Penduduk Miskin Bertambah, Fraksi PKS Minta Pemerintah Tingkatkan Program Pengentasan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilisjumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.

 

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai kenaikan jumlah penduduk miskin ini harus menjadi warning (peringatan) bagi Pemerintah untuk mengevaluasi program pembangunan yang berorientasi untuk pengentasan kemiskinan.

"Bertambahnya jumlah penduduk miskin sampai dengan bulan maret 2017 ini menunjukkan bahwa program pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh masyarakat miskin, khususnya didaerah perkotaan. Minimnya program-program pengentasan kemiskinan dan membantu daya beli masyarakat, berimbas kepada peningkatan jumlah masyarakat miskin," ungkap Jazuli.

Hal ini, menurut Jazuli, tidak terlepas dari tingkat ketimpangan (Gini Ratio) yang tidak bergeser signifikan. Rasio gini bulan maret 2017 adalah sebesar 0,393. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,394. Tetapi, pemerintah perlu diwaspadai bahwa Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 0,320, naik dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,316. 

"Penurunan angka gini ratio sebesar 0,001 point tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk. Angka Gini Ratio masih terbilang tinggi dan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Sekali lagi menunjukkan minimnya program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat tidak tergerek naik," tandas Jazuli.

Anggota Komisi I ini mengkritisi belanja infrastruktur pada APBN 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 387,3 triliun, ternyata belum mampu secara efektif berdampak buat masyarakat dengan kata lain multiplier effect-nya belum terasa untuk perbaikan ekonomi masyarakat sebagaimana dijanjikan pemerintah.

Untuk itu, lanjut Ketua Fraksi PKS ini, tidak ada cara lain Pemerintah harus meningkatkan jumlah dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan. 

"Pemerintah harus bekerja keras meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli meningkat. Sebaliknya, jangan malah membebani masyarakat dengan kebijakan pengurangan/pencabutan subsidi atau penaikan berbagai macam tarif dan/atau kebutuhan dasar rakyat," pungkas Jazuli

posted by @Adimin

Pakar Hukum UI: PKS Konsisten Membela Hak-hak Rakyat

Pakar Hukum Universitas Indonesia, Neng Djubaedah menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang senantiasa membela hak-hak rakyat. Hal ini disampaikan oleh Neng dalam acara halalbihalal di kantor DPP PKS, Jakarta pada Ahad (16/7/2017).

 

"Saya melihat PKS ini merupakan partai yang konsisten dalam membela hak-hak warga negara. Hak-hak yang bersangkutan dengan habluminallah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan habluminnas (hubungan manusia dengan manusia)," terang Neng.

Neng merasa bersyukur dengan keberadaan PKS dalam kancah perpolitikan nasional. Sebab, ujar Neng, kehadiran PKS telah mewakili suara dari konstituen umat. "Saya bersyukur sekali ada PKS di Indonesia, karena saya merasa PKS cukup mewakili umat."

Neng juga berharap, bahwa PKS dapat konsisten dalam memperjuangkan rakyat. Karena, menurut Neng tantangan kedepan tidak akan mudah.

"Saya berharap, PKS akan tetap istiqamah dalam perjuangan. Terutama dalam membela rakyat dan warga negara untuk menyejahterakan rakyat. Sejahtera dalam artian lahir dan batin," lanjut Neng.

posted by @Adimin

Neno Sebut Konsistensi PKS akan Datangkan Simpati

Ketua Gerakan Ibu Negri (GIN) Neno Warisman, menyampaikan rasa cintanya kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini disampaikan Neno pada kegiatan Halal bi Halal yang digelar oleh DPP PKS pada Ahad (16/7/2017)

Neno Warisman menuturkan, bahwa PKS merupakan salah satu partai yang memiliki tujuan yang mulia dan konsisten dalam memberikan khidmat kepada rakyat. Neno juga menambahkan, bahwa konsistensi sikap yang ditujukan oleh PKS ini yang akan mempu menarik perhatian dari masyarakat.

"PKS sudah menunjukkan sikap legowo yang luar biasa pada pemilu lalu. PKS benar-benar mengalah dan itu bukan kalah. Dan pada pemilu berikutnya, saya yakin rakyat akan respek karena sikap adil yang ditujukan oleh partai," ujar Neno.

Neno menilai bahwa kegiatan-kegiatan kultural seperti Halalbihalal harus terus dipertahankan. Karena, menurutnya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, rasa persaudaraan antara pengurus dan partisipan PKS akan tetap terjaga.

"Semoga, kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya berlangsung pada halalbihalal saja, namun juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat semakin memperkuat kekuatan menjelang pemilu mendatang. Selain tentunya, memperkuat ukhuwan dan tujuan untuk menyejahterakan umat," harap Neno.

Perempuan yang juga dikenal dengan sebutan Bunda Neno ini juga berharap, PKS akan mampu merangkul semua golongan, khususnya golongan muda tanpa harus menanggalkan nilai-nilai ideologi partai.

"Saya yakin, PKS akan mampu merangkul umat khusunya yang golongan muda. Tanpa harus menghilangkan jati diri dari ideologi partai," tutup Neno

posted by @Adimin

5 Pembeda Antara Pemimpin dengan Pemimpi

Terdapat lima perbedaan dari seorang pemimpin dengan pemimpi. Yakni, 5 N yang tidak sederhana. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman dalam Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) PKS Maluku pada Jumat (14/7/2017).

 

“N pertama yang harus diperhatikan oleh para calon pemimpin adalah Niat. Seorang pemimpin, memiliki niat untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingannya pribadi,” Terangnya.

Sehingga, menurut Sohibul segala sesuatu yang Ikhlas dilakukan karena Allah pasti akan mendapatkan pertolongan.

Kemudian, N yang kedua adalah Nilai. Seorang pemimpin akan dihargai jika dia memiliki Nilai yang konsisten.

“Setiap kader PKS akan dikenalkan sejak awal tentang Nilai-nilai partai. Sehingga, seharunya kita harus sudah dapat menginternalisasikan nilai-nilai tersebut didalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa tantangan diluar itu sangat luar biasa, sehingga kita memerlukan tausiyah kolektif utuk menjaga-nilai tersebut. Semakin besar kemepimpinan yang kita punya, maka harus semakin dekat kita dengan orang-orang baik yang siap menasehati kita,” tegasnya.

Sebagai partai yang berlandakan Islam, Sohibul juga menekankan pentingnya Nalar yang menjadi N pembeda selanjutnya. Sebagai seorang pemimpin, harus memiliki kemampuan Nalar yang baik. Sehingga, dia dapat mengelola kepemimpinannya.

N pembeda selanjutnya adalah Network atau jaringan. Seorang pemimpin menurut Sohibul harus cakap membangun hubungan dengan berbagai pihak.

“Kemudian N terakhir adalah Nyali yang pas, karena jika berlebihan tanpa dibekali dengan 4 N pertama adalah nekat. Sehingga Nyali ini dapat pas jika 4N sebelumnya sudah terpenuhi,” terang Sohibul.

Sohibul berharap, pelatihan yang dilakukan oleh SKP ini dapat melahirkan calon-calon Pemimpin yang berkualitas ditingkat nasional dan lokal.

posted by @Adimin

Sohibul Iman: Calon Pemimpin Perlu Kuasai Teknologi

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengajak kepada seluruh kader PKS agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal ini disampaikan oleh Sohibul Iman dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) PKS di Maluku pada Jumat (4/7/2017).

 

Selain menjelaskan mengenai pentingnya memanfaatkan teknologi, Sohibul Iman juga menerangkan mengenai tantangan yang harus dihadapi oleh calon-calon pemimpin dimasa yang akan datang.

“Perkembangan teknologi akhir-akhir ini juga menyebabkan masalah sosial yang kompleks. Kemudian, kemanjuan teknologi ini juga menyebabkan pengawasan rakyat semakin ketat, sehingga semua masyarakat bisa megevaluasi kepemimpinan siapapun. Maka, diera ini diperlukan pemimpin yang uptodate terhadap perkembangan teknologi dan pemimpin yang berprestasi,” terang Sohibul.

Menurut Sohibul, pembekalan yang dapat mengembangkan kemampuan dari para calon pemimpin sangat diperlukan, khususnya pembekalan teknologi.

Selain itu, pembekelan yang diberikan melalui SKP juga untuk menyatukan Visi bersama dari setiap calon pemimpin. Sehingga, cita-cita besar yang dimiliki oleh PKS dapat diwujudkan bersama.

“SKP juga dapat menyatukan visi kolektif kita yang demikian luar biasa. Yakni, mewujudkan cita-cita nasional yang ada dalam pembukaan Undang Undang Dasar 45 yang dibahasakan dengan ‘Mewujudkan Masyarakat Madani yang Adil dan Bermartabat,” ujarnya.

Sohibul juga berharap, SKP ini mampu mewujudkan pemimpin yang mampu memberikan kebermanfaatan yang banyak kepada masyarakat dan bangsa. Karena, menurut Sohibul PKS memiliki cita-cita yang mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berkontribusi terhadap peradaban.

“Semoga, melalui kepemimpinan kita, kita dapat mewujdukan flatfrom kolektif kita. Yakni, kita wujudkan Indonesia menjadi kontributor peradaban dunia. Bukan menjadi negara konsumen peradaban.” Tutupnya.

posted by @Adimin

Poin Krusial Perppu Ormas versi PKS

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan poin-poin krusial Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Muzzammil Perppu ini berpotensi kuat mengembalikan pemerintah Indonesia menjadi rezim otoriter.

 

“Pertama, Perppu ini berpotensi membungkam ormas yang kritis terhadap kebijakan penyelenggara negara/pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat," kata Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini di Jakarta,  Jumat (13/7/2017).

Sebagai contoh, kata Muzzammil, jika pemerintah, sebagai penyelenggara negara menaikan harga bahan pokok atau BBM, hakim memutus perkara yang tidak adil, gubernur menggusur semena-mena warganya kemudian ormas menyampaikan perlawanan melalui pernyataan sikap atau aspirasi sehingga menimbulkan rasa kebencian publik kepada penyelenggara negara maka ormas tersebut dapat dibubarkan dan dipidanakan.

"Jika ini terjadi maka pemerintah telah melanggar kebebasan berekspresi ormas yang dilindungi konstitusi," ujarnya.

Kedua, Kata Muzzammil, pertimbangan pemerintah mengeluarkan Perppu karena mendesak yang disebabkan adanya aturan yang tidak komprehensif sehingga terjadi kekosongan hukum adalah tidak berdasar.

"Faktanya tidak terjadi kekosongan hukum. Malah UU No. 17 Tahun 2013 telah mengatur mekanisme sanksi pelanggaran terhadap Ormas secara jelas dan komprehensif," paparnya.

Sedangkan Perppu Keormasan yang dikeluarkan Pemerintah, kata Muzzammil, telah menghapus 18 Pasal dalam UU No. 17 Tahun 2013 yang mengatur tentang sanksi dan mekanisme sanksi yang diberikan kepada ormas yang melanggar larangan. 

"Termasuk, Perppu ini menghilangkan pasal penanganan secara persuasif oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap ormas yang melanggar larangan dan menggantinya dengan pendekatan yang represif dengan cara mencabut izin kegiatan, mencabut legalitas, dan membubarkan ormas tersebut oleh Mendagri dan Menkumham," paparnya.

Perppu ini juga, terang Muzzammil, telah menghilangkan peran pengadilan sebagai lembaga yudikatif untuk mengadili ormas yang melanggar.

"Peran pengadilan dihilangkan dan digantikan oleh subyektifitas pemerintah menilai ormas yang melanggar dengan hanya meminta pertimbangan intansi dibawah Menkopolhukam," tuturnya

Menurut Muzzammil, Perppu ini juga berlebihan ketika memberikan sanksi pidana seumur hidup kepada anggota atau pengurus ormas yang sengaja atau tidak melakukan pelanggaran.

"Kami masih mengkaji secara mendalam. Kami sedang meminta masukan Ormas-Ormas. Jika masukan Ormas-Ormas  tersebut memperkuat kekha- watiran kami bahwa Perppu telah mencederai  prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak partisipasi publik dalam  pengawasan jalannya  pemerin- tahan, maka FPKS tidaklah akan ragu untuk menolak Perppu tersebut," tegasnya.

posted by @Adimin

YLBHI Protes Pemerintah Keluarkan Perppu Ormas

Setelah mengikuti dan mengkaji dengan seksama, kata Asfinawati, Perppu tersebut mengandung muatan pembatasan kebebasan untuk berserikat yang tidak legitimate.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 15 LBH kantor se-Indonesia menyatakan protes keras terhadap diundangkannya Perppu 2/2017 sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Ketua Umum Badan Pengurus YLBHI, Asfinawati mengatakan, sepintas penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada suatu niat yang baik, dimana pemerintah akan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara

Seperti di antaranya, kata dia, seolah akan melindungi warga negara dari tindakan-tindakan diskriminasi atas dasar suku, agama, dan ras sehingga pemerintah dinilai telah memberikan perlindungan terhadap hak warga negara.

Termasuk, negara seolah-olah melindungi dasar negara Pancasila dengan menindak ormas-ormas yang menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun, lanjutnya, setelah mengikuti dan mengkaji dengan seksama, Perppu tersebut mengandung muatan pembatasan kebebasan untuk berserikat yang tidak legitimate.

“Pembatasan kebebasan berserikat hanya bisa dibatasi apabila diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini, Asfinawati menambahkan, Perppu Ormas dinilai melanggengkan pasal karet warisan zaman revolusi.

Karenanya, terang dia, upaya negara menjaga kedaulatan bangsa dan falsafah negara ini, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana mandat konstitusi.

“Cara-cara represif dalam sejarahnya telah menunjukkan tidak pernah berhasil mengubah keyakinan seseorang, malah sebaliknya dapat membuat seseorang semakin keras meyakini sesuatu,” ungkapnya.

“Kami juga meyakini pelanggaran suatu hak akan menimbulkan pelanggaran hak lainnya, karena Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan antara hak yang satu dengan hak yang lain,” pungkasnya

hidayatullah.com

 

posted by @Adimin

Perppu Ormas Dinilai Dapat Dimaknai Pembungkaman Gagasan

Menurut Rida, tumbuhnya apriori terhadap perjuangan menegakkan agama sebagai ikatan norma kebaikan, bisa menjadi dampak lanjutan apabila penerapan Perpu Ormas tidak diiringi dengan langkah pembinaan.

Analis Sosial Budaya Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Rida HR Salamah menilai, proses pembubaran ormas melalui Perppu ditengarai sebagai langkah mencederai kekuasaan dalam ruang demokrasi negeri ini.

Ia mengungkapkan, dengan kebijakan Perppu Ormas, secara tidak langsung masyarakat sedang dididik untuk menurunkan kesadaran berkelompok, semangat berorganisasi dalam rangka mewujudkan perubahan.

“Kesadaran yang mestinya dibutuhkan oleh negara dalam membangun generasi bangsa beradab,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Jakarta, baru-baru ini.

Rekayasa sosial melalui langkah politis ini, kata Rida, menunjukkan kekuasaan dapat membunuh gagasan suatu kelompok ormas secara tebang pilih.

“Konstruksi ini dapat dimaknai sebagai pembungkaman terhadap gagasan yang dianggap berpotensi berseberangan dengan penguasa,” paparnya.

Menurut Rida, tumbuhnya apriori terhadap perjuangan menegakkan agama sebagai ikatan norma kebaikan, bisa menjadi dampak lanjutan apabila penerapan Perpu Ormas tidak diiringi dengan langkah pembinaan.

Atau setidaknya dengan komunikasi partisipatif yang mendudukkan kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam membangun sumber daya manusia.

“Kekhawatiran dan ketakutan kolektif untuk mengikatkan diri dan kelompok dalam suatu ikatan keagamaan juga dapat dipertimbangkan bahayanya,” ungkapnya.

Padahal, Rida meyakini, generasi beradab hanya dapat lahir dengan keterikatannya terhadap nilai-nilai yang diyakininya sebagai keimanan.

“Kecerobohan dalam memutus ikatan ini berpotensi menjauhkan generasi bangsa dari peradaban luhur yang menjadi cita-cita bersama,” tandasnya

Oleh : Yahya G Nasrullah

 

posted by @Adimin

Ilmu Didatangi Bukan Mendatangi

Semoga kita bersemangat terus mendatangi majelis ilmu di dunia nyata tidak hanya mencukupkan diri total dengan ilmu yang didapatkan di dunia maya atau internet

Sumber: https://muslim.or.id/30719-ilmu-didatangi-bukan-mendatangi.html

Ilmu Didatangi Bukan Mendatangi

Semoga kita bersemangat terus mendatangi majelis ilmu di dunia nyata tidak hanya mencukupkan diri total dengan ilmu yang didapatkan di dunia maya atau internet

 

Istimewanya Ilmu Agama

Ilmu agama memang istimewa dan agak berbeda dengan ilmu dunia pada umumnya. Ilmu agama berkaitan erat dengan berkahnya ilmu. Maksud berkahnya ilmu adalah bagaimana ilmu tersebut bisa bermanfaat dan menjaga orang yang berilmu tersebut. Mungkin untuk ilmu dunia, seseorang bisa jadi berilmu misalnya menguasai dan pintar ilmu kedokteran, tetapi bisa jadi ilmu tersebut malah membuatnya sombong dan angkuh. Ilmu agama berbeda, ilmu agama tidak akan berlama-lama pada dada dan ingatan seseorang, jika orang yang memegang ilmu agama tersebut tidak menjalankan dan mengamalkannya. Misalnya ia sombong dan berniat jelek ketika menuntut ilmu agama, maka ilmu agama itu tidak akan bertahan lama, ia akan hilang dan tidak akan betah pada orang tersebut.

Al-Ghazali mengatakan,

طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله

“Dahulu kami menuntut ilmu dengan niat selain Allah, tetapi ilmu tersebut enggan (pada kami) kecuali kami berniat hanya karena Allah.” (Thabaqat Asy-Syafi’iyah 6/194, Darun Nasry)

Perhatikan Adab Dalam Menuntut Ilmu

Salah satu cara agar ilmu agama tetap bertahan dan berkah adalah dengan memperhatikan adab menuntut ilmu agama. Adab sangat penting dalam menuntut ilmu agama, permisalannya seperti ini:

Jika ada orang ingin minta bantuan misalnya minta makanan kepada kita, tapi adabnya ketika meminta tidak sopan, semisal kasar meminta bahkan membentak, apakah kita akan memberi? tentu tidak

Demikian juga dengan ilmu agama, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan keberkahannya jika cara dan adab menuntut ilmu tidak kita tunaikan.

Adab Penuntut Ilmu Adalah Mendatangi Sumber Ilmu

Adab menuntut ilmu di zaman ini yang mungkin mulai hilang adalah mendatangi sumber ilmu yaitu mendatangi majelis ilmu. Tidak heran, karena di zaman ini dengan kemajuan teknologi, internet dan sosial media, manusia sangat mudah mendapatkan ilmu. Ada broadcast harian ilmu agama yang datang tiap hari kepada kita. Ada pelajaran jarak jauh via sosmed dan video-video kajian via youtube yang sangat banyak. Kita bersyukur ada media-media ini karena sangat bermanfaat bagi mereka yang jauh tempat tinggalnya dari majelis ilmu atau di daerahnya sangat sulit mendapatkan majelis ilmu, akan tetapi bagi mereka yang mudah mendapatkan majelis ilmu atau rumahnya dekat dengan majelis ilmu, sebaiknya lebih banyak menuntut ilmu di majelis ilmu dibandingkan melalui internet dan sosial media. Ilmu itu kita datangi ke majelis ilmu, bukan ilmu yang mendatangi kita melalui pesan broadcast, sharing di grop-grop sosial media.

Ulama dahulu menjelaskan,

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺆﺗﻰ ﻭ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ

“Ilmu (agama) itu didatangi bukan ilmu yang mendatangi”

Semoga kita bersemangat terus mendatangi majelis ilmu di dunia nyata tidak hanya mencukupkan diri total dengan ilmu yang didapatkan di dunia maya atau internet.

6 Adab Yang Harus Dihindari Seorang Penuntut Ilmu

Ada banyak adab menuntut ilmu lainnya, hendaknya kita benar-benar memperhatikan. Berikut contoh praktik menuntut ilmu dengan adab yang kurang baik:

1. Terlambat datang dan tidak minta izin dahulu, tetapi kalau gurunya terlambat langsung ditelpon atau SMS: “ustadz kajiannya jadi tidak?”
2. Kalau tidak datang, tidak izin dahulu (untuk kajian yang khusus) dan kajian datang semaunya
3. Duduk selalu paling belakang dan sambil menyandar (tanpa udzur)
4. Ketika kajian terlalu banyak memainkan HP dan gadget tanpa ada keperluan
5. Terlalu banyak bercanda atau ribut dalam majelis Ilmu
6. Terlalu Fokus ke Ilmu saja tanpa memperhatikan adab, niatnya hanya ingin memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat serta lupa memperhatikan dan mencontoh adab dan akhlak gurunya.

Contoh adab dalam menuntut ilmu adalah tenang dan fokus ketika di majelis ilmu. Ahmad bin Sinan menjelaskan mengenai majelis Abdurrahman bin Mahdi, guru Imam Ahmad, beliau berkata,

ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﻻ يتحدث في ﻣﺠﻠﺴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻭﻻ ﻳﺒﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﻗﻠﻢ، ﻭﻻ ﻳﺘﺒﺴﻢ ﺃﺣﺪ

“Tidak ada seorangpun berbicara di majelis Abdurrahman bin Mahdi, tidak ada seorangpun yang berdiri, tidak ada seorangpun yang mengasah/ meruncingkan pena, tidak ada yang tersenyum.”( Siyaru A’lamin Nubala’ 17/116)

Demikian semoga bermanfaat

By dr. Raehanul Bahraen

Sumber: https://muslim.or.id/30719-ilmu-didatangi-bukan-mendatangi.html

By dr. Raehanul Bahraen 

posted by @Adimin