Untukmu Anggota Dewan (PKS)

Untukmu Anggota Dewan (PKS)

Terbanglah..terbang..
Menyibak angin membelah langit
Jadilah kuat dan menguatkan
Jadilah besar dan membesarkan

Hotel mewah yang bakal kau singgahi
Adalah tanah becek perkampungan
tempat kami menebar brosur menawarkan nama
AC-nya yang dingin...
Tak sedingin malam yang pernah kami lewati
Ketika memasang spanduk bergambar wajahmu

Oh !.berpaculah bagai kuda perang
Jangan takut menyampaikan kebenaran
Jangan ketiduran di medan perjuangan

Oh !..melesatlah jauh laksana anak panah
Sejauh sampai menuju sasaran
Tapi jangan lupa pulang

Biarlah kami disini menunggumu dalam rindu
Sekedar mengenang kisah kita dahulu

Oleh: Antho Bandara


posted by @Adimin

[Catatan Humas Dewan PKS] Dear Legislators

Ba’da salam, tahmid wash shalawat.

Yang kami hormati unsur DPP - Wilda Sumatera yang insyaallah akan segera hadir. Para ustadz ustadzah anggota dewan terpilih maupun khususnya yang telah dilantik. Para ustadz ustadzah yang berkenan hadir dalam forum ini. Sebelumnya terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pentingnya humas bagi aleg-anggota legislatif/ dewan.

Sesi ini perlu terus diingatkan bahwa humas sangat penting bagi anggota dewan. PR –Public Relation – humas yang cakupannya bukan hanya kliping koran atau –konyolnya – tukang antar surat, tapi humas yang mencoba menjadi jembatan informasi antara anggota dewan dengan stakeholders yang kepadanya ia harus melakukan komunikasi.

***

Jika kebutuhan untuk branding agak kelewat advance untuk dipahami, mari kita mulai terlebih dulu dari yang lebih praktis, yaitu bagaimana membangun komunikasi.

Kemarin, via whatsapp kami mengadakan survei kecil-kecilan persepsi kader tentang anggota dewan PKS. Pertanyaannya hanya 3. Pertama, apa persepsi yang tertangkap jika mendengar kata “anggota dewan PKS?”. Kedua, apakah persepsi tsb muncul karena – pilih salah satu: a. Kenyataannya memang demikian. Anda tahu betul keadaannya memang begitu, atau b. Sekedar mengira-ngira. Sejatinya tidak punya informasi yang cukup.

Untuk pertanyaan kedua ini – seperti diduga – sebagian besar menjawab b. Mereka tidak punya cukup informasi . Ketiga, apakah mereka setuju jika fraksi/anggota dewan PKS membangun komunikasi yang lebih intens dengan kader? Jika ya, apa saja bentuk perangkat komunikasi anggota dewan PKS dengan kader yang paling efektif. Saran-saran terkait poin ketiga ini luar biasa. Ada yang bahkan minta update harian via online dari para anggota dewan PKS se-Lampung.

Merujuk sepanjang 5 tahun yang lampau, kader yang kami survei menyatakan sepertinya ada keengganan, sepertinya, dari anggota dewan kita untuk berkomunikasi atau menyampaikan apa yang telah ia kerjakan kepada kader maupun publik. Sekali lagi ini mungkin asumsi yang tidak bisa gebyah uyah, tapi kita patut beranjak dari sini.

Mengapa enggan membangun komunikasi?

Mengapa masih muncul persepsi bahwa anggota dewan cenderung enggan membangun komunikasi dengan publik maupun kader? Ada tiga kemungkinan yaitu pertama, secara individual masih ada anggota dewan yang perlu di-upgrade dalam hal kemampuan berkomunikasi terutama dengan publik. Mengingat banyaknya sarana bimtek dsj, tentu upgrade kemampuan komunikasi publik – secara individual – bukan sesuatu yang terlalu rumit dilakukan anggota dewan. Secara praktis, kerja-kerja komunikasi publik juga dapat terbantu dengan menghire staf atau asisten yang punya kemampuan membuat rilis dan mengelola media sosial.

Kedua, korelasi antara keterbukaan dengan akses publik dan akuntabilitas. Alasan ini agaknya perlu digarisbawahi. Jadi, enggan membangun komunikasi bukan karena tidak mampu berkomunikasi, namun kuatir semakin besar akses publik pada ujungnya membuat tanggungjawabnya lebih besar. Kuatir ia lebih “mudah diganggu”. Namun toh, bukankah anggota dewan memang pejabat publik? Bukankah berkomunikasi dengan publik adalah sesuatu yang niscaya? Dapat terpilihpun tentu karena membangun komunikasi dengan masyarakat.

Ketiga, alasan keamanan dan strategi. Tentu saja tidak semua hal perlu disampaikan ke publik pun kader. Hal-hal yang strategis dan cenderung ‘berbahaya’ jika dipublikasi, tentu saja harus disimpan baik-baik. Benar bahwa humas bukan hanya bermakna bicara, sebar, dan sampaikan, namun juga harus pandai memilah mana yang tidak boleh dibicarakan, disebarkan, dan disampaikan.

Yang jadi soal jika semua hal terkait dewan menjadi top secret :D ... Sedangkan di sisi lain ada kader yang minta diberi info kegiatan dewan setiap pekan sebagaimana taklimat tarbawi :DD ... Ini tentu dua ekstrim yang berlebihan. Frekuensi bisa disepakati tri wulanan, atau semesteran, atau minimalisnya tahunan. Merujuk salah seorang al-akh yang menjawab survei kami, “Jangan sampai, sudah lima tahun begitu kami mau direct selling‘menjual’ anggota dewan, kami tidak tahu apa-apa karena memang tidak pernah menerima informasi tentang dewan yang mau diperjuangkan.”

