Jangan Tambah Beban Masyarakat Dengan Kenaikan Harga BBM

Jakarta -  Kurang dari satu bulan menjelang bulan puasa, lebaran serta bersamaan dengan pergantian tahun ajaran sekolah yang akan  meningkatkan pengeluaran masyarakat, beban masyarakat kembali ditambah seiring dengan adanya rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang langsung menyebabkan kenaikan harga-harga sembako dan pengeluaran lainnya.

Demikian disampaikan Khoirudin pimpinan aksi yang juga Ketua  Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Jakarta Selatan, dalam aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar pukul 11.00 WIB hari Rabu (12/6) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta.

Lebih lanjut Khoirudin menyampaikan, Tanpa adanya kenaikan BBM saja harga-harga sudah naik menjelang momen-momen tersebut, “Pemerintah harus lebih sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya merupakan golongan masyarakat yang masih rentan miskin,” imbuh nya.

Aksi Tolak Kenaikan BBM ini yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan kader dan massa PKS dilakukan sebagai wujud kepedulian PKS terhadap kondisi masyarakat. “Insya Allah kader dan massa PKS sekitar Jabodetabek akan turut meramaikan aksi Tolak Kenaikan BBM ini,” ujarnya.

Selain masalah tersebut ada beberapa alasan lain dari aksi Tolak Kenaikan BBM, yaitu meminta kepada pemerintah agar kesalahan dalam mengelola ekonomi negara jangan mengorbankan masyarakat dengan menaikkan harga BBM.  “Pemerintah perlu lebih kreatif dan bekerja keras  dengan jalan tidak mengambil cara-cara yang instan saja dalam menyelesaikan masalah.” Pangkas nya. (sbb/dakwatuna)

*dakwatuna

posted by @A.history

Ribuan Kader PKS Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar aksi unjuk rasa menolak penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Bunderan Hotel Indonesia (HI), Rabu (12/6/2013) siang.

Pada aksi yang digelar siang ini, sekitar seribu-an kader PKS mengelilingi bundaran HI dengan mengusung spanduk bertuliskan Tolak Kenaikan BBM. 

Para kader PKS baik laki-laki maupun perempuan menggunakan kaos berlambang partai yaitu bulan sabit dan padi.

"Beban masyarakat kembali bertambah seiring dengan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM," ujar Ketua DPP PKS Jakarta Selatan, Khoirudin dalam orasinya. 

PKS menilai pemerintah kurang sensitif dengan kondisi masyarakat. Rencana kenaikan BBM yang berbarengan menjelang bulan puasa dan lebaran, diprediksi bakal meningkatkan beban hidup rakyat.

"Pemerintah telah gagal!" ungkap Khoirudin disambut riuh massa.

Demo berlangsung secara damai, petugas polisi hanya duduk-duduk sambil menjaga keamanan. Arus lalu lintas Jalan Sudirman menuju MH Thamrin pun terpantau lancar.  [ini/mrdk/im] 

*Islaamedia

posted by @A.history

Jangan Biarkan KPK Menghabisi Parpol Islam

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Islam terbesar di Indonesia saat ini sedang mengalami cobaan paling berat justru ketika memasuki usianya ke 15 tahun. Betapa tidak, pasca ditetapkannya mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka oleh KPK, berbagai deraan terus menghantuinya. Semua itu biang keroknya adalah Ahmad Fathanah, sohib Luthfi ketika sama-sama menuntut ilmu di Madinah.

Tidak menutup kemungkinan masuknya Fathanah ke lingkaran dalam elite PKS adalah hasil dari operasi intelijen yang dirancang sangat rapi, terencana, strategis dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mengobok-obok partai dakwah itu sehingga menjauhkan umat Islam darinya pada Pemilu 2014. Namun seandainya para pemimpin PKS sejak awal sudah menyadarinya dan melakukan ‘taubatan nasuha’ sehingga menjauhkannya dari hubbud dunya, maka ‘operasi intelijen’ itu pasti akan mengalami kegagalan total, sebagimana yang sering dialami partai AKP di Turki dan Ikhwanul Muslimin di Mesir.  Terbukti akhirnya kedua Partai Islam itu sekarang memimpin pemerintahan di Ankara dan Kairo. Padahal sejak semula PKS selalu mempersonifikasikan dirinya sebagai ‘reinkarnasi’ dari AKP dan Ikhwanul Muslimin di Indonesia.

Apakah para petinggi PKS sekarang mampu menghadang badai dahsyat yang sedang menerjang partainya, atau sebaliknya malah diporakporandakan badai “tornado” yang sedang menggulungnya, sehingga PKS hanya akan menjadi secuil cacatan sejarah dalam kamus perpolitikan di Indonesia ?

Berikut ini wawancara Tabloid Suara Islam dengan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad Al Khaththath seputar krisis yang menerjang PKS dan bagaimana solusi terbaiknya demi perjuangan politik umat Islam di Indonesia. 
        
Mengapa terjadi double standard  oleh KPK ketika menangani kasus korupsi Partai Demokrat dan PKS, dimana terjadi perbedaan perlakuan antara Anas dan Andi dengan Luthfi Hasan Ishaq ?  
 
Ya, terasa sekali perbedaan itu. LHI langsung ditangkap dan dijebloskan ke tahanan, sedangkan Anas dan Andi sampai hari ini tidak pernah ditahan. Lebih-lebih pengungkapan KPK terhadap kasus LHI ini melibatkan para wanita yang diberi uang oleh Ahmad Fathanah, padahal bukan diberi oleh LHI dari hasil korupsi. Dan kasus LHI ini menurut Prof Romli masih belum jelas, karena dia bukan pejabat yang berwenang atas kuota impor, dan peningkatan kuota impor akibat suap tidak terjadi karena Mentan Suswono menolak permintaan tambahan kuota itu.Belum jelas masalahnya, tapi pembunuhan karakter LHI dengan menghubung-hubungkan dengan sejumlah wanita cantik sungguh kelihatan sekali permainannya.  
 
Apakah karena Partai Demokrat sebagai partai penguasa sedangkan PKS sebagai Partai Islam?

Itu sangat mungkin, sebab waktu SBY menggusur Anas pun juga menyebut indikasi karena dia HMI. Dan waktu mengangkat Roy Surya sebagai Menpora karena bukan HMI. Jadi ada semacam Islamophobia dalam hal ini. Indikasi adanya Islamophobia  juga bisa kita lihat dengan tuduhan bahwa PKS punya hidden agenda untuk menegakkan syariah. Bahkan sewaktu HNW terpilih sebagai ketua MPR, ada yang interupsi yang menanyakan apakah dia akan menerapkan syariah. Tentu pertanyaan itu wujud kebencian, dan apa yang mereka sembunyikan lebih besar lagi. 

Mengapa pimpinan KPK kebal dari tuntutan hukum dengan dalih sedang menjalankan tugas negara ?

Sebenarnya di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Namun kadang penegak hukum masih melihat kekuasaan dan opini berpihak kemana. Menghukum bahkan cuma mengkritik KPK hari ini akan dianggap negatif. Padahal KPK bukan malaikat. KPK bahkan berasal dari lembaga-lembaga yang selama ini korup. Ingat kasus Bibit Chandra yang ditangkap polisi karena diduga menerima suap 5 milyar tahun 2010. Berkat berita pers yang memihak Bibit dan Chandra, simpati masyarakat pun tertuju kepada keduanya. Mereka seolah-olah sengaja dizalimi polisi karena persaingan KPK dengan polisi. Presiden SBY pun turun tangan dengan membentuk Tim 8 yang dipimpin pengacara senior dan tokoh LSM Adnan Buyung Nasution. Akhirnya, Kejaksaan Agung mendeponir perkara itu dan kedua tokoh KPK itu melenggang keluar dari rumah tahanan polisi di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Mestinya kasus Bibit dan Chandra dibiarkan diselesaikan di pengadilan. Dengan demikian akan diketahui kebenaran tuduhan suap Rp 5 milyar itu. Kalau tuduhan itu hanya rekayasa polisi toh akan terbongkar dengan jelas di pengadilan. Masyarakat tak boleh dicekoki dengan mitos dan khayalan bahwa semua aparat KPK sudah pasti jujur.

Jadi dalam kasus sprindik Anas mestinya Abraham Samad mau menyerahkan BB-nya (blackberry, red) untuk diperiksa. Kenapa menolak kalau di dalamnya memang tidak ada masalah. Sementara KPK menyadap pembicaraan LHI dan Fathanah dan LHI jadi tersangka karena itu.      

Mengapa pimpinan KPK terlihat mandul ketika mengusut kasus korupsi BLBI dan Bank Century, apakah karena melibatkan SBY dan Boediono?

Ya KPK sudah mirip LSM yang jadi melempem kalau sudah berurusan dengan pihak-pihak yang terkait founding internasional. 

Apakah ada agenda tersembunyi dari pimpinan KPK untuk menghancurkan suara Partai Islam pada Pemilu 2014 nanti dengan sasaran tembak awal PKS ?

Kita belum bisa memastikan. Tapi parpol Islam memang harus siap diserang dengan isu apapun. