PKS: Naikkan BBM, Pemerintah Kejebur Lubang Berkali-kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali bersebrangan dengan kebijakan pemerintah. PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran pemerintah gagal dalam pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Selama ini, kata dia, ada juga penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.

Mahfudz menambahkan, dalam dua kali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya, PKS telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan BBM bersubsidi. Namun, kata dia, pemerintah mengabaikan.

"Tidak digubris. Sekarang masalah yang dihadapi pemerintah sama seperti dulu. Jadi, ibarat orang yang kecebur lubang berkali-kali," kata Ketua Komisi I DPR itu, Jumat (31/5/2013) di Jakarta.

Ketika disinggung kembalinya sikap bertolak belakang PKS dengan koalisi pemerintah, Mahfudz mengatakan, sikap PKS lebih didasari objektifitas fungsi DPR dalam hal kontrol terhadap kebijakan dan penyusunan anggaran.

"Dalam dua kali kebijakan kenaikan harga BBM sebelumnya, PKS mendukung. Namun, sikap sepihak dengan tidak ditindaklanjuti rekomendasi PKS membuat PKS kali ini harus berpegang pada objektifitas tadi," pungkas Mahfudz.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Hanya saja, pembahasan masih berjalan di DPR.

*http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/31/11042568/PKS--Naikkan-BBM-Pemerintah-Kejebur-Lubang-Berkali-kali

posted by @A.history

PKS Siap Pimpin Koalisi Parpol Islam

JAKARTA - Sebagai partai politik (parpol) yang berasaskan Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki basis massa yang 'real' jika dibandingkan dengan beberapa parpol yang beraliran yang sama.

Sadar akan kondisi tersebut, parpol yang berlambang kapas yang diapi dua bulan sabit ini mengaku siap menjadi pemimpin koalisi parpol Islam. Salah satu dasarnya adalah kesiapan semua infrastruktur dan kader yang dimiliki PKS.

"Apabila pada akhirnya partai-partai Islam mempercayakan PKS (memimpin koalisi), kami sangat siap untuk memimpin," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Indra kepada Antara di Jakarta, Jumat (31/5).

PKS, menurut dia, dalam membangun bangsa dan negara tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan harmonisasi dengan parpol lain dan juga elemen masyarakat. Oleh sebab itu, PKS, ia melanjutkan, sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain dalam membangun bangsa.

Indra menjelaskan PKS selama ini membangun sistem dan struktur partai bukan mengandalkan figur seseorang. Oleh sebab itu, menurut dia, tidak mengherankan apabila suara PKS terus meningkat dari setiap penyelenggaraan pemilu dan menang dalam beberapa pemilihan kepala daerah.

"Tiap pemilu suara kami selalu naik, dan beberapa pilkada seperti di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sukabumi, Hulu Sungai Selatan yang diikuti kader kami, PKS menang," ujarnya.

Menurut dia, masyarakat Indonesia yang saat ini semakin religius, perlahan akan berkorelasi dengan keberpihakan mereka kepada partai Islam khususnya PKS. Dia mengatakan masyarakat semakin cerdas dalam melihat masalah dan memilih partai yang bekerja nyata bagi mereka.

"Kami percaya dengan ideologi dan asas yang kami miliki. PKS tidak akan terus menjaga hasil karya yang sudah kami perbuat untuk bangsa ini," katanya.

Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34 persen atau 8.325.020 dari total dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total kursi sebanyak 550. Dan pada Pemilu 2009, PKS memperoleh suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,9 persen dan mendapat 57 kursi di DPR (10 persen).

Pada Pemilu 2014 PKS memperoleh nomor urut tiga dan menargetkan masuk dalam tiga besar pemenang pemilu. Namun di awal tahun 2013, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam pengaturan pemberian kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian kepada PT Indoguna Utama.

KPK juga mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Luthfi sehingga berbagai asetnya disita lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Sebelumnya, Survei Lembaga Klimatologi Politik menyebutkan masih terpuruknya elektabilitas partai berbasis massa umat Islam dan tokoh-tokohnya.

Hal itu semenjak meninggalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan 'hilangnya' Amin Rais dari peredaran politik nasional sehingga partai Islam dan tokohnya tidak diperhitungkan lagi. PKS, PAN, PKB, PPP dan PBB masih menghuni papan bawah tingkat elektabilitas.

PKS yang menargetkan posisi tiga besar pada Pemilu 2014, dalam survei itu berada di posisi ketujuh dengan perolehan 5,1 persen suara responden. Setelah PKS, kemudian diikuti partai Islam lainnya secara berturut-turut yakni PAN (4,6 persen), PKB (4,4 persen), PPP (3,9 persen), dan PBB (0,9 persen).

Krisis kepemimpinan, kapasitas ketua umum partai Islam baru di level manajerial belum menjadi penggalang solidaritas atau 'solidarity maker' bagi umat Islam. Tokoh itu tidak memiliki kapasitas sebagai pendulang suara atau 'vote getter' dalam pemilu sehingga membutuhkan artis.

*http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/31/mnnpsv-pks-siap-pimpin-koalisi-parpol-islam

posted by @A.history

Fraksi PKS Sepakat Menolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta – Kenaikan harga BBM yang telah direncanakan pemerintah ditolak oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sesuai rapat pada 7 Mei, fraksi PKS sepakat menyerahkan keputusan yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan politik, salah satunya terkait kenaikan harga BBM, kepada Majelis Syuro, yang mendelegasikan kewenangannya kepada Badan Pekerja Majelis Syuro.

“Nah, kami di Fraksi (PKS) diminta melalukan kajian plus-minusnya, sosial-ekonomi termasuk dari sisi peraturan perundangan dan beragam kondisi yang ada. Kami sudah sampaikan kajian kami di fraksi. Rekomendasi sudah kami sampaikan ke DPP,” ungkap Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid saat dihubungi, Jum’at (31/05/2013)

“DPP kemudian mengkaji lagi dan menyampaikan keputusan DPP kepada rapat DPTP. Rapat DPTP ternyata, dengan beragam argumentasinya, menyetujui apa yang disulkan oleh DPP. Dalam konteks ini adalah menolak kenaikan harga BBM bersubdisi itu,” tandas mantan Presiden PKS ini.

Badan Pekerja Majelis Syuro atau yang bernama Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) terdiri dari Ketua Majelis Syuro, Presiden dan Sekjen Partai, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syariah dan Bendahara Umum.

*Fahrihamzah.com

posted by @A.history

Fahri Hamzah : DPR Berhak Panggil Paksa KPK

Jakarta – Niat DPR memanggil paksa KPK semakin bulat. Ketua tim kecil Timwas Century Fahri Hamzah mengemukakan niat tersebut.

KPK memang tidak menghadiri rapat Timwas Century sebanyak dua kali. Namun KPK memberikan alasan yang jelas karena pembahasan sudah memasuki pokok perkara dan tidak mungkin dibeberkan di DPR.

Namun alasan tersebut tak bisa diterima kalangan DPR. “Jadi tanggal 5 Juni nanti kita lakukan pemanggilan terakhir masalah Century ke KPK. Kalau tanggal 5 Juni belum datang mereka ya kita panggil paksa,” kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Menurut Fahri DPR berhak memanggil paksa KPK. “Ya bisa dong, DPR ini kan bisa apa saja. Buat menyatakan perang saja atas persetujuan DPR, apalagi memanggil paksa KPK,” katanya.

Fahri bahkan membuka kemungkinan memanggil paksa KPK melibatkan aparat. “Ya iyalah buat memanggil kayak gitu,” tegasnya.

KPK tak menghadiri dua panggilan Timwas Century. KPK tak mau memenuhi panggilan karena pembahasan sudah masuk pokok perkara.

*fahrihamzah.com

posted by @A.history

Gubernur Sumbar : Pemuda Penggerak Terdepan Nasionalisme

Jiwa nasionalisme bagi kalangan pemuda perlu kita motivasi sebagai bagian dalam melestarikan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia hari ini dan masa datang. Pemuda merupakan motor penggerak terdepan dalam menunjukkan nilai-nilai nasionalisme dalam menumbuhkan martabat bangsa, karena pemuda memiliki kesempatan yang luas dalam berbagai sektor pembangunan.

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutannya pada Seminar Nasional Peranan Pemuda Dalam Mewujudkan Semangat Kebangkitan Nasional melalui Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di Auditorium Gubernuran, Rabu pagi (29/5). Hadir dalam kesempatan tersebut Kadis Pemuda Olahraga Priadi Syukur, SH, Ketua DHD 45 Drs. H. Zulwadi Dt. Bagindo Kali, Kertua REI Ir. Alqudri, Ketua KNPI Drs. Adib Alfikri, serta Ketua dan Pengurus KNPI se Sumatera Barat.

Gubernur Irwan Prayitno lebih jauh menyampaikan, pemuda dalam kapasitas mampu menunjukan nilai-nilai nasionalisme itu karena belum memiliki beban keluarga dan lainnya, sehingga mereka mampu berinovasi mengembangkan diri untuk menunjukkan sesuatu pada kualitas diri yang bermartabat.

Karena itu seorang pemuda yang aktifis memiliki kemampuan diri yang terasah dan mampu bersaing saat mereka telah bekerja maupun dalam berusaha sendiri. Pemuda mesti juga bergerak secara dinamis mengembangkan diri pada sikap kepedulian, dalam kebaikan pembangunan dan perjalanan bangsa. Cerminan ini memberi kesadaran pemuda mampu memberi warna dalam keberlangsungan sebuah negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Negara kecil Singapura, yang hanya memiliki penduduk lebih kurang 5,5 juta jiwa juga memperlihatkan sikap nasionalisme di mana dengan berbagai etnis masyarakat mereka berusaha sekuat tenaga mempertahankan kondisi stabilitas negaranya. Malaysia dengan sikap nasionalismenya masyarakatnya siap mempertahankan setiap tanah negerinya jika mereka diserang, bergitu juga dengan negara lainya, ujarnya

Irwan Prayitno juga menyampaikan, bagi negara maju Amerika, Inggris dan lainnya, bendera bagi mereka bukan lagi menjadi sesuatu yang dimuliakan, bagi masyarakat lambang bendera itu dapat menjadi pakaian asesoris kursi, kain lain.

Bagi kita bendera sesuatu simbol yang patut diletakkan pada sesuatu tempat yang layak, dan simbol bendera juga menjadi sorotan penting dalam rasa nasionalisme itu. Dahulu para pemuda kita memperlihatkan rasa nasionalisme mereka dengan berjuang melawan penjajah yang juga memperlihatkan sikap patriotisme. Dari Sumpah Pemuda hingga tercapainya Proklamasi Kemerdekaan yang menunjukkan semangat nasionalisme pemuda kita.

Saat ini pemuda kita memperlihatkan sikap nasionalisme itu dalam kegiatan mengisi kemerdekaan yang diperlihatkan dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan mencapai cita-cita mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu nasionalisme mesti dimiliki oleh setiap pemuda kita sebagai jaminan kuat dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan masa datang.

Nasionalisme sesuatu yang amat penting dalam meningkatkan martabat bangsa, dan negara tanpa itu Indonesia bisa lumpuh diobok-obok bangsa lain, tegasnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan KNPI dengan DPD REI Sumatera Barat, pencanangan kewajiban setiap developer pembangunan perumahan wajib memasang tiang bendera. Hal ini dilakukan atas desakan pengurus DHD 45 melihat perkembangan dinamika masyarakat yang mulai menurun rasa nasionalisme, terutama pada saat acara Peringatan HUT RI, masih banyak rumah tidak menaikan Bendera Merah Putih. (*)

*https://www.facebook.com/photo.php?fbid=550370471673235&l=715c89dcf7

posted by @A.history

Pengamat Hukum Tata Negara: Kalau Mau Tangkap Tersangka Hambalang, Jangan Tunggu BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menunggu hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menahan tersangka kasus korupsi Hambalang. Sebab, BPK telah menemukan kerugian negara dalam kasus tersebut.

Pengamat hukum tata negara Margarito mengatakan, KPK seharusnya sudah menyeret tersangka korupsi Hambalang ke penjara. Menurutnya, penahanan itu justru akan menjadi semangat bagi BPK untuk menuntaskan audit tersebut.

“Saya kira KPK sudah harus menahan tersangka, KPK tidak perlu menunggu hasil audit BPK. Justru dengan penahanan itu nanti akan mempercepat hasil audit,” kata Margarito, kepada inilah.com, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Sebab, kata Margarito, berdasarkan hasil audit yang pertama, BPK telah menemukan kerugian negara dalam korupsi yang menyeret mantan Menpora Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

“Hasil audit yang pertama, BPK sudah menemukan kerugian negara (ratusan miliar rupiah), sebenarnya KPK tidak lagi perlu menunggu hasil audit yang kedua untuk menahan para tersangka,” tegas Margarito. (*/bp)

*http://www.suaranews.com/2013/05/pengamat-hukum-tata-negara-kalau-mau.html

posted by @A.history

Menkominfo Himbau, Tak Ada Siarkan Iklan Rokok Pada 31 Mei

Jakarta - Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada 16 Mei lalu, telah mengirimkan surat No. 338/M.KOMINFO/PI.03.04/05/2013 kepada seluruh Direktur Utama / Penanggung Jawab Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi di seluruh Indonesia.

Surat tersebut mengenai himbauan untuk tidak menyiarkan iklan rokok pada Hari Anti Tembakau Sedunia pada tanggal 31 Mei 2013.

“Surat tersebut selain ditembuskan kepada Presiden RI, juga ditembuskan pula ke Ketua KPI Pusat, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Ketua Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan Ketua Asosiasi Radio Siaran Lokal Seluruh Indonesia (ARSLI),” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto, Kamis (30/5).

Dalam surat tersebut disebutkan, bahwa setiap tahun pada tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Anti Tembakau Sedunia yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) sejak tahun 1987.

Menurut WHO, peringatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan dampak buruk merokok bagi kesehatan manusia dan menghimbau agar masyarakat tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia pada tanggal 31 Mei 2013. (hh/smc)

*dakwatuna

posted by @A.history

Taati Aturan yang Berlaku, Mahyeldi Buka Poster yang Terpasang Pada Tempat Terlarang

PADANG – Sebagai balon Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah patut dicontoh. Dia turun tangan membuka posternya yang terpasang di pohon pelindung. Dalam waktu seminggu ke depan, posternya yang dipasang simpatisan pada tempat-tempat terlarang itu, sudah harus tuntas dibuka kembali. Sebelumnya, poster Mahyeldi di pohon-pohon pelindung itu sempat menjadi sorotan.

Tahap awal, Mahyeldi yang saat ini menjabat Wakil Walikota membersihkan posternya yang terpasang di beberapa pohon pelindung di Jl. Samudera tepi Pantai Padang, Rabu (29/5) bersama tim Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mengusungnya pada pilkada Oktober mendatang. Upaya membongkar poster sendiri, membuat warga kota cukup banyak memperhatikan dan menimbulkan decak kagum karena calon walikota yang taat dengan aturan.