Memilih untuk tidak mau berkomunikasi sudah menjadi bentuk komunikasi itu sendiri.

Demikianlah. Pilihan untuk tidak mau berkomunikasi justru menjadi sarana ampuh untuk mengomunikasikan bahwa memang “anggota dewan PKS sama saja dengan anggota dewan yang lain”. Publik secara sederhana membuat kesimpulan karena tidak ada diferensiasi pada anggota dewan PKS. “Kami sudah bekerja 5x lebih keras, mengapa masih dianggap sama saja dengan yang lain?” Sederhana, karena anggota dewan PKS enggan – atau tidak sempat? atau beranggapan tidak penting – untuk mengomunikasikan perbedaannya. Mohon maaf jika asumsi ini salah.

***

Titik Nadir Jembatan Informasi Dewan-Kader

Anggota dewan PKS setidaknya harus membangun komunikasi dengan 6 pihak yaitu (1) mitra – pemerintah maupun swasta, (2) tim intra fraksi (F-PKS) dan struktur partai, (3) anggota dewan lintas partai, (4) kader, (5) konstituen, dan (6) publik [dengan tidak mengurangi rasa hormat dan menafikan komunikasi dengan istri/suami/keluarga anggota dewan yang tentu juga sangat penting. Upaya menghadirkan istri/suami anggota dewan dalam pembekalan dewan kali ini pun patut diapresiasi).

Anggota dewan – terutama para petahana – tentu sangat mafhum dan lebih fasih soal bagaimana berinteraksi dengan keenamstakeholder tersebut. Terkait humas dewan, mari kita lebih merujuk pada komunikasi antara anggota dewan PKS dengan 3 unsur terakhir yaitu kader, konstituen, dan publik.

Ada pengalaman menarik ketika menemani beberapa akhwat direct selling (DS) di kampanye pemilu legislatif yang lalu. Jadi ada seorang bapak yang protes dengan menyebut dua anggota dewan kota dan seorang anggota dewan provinsi (dari PKS) yang saya sangat tahu bahwa yang beliau tuduhkan tidak benar. Paling tidak saat itu, sepanjang yang saya mampu jelaskan, saya bisa membela para anggota dewan yang disebut-sebut.

Tapi mari bayangkan ikhwan akhwat kita terjun DS lima tahun yang akan datang. Apakah mereka bisa berargumen dengan kondisi yang sama, yang didasari kepahaman karena memiliki informasi tentang para anggota dewan PKS sehingga bisa memberikan pembelaan? Dengan minimnya pemahaman akan pribadi maupun kinerja dewan, tentu sulit bagi kader untuk all out memperjuangkan anggota dewannya.

Hasil pemilu legislatif 2014 semakin membuktikan bahwa kader adalah mata tombak paling tajam pemenangan pemilu. Membangun optimisme bahwa kader pasti berhusnudzon dengan para qiyadah dan berharap mereka habis-habisan memperjuangkan anggota dewannya, namun tanpa bekalan info yang cukup, tentu amat naif.

Kader harus menjadi titik tekan bagaimana seharusnya humas dewan berperan. Ke depan, amat sangat dibutuhkan jembatan informasi berkala antara anggota dewan di semua level dengan kader. Ketika kader tahu bahwa anggota dewan sungguh-sungguh bekerja dan bersedia membuka jalur komunikasi, maka segala zhon tentang rumah baru, mobil baru, dsj insyaaLLah menjadi tidak relevan lagi. InsyaaLLah.

Dengan konstituen dan publik, anggota dewan perlu mengombinasikan seluruh sarana komunikasi baik tatap muka, media massa konvensional, maupun media sosial. Sarana komunikasi yang paripurna 360°. Sekedar catatan khusus tentang relasi anggota dewan PKS dengan pers, amat disayangkan jika di periode mendatang masih ada anggota dewan yang alergi berhubungan dengan pers/wartawan dengan alasan apapun termasuk alasan bahwa berita media massa tidak punya efek terhadap pemerolehan suara.

Belajar dari hantaman sepanjang 2013-2014 termasuk yang bertubi-tubi via media, di periode 2014-2019 ini hoping for the best but expecting the worst, kita tak berharap ada isu yang negatif keluar dari anggota dewan – pun pejabat publik PKS lainnya. Namun apabila kemudian ada yang negatif yang keluar dari pejabat publik kita, setidaknya kita sudah tahu harus melakukan apa. Jika perlu ada pelatihan mengelola isu negatif berdampingan dengan pelatihan humas lainnya.

Khatimah

Anggota dewan memang salah satu elemen saja dalam partai dakwah ini, namun ia masih merupakan etalase partai. Jika seluruh kader diposisikan sebagai humas, maka sesungguhnya anggota dewan PKS menempati posisi bersisian dengan pimpinan partai dalam hal representasi humas partai, bukan semata Ketua Bidang Humas :D. Anggota dewan sejatinya adalah humas partai itu sendiri.

Fungsionalisasi humas anggota dewan PKS – sebagaimana pemenuhan indikator kinerja dewan lainnya – secara ideal hendaknya diback-up oleh struktur. Idealnya, setiap fraksi PKS memiliki staf khusus yang menjalankan fungsi sebagai humas. Minimal fungsi-fungsi kehumasan dewan bisa dititipkan pada asisten/staf. Jangan sampai ada keraguan lagi bahwa anggota dewan PKS harus membangun komunikasi dengan publiknya.

Tentu masih bergelayut semua harapan pada anggota dewan. Namun saya setuju bukan saatnya lagi menambah beban anggota dewan dengan harapan-harapan yang hiperrealitas, harapan-harapan yang melampaui kemampuan anggota dewan untuk memenuhinya. Saatnya anggota dewan dibantu untuk dapat menggenapkan muwashofatnya dengan baik dan kelak mengakhiri amanahnya dengan husnul khotimah.

Wallahu ‘alam.

posted by @Adimin

PKS Ultimatum Anggota Dewan Terpilih

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan waktu 3 bulan bagi anggota dewan terpilih untuk beradaptasi dengan tugas-tugas kedewanan. DPP PKS meminta anggota dewan terpilih dari PKS sudah bekerja secara maksimal pada Januari 2015.

Hal itu disampaikan wakil ketua DPP PKS Wilda Sumatera Idris Luthfi pada konsolidasi struktur dan pembekalan anggota legislatif PKS periode 2014-2019 di Banda Aceh, Sabtu (30/08/2014).

Idris meminta anggota DPR Aceh dan kabupaten/kota yang sudah dilantik maupun yang akan dilantik dalam waktu dekat untuk terus belajar. PKS sendiri diakuinya akan terus membekali aleg-aleg terpilih agar mampu bekerja maksimal pada periode mendatang, menurutnya pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota dewan.

“Untuk PKS Aceh ini adalah pembekalan pertama mereka sebagai Aleg, sebelumnya juga sudah dilakukan pembekalan saat masih bestatus caleg, pembekalan-pembekalan ini akan terus berlanjut, sehingga setiap anggota dewan memahami fungsinya”kata Idris.

Ia menambahkan membaiknya kinerja dari anggota dewan PKS akan berdampak pada pemilu berikutnya, menurutnya jika masyarakat puas dengan kinerja anggota dewan dari PKS maka PKS akan lebih mudah menatap pemilu mendatang, oleh sebab itu ia meminta agar anggota dewan terpilih dari PKS untuk menampilkan prestasi yang baik untuk kepentingan masyarakat Aceh.

Idris mengingatkan anggota dewan terpilih dari PKS di provinsi Aceh untuk menjaga jati diriya dan memahami betul fungsi mereka sebagai politisi yang juga akan mendapatkan amanah-amanah yang lebih besar kedepan, seperti calon Walikota, bupati bahkan calon gubernur, “Jadi menjadi anggota dewan ini bukan akhir dari karir mereka”lanjut Idris yang juga anggota DPR RI ini.

PKS Aceh bahas Koalisi untuk DPRA

Sementara itu ketua DPW PKS Aceh H. Ghufran Zainal Abidin mengatakan anggota dewan PKS dari seluruh Aceh yang terpilih pada pemilu legislatif 9 April lalu berjumlah 29 orang yang terdiri dari anggota DPRK di 23 kabupaten kota berjumlah 24 orang, DPR Aceh 4 orang dan DPR RI 1 orang.

“Anggota dewan terpilih ini sebagian besar merupakan wajah-wajah baru, tapi sebagian lainnya adalah incumbent, sebagian mereka ada yang sudah dilantik dan ada yang sedang menunggu pelantikan”ujar anggota DPR Aceh ini.

Ghufran menambahkan PKS Aceh sendiri saat ini sedang menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya di DPR Aceh dalam rangka membentuk fraksi setelah pelantikan pada September mendatang, mengingat jumlah anggota dewan PKS di DPRA yang berjumlah 4 orang tidak cukup untuk membentuk satu fraksi penuh.

“Satu fraksi kalau di DPRA minimal 7 orang, sebelumnya kita fraksinya gabungan dengan PPP, dan saat ini juga sudah ada pembicaraan untuk melanjutkan fraksi PPP-PKS ini untuk periode berikutnya”ujar Ghufran.

Sama hal nya dikabupaten/kota, Ghufran mengatakan aleg-aleg PKS akan berkoalisi dengan partai lain, kecuali untuk kota Banda Aceh Aceh yang bisa membentuk satu fraksi penuh, “Jadi jumlah anggota dewan kita bervariasi, ada yang satu orang, ada yang empat orang. Ada daerah yang kita berkurang jumlah anggota dewannya dari periode sebelumnya tapi ada juga yang bertambah”jelasnya.[dm/humas pks aceh]

posted by @Adimin

Sosok Suhardi Bagi Anis Matta

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan bahwa almarhum Suhardi pantas jadi tauladan pejuang politik. Hal ini disampaikannya saat melakukan takziyah almarhum Suhardi di kantor DPP Partai Gerindra, Jumat (29/8) dini hari.

"Tulus, ikhlas dan punya kesediaan berkorban demi cita-cita besar, rendah hati. Beliau pantas jadi teladan para pejuang politik di Indonesia," ujar Anis.

Anis menjelaskan bahwa penilaiannya tentang sosok Suhardi didapatkannya ketika melakukan perjalanan kampanye pilpres. "Saya berjalan ke banyak tempat selama masa kampanye, itu salah satu sisi yang saya kagumi di luar latar belakangnya sebagai seorang profesor," ungkapnya.

Anis menambahkan bahwa terjunnya Suhardi ke dunia politik perlu diapresiasi, karena tidak banyak akademisi yang terjun ke dunia politik.

"Itu yang saya kagumi selain latarbelakang intelektual, akdemisi beliau sebagai profesor, terjun ke dunia politik dan bekerja habis-habisan sehingga sukses membawa Partai Gerindra menjadi pemen ang ke-3," paparnya.

Almarhum Suhardi akan dikebumikan di kampung halamannya, Yogyakarta. "Insyaallah besok dijemput oleh teman-teman DPW PKS Yogya," pungkasnya.

posted by @Adimin

Jenderal DS: Belajar Komitmen dari PKS

Pilpres telah usai, pun akhirnya masing masing partai politik kembali ke basis dan kesibukannya masing masing.

Tetapi bagi saya, tinggal dua buah kesimpulan besar untuk sebuah evaluasi dari seorang praktisi intelejen senior DS (Djoko Santoso)

Pertama, belajar komitmen dari PKS

"Kagum pada PKS, selalu totalitas didalam berjuang, cyber army nya menjadi prajurit terdepan di social media (socmed) untuk advokasi dan membangun opini yang baik kepada prabowo subianto."

"Bahkan ada fenomena tersendiri; ketika semua parpol koalisi masih telat panas dan setengah hati berjuang, PKS berjuang seolah prabowo adalah capres dari kadernya sendiri, yup prabowo ibaratnya kader bagi PKS"

"Bagi saya (DS) kalau fenomena itu terbangun di partai gerindra tentu sebuah hal yang tidak luar biasa. Tapi hal tersebut terjadi pada PKS, yang pada pileg kemarin bahkan menjadi lawan politik bagi gerindra"

"Di seluruh Indonesia, sebenarnya koalisi merah putih bisa bergerak diatas jalan yang telah dibangun PKS dan gerindra"

"Saya (DS) juga tahu bahwa pada sebelum tanggal 22 juli ketika keputusan KPU akan keluar; prabowo subianto justru lebih banyak telepon atau komunikasi kepada taufik ridho sekjen PKS dibandingkan kepada partainya sendiri gerindra"

"Bagi saya itu hal yang sangat jarang terjadi, seorang calon presiden dari sebuah partai tetapi justru merasa sangat dekat dengan partai lain yang hanya berposisi sebagai pendukung semata."

Kesimpulan kedua, PKS tak memiliki DNA pengkhianat

"Saya (DS) selama menjalani tugas di dalam team advokasi pembelaan merah putih; sebenarnya menemukan begitu banyak pengkhianat alias pembocor informasi."

"Didalam ibaratnya sebuah suasana perang, pembocor informasi lah yang membuat salah satu kubu bisa kalah"

"Dan bagi militer, pembocor informasi sama saja seorang pengkhianat. Karena begitu 'jelek' perbuatannya, dengan rela menjual segala informasi ke pihak lawan dengan harga tertentu."

"Dan menariknya; pembocor itu tidak ada di tubuh PKS. Pembocor itu justru banyak ada dan menyebar di semua partai kecuali PKS"

"Bagi saya yang seorang mantan panglima, dua hal utama itu sangat penting ada didalam membangun kekuatan paling kuat: KOMITMEN dan KESETIAAN"

Pantas saja sisi mantan seorang komandan macam prabowo (danjen dan pangkostrad) lebih 'memilih' dekat dan percaya kepada PKS

Walaupun PKS itu bukan partai miliknya sendiri

Dan prabowo bagi PKS sendiri bukanlah kader nya

Ibarat jiwa seorang komandan (prabowo) dengan jiwa para prajuritnya (PKS)

Itu dua kesimpulan yang saya dapatkan.

Tetapi ada sebuah kalimat,

"Perang boleh datang silih berganti; tetapi prajuritku tetaplah satu (sama)"

Perjuangan itu lahir dan ada dari sebuah kesulitan dan ketidakenakan; maka berjuanglah

Tetap berjuanglah kawan

Karena tidak ada kalimat legowo untuk ketidakadilan

posted by @Adimin

Pemerintah Jangan Terus Berhutang untuk Mengatasi Defisit Anggaran

Anggota DPR RI, Habib Nabiel Almusawa meminta Pemerintah agar jangan terus mengajari generasi mendatang dengan berhutang untuk mengatasi defisit anggaran.

“Kalau Pemerintah yang lalu dan saat ini terus menumpuk hutang maka sama saja dengan mengajari generasi mendatang untuk berhutang pula. Jika terus demikian, kapan hutang Pemerintah akan lunas?” kata Habib baru-baru ini.

Data di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebutkan, total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2014 mencapai Rp 2.500,94 triliun. Sementara itu pada nota keuangan RAPBN 2015 disebutkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.762,3 triliun. Sedangkan total belanja negara sebesar Rp 2.019,9 triliun. Kekurangannya akan ditutupi dengan hutang.

“Jadi selama ini, trennya Pemerintah yang lalu mewariskan hutang kepada Pemerintah selanjutnya. Alih-alih melunasi hutang, Pemerintah yang selanjutnya itu malah menambah hutang untuk diwariskan kepada Pemerintah penerusnya. Tren ini harus dikurangi agar kelak negara tidak terjebak pada hutang yang tidak terbayar,” ujar anggota legislatif yang juga kader PKS itu.

Pemerintah, tambahnya, mesti berani untuk terus mengurangi hutang. Pemerintah dituntut kreatif mengantisipasi dan mengatasi defisit anggaran. Kalaupun terpaksa harus berhutang, lanjutnya, maka hutang yang dibuat tersebut diusahakan harus sudah lunas di akhir masa pemerintahan yang sedang berjalan sehingga tidak mewariskan tambahan hutang kepada Pemerintah berikutnya.

“Kembalilah kepada kebijakan anggaran berimbang seperti yang pernah dipraktekkan pada masa yang lalu, jika baik mengapa tidak dilakukan kembali. Generasi mendatang harus diajari cara bayar hutang, jika tidak demikian maka generasi mendatang akan tenggelam dalam hutang yang dibuat oleh generasi sebelumnya,” pungkas Habib

posted by @Adimin

IKHLAS, Sumber Kebahagiaan

Sepatutnya seorang Muslim senantiasa menimbang-nimbang aktivitas yang dilakukannya selama ini. Apakah sudah murni karena Allah, ada interes atau kepentingan semu lainnya? 

KETIKA seseorang melakukan kebaikan namun tidak diiringi dengan keikhlasan maka bisa dipastikan bahwa ia akan senantiasa diliputi perasaan kecewa, lebih-lebih kala kebaikan yang dilakukannya tidak diapresiasi orang lain.Ia bahkan akan mengalami penurunan motivasi yang sangat drastis, hingga tidak ada lagi semangat sedikitpun untuk melakukan kebaikan.

Sebaliknya, jika ada apresiasi dari orang lain, semangat melakukan kebaikan akan kembali meningkat tajam disertai gairah yang sangat luar biasa. Akan tetapi, motivasi yang demikian, sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa selain hanya menipu diri sendiri. Sebab, kita beramal tidak lagi karena Allah tapi karena manusia.

Padahal, Allah Ta’ala, memerintahkan kita beramal baik hanya karena-Nya. Sebagaimana yang Allah Ta’ala firmankan;

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي

“Katakanlah: “Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku.” (QS. Az-Zumar [39]: 14).

Mengenai bahasan ini, Syeikh Musthafa Masyhur dalam bukunya Fiqh Dakwah Jilid I mengutip pendapat seorang inspirator dari negeri piramida, Mesir, yakni Hasan Al-Banna.

Menurut Hasan Al-Banna, ikhlas itu adalah menunjukkan semua ucapan, amal dan jihadnya hanya kepada Allah semata. Karena mencari ridha dan kebaikan pahala-Nya, tapa mengharapkan keuntungan popularitas, kehormatan, reputasi, kemajuan dan keterbelakangan. Dengan keikhlasan ini seseorang akan menjadi pengawal fikrah dan aqidah. Bukan pengawal kepentingan dan keberuntungan.

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya seorang Muslim senantiasa menimbang-nimbang aktivitas yang dilakukannya selama ini, apakah sudah murni karena Allah atau ada pretensi, interes, atau kepentingan semu lainnya?

Sebab jika tidak, maka amat disayangkan, amal baik yang dilakukan menjadi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Ta’ala. Sebagaimana yang tergambar dalam satu hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi Wasallam.

“Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qays al-‘Asy’ari radhiyallahu anhu berkata, ‘Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin dikatakan berani, fanatisme golongan dan riya’. Manakah yang bernilai sabilillah? Rasulullah menjawab, ‘Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah bisa ditegakkan maka sesungguhnya ia telah berperang di jalan Allah.” (HR. Bukhari Muslim).

Dan, demikianlah sesungguhnya inti dari hidup ini, yakni ikhlas karena mengharap ridha-Nya, bukan yang lain. Sebagaimana ditegaskan Allah di dalam Al-Qur’an;

 

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ 

 وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS:  Al-Bayyinah [98]: 5).

Tegas, Komitmen & Lemah Lembut

Apabila seorang Muslim memahami ikhlas dengan baik dan mengamalkannya sepenuh hati, maka ia akan tampil sebagai sosok yang tegas, komitmen dan lemah lembut. Hal inilah yang terjadi pada sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu.

Siapa tidak mengenal watak asli Abu Bakar, beliau adalah sosok sahabat yang pemalu, mudah menangis kala mendengar ayat-ayat Al-Qur’an dan sangat lemah lembut. Tetapi, kala ajaran Allah hendak dipisahkan, yakni antara zakat dan sholat, ia berubah 180 derajat menjadi pribadi Muslim yang sangat tegas.Bahkan, Sayyidina Umar yang terkenal sangat tegas pun seketika tidak bisa memilih apapun selain tunduk pada kebijakan khalifah pertama umat Islam itu.

Komitmen Abu Bakar terhadap kebenaran tidak tergoyahkan oleh apa pun juga. Entah itu senioritas, keilmuan atau pun prestise lainnya yang masih diyakini sebagian bangsa Arab. Jika ditanya, mengapa Abu Bakar demikian, tidak lain karena keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah.

Ikhlas seperti itulah yang diperlukan oleh setiap Muslim di negeri ini, khususnya para pemimpin dan pemangku kebijakan. Jika hal itu mampu diwujudkan, maka secara bertahap, segala permasalahan keumatan, kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan akan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, mari senantiasa perbaiki diri, terutama keikhlasan diri kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sebab, ikhlas inilah sebaik-baik jalan bagi setiap Muslim untuk benar-benar bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah memberikan kekuatan diri kita untuk terus ikhlas dalam amal sholeh, dakwah dan jihad fii sabilillah.

posted by @Adimin

Pilih Pimpinan Pansus, Koalisi Merah Putih Kalahkan PDIP dan PKB

Kekuatan koalisi saat Pilpres 2014, mulai terlihat di DPR. Koalisi Merah Putih mengalahkan PDI Perjuangan dan PKB dalam pemilihan pimpinan Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

DPR telah menetapkan pimpinan pansus yang terdiri atas, Ketua Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Kemudian Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Wakil Ketua dari Fraksi PKS Fahri Hamzah. Dan Wakil Ketua dari Fraksi PAN Toto Daryanto. Keempatnya merupakan perwakilan Koalisi Merah Putih. Pansus Tatib akan menyusun mekanisme pemilihan ketua dan alat kelengkapan di MPR, DPR, dan DPD.

Anggota pansus dari PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, PKB memang mempersoalkan komposisi pimpinan pansus. Pasalnya, pansus akan menyusun mekanisme penentuan pimpinan DPR periode 2014-2019.

Formasi pimpinan pansus yang ditetapkan, diisi oleh wajah lama. Yang hampir mirip dengan Pansus MD3. Menurut Malik, harusnya PDIP dan PKB memiliki hak untuk mendapatkan posisi sebagai pimpinan pansus. "Mbok yah susunan pimpinan pansus lebih moderat lah. Kalau yang kayak begini apa yah," kata Malik di gedung DPR, Rabu (27/8).

Harusnya, lanjut dia, dicarikan alternatif lain dalam pemilihan pimpinan pansus. Sehingga apa yang akan dikerjakan pansus tidak dipolitisasi untuk keuntungan satu kelompok saja. "Harusnya jangan politislah, harusnya lebih moderat," ungkap anggota Komisi II DPR tersebut.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan, pemilihan pimpinan pansus berjalan cukup alot. Lantaran PDI Perjuangan dan PKB menginginkan posisi pimpinan. PDIP mencalonkan TB Hasanuddin, dan PKB mencalonkan Hanif Dhakiri.

"Jadi tadi memang agak alot, bahkan alot sekali. Tapi akhirnya diputuskan lewat mekanisme permusyawaratan karena tidak lazim untuk pilih pimpinan pansus dengan votting," kata Priyo.

Meski sudah ditetapkan, menurut Priyo, perubahan formasi pimpinan masih dimungkinkan. Hanya saja, untuk dilakukan perubahan pansus harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. "Mana kala ada hal ihwal kepentingan yang dipandang perlu, dan lebih besar. Bisa dikocok ualang, diubah kepemimpinannya," jelas Priyo.

posted by @Adimin

“Surat Terbuka untuk Presiden Baru”

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

  Yang terhormat Bapak Presiden RI yang baru…

Semoga Bapak Presiden dan keluarga senantiasa mendapat perlindungan dan bimbingan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya menulis surat terbuka ini tepat pada 17 Agustus 2014, pagi hingga siang hari, dari sebuah perkampungan. Mudah-mudahan surat ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban saya sebagai Muslim dan rakyat Indonesia. Juga, semoga ini merupakan upaya sekedarnya, dalam rangka mensyukuri kemerdekaan RI ke-69 ini, karena kemerdekaan RI merupakan rahmat Allah Subhanahu Wata’ala.

Bapak Presiden yang terhormat…   

Sekedar mengenang kembali sejarah kemerdekaan kita. Proklamasi Kemerdekaan RI terjadi pada hari Jumat, 9 Ramadhan 1364 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 1945.  Proklamasi kemerdekaan dikatakan sebagai titik kulminasi perjuangan fisik dan diplomasi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia, terutama dipelopori oleh para ulama, telah melakukan berbagai bentuk perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda, utamanya menjalankan politik kolonial dengan berporos kepada tiga bentuk penjajahan, yaitu “gold, gospel, and glory”.

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika para ulama Islam menjadi motor dalam perjuangan melawan penjajah, yang dalam istilah Islam disebut sebagai Perang Sabil.  Sebagai contoh, adalah surat yang dikirim oleh Syekh Abdul Shamad al-Palimbani, seorang ulama terkenal asal Palembang yang menetap di Mekkah, kepada Sultan Mangkubumi (Hamengkubuwono I). Surat bertanggal 22 Mei 1772 itu berbunyi sebagai berikut: “Tuhan telah menjanjikan bahwa para Sultan akan memasuki (surga), karena keluhuran budi, kebajikan, dan keberanian mereka yang tiada tara melawan musuh dari agama lain (sic!).  Di antara mereka ini adalah raja Jawa yang mempertahankan agama Islam dan berjaya di atas semua raja lain, dan menonjol dalam amal dalam peperangan melawan orang-orang agama lain (sic!).”  

Dalam suratnya yang lain kepada Pangeran Paku Alam, atau Mangkunegara, Syekh al-Palimbani juga antara lain menulis: ”Selanjutnya, Yang Mulia hendaknya selalu ingat akan ayat al-Quran, bahwa sebuah kelompok kecil akan mampu mencapai kemenangan melawan kekuatan besar. Hendaklah Yang Mulia juga selalu ingat bahwa dalam al-Quran dikatakan: ”Janganlah mengira bahwa mereka yang gugur dalam perang suci itu mati” (al-Quran 2:154, 3:169)… Alasan panji-panji ini dikirimkan kepada Anda adalah bahwa kami di Makkah telah mendengar bahwa Yang Mulia, sebagai seorang pemimpin raja yang sejati, sangat ditakuti di medan perang. Hargailah dan manfaatkanlah, insya Allah, untuk menumpas musuh-musuh Anda dan semua orang kafir.” (Surat al-Palimbani dikutip dari buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, karya Prof. Dr. Azyumardi Azra, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 360-361).

Dalam Babad Cakranegara disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro menolak gelar putra mahkota dan merelakan kedudukan itu untuk adiknya, R.M Ambyah. Dikutip dalam buku Dakwah Dinasti Mataram: “Rakhmanudin dan kau Akhmad, jadilah saksi saya, kalau-kalau saya lupa, ingatkan padaku, bahwa saya bertekad tak mau dijadikan pangeran mahkota, walaupun seterusnya akan diangkat jadi raja, seperti ayah atau nenenda. Saya sendiri tidak ingin. Saya bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Besar, berapa lamanya hidup di dunia, tak urung menanggung dosa (Babad Diponegoro, jilid 1 hal. 39-40).”

Begitulah, tingginya semangat para pejuang dan pahlawan dalam melawan penjajahan. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia melihat Proklamasi Kemerdekaan pada 9 Ramadhan 1364  Hijriah atau 17 Agustus 1945 sebagai suatu berkat dan rahmat dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala, seperti ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenea ketiga: ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan seterusnya.  Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan dipandang sebagai rahmat Allah, bukan hanya sekedar hasil perjuangan manusia.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk sampai kepada kemerdekaan, sejatinya telah melalui jalan yang panjang; telah dilakukan dengan sungguh-sungguh bahkan telah mengorbankan jiwa, harta, dan segala sesuatu yang tidak sedikit nilainya. Bahkan, perjuangan itu juga terus disertai dengan doa, sehingga bangsa Indonesia meyakini, bahwa Kemerdekaan adalah anugerah Allah Allah Subhanahu Wata’ala.

Karena itu, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Bapak Presiden memiliki tanggung jawab yang mulia untuk mengajak masyarakat kita agar dapat mensyukuri kemerdekaan kita dengan benar, sesuai dengan tata cara dan panduan dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala.

Ulama besar kita, Imam al-Ghazali, sudah mengingatkan para pemimpin melalui karya monumentalnya, yaitu Kitab Ihya’ Ulumiddin: “Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan” (Ihya’ Ulumuddin II hal. 381). (Lihat, http://insistnet.com/nasihat-politik-imam-al-ghazali/).

Jadi, mengikuti nasehat Imam al-Ghazali tersebut, Bapak Presiden dan segenap jajaran pemimpin bangsa, berpotensi besar untuk memperbaiki atau merusak masyarakat Indonesia. Namun, Imam al-Ghazali juga mengingatkan bahwa pemimpin rusak karena tindakan para ulama yang telah rusak, karena mereka terjebak dalam penyakit cinta harta dan kedudukan. Bahkan, pada bagian-bagian awal Kitab Ihya’ ini,  Imam al-Ghazali banyak mengingatkan bahaya ulama yang jahat (ulama as-su’), yang disebut sebagai “ulama dunia”.

*****

Melalui surat ini, saya juga ingin mengungkap kembali, bahwa tujuan kemerdekaan kita telah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bapak Presiden,… jelas sekali negara kita berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa pun sudah sangat dijelaskan oleh para pendiri bangsa dan para ulama kita, yakni “Tauhid”.  Konsep Tauhid tidak patut disejajarkan dengan ateisme atau sekulerisme. Dalam makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU, KH Achmad Siddiq, menyatakan:  “Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.”

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, diantaranya: “Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.”

Bapak Presiden Yang Terhormat…  

Semoga Bapak Presiden senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Allah Subhanahu Wata’ala untuk menjaga dan mengembangkan kalimah Tauhid yang Bapak yakini sebagai seorang Muslim. Kemudian, dalam Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan, bahwa tujuan pembentukan negara merdeka ini adalah untuk: “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bapak Presiden… Nabi kita, Nabi Muhammad saw, pernah mengabarkan, bahwa salah satu dari tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari Kiamat, dimana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, adalah “Pemimpin yang adil”. Sila kedua Pancasila juga menekankan pentingnya manusia Indonesia punya sifat adil dan beradab.

Bapak Presiden,… bersyukurlah kita sebagai Muslim…  karena diberi panduan yang jelas tentang makna kata “adil”. Sebagai contoh dalam al-Quran disebutkan, (yang artinya): “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang dekat  dan melarang dari yang keji, dan yang dibenci, dan aniaya. Allah mengingatkan kalian, supaya kalian ingat.” (QS 16:90).

Prof. Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar,  menjelaskan tentang makna adil dalam ayat ini, yaitu  “menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim, aniaya.” Lawan dari adil adalah zalim, yaitu memungkiri kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri; mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. “Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya-mempercayai,” tulis Hamka.

Jadi, adil bukanlah tidak berpihak. Tidak adil, jika seorang memberi kedudukan yang sama antara penjahat dengan polisi. Tidak adil pula orang yang menyamakan antara yang “sesat” dengan yang “lurus”; antara yang “berilmu” dengan yang “jahil”. Iman dan kufur tidak sama derajatnya. Pun tidak adil jika seseorang memberi fasilitas yang sama antara pelacur dengan perempuan yang shalihah.

Semoga Bapak Presiden termasuk dalam deretan “pemimpin yang adil” yang dapat menjalankan amanah sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga nanti berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala di Hari Akhir.

Terkait dengan masalah adil dan beradab, pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari juga menjelaskan makna adab dalam kitab beliau, Adabul Alim wal-Muta’allim: ”Kaitannya dengan masalah adab ini, sebagian ulama lain menjelaskan, ”Konsekuensi dari pernyataan tauhid yang telah diikrarkan seseorang adalah mengharuskannya beriman kepada Allah (yakni dengan membenarkan dan meyakini Allah tanpa sedikit pun keraguan). Karena, apabila ia tidak memiliki keimanan itu, tauhidnya dianggap tidak sah. Demikian pula keimanan, jika keimanan tidak dibarengi dengan pengamalan syariat (hukum-hukum Islam) dengan baik, maka sesungguhnya ia belum memiliki keimanan dan tauhid yang benar. Begitupun dengan pengamalan syariat, apabila ia mengamalkannya tanpa dilandasi adab, maka pada hakikatnya ia belum mengamalkan syariat, dan belum dianggap beriman serta bertauhid kepada Allah.

Oleh: Dr. Adian Husaini
 
posted by @Adimin

Kejutan Sang Dinar

Harta, ternyata, punya cara kerja tersendiri dalam jiwa manusia. Karakternya sebagai salah satu dari trilogi godaan dunia memiliki kekuatan pengaruh yang tidak dapat diremehkan.

Dari instingnya, manusia membawa dorongan untuk memiliki. Jika insting itu menguat, ia akan berkembang menjadi keserakahan. Dan keserakahan menuntut sejenis proteksi terhadap semua harta yang telah diperoleh; maka lahirlah kebakhilan.

Hanya spirit kezuhudan yang dapat menyeimbangkan dorongan memiliki dalam jiwa kita. Jika kecenderungan zuhud itu menguat, ia akan berkembang menjadi kemurahan hati. Dan kemurahan hati pasti akan keluar mencari salurannya; maka lahirlah kedermawanan.

Zuhud adalah perasaan tidak butuh dunia justru ketika dunia itu ada dalam genggaman tangannya. Secara naluriah, kecenderungan manusia kepada dunia spiritual akan menguat setelah ia relatif terpuaskan dalam kehidupan materi. Maka seorang pahlawan yang lahir dari keluarga kaya lebih muda menjadi zuhud, ketimbang seorang pahlawan yang lahir dari keluarga miskin. Sebaliknya, seorang pahlawan yang lahir dari keluarga miskin lebih mudah bersabar, ketimbang seorang pahlawan yang lahir dari keluarga kaya. Tentu saja selalu ada pengecualian.

Masalah biasanya muncul jika seseorang menjadi kaya justru di tengah perjalanan kepahlawannya; menjadi orang kaya baru. Secara normal, ia membutuhkan pemuasan material. Tapi disitu juga tersimpan godaan; tekanan kemiskinan dalam perjuangan yang panjang seringkali melahirkan semangat ‘balas dendam’ yang dahsyat. Dunia kini hadir di pelupuk mata dengan sisinya yang indah, penuh kenyamanan, dan serba mudah.

Tidak semua pahlawan kuat menghadapai godaan itu. Bukan hanya karena harta mungkin merubah seseorang menjadi serakah dan bakhil serta muda berkonflik, tapi karena kemudahan dan kenyamanan dapat melahirkan kemalasan dan melumpuhkan semangat bekerja, berkarya, dan berjuang. Itu sebabnya Umar bin Khattab tidak memberikan jabatan-jabatan publik kepada para pembesar sahabat, dantidak mengizinkan mereka keluar dari Madinah, bahkan termasuk untuk misi jihad.

“Jauh lebih baik bagimu untuk tidak mengenal dunia, dan sebaliknya dunia tidak melihatmu,” kata Umar membenarkan tindakannya.

Membangun ‘adab jiwa’ yang luhur ketika seorang pahlawan merangkak menjadikaya, adalah pelajaran maha penting yang diwariskan para pahlawan mukmin sejati.

Suatu saat, ketika Abdurrahman bin Auf sedang berbuka puasa, beliau mengatakan:

“Mus’ab bin Umair telah syahid dan ia lebih baik dariku, padahal kain kafannya tidak mencukupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup maka kakinya terlihat, jika kakinya ditutup maka kepalanya terlihat. Hamzah telah syahid dan ia lebih baik dariku, padahal tidak ada kain kafan yang ditemukan untuknya kecuali burdah-nya. lalu dunia pun dibuka lebar untuk kami. Dan aku khawatir yang terjadi hanyalah bahwa kebaikankebaikan kami telah sengaja dibalas lebih dulu, hingga tak ada lagi yang akan kita peroleh di akhirat

Anis Matta

posted by @Adimin

PKS Terbuka Bekerjasama dengan KMP Hingga Daerah

Wacana Tim Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan dibangun tidak hanya di pusat namun juga sampai ke daerah mendapat sambutan yang baik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerjasama dengan KMP.

"Bagus. PKS terbuka bekerjasama dengan KMP hingga daerah," ujar Mardani saat dihubungi pasberita.com, Senin (25/8) siang.

Mardani juga mengatakan bahwa di daerah tertentu hubungan PKS dengan partai politik diluar KMP juga baik.

"Kita jalani satu per satu saja. Karena Pilkada hitungannya adalah dukungan politis dan peluang menang," kata Mardani yang juga anggota Komisi 1 DPR RI ini.

Sebelumnya diberitakan bahwa politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago menyarankan pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden lalu juga membangun satu kekuatan politik ke tingkat provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan. Menurutnya, langkah itu penting dan strategis guna membangun satu sistem politik yang sehat dan dinamis.

"Koalisi Merah Putih jangan hanya terjadi pada tataran elit partai di jajaran pengurus pusat. Jika koalisi tersebut dinilai baik untuk membangun sebuah sistem politik di negara demokrasi, saya mengusulkan Koalisi Merah Putih juga direalisasikan hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan," kata Taslim saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip jpnn.com, Jumat (22/8).

Jika itu terjadi, lanjutnya, berarti koalisi Merah Putih akan semakin solid mengawasi pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penyeimbang di legislatif. Langkah itu juga mendorong penyederhanaan pilkada yang saat ini berbiaya tinggi.

"Saya yakin, jika Koalisi Merah Putih ini solid, pada setiap pilkada anggota koalisi Merah Putih cukup mengusung satu pasang calon kepala daerah saja dan proses pemilihannya cukup di DPRD," ungkap anggota Komisi III DPR itu.[dm]

posted by @Adimin