PKS Usulkan Penurunan Harga BBM dalam Kebijakan Ekonomi Tahap III

BANDARLAMPUNG (5/10) - Perekonomian nasional saat ini dalam kondisi lemah. Daya beli masyarakat terus menurun. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, diantaranya fundamental ekonomi nasional dan pengaruh ketidakstabilan ekonomi dunia.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menjelaskan ada dua pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu cash transfer atau bantuan langsung kepada masyarakat dan penurunan harga BBM.

Sohibul mendesak agar pemerintah bisa menurunkan harga BBM pada paket kebijakan ekonomi ketiga.

"Pada paket kebijakan ekonomi ketiga yang akan diumumkan presiden nanti, penurunan harga BBM bisa menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah," ujar Sohibul Iman dalam Pembukaan Musyawarah Wilayah (Musywil) ke-4 DPW PKS Lampung, Ahad (4/10/2015).

Sohibul Iman menjelaskan, rendahnya daya beli diakibatkan oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok setelah kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Ia menyebut berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Masyarakat Universitas Indonesia (LPM UI), penurunan harga BBM premium sebesar 5 persen akan menyelamatkan 165 ribu masyarakat miskin. "Jika bisa kita turunkan 10 persen maka akan semakin banyak rakyat yang terbantu," ujar dia. 

Keterangan Foto: Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman. (Fotografer: Muhammad Hilal / Relawan PKS Foto) 

posted by @Adimin

Sohibul Iman Harapkan Perolehan Suara PKS di Kepri Meningkat

BATAM (3/10) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman mengharapkan perolehan suara PKS di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meningkat pada pemilihan umum yang akan datang.

"Saat ini suara PKS di Kepri sudah 12 persen. Sudah barang tentu Kepri kedepan harus lebih dari 12 persen. Secara nasional memang sudah di atas 10 persen, tapi karena titik awalnya sudah 12, tentu nanti akan lebih dari 12 persen," ujar Sohibul di hadapan pewarta usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Kepri di Hotel Harmoni One, Batam, Sabtu (3/10/2015).

Sohibul juga menjelaskan, secara nasional PKS menargetkan masuk ke jajaran partai papan atas dengan perolehan sebesar dua digit.

"Target kami kedepan, kami ingin menjadi partai papan atas. Artinya dua digit, sepuluh persen ke atas. Itu menjadi target kami," katanya.

Tentu saja, lanjut Doktor lulusan Jepang ini, target nasional ini diserahkan pada target-target lokal atau daerah. Masing-masing daerah, katanya, memiliki target yang beragam.

"Daerah yang saat ini masih di bawah 10 persen, boleh jadi masih memiliki target di bawah 10 persen. Artinya secara aggregat kita ingin di atas 10 persen," ungkap Presiden PKS kedelapan ini.

PKS, tambah Sohibul, tidak hanya menargetkan perolehan suara di kota-kota besar. “Karena kalau demikian sekarang daerah yang perolehannya kecil tidak akan naik-naik,” tutupnya.

Sumber: PKS Nongsa

posted by @Adimin

PKS: Pendalaman Struktur Ekonomi Indonesia Harus Jadi Prioritas

BATAM (3/10) - Struktur perekonomian Indonesia selama ini tidak cukup kuat. Sehingga ketika nilai rupiah mengalami pelemahan, perekonomian Indonesia mudah tergoncang.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman dalam dialog tokoh masyarakat dan kader bersama Presiden PKS di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (2/10/2015) malam.

"Sekarang dolar hampir mencapai Rp 15 ribu. Menurut simulasi Bank Indonesia, kita krisis. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi siapapun yang menjadi Presiden RI. Pendalaman struktur ekonomi harus menjadi prioritas," ujar Sohibul Iman.

Mantan wakil ketua DPR ini menambahkan, tantangan jangka pendek ekonomi Indonesia yang paling terasa saat ini adalah perlambatan ekonomi. Hal ini juga disebabkan oleh perlambatan ekonomi di tingkat global.

“Ekonomi Amerika, Cina, dan Eropa juga melambat. Kenapa berimbas ke Indonesia karena negara-negara itu adalah tujuan ekspor kita. Tujuan ekspor kita tak berubah, Jepang, Cina, Amerika. Hal yang paling krusial adalah struktur ekonomi kita juga bermasalah," paparnya.

Menurutnya, jika tidak ada pendalaman struktur industri, Batam pun akan mengalami hal yang sama. Akan banyak turunan-turunan dari pelemahan struktur ekonomi ini, diantaranya pengangguran dan kemiskinan.

"Kemiskinan bertambah karena pelambatan ekonomi. Dengan kenaikan BBM, yang hampir miskin jadi miskin," imbuh Sohibul Iman.

Menurut doktor lulusan Waseda University Jepang ini, Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang lumayan. Namun kondisi ekonomi yang disebut lumayan itu, masih terdapat ada gap antara yang kaya dan miskin.

“Jarak antara kaya dan miskin makin menganga. Rasio genie sudah 4,2. Hal ini akan menjadi bom waktu jika tidak diatasi segera. Lampu kuning akan jadi lampu merah," tegasnya.

Selain itu, Sohibul Iman juga mengatakan dunia saat sekarang ini sedang mengalami tiga persoalan, yakni krisis makanan, energy, dan air.

"Tiga persoalan ini tantangannya sangat besar. Siapa pun yang menjadi Presiden (Indonesia, red) harus bisa menjawab tantangan ini. Pak Jokowi sebagai Presiden, dalam jangka pendek harus bisa mengatasi hal ini," katanya.

Apalagi menurut dia, masyarakat Indonesia juga sudah tidak memiliki daya beli yang luar biasa. Untuk itu, pemerintah harus mengelola APBN dengan baik. Begitu juga daerah harus mengelola APBD dengan baik.

“Duitnya ada tapi penyerapan kecil. Mudah-mudahan pemerintah pusat dan daerah mampu mengelola APBN dan APBD dengan baik," tutup Sohibul Iman.

Sumber: PKS Nongsa

posted by @Adimin

PKS: Indonesia Bakal Hadapi Tiga Krisis

BATAM (3/10) - Indonesia diprediksi akan menghadapi tiga jenis krisis di masa depan. Krisis pangan, energi, dan air bersih akan menjadi tantangan berat pemerintahan saat ini.

Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam dialog tokoh "Indonesia, antara Harapan dan Tantangan" pada Jumat (2/10/2015) malam di Batam.

Krisis yang dikenal dengan Food, Energy, and Water (FEW) Crisisakan melanda semua negara. Sohibul Iman menyebut penduduk yang semakin meningkat, tetapi produksi makanan semakin mengecil, konversi sumber makanan menjadi energi, sumber daya alam yang tidak terbarukan, serta sumber air bersih yang semakin sulit didapatkan dianggap sebagai ancaman besar ke depan.

"Saya harap Presiden Jokowi beserta jajarannya bisa menjadi dirigen yang baik untuk mengatasi tantangan ini, minimal jangka pendek," ujar doktor lulusan Jepang ini.

Untuk jangka pendek, yang paling parah saat ini adalah daya beli masyarakat yang sudah sangat menurun. Pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggerakan ekonomi. Iman juga mengusulkan dua solusi untuk ini, yaitu bantuan langsung tunai atau penurunan harga BBM.

Pemerintah juga harus bisa mengelola APBN dengan baik. Termasuk APBD untuk daerah. Menurut Sohibul Iman, saat ini uangnya ada namun penyerapannya sangat rendah.

Dari empat indikator pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari investasi, konsumsi masyarakat, ekspor, dan belanja pemerintah, satu satunya yang masih bisa dikendalikan oleh pemerintah adalah yang terakhir.

Sayangnya, ungkap Iman, saat ini daya serapnya sangat rendah. Akibatnya tidak bisa mendongkrak ekonomi kita. "Pemerintah pusat maupun daerah harus betul-betul mengenjot daya serap ini untuk menggerakan ekonomi,”pungkas Iman. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS: Pengibaran Bendera Palestina di PBB Masih Simbolik

JAKARTA (1/10) – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai pengibaran Bendera Palestina di markas PBB baru sebatas peristiwa simbolik. Dia mendorong agar ada yang lebih substantif yaitu berupa pengakuan terhadap kedaulatan negara tersebut.

"Saya anggap ini baru peristiwa simbolik, harus ada yang lebih substantif yaitu pengakuan penuh terhadap kedaulatan Negara Palestina, pertama untuk bentuk pemerintahan secara merdeka, keluar dari intervensi Israel dan negara lain di sekitar situ," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Kamis (1/10).

"Kalau sekedar pengibaran bendera, tapi Palestina tidak dibantu membangun negara yang independen dan bebas merdeka sama juga bohong, ini simbol saja," tambah Fahri.

Fahri mengatakan Palestina harus dibantu agar menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Caranya dengan membantu proses transisi, kemudian membantu proses pemilu, sampai pembangunan pemerintahan.

Fahri mengatakan masih banyak penolakan kalau Palestina merdeka. Hal itu harus menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk meyakinkan dunia luar untuk mengakui Palestina.

"Kita tidak mungkin goyang dari komitmen UUD 1945 bahwa kita mendukung segala bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan dan tidak terkecuali tentu dan utamanya adalah Palestina. Karena Bung Karno ingatkan kita kemerdekaan Palestina perjuangan abadi bangsa Indonesia," pungkas Fahri.

Keterangan Foto: Akhirnya, untuk pertama kali bendera Palestina berkibar dengan gagahnya di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS)

source: http://international.sindonews.com/read/1049532/42/ri-ikut-bangga-dengan-pengibaran-bendera-palestina-di-pbb-1443683638UUUntukUntuk pertama kali Bendera Palestina berkibar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (1/10). http://international.sindonews.com

untuk pertama kali bendera Palestina berkibar dengan gagahnya di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

source: http://international.sindonews.com/read/1049532/42/ri-ikut-bangga-dengan-pengibaran-bendera-palestina-di-pbb-1443683638untuk pertama kali bendera Palestina berkibar dengan gagahnya di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

source: http://international.sindonews.com/read/1049532/42/ri-ikut-bangga-dengan-pengibaran-bendera-palestina-di-pbb-1443683638

Sumber: http://www.suara.com


posted by @Adimin

PKS: Kapolri Harus Turun Tangan Usut Kasus Salim Kancil

JAKARTA (2/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sangat prihatin dan kecewa dengan kejadian yang menimpa aktivis lingkungan Salim alias Kancil. Petani berumur 46 tahun penolak tambang pasir itu tewas disiksa para preman tambang di Lumajang, Jawa Timur. 

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Al Muzzammil Yusuf mengimbau Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk turun tangan dalam menegakkan hukum kepada para tersangka pembunuh Salim Kancil. Muzzammil menilai perbuatan para pelaku sungguh tidak manusiawi. 

"Orang digergaji lehernya dan dibunuh di depan anak-anak, sungguh tak terpuji," kata Muzzammil saat berkunjung ke kantor Republika, Kamis (1/10).

Muzzammil menilai Salim hanya masyarakat yang tidak ingin lingkungannya dirusak oleh penambangan. Ia pun mempertanyakan mengapa Salim harus sampai dibunuh. "Sungguh memprihatinkan," ujar Muzzammil. 

Ia berharap permasalahan Salim Kancil dapat segera diusut tuntas. Selain itu, Kapolri, lanjut Muzzammil, harus segera merintahkan jajarannya untuk mengusut kasus tersebut hingga ke akar masalah. 

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menetapkan Kepala Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Har, sebagai aktor intelektual dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis antitambang di Lumajang, Salim Kancil.

"Sebelumnya, Kades Selok Awar-awar telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum terkait langsung. Hari ini (1/10) sudah diketahui kapasitas dia sebagai aktor intelektual dalam kasus Lumajang," kata Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo di Surabaya, Kamis (1/10).

Sumber: http://nasional.republika.co.id

posted by @Adimin

PKS Apresiasi Film Dokumenter Rindu Sang Murabbi

Jakarta (2/10) – Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dedi Supriadi menyambut baik kelompok masyarakat yang menginisiasi pembuatan film dokumenter “Rindu Sang Murabbi”. Dedi berharap film positif semacam ini dikemas dengan sinematografi yang baik.

“Kami mengapresiasi usaha dan karya kreatif rekan-rekan yang telah membuat film penuh hikmah seperti ini. Insya Allah Humas PKS, baik tingkat pusat maupun wilayah, siap ikut serta menyukseskan Rindu Sang Murabbi,” kata Dedi saat menerima silaturahim tim produksi film Sang Murabbi di Kantor DPP PKS, Gedung MD, Jl TB Simatupang No.82, Jakarta, Jumat (2/10).

Menurut Dedi, tim produksi perlu lebih siap menghadapi tingginya animo masyarakat. Meskipun film lebih menyasar kepada kalangan perguruan tinggi, namun kisah perjuangan dakwah Alm. Ustadz Rahmat Abdullah ke berbagai kalangan, telah menjadi magnet yang cukup besar.

“Almarhum Ustadz Rahmat Abdullah membawa spirit dan inspirasi bagi masyarakat. Tidak hanya di Ibukota Jakarta, tetapi juga wilayah lainnya. Tim produksi perlu membuat persiapan yang lebih matang bila akan roadshow ke daerah,” ujarnya.

Produser Eksekutif Rindu Sang Murabbi, Mustofa Abdullah berharap hadirnya dukungan dari PKS dapat mendorong kesuksesan film yang akan dirilis di Menara 165 Jakarta Selatan pada 14 Oktober 2015 mendatang, bertepatan dengan Tahun Baru 1 Muharram 1437 Hijriyah. Ia juga memaparkan tersedia 3.000 tiket yang tersaji dalam tiga sesi penayangan.

“Gala premier Rindu Sang Murabbi akan digelar pada 14 Oktober mendatang. Masyarakat yang ingin menonton silakan kunjungi website resmi www.rindusangmurabbi.com untuk reservasi tiket. Bila tidak sempat menghadiripremier-nya, Insya Allah kami akan roadshow ke berbagai kampus di Indonesia,” kata Mustofa.

posted by @Adimin

Dibanding Kretek, Batik Lebih Pantas Masuk RUU Kebudayaan

JAKARTA (2/10) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berpendapat batik lebih pantas masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan sebagai salah satu kebudayaan nasional daripada kretek yang selama ini lebih banyak menuai kontroversi. Demikian disampaikan Kharis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/10).

"Dibanding kretek, batik jelas lebih pantas masuk dalam RUU Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas DPR," kata Kharis.

Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini (2/10), menurut Kharis adalah momentum untuk mengangkat identitas bangsa di negeri sendiri maupun dunia internasional.

"Batik perlu terus dilindungi, dilestarikan keberadaannya, serta dipromosikan ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia International," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari dapil Jateng V ini.

Dahulu, lanjut Kharis, batik baru dikenal dan dikembangkan masyarakat di pulau jawa. Kini hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki motif batik khas daerah masing-masing.

"Inilah khazanah kekayaan dan keanekaragaman budaya yang mempercantik wajah Indonesia di mata dunia. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk melestarikan batik sebagai budaya bangsa," pungkas Kharis.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Hari Batik, PKS Minta tak Berhenti di Seremoni

JAKARTA (2/10) – Bangsa Indonesia memperingati 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Batik, telah menjadi Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi bagi dunia.

Bagi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, batik bukan hanya seutas kain. Batik adalah identitas nasional bangsa. Dalam komunikasi antarbangsa, batik bisa menjadi representasi Indonesia.

"Masyarakat internasional bisa mengidentikkan batik adalah Indonesia dan Indonesia adalah batik," papar Sohibul di Kantor DPP PKS, Gedung MD, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2015).

Sohibul bersyukur saat ini semua golongan masyarakat sudah akrab dengan batik. Bahkan corak dan motif batik banyak berpadu dengan goresan kontemporer dan digandrungi anak muda. "Batik bisa menyesuaikan diri dengan zaman tanpa harus kehilangan esensi," sebutnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah dari peringatan Hari Batik Nasional adalah mengenalkan filosofi mendalam dari masing-masing motif batik. "Tiap motif memiliki nilai luhur yang sangat tinggi," ungkap dia.

Kreativitas dalam mengolah batik, papar Sohibul, adalah satu hal yang harus didorong. Di sisi lain, sentuhan gaya baru itu jangan sampai menghilangkan nilai dari tiap motif yang sudah ada.

Sohibul mencontohkan motif batik grompol khas Yogyakarta. Grompol bermakna berkumpul dan bersatu. "Motif ini biasanya digunakan dalam perkawinan. Ada semangat agar segala kebahagiaan hidup bisa terkumpul," ungkapnya.

Pengejawantahan makna di balik motif batik ini yang saat ini penting dilakukan. "Jangan berhenti hanya di seremoni saja."

Sohibul mengusulkan agar gerai batik dan peragaan pembuatan batik terus ditingkatkan jumlahnya. Hal ini agar sosialisasi proses pembuatan dan makna besar di balik motif batik bisa tersebar luas.

"Di tempat tersebut perlu juga diperbanyak interpreter sehingga tak hanya bangsa sendiri, bangsa asing pun bisa mengerti asal usul, filosofi, dan cara pembuatan batik," tutup Sohibul.

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Segera Perhatikan Nasib Bidan PTT

Jakarta (2/10) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar mendesak Pemerintah untuk memperhatikan nasib 42.000 Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Demikian disampaikan Ansory di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

”Para Bidan PTT tersebut merupakan salah satu ujung tombak tenaga kesehatan di tanah air. Seharusnya Presiden Jokowi berpihak pada Bidan PTT, sebagaimana janji Presiden saat kampanye Pilpres 2014,” kata Ansory.

Menurut Ansory, keberadaan Bidan PTT sangat diperlukan di desa-desa. Mereka telah bekerja dengan sepenuh hati, diantaranya banyak yang sudah mengabdi pada negara sampai puluhan tahun. Sayangnya, sampai hari ini belum jelas nasib mereka.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dikabarkan akan mempertimbangkan untuk segera mengangkat 16 ribu bidan desa (PTT) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Terkait hal ini, Ansory meminta Mentri Yuddy untuk tidak ragu-ragu. ”Seharusnya bukan mempertimbangkan, tapi langsung mengangkat Bidan PTT tersebut jadi PNS,” kata Ansory.

Ansory menjelaskan ada surat dari Menteri Kesehatan kepada Kementrian PAN-RB tertanggal 5 Januari 2015 tentang pengangkatan dokter, dokter gigi, dan Bidan PTT menjadi CPNS di Pemerintahan Daerah. Dasar surat tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 12 ayat 1 UU 23/2014 itu berisi tentang pelayanan dasar wajib kesehatan sepenuhnya menjadi kewajiban Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, lanjut Ansory, Kementrian PAN-RB harus segera membuat Peraturan Menteri untuk diedarkan ke seluruh daerah, terkait pengangkatan Bidan PTT menjadi pegawai tetap didaerah masing-masing.

“Kami mendesak Kementrian PAN-RB untuk mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pengangkatan langsung Bidan PTT menjadi PNS tanpa syarat, agar mereka segera mendapatkan kepastian kerja sebagai pegawai tetap negara,” kata Ansory.

Pada tahun 2016, akan ada 7.007 tenaga kesehatan yang akan berakhir masa kontraknya. 3.410 tenaga kesehatan tersebut diantaranya adalah Bidan PTT. Oleh karena itu, Anggota DPR dari dapil Sumut III ini mendesak Pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Surat Cinta Asap untuk Gubernur Sumatera Selatan

PALEMBANG (1/10) – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Mgs Syaiful Padli prihatin atas kondisi udara sebagian besar wilayah Sumsel yang tertutup kabut asap tebal. Syaiful pun tergerak menulis “surat cinta” kepada Gubernur Sumsel. Surat cinta tersebut dibacakan langsung di depan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin saat Sidang Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (1/10).

Berikut isi surat cinta tersebut:

Surat Cinta Asap untuk Pak Gubernur Sumatera Selatan

Ini adalah surat cintaku kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yang ditulis atas keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi lingkungan udara kita yang tercemar oleh asap, maka surat cinta ini kuberi nama Surat Cinta Asap untuk Pak Gubernur Sumatera Selatan.

Hampir dua bulan terakhir, Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini, dilanda kabut asap. Keinginan untuk menjadikan Sumsel sebagai provinsi yang zero asap pada tahun 2015, kini tinggal kenangan. Bahkan usaha untuk menanggulanginya pun belum begitu membuahkan hasil. Sampai detik ini udara makin pekat, aktivitas masyarakat menjadi terganggu, anak-anak sekolah pun terpaksa harus diliburkan.

Tampaknya asap semakin menunjukkan eksistensinya untuk mengudeta kehidupan kita, merampas udara segar yang semestinya kita nikmati setiap saat. Berdasarkan rilis hasil pengukuran Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari rri.co.id, pencemaran udara akibat kabut asap makin hari semakin meningkat. Tebalnya kabut asap sampai saat ini telah menunjukan angka diatas 350 pg/m3 atau masuk dalam kategori BERBAHAYA.

Adanya kabut asap yang disertai debu halus yang mengendap di setiap sudut halaman kita, semakin membuat kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan terancam. Bahkan liputan6.com memberitakan, sampai hari ini sudah 348 ribu warga Sumatera Selatan terjangkit ISPA.

Masyarakat sudah kehabisan kata dan cara untuk memberikan sinyal kepada pemerintah agar segera mengakhiri penderitaan akibat kabut asap ini. Bencana ini telah mejadi kegelisahan massal di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah harus segera meresponnya dengan tindakan yang nyata, efektif, dan efisien, sehingga penderitaan ini segera berakhir.

Melalui surat ini saya meminta kepada Pak Gubernur yang saya cintai untuk menyatakan bahwa darurat asap ini sebagai salah satu Bencana Nasional dan segera menindak tegas para pelaku pembakar lahan.

Demikianlah surat cinta ini kusampaikan, semoga Bapak Gubernur Sumatera Selatan semakin sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT serta bisa menyejahterakan masyarakat Sumatera Selatan. Aamiin.

SAYA, ANDA, KITA SEMUA, DAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN, MERINDUKAN UDARA YANG SEGAR.

KITA SEMUA RINDU UDARA YANG BERSIH SEPERTI DAHULU.

Keterangan Foto: Kabut asap tebal di Kota Palembang menutup pemandangan Sungai Musi dan Jembatan Ampera, Kamis (1/10).

Sumber: Humas PKS Sumatera Selatan


posted by @Adimin