Menurut salah seorang warga, Dedi mengatakan, kendati Mahyeldi saat ini masih berkuasa namun tetap menaati aturan. Tak banyak pemimpin seperti dia, dan kerapkali bertindak semaunya karena masih berkuasa.

Mahyeldi kepada wartawan mengatakan, terpasangnya poster di tempat-tempat terlarang yang dipasang simpatisan, sebenarnya adalah bentuk perhatian yang luar biasa dan kadangkala lupa memasang pada tempat yang benar. Dia sendiri tak tahu telah terpasang di tempat terlarang, maka ke depan diharapkan bisa dipasang oleh simpatisan pada tempat yang benar.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para simpatisan dan kader yang telah memasang poster sebagai bentuk simpatik. Namun, saya meminta dipasang pada tempat yang benar dan tak menyalahi aturan,” ujarnya.

Dikatakannya, instansi terkait dalam hal ini Satpol PP juga meminta supaya menjalani aturan yang ada untuk membongkar poster atau baliho yang berada tidak pada tempatnya. Seperti pohon pelindung dan tiang listrik. Sebab, selain merusak pohon pelindung, juga merusak estetika kota. Selain itu, tim dan kader PKS yang membuka poster tersebut harus memakai seragam partai untuk menghindari keselahpamahan dengan kader PKS lain.

Saat ini, jelang pemilihan walikota dan wakil walikota Padang pada 30 Oktober mendatang, di jalan-jalan utama banyak poster kandidat terpajang di pohon pelindung. Bahkan juga di jalan-jalan kecil seperti di Nanggalo, Kuranji, Gunung Sariak dan beberapa jalan lain. (103)

*Singgalang, 30 Mei

posted by @A.history

Saksi Ahli: Luthfi Tidak Bisa Dijerat Pasal Menerima Suap

JAKARTA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, menilai mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, tidak bisa dijerat dengan pasal penerima suap. Menurut Eva, pasal itu hanya bisa dikenakan kepada aparatur negara seperti Pegawai Negeri, Menteri, dan Presiden.

 

"Bagian unsur yang menentukan dalam pasal ini penerimanya adalah aparatur negara. Pimpinan partai tidak masuk. Pasal ini hanya untuk PNS dan aparatur negara," kata dia di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013).

 

Eva Achjani Zulfa berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjadi saksi ahli bagi Juard Effendi dan Arya Abdi Effendy. Dua petinggi PT Indoguna Utama ini ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap izin kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

 

Saksi lain yang dihadirkan adalah Dian, dosen Fakultas Hukum Trisakti, dan Thomas Sembiring selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia.

 

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka penerima suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dia dijerat pasal pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

 

Dosen Fakultas Hukum Trisakti, Dian, membenarkan pendapat Eva. Dia menyatakan pasal yang menjerat Luthfi baru bisa dilakukan apabila yang bersangkutan adalah aparat negara. "Penyuapan bisa dilakukan harus berhubungan dengan jabatannya. Anggota DPR atau pimpinan partai tidak bisa dikenai pasal ini," kata dia kepada Majelis Hakim.

 

Saksi lain, Thomas Sembiring menyatakan kuota daging nasional sejak 2011 terus mengalami penurunan. Thomas mengatakan Elda Devianne Adiningrat selaku Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia menawarkan ada penambahan kuota impor daging. "Swasembada daging di Indonesia akan berhasil di 2014 jika impor daging di bawah 10 persen kebutuhan nasional," terang Thomas.

 

Menurut Thomas, penambahan kuota impor juga harus dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. "Penambahan kuota itu harus melalui rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Kemendag, dan Kementan," ujar Thomas.

*news.okezone.com

posted by @A.history

KPK Mangkir Soal Century, Apa Yang Terjadi? | Kultwit @Fahrihamzah

1. Tadi sampai rumah jelang subuh..sekarang sudah mau tiba senayan lagi...ada Timwas Century.
2. Kita update sedikir: pekan lalu, KPK menolak hadir karena ada pihak lain (mantan BC, BI + Notaris).
3. Pemberitahuannya last minute, sdh di lokasi kami baru diberi surat. Pihak lain hadir sdh lengkap.
4. Timwas tadinya mau rekonstruksi peristiwa tgl 14/11/2008 saat Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) DIKUCURKAN.
5. Menurut temuan BPK dan angket, banyak peristiwa pidana terjadi hari itu. Mulai dari perubahan PBI sampai dana cair.
6. Bank Century tak pernah ajukan FPJP, yg diajukan Repo Asset tapi dikasi FPJP Rp.689 Milyar.
7. Untuk merekayasa kejadian itu, pembuatan PBI (setara UU) sampai pencairan dan FPJP hanya berlangsung 5 jam.
8. Peristiwa inilah yang mau kita rekonstruksi karena itu notaris yg mencatat penyerahan uang pun kita undang dan hadir.
9. Bagaimana sebuah peritiwa penting yg melibatkan institusi lain (termasuk Menkumham, notaris, Bc, BI, dll)hanya terjadi dlm 5 jam?
10. Bandingkan saja kalau kita mengurus kredit ke bank umum sejumlah 100 juta rupiah saja...bisa2 sebulan gak keluar.
11. Rekayasa pengistimewaan bank Century melalui rekayasa PBI (Peraturan BI) itulah yg diduga ketahui dan dilakukan Boediono.
12. Itulah yang Timwas ingin rekonstruksikan. Tetapi KPK menolak karena ada pihak lain.
13. Hari ini, Timwas tetap akan menanyakan KPK tema yang sama. (Tuh kan, dibocorin biar publik tahu).
14. Ini penting sebab kasus ini akan memasuki tahun ke-5. Kasus ini konstruksi-nya paling jelas dr BPK, Polri, Angket, dll.
15. Kasus ini adalah akibat permintaan KPK sendiri untuk BPK agar ada audit investigasi pada kasus CENTURY.
16. KPK dapat diduga memiliki agenda yg tak terbaca; antasari, Tumpak, busyro dan kini abraham. Kok gak selesai?
17. Abraham sendiri sdh keluar dan jadwal yg dijanjikan 1 tahun. Sudah layak dia pulang kampung.
18. Kita tunggu saja apa yang akan dijelaskan hari ini? Saya hanya mau fokus FPJP, teman2 mau tanya kabar Sri Mulyani.
19. KPK tak datang lagi...Abraham dkk entah dimana, surat tertanda orang lain..tertutup cap/Sadono..
20. Dulu ketika ia tak datang dia menandatangani surat keberatan persis sesaat menjelang Rapat Pengawasan Timwas.
21. Tgl 21 Mei tak datang surat DPR tgl 17 mei dijawab 20 malam. Tgl 29 tak datang, surat DPR 22 mei dijawab 28 mei malam.
22. Alasan keketakhadiran pertama karena tdk sepakat adanya pihak lain. (Harusnya hadir sampaikan keberatan).
23. Diakomodir untuk diundang sendiri sekarang tak datang beralasan bahwa KPK tidak bisa menjelaskan substansi perkara.
24. Padahal harusnya datang dong...kan saya pernah memimpin rapat cross examination berkali2 di kantor KPK dan Jaksa agung.
25. Kalau KPK minta tertutup kan kita bicarakan mana bagian tertutup. Ada etikanya bukan seperti memanggil wanita2 itu.
26. Cara KPK memperlakukan DPR ini sdh seperti KPK yang merupakan lembaga pengawasan. Padahal lambang KPK tak ada di kartu suara.
27. Sekarang kalau KPK gak mau diawasi, trus siapa yang mengawasi lembaga yg memiliki diskresi luar biasa ini?
28. Dari Timwas tadi saya berjalan ke komisi 3, keluhannya sama. KPK sdh berkali2 diundang tak ada waktu.
29. Dan para anggota khawatir menggunakan hak menyetujui anggaran ekaekutif. Sebab bisa kenal "delik menggiring".
30. Sudah puluhan anggota DPR dipanggil gara2 ikut membahas anggaran padahal itu pekerjaan konstitusional anggota.
31. Tak ada yg berani melawan karena KPK menikmati pujian "hebat bisa manggil siapa aja, gile sakti KPK!".
32. Kalau adu kuat2an gini...KPK tak mungkin menang sebab pilihan rakyat yg mandatnya kuat ya DPR.
33. DPR ini lemah karena moral anggota-nya banyak yang rontok bukan karena lembaganya lemah.
34. Sebaliknya, dengan pujian 10 tahun ini tanpa kritik KPK yang superbody semakin merajalela. Pimpinannya maen gila.
35. Hampir 5 tahun kasus CENTURY ini sudah. Dipimpong kiri kanan dan mondar mandir ke luar negeri. Hasilnya apa?
36. Tadi, mahasiswa marah dan meminta DPR "menyeret" KPK. Mereka dari BEM seluruh Indonesia (BEM SI).
37. Tak ketinggalan para waria dari AWAK....mereka menantang mau pindah dari taman lawang ke gedung KPK.
38. Tentu ini semua karena publik tak mungkin lupa...kasus ini terlalu besar untuk dilupakan.
39. Pekan depan KPK dipanggil lagi. Surat segera dilayangkan dengan nada kecewa dan tanda tanya, "apa yg terjadi?".
40. Pekang depan kami undang lagi dan kami undang semuanya. Mari tonton laku KPK di century. End.

*fahrihamzah.com

posted by @A.history

Timwas: Alasan KPK tak Hadir tidak Masuk Akal

JAKARTA - Pimpinan Tim Pengawas (Timwas) Century DPR Sohibul Iman mengatakan Timwas akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hadir dalam Rapat Timwas.

Hal itu dilakukan setelah KPK dua kali mangkir dalam Rapat Timwas. Pekan lalu KPK tidak hadir dengan alasan karena kasus Century memasuki ruang lingkup pokok perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK. Hal itu disampaikan melalui sebuah surat yang diberikan kepada Timwas.

Hari ini KPK kembali mangkir dari undangan Timwas. "KPK tidak hadir dengan alasan yang disampaikan di dalam surat bahwa ada hal terkait materi dan pemeriksaan yang tidak bisa disampaikan ke publik," kata Sohibul di DPR, Jakarta, Rabu (29/5).

Kehadiran KPK menurut Sohibul, sangat diperlukan. Sebab Timwas ingin mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan kasus Century.

Sohibul menilai alasan yang diberikan komisi antirasuah itu untuk tidak penuhi panggilan Timwas DPR tidak masuk akal. "Sebagai lembaga yang hormati lembaga lain selayaknya KPK hadir. Kalau ada hal yang tidak bisa disampaikan kita hormati," tuturnya.

Politikus PKS itu mengatakan, Timwas akan mengadakan rapat lagi pada tanggal 5 Juni 2013. Timwas berharap KPK bisa memenuhi undangan rapat itu. Karena itu mereka pun akan menjalin komunikasi dengan KPK terlebih dahulu. "Di forum itu kita coba gali progress report," kata dia.

Wakil Ketua DPR itu menerangkan, ada hal-hal yang bisa memaksa KPK ketika mereka terus-terusan tidak hadir memenuhi undangan DPR. Hal itu sambung dia, diatur di dalam undang-undang.

Hal senada juga disampaikan anggota Timwas Century DPR dari Fraksi Golkar Nudirman Munir. Menurutnya, DPR mempunyai upaya paksa. "Kalau KPK tidak hadir kita akan gunakan itu," kata Nudirman. (gil/jpnn)

*jpnn.com

posted by @A.histroy