi korban

Saya apresiasi semua kerja kpu, termasuk kerja kawan2 yang melakukan argumentasi hasil ke mk, tp yang ini kpu gak masuk akal..

Kenapa proses ini dilakukan setelah ditetapkan, setelah ada yang menggugat mk, setelah semua kita kira dilakukan secara jujur #aneh

Apa kpu bisa menjamin tak ada data yang hilang, atau lebih parah dihilangkan #adayanganeh

Sepakat dengan @UdaIrfan, KPU ga masuk akal intruksikan tiba-tiba untuk buka kotak suara padahal sudah diumumkan hasilnya #aneh #GaLogis

@STNatanegara @UdaIrfan yg digugat bukan Jokowi tp KPU. Apa mas skrg pendukung KPU juga? Santai aja mas, qiqiqi

@panca66 @STNatanegara @UdaIrfan untuk apa dibuka kalau memang tidak ada yg ditutup-tutupi? Serahkan saja kotak tersegel kepada MK. Dmkian.

@GiriSugiris @pkspiyungan @UdaIrfan C1 punya rangkap 5 yah..? Khan ga usah buka kotak, copy dari ketua KPPS dileges khan bisa.Kecuali modus!

Saya lagi merenung, ini ada apa? Apakah ada agenda tersembunyi, apakah ini membuat delegitimasi kpu? Apakah ini sengaja membuat rusuh?

@pkspiyungan @UdaIrfan Cepat ambil tindakan jangan sampai menghilangkan barbut atau memodifikasi "kotak" suara mnjdi "bulat" suara

@dedi_taufan @pkspiyungan @UdaIrfan lagian KPU sdh umumkan hasil versi rekap scr resmi 22 juli lalu. Utk apa dibongkar lg ? Ada yg janggal..

Siapa yang diuntungkan? Apakah ini membuat mk menjadi kehilangan bukti? Atau putusan mk menjadi tak valid?

Ingat kemarin ketua kpu coba di black campaign, apakah ada upaya cuci tangan dari komisiener kpu yg lain.. siapa yang sedang main mata..

Yang lucu, ini yang sedang melakukan cross check gak semuanya pegawai kpud, ada yg diminta hadir hari ini, utk bantu2

Ada yang saking penatnya, bilang ke kawan, ini datanya musti diapain, sambil kasih lihat tumpukan surat undangan

Makin menarik "@panca66: Iya ya, hehehe RT @giofedi: Kan udh pernah kasih kode waktu itu bang, Polri 1 - TNI 0 @panca66 @UdaIrfan"

Mmm "@panca66: @UdaIrfan jgn lupa peristiwa Hadar Gumay+Trimedya+Budi Gunawan kepergok ketemu di Satay House"

Lucu ya.. katanya yg ngga terima hasil dipersilahkan jalur konstitusional ke MK. Tapi ada gerakan bongkar kertas suara.. ck ck ck..

Seingat saya kpu itu kerja kolektif, maka bila dia diminta pertanggung jawaban, minta kpu bertanggung jawab scr kolektif

Bila memang ada oknum yang sengaja membuat kerja kpu tak profesional, ia yang pertama harus dimintai pertanggung jawaban

Bagi kawan kawan pendukung yang sudah menang hasil rekapitulasi kpu, jangan diam, awasi prosesnya sampai selesai di mk

Bagi kawan kawan yang sedang memperjuangkan hak dan kebenaran lewat mk, terus kawal, jangan mau dimanipulasi

Saya berharap yg masih punya akal sehat, bisa mengawal proses demokrasi kita, jngn ikutan yang bilang kalau calonnya kalah pilpres curang

@irsyadhawari bisa jadi, tugas kita mengawal mk

Ini pegawai sampai kelelahan, mereka mulai kerja dari jam 9 pagi pic.twitter.com/QTqbHj4VaN

Ini kecamatan yang sudah dibongkar kotak suaranya pic.twitter.com/Sxg70vr4ZZ

Ini kecamatan yang dibongkar kotak suaranya pic.twitter.com/nBrbsNFWW1

Nah kawan sudah kusampaikan amanahmu, moga tetap setia dan sabar di jalan kebenaran

Janggal "@bang_delvin: @malakmalakmal @UdaIrfan kemaren pas rekap koq ga mau buka ya, koq sekarang baru dibuka,"

@deathrockstar kalau kemarin petugasnya diminta mencocokkan dpktb, at, a5, dsb mas, namun itu harusnya dilakukan sebelum ditetapkan hasil

@deathrockstar yang jadi janggal, kpu membuka setelah ada yang menggugat lewat mk, kalau sdh digugat, harusnya itu sdh jadi barang bukti mk

@deathrockstar ini yang saya pahami mas, kalau alasan kpu, saya nggak tahu mas

Ini tg jwb bersama "@UdaIrfan: Bagi kawan kawan pendukung yang sudah menang hasil rekapitulasi kpu, awasi prosesnya sampai selesai di mk"

@adiettwit @deathrockstar diganti yang abal2 dengan yang beneran mas, saya yakin masih ada orang baik

@BurhanSaidi @ypaonganan ini juga yang saya khawatir, kalau kena pidana, gimana tuh nasib pegawai kecil yang ikutan bongkar karena perintah

Saya mau tahu apakah ada media besar yang katanya independen mulai membela kpu atau mulai merasionalisasi alasan...

Kalau sudah ada media yang mulai membela dan melakukan rasionalisasi, anda boleh bilang ini main mata dan sah keluarkan kata konspirasi

Kalau beneran bela, harusnya dari awal, kawal dari awal, jangan tiba tiba, seperti tiba tibanya kpu buka kotak suara...

Saya ingin lihat para penggerak demokrasi bicara sekencang mereka bicara kawal pemilu, jangan2 sudah lupa ke mk bagian dr demokrasi

Atau jangan jangan oknum mk main mata dengan oknum kpu... semoga tidak.. kalau ya.. apa yg mau diharapkan dr pilpres..

Terburu buru itu bikin celaka, tenang tenanglah pak bu, kita semua sedang mengharapkan anda meningkatkan kualitas negeri ini

Jangan tergoda, jangan mau digoda, dunia ini sementara...

Seandainya kemarin bapak ibu kpu mau mendengar rekomendasi bawaslu, tenang tenang kita kerjakan,, mungkin gak jadi aneh..

Tapi kita gak boleh berandai andai terhadap yang sudah terjadi, skrg sudah terjadi, jangan malah terlanjur salah...

Di tl sudah ada yang mulai menduga habis ini mk akan tiba tiba buat surah perintah, merasionalisasi tindakan kpu

Kata kunci utk jernih melihat proses ini ada pada tiba-tiba, buru2, tergesa gesa, kalau muncul tiba2,buru2, pasti ada yg gak benar

Kita tunggu saja, mari berdoa utk indonesia, berdoa utk palestina, dan belahan bumi lainnya, jangan mau dijajah dlm rupa apapun..

Betul mas "@dgmassere: @UdaIrfan juga adalah rangkaian pilpres yang tak terpisahkan dari tahapan sebelum & sesudahnya. #MK"

Instruksi KPU utk #KotakTPSdibongkar itu tertanggal 25 Juli, alasannya utk alat bukti di MK, padahal berkas gugatan diterima MK tgl 26 Juli.

Surat Edaran ttg #KotakTPSdibongkar muncul lebih dulu dari gugatan yang diterima MK. Apakah ini artinya KPU bisa meramal masa depan?

Tegas diatur dipasal 78. Malah kewajiban melaksanakan rekomendasi bawaslu pasal 76 mereka tolak hehe @herihrydi @ypaonganan

@giofedi @herihrydi @ypaonganan saya sependapat dengan pendapat mas giofedi, yang harusnya diikuti, malah tidak diikuti

posted by @Adimin

Takbiran 1435 H di Kota Padang

pkspadang.com : Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno melepas pawai takbiran menjelang 1 Syawal 1435 H di Istana Gubernur, Minggu malam (27/7). Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Muslim Kasim, Sekda Sumbar Ali Asmar, Walikota Padang Mahyeldi Ansarullah dan jajaran serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sumatera Barat.

Dalam arahannya Gubernur menyampaikan malam takbiran merupakan suatu wujud kegembiraan dan kebahagian dalam menyambut idul fitri, karena telah mencapai 30 hari berpuasa di bulan ramadhan.

" Mudah-mudahan kita mendapatkan ketaqwaan dan fitri yang insyaallah puncaknya akan dilaksanakan pada esok hari, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT" ujar Irwan Prayitno.

Gubernur juga menghimbau dan mengajak kepada para peserta pawai yang diikuti oleh 11 Kecamatan di Kota Padang untuk menjaga keselamatan dan berharap berjalan dengan lancar.

"Jaga ketertiban dijalan raya, jangan sampai ugal-ugalan, sabar dan antri dan insyaallah akan selamat sampai tujuan dan esok hari kita jelang bersama hari kemenangan", tegas Gubernur

Kemudian Gubernur beserta seluruh undangan menyaksikan pawai kendaraan yang melintas di halaman istana gubernuran dan diselingi pemberiaan buah tangan dari para peserta pawai kepada Gubernur dan seluruh undangan.

 

posted by @Adimin

Tim Prabowo Nilai Instruksi KPU Buka Kotak Suara Langgar Hukum

KPU DKI Jakarta menegaskan pembukaan kotak suara di sejumlah TPS di sejumlah kota termasuk Jakarta merupakan instruksi resmi dari KPU Pusat. Tim Prabowo-Hatta menilai instruksi tersebut melanggar hukum.

"Kalau sudah ditutup, kan udah final terhadap rekap nasional. Kalaupun alasannya pembuktian, sama-sama dibuka di MK. Kan rekapnya udah ada, kenapa dibuka fisiknya. Ini diindikasikan ada kecurangan-kecurangan. Ini melanggar hukum. Apapun alasannya KPU, tetap harus mengedepankan sisi keadilan dan fairness," ujar Sahroni, salah satu tim hukum pasangan Prabowo-Hatta saat hendak melaporkan masalah tersebut ke Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (31/7/2014).

Sahroni mengatakan pihaknya merasa keberatan terhadap surat edaran dari KPU yang memerintahkan ke seluruh KPUD untuk membuka kembali dan melakukan pendataan terhadap form A5 dari beberapa daerah. Sejumlah daerah tersebut diantaranya, Jakarta Pusat, Malang, Riau.

"Nggak boleh di otak-atik dulu. KPU sendiri nggak percaya terhadap perhitungannya," tuturnya.

Menurut Sahroni, pembukaan kotak suara tersebut tidak melibatkan saksi dari para capres cawapres. "Kalau saksi nggak dilibatkan, berarti KPU sudah melaksanakan sendiri," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan KPU Jakarta Timur membuka kotak suara tanpa disaksikan oleh saksi di Kantor Kelurahan Rawa Bunga atas dasar surat edaran dari KPU Kotamadya. Sementara itu, Ketua KPU Jakarta, Sumarno saat dikonfirmasi mengatakan pembukaan kotak suara merupakan instruksi resmi.

Menurut dia, pembukaan kotak suara dilakukan dengan mengundang saksi dari kedua pasangan capres/cawapres, Panwaslu serta Kepolisian.

"Tujuannya untuk mengambil dokumen DPKTb sebagai alat bukti jawaban KPU yang akan diajukan di MK atas permohonan pemohon nomor 1," ujar Sumarno saat dikonfirmasi.[dm/dtk]

posted by @Adimin

Pansus Pilpres Bukan untuk Kepentingan Tim Prabowo-Hatta

 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan bergulir di DPR, bukan hanya untuk kepentingan pasangan Prabowo-Hatta, tapi lebih kepada kepentingan yang lebih besar lagi.

Menurut Jazuli, karena semestinya demokrasi terus berkembang menuju ke arah yang lebih baik, bukan justru sebaliknya.

"Pilpres kemarin harus dievaluasi, dan ditindak lanjuti. Biar tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Jazuli kepada KORAN SINDO, Kamis 31 Juli 2014.

Dihubungi terpisah, Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan, PPP tentunya mendorong adanya Pansus Pilpres tersebut. Karena, hal ini bertujuan untuk meluruskan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilpres lalu.

"Tentunya kalau itu bagian dari inisiatif untuk meluruskan yang bengkok, kenapa enggak," ujar Yani.

Menurut Yani, PPP merupakan bagian dari parlemen maka, tujuan dari Pansus Pilpres ini bukan hanya untuk kepentingan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih saja, tapi demi kepentingan negara.

Lagi pula, lanjut yani, kecurangan memang benar terjadi, bahkan pada saat penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) lalu. Jadi, Pansus ini memang diperlukan sehingga, hal serupa tidak akan terjadi lagi.

"Kalau DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) saja banyak memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, bagaimana penyelenggaraannya?" pungkasnya. [pksnongsa]

posted by @Adimin

KPU Buka Kotak Suara Diduga Upaya Hilangkan Bukti

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik menilai ada upaya menghilangkan barang bukti kecurangan dengan mengeluarkan keputusan membuka kotak suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, pembukaan kotak suara semestinya harus menunggu keputusan atau perintah dari mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada upaya penghilangan barang bukti. Buka (kotak suara) seharusnya menunggu perintah MK," ujarnya.

Menurutnya apa yang telah dilakukan oleh KPU telah melanggar aturan dan sudah sewajarnya aparat kepolisian menangkap dan memeriksa jajaran KPU DKI Jakarta yang telah membuka kotak suara. Karena mmbuka kotak suara merupakan tindakan ilegal jika tidak ada peritah dari MK.

"Kami sudah melapor ke Bawaslu DKI dan Polda Metro Jaya, karena waktu rekomendasi Bawaslu, KPU tidak mau membuka kotak suara. Sekarang kok dia buka," tukasnya.[dm/inilah]

posted by @Adimin

Jimly: Pilpres 2014 Paling Bersejarah

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan, pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) 2014 terbilang paling bersejarah dan harus dinikmati oleh semua pihak secara positif.

Pasalnya, selain bertepatan dengan bulan Ramadan, pesta demokrasi kali ini juga hanya diikuti dua calon. "Jadi Ramadan tahun ini sangat bersejarah karena terjadi saat bangsa kita mengadakan pilpres dan pilpres ini sangat seru karena capresnya ada dua yang dalam pengalaman sejarah kita belum pernah. Kalau 2004 capresnya lima, dan 2009 ada tiga, sekarang cuma dua," kata Jimly di kediamannya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2014). 

Sehingga, lanjutnya, pilpres kali ini ketat sekali dan otomatis membuat pilihan rakyat terbelah dua jadi hitam dan putih. Sebagai bangsa yang plural tentunya hal itu semakin kelihatan. Apalagi, pluralisme yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat.

Kondisi itu, kata Jimly, sangat berbahaya. Apalagi dalam pelaksanaannya sering diwarnai berbagai konflik, seperti saling menjelek-jelekannya calon. "Kampanye hitam itu hitam sekali hitamnya pekat," tuturnya.

Tetapi, beruntung pelaksanaan pilpres kali ini bertepatan dengan Ramadan. Sehingga semua WNI atau sekira 80 persen dipaksa untuk menahan diri. "Makanya kita bersyukur ada di bulan ramadan, kalau tidak kita repot,"pungkasnya. [ugo/pksnongsa]

posted by @Adimin