PKS: Pengibaran Bendera Palestina di PBB Masih Simbolik

JAKARTA (1/10) – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai pengibaran Bendera Palestina di markas PBB baru sebatas peristiwa simbolik. Dia mendorong agar ada yang lebih substantif yaitu berupa pengakuan terhadap kedaulatan negara tersebut.

"Saya anggap ini baru peristiwa simbolik, harus ada yang lebih substantif yaitu pengakuan penuh terhadap kedaulatan Negara Palestina, pertama untuk bentuk pemerintahan secara merdeka, keluar dari intervensi Israel dan negara lain di sekitar situ," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Kamis (1/10).

"Kalau sekedar pengibaran bendera, tapi Palestina tidak dibantu membangun negara yang independen dan bebas merdeka sama juga bohong, ini simbol saja," tambah Fahri.

Fahri mengatakan Palestina harus dibantu agar menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Caranya dengan membantu proses transisi, kemudian membantu proses pemilu, sampai pembangunan pemerintahan.

Fahri mengatakan masih banyak penolakan kalau Palestina merdeka. Hal itu harus menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk meyakinkan dunia luar untuk mengakui Palestina.

"Kita tidak mungkin goyang dari komitmen UUD 1945 bahwa kita mendukung segala bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan dan tidak terkecuali tentu dan utamanya adalah Palestina. Karena Bung Karno ingatkan kita kemerdekaan Palestina perjuangan abadi bangsa Indonesia," pungkas Fahri.

Keterangan Foto: Akhirnya, untuk pertama kali bendera Palestina berkibar dengan gagahnya di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS)

source: http://international.sindonews.com/read/1049532/42/ri-ikut-bangga-dengan-pengibaran-bendera-palestina-di-pbb-1443683638UUUntukUntuk pertama kali Bendera Palestina berkibar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (1/10). http://international.sindonews.com

untuk pertama kali bendera Palestina berkibar dengan gagahnya di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

source: http://international.sindonews.com/read/1049532/42/ri-ikut-bangga-dengan-pengibaran-bendera-palestina-di-pbb-1443683638untuk pertama kali bendera Palestina berkibar dengan gagahnya di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

source: http://international.sindonews.com/read/1049532/42/ri-ikut-bangga-dengan-pengibaran-bendera-palestina-di-pbb-1443683638

Sumber: http://www.suara.com


posted by @Adimin

PKS: Kapolri Harus Turun Tangan Usut Kasus Salim Kancil

JAKARTA (2/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sangat prihatin dan kecewa dengan kejadian yang menimpa aktivis lingkungan Salim alias Kancil. Petani berumur 46 tahun penolak tambang pasir itu tewas disiksa para preman tambang di Lumajang, Jawa Timur. 

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Al Muzzammil Yusuf mengimbau Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk turun tangan dalam menegakkan hukum kepada para tersangka pembunuh Salim Kancil. Muzzammil menilai perbuatan para pelaku sungguh tidak manusiawi. 

"Orang digergaji lehernya dan dibunuh di depan anak-anak, sungguh tak terpuji," kata Muzzammil saat berkunjung ke kantor Republika, Kamis (1/10).

Muzzammil menilai Salim hanya masyarakat yang tidak ingin lingkungannya dirusak oleh penambangan. Ia pun mempertanyakan mengapa Salim harus sampai dibunuh. "Sungguh memprihatinkan," ujar Muzzammil. 

Ia berharap permasalahan Salim Kancil dapat segera diusut tuntas. Selain itu, Kapolri, lanjut Muzzammil, harus segera merintahkan jajarannya untuk mengusut kasus tersebut hingga ke akar masalah. 

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menetapkan Kepala Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Har, sebagai aktor intelektual dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis antitambang di Lumajang, Salim Kancil.

"Sebelumnya, Kades Selok Awar-awar telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum terkait langsung. Hari ini (1/10) sudah diketahui kapasitas dia sebagai aktor intelektual dalam kasus Lumajang," kata Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo di Surabaya, Kamis (1/10).

Sumber: http://nasional.republika.co.id

posted by @Adimin

PKS Apresiasi Film Dokumenter Rindu Sang Murabbi

Jakarta (2/10) – Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dedi Supriadi menyambut baik kelompok masyarakat yang menginisiasi pembuatan film dokumenter “Rindu Sang Murabbi”. Dedi berharap film positif semacam ini dikemas dengan sinematografi yang baik.

“Kami mengapresiasi usaha dan karya kreatif rekan-rekan yang telah membuat film penuh hikmah seperti ini. Insya Allah Humas PKS, baik tingkat pusat maupun wilayah, siap ikut serta menyukseskan Rindu Sang Murabbi,” kata Dedi saat menerima silaturahim tim produksi film Sang Murabbi di Kantor DPP PKS, Gedung MD, Jl TB Simatupang No.82, Jakarta, Jumat (2/10).

Menurut Dedi, tim produksi perlu lebih siap menghadapi tingginya animo masyarakat. Meskipun film lebih menyasar kepada kalangan perguruan tinggi, namun kisah perjuangan dakwah Alm. Ustadz Rahmat Abdullah ke berbagai kalangan, telah menjadi magnet yang cukup besar.

“Almarhum Ustadz Rahmat Abdullah membawa spirit dan inspirasi bagi masyarakat. Tidak hanya di Ibukota Jakarta, tetapi juga wilayah lainnya. Tim produksi perlu membuat persiapan yang lebih matang bila akan roadshow ke daerah,” ujarnya.

Produser Eksekutif Rindu Sang Murabbi, Mustofa Abdullah berharap hadirnya dukungan dari PKS dapat mendorong kesuksesan film yang akan dirilis di Menara 165 Jakarta Selatan pada 14 Oktober 2015 mendatang, bertepatan dengan Tahun Baru 1 Muharram 1437 Hijriyah. Ia juga memaparkan tersedia 3.000 tiket yang tersaji dalam tiga sesi penayangan.

“Gala premier Rindu Sang Murabbi akan digelar pada 14 Oktober mendatang. Masyarakat yang ingin menonton silakan kunjungi website resmi www.rindusangmurabbi.com untuk reservasi tiket. Bila tidak sempat menghadiripremier-nya, Insya Allah kami akan roadshow ke berbagai kampus di Indonesia,” kata Mustofa.

posted by @Adimin

Dibanding Kretek, Batik Lebih Pantas Masuk RUU Kebudayaan

JAKARTA (2/10) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berpendapat batik lebih pantas masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan sebagai salah satu kebudayaan nasional daripada kretek yang selama ini lebih banyak menuai kontroversi. Demikian disampaikan Kharis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/10).

"Dibanding kretek, batik jelas lebih pantas masuk dalam RUU Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas DPR," kata Kharis.

Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini (2/10), menurut Kharis adalah momentum untuk mengangkat identitas bangsa di negeri sendiri maupun dunia internasional.

"Batik perlu terus dilindungi, dilestarikan keberadaannya, serta dipromosikan ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia International," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari dapil Jateng V ini.

Dahulu, lanjut Kharis, batik baru dikenal dan dikembangkan masyarakat di pulau jawa. Kini hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki motif batik khas daerah masing-masing.

"Inilah khazanah kekayaan dan keanekaragaman budaya yang mempercantik wajah Indonesia di mata dunia. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk melestarikan batik sebagai budaya bangsa," pungkas Kharis.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Hari Batik, PKS Minta tak Berhenti di Seremoni

JAKARTA (2/10) – Bangsa Indonesia memperingati 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Batik, telah menjadi Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi bagi dunia.

Bagi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, batik bukan hanya seutas kain. Batik adalah identitas nasional bangsa. Dalam komunikasi antarbangsa, batik bisa menjadi representasi Indonesia.

"Masyarakat internasional bisa mengidentikkan batik adalah Indonesia dan Indonesia adalah batik," papar Sohibul di Kantor DPP PKS, Gedung MD, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2015).

Sohibul bersyukur saat ini semua golongan masyarakat sudah akrab dengan batik. Bahkan corak dan motif batik banyak berpadu dengan goresan kontemporer dan digandrungi anak muda. "Batik bisa menyesuaikan diri dengan zaman tanpa harus kehilangan esensi," sebutnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah dari peringatan Hari Batik Nasional adalah mengenalkan filosofi mendalam dari masing-masing motif batik. "Tiap motif memiliki nilai luhur yang sangat tinggi," ungkap dia.

Kreativitas dalam mengolah batik, papar Sohibul, adalah satu hal yang harus didorong. Di sisi lain, sentuhan gaya baru itu jangan sampai menghilangkan nilai dari tiap motif yang sudah ada.

Sohibul mencontohkan motif batik grompol khas Yogyakarta. Grompol bermakna berkumpul dan bersatu. "Motif ini biasanya digunakan dalam perkawinan. Ada semangat agar segala kebahagiaan hidup bisa terkumpul," ungkapnya.

Pengejawantahan makna di balik motif batik ini yang saat ini penting dilakukan. "Jangan berhenti hanya di seremoni saja."

Sohibul mengusulkan agar gerai batik dan peragaan pembuatan batik terus ditingkatkan jumlahnya. Hal ini agar sosialisasi proses pembuatan dan makna besar di balik motif batik bisa tersebar luas.

"Di tempat tersebut perlu juga diperbanyak interpreter sehingga tak hanya bangsa sendiri, bangsa asing pun bisa mengerti asal usul, filosofi, dan cara pembuatan batik," tutup Sohibul.

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Segera Perhatikan Nasib Bidan PTT

Jakarta (2/10) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar mendesak Pemerintah untuk memperhatikan nasib 42.000 Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Demikian disampaikan Ansory di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

”Para Bidan PTT tersebut merupakan salah satu ujung tombak tenaga kesehatan di tanah air. Seharusnya Presiden Jokowi berpihak pada Bidan PTT, sebagaimana janji Presiden saat kampanye Pilpres 2014,” kata Ansory.

Menurut Ansory, keberadaan Bidan PTT sangat diperlukan di desa-desa. Mereka telah bekerja dengan sepenuh hati, diantaranya banyak yang sudah mengabdi pada negara sampai puluhan tahun. Sayangnya, sampai hari ini belum jelas nasib mereka.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dikabarkan akan mempertimbangkan untuk segera mengangkat 16 ribu bidan desa (PTT) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Terkait hal ini, Ansory meminta Mentri Yuddy untuk tidak ragu-ragu. ”Seharusnya bukan mempertimbangkan, tapi langsung mengangkat Bidan PTT tersebut jadi PNS,” kata Ansory.

Ansory menjelaskan ada surat dari Menteri Kesehatan kepada Kementrian PAN-RB tertanggal 5 Januari 2015 tentang pengangkatan dokter, dokter gigi, dan Bidan PTT menjadi CPNS di Pemerintahan Daerah. Dasar surat tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 12 ayat 1 UU 23/2014 itu berisi tentang pelayanan dasar wajib kesehatan sepenuhnya menjadi kewajiban Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, lanjut Ansory, Kementrian PAN-RB harus segera membuat Peraturan Menteri untuk diedarkan ke seluruh daerah, terkait pengangkatan Bidan PTT menjadi pegawai tetap didaerah masing-masing.

“Kami mendesak Kementrian PAN-RB untuk mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pengangkatan langsung Bidan PTT menjadi PNS tanpa syarat, agar mereka segera mendapatkan kepastian kerja sebagai pegawai tetap negara,” kata Ansory.

Pada tahun 2016, akan ada 7.007 tenaga kesehatan yang akan berakhir masa kontraknya. 3.410 tenaga kesehatan tersebut diantaranya adalah Bidan PTT. Oleh karena itu, Anggota DPR dari dapil Sumut III ini mendesak Pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Surat Cinta Asap untuk Gubernur Sumatera Selatan

PALEMBANG (1/10) – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Mgs Syaiful Padli prihatin atas kondisi udara sebagian besar wilayah Sumsel yang tertutup kabut asap tebal. Syaiful pun tergerak menulis “surat cinta” kepada Gubernur Sumsel. Surat cinta tersebut dibacakan langsung di depan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin saat Sidang Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (1/10).

Berikut isi surat cinta tersebut:

Surat Cinta Asap untuk Pak Gubernur Sumatera Selatan

Ini adalah surat cintaku kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yang ditulis atas keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi lingkungan udara kita yang tercemar oleh asap, maka surat cinta ini kuberi nama Surat Cinta Asap untuk Pak Gubernur Sumatera Selatan.

Hampir dua bulan terakhir, Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini, dilanda kabut asap. Keinginan untuk menjadikan Sumsel sebagai provinsi yang zero asap pada tahun 2015, kini tinggal kenangan. Bahkan usaha untuk menanggulanginya pun belum begitu membuahkan hasil. Sampai detik ini udara makin pekat, aktivitas masyarakat menjadi terganggu, anak-anak sekolah pun terpaksa harus diliburkan.

Tampaknya asap semakin menunjukkan eksistensinya untuk mengudeta kehidupan kita, merampas udara segar yang semestinya kita nikmati setiap saat. Berdasarkan rilis hasil pengukuran Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari rri.co.id, pencemaran udara akibat kabut asap makin hari semakin meningkat. Tebalnya kabut asap sampai saat ini telah menunjukan angka diatas 350 pg/m3 atau masuk dalam kategori BERBAHAYA.

Adanya kabut asap yang disertai debu halus yang mengendap di setiap sudut halaman kita, semakin membuat kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan terancam. Bahkan liputan6.com memberitakan, sampai hari ini sudah 348 ribu warga Sumatera Selatan terjangkit ISPA.

Masyarakat sudah kehabisan kata dan cara untuk memberikan sinyal kepada pemerintah agar segera mengakhiri penderitaan akibat kabut asap ini. Bencana ini telah mejadi kegelisahan massal di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah harus segera meresponnya dengan tindakan yang nyata, efektif, dan efisien, sehingga penderitaan ini segera berakhir.

Melalui surat ini saya meminta kepada Pak Gubernur yang saya cintai untuk menyatakan bahwa darurat asap ini sebagai salah satu Bencana Nasional dan segera menindak tegas para pelaku pembakar lahan.

Demikianlah surat cinta ini kusampaikan, semoga Bapak Gubernur Sumatera Selatan semakin sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT serta bisa menyejahterakan masyarakat Sumatera Selatan. Aamiin.

SAYA, ANDA, KITA SEMUA, DAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN, MERINDUKAN UDARA YANG SEGAR.

KITA SEMUA RINDU UDARA YANG BERSIH SEPERTI DAHULU.

Keterangan Foto: Kabut asap tebal di Kota Palembang menutup pemandangan Sungai Musi dan Jembatan Ampera, Kamis (1/10).

Sumber: Humas PKS Sumatera Selatan


posted by @Adimin

Ini yang Dilakukan PKS di DPR, Pendidikan Politik Sejak Dini

JAKARTA (1/10) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima kunjungan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Adzkar, Pamulang, Tangerang Selatan dan SDIT Gema Nurani, Bekasi, Jawa Barat di ruang rapat pleno Fraksi PKS Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (1/10). Acara seperti ini dilakukan Fraksi PKS untuk memberikan pendidikan politik sejak dini kepada generasi penerus bangsa.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi menyambut kehadiran para siswa yang datang mengunjungi Fraksi PKS. 

Jazuli dalam sambutannya mengatakan, Fraksi PKS memiliki kepedulian politik sejak dini. PKS ingin memberikan wajah politik yang lebih ramah. Selain itu, Jazuli berpesan, agar para siswa dapat menjadi pelajar yang baik, dengan memperkokoh ilmu agama agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat. 

"Pesan saya untuk adik-adik, kunci kesuksesan meraih derajat tinggi adalah dengan iman dan ilmu, ilmu agama, dan umum," ujar Jazuli. Lebih lanjut Jazuli berharap para siswa peserta audiensi dapat menjadi generasi penerus yang tangguh dalam mengelola bangsa dan negara.

Hilmi, salah satu siswa yang berkunjung mengaku senang dengan acara ini. "Senang, bisa bertambah ilmu," kata Hilmi. 

Sementara itu, Sofani Yulfa, salah satu guru pendamping SDIT Al-Adzkar mengatakan, kunjungan tersebut terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di kelas VI tentang sistem pemerintahan di Indonesia. "Selama ini kan di kelas mereka cuma text book, berkunjung ke sini dengan harapan mendapat ilmu langsung dari anggota dewan," kata Sofani.

Sofani menambahkan, pihaknya merasa bersyukur murid-muridnya bisa bertemu langsung dengan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, sehingga dapat informasi yang lebih lengkap tentang aktifitas anggota DPR RI. "Alhamdulillah anak-anak merasa cukup puas, dan mereka jadi tahu ternyata di DPR ada fraksi-fraksi dan komisi-komisi," ujar Sofani.

Salah satu siswa kelas IV SDIT Gema Nurani, Putra, mengungkapkan kegembiraannya setelah mengikuti kunjungan tersebut. "Senaaang..," sontak Putra, berteriak sambil melompat ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah bertemu dengan anggota DPR RI dari Fraksi PKS.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS: Putusan MK Soal Calon Tunggal Objektif

JAKARTA (30/9) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaeni menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Pilkada adalah baik dan objektif.

"Putusan MK itu secara konstitusi memiliki kekuatan hukum sehingga pemilihan terhadap calon tunggal akan dilaksanakan pada pelaksanaan Pilkada serentak," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Jazuli, putusan MK itu baik dan objektif, karena meskipun calonnya hanya tunggal, dapat terpilih atau tidak. Pemilihan terhadap calon tunggal, kata dia, opsinya adalah ada setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut.

"Jika pemilih yang memilih setuju lebih banyak maka calon tunggal terpilih. Sebaliknya, jika pemilih yang memilih tidak setuju lebih banyak maka calon tunggal itu tidak terpilih," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, jika calon tunggal tidak terpilih, maka kepala daerah di daerah tersebut untuk sementara akan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sampai pada Pilkada serentak berikutnya.

Menurutnya, KPU menjadwalkan Pilkada serentak berikutnya akan diselenggarakan pada 2017. Ada tiga daerah yang calon kepala daerahnya tunggal yakni, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Sumber: http://nasional.republika.co.id

posted by @Adimin

PKS akan Bangun Komunikasi Publik yang Lebih Baik

JAKARTA (1/10) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman menegaskan akan kembali membangun komunikasi kepada publik dengan lebih baik lagi. Sebab, diakuinya, bila komunikasi yang dilakukan PKS kepada publik belum optimal.

Untuk itu, ia berjanji akan memperbaiki kembali komunikasi dan memberikan informasi kepada publik. "Belakangan ini komunikasi kami kepada publik minim, kami akan perbaiki kembali untuk hal itu," kata Sohibul Iman saat mengunjungi redaksi Republika, Jakarta Selatan, Kamis (1/10). 

Sohibul Iman juga berharap komunikasi yang baik nanti dapat mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap PKS. Mengingat beberapa masalah yang dialami oleh PKS beberapa waktu silam, lanjut Sohibul Iman. 

"Kami akan lakukan evaluasi dan mencoba mengembalikan public trust kembali," ujar Sohibul Iman. 

Kehadiran Sohibul di kantor Republika didampingi sejumlah pengurus dari DPP PKS. Di antaranya Memed Sosiawan, Ketua DPP PKD Bidang Ekonomi, Tekno Industri dan Lingkungan Hidup DPP PKS; Al Muzamil Yusuf, Ketua Bidang Polhukam DPP PKS; Dedi Supriyadi, Ketua Bidang Humas DPP PKS; dan M Kholid, staf tim skuad presiden.

Sumber: http://nasional.republika.co.id

posted by @Adimin

Politisi PKS: Memaafkan PKI Berarti Memaklumi Kejahatan

JAKARTA (30/9) – Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin mendukung sikap pemerintah yang tak akan meminta maaf kepada keluarga eks Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Sejauh ini sikap pemerintah sudah tepat tidak meminta maaf atas peristiwa tahun 1965. Kita harap ini konsisten sampai kapanpun," ujar Zainuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Menurutnya, memaafkan PKI atas kejahatan hak asasi manusia yang dilakukannya terhadap rakyat Indonesia berarti memaklumi kejahatan kemanusiaan. Sebab dalam sejarah tercatat PKI melakukan tiga kali upaya pemberontakan yang puncaknya adalah kudeta berdarah tahun 1965.

"Apa yang dilakukan PKI itu memecah bangsa, mengkhianati Pancasila. Saat bangsa ini tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan, mereka justru menusuk dari belakang," jelasnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di MPR RI ini menambahkan, TAP MPRS No 25 tahun 1966 tentang pelarangan dan pembubaran PKI hingga saat ini masih berlaku. Bahkan pada tahun 1999, diperkuat lagi dengan UU No 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Dalam UU tersebut, secara tegas dinyatakan larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk yang diancam dengan ancaman pidana.

"Jadi memaafkan PKI berarti menentang Tap MPRS No 25 tahun 1966. Juga memaafkan kejahatan PKI yang atheis berarti mengingkari Pancasila dan UUD 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa. Negara harus hati-hati," imbuh Zainuddin.

Lebih lanjut Zainuddin menilai rekonsiliasi terhadap peristiwa tahun 1965 tidak harus dengan mendesak agar negara meminta maaf. 

Pemerintah dapat memberi perhatian aspek pendidikan, social, dan kesejahteraan terhadap pihak yang disebut keluarga eks PKI, sebagaimana dengan warga negara lainnya.

"Peristiwa HAM ini, mereka PKI yang mulai. Seharusnya mereka yang terlebih dahulu minta maaf kepada bangsa ini. Bukan sebaliknya," pungkas Zainuddin.

Sebelumnya, pemerintah telah menepis wacana akan meminta maaf kepada keluarga eks PKI atas peristiwa tahun 1965.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa hingga kini belum pernah ada pembahasan soal rencana permintaan maaf itu.

"Yang jelas persoalan permintaan maaf dan sebagainya itu tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat di kabinet maupun ketika kami mendampingi. Sikap Presiden sudah disampaikan secara jelas bahwa konsentrasi beliau sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa ini," kata Pramono pada Selasa (22/9) lalu.

Sumber: http://nasional.inilah.com

posted by @Adimin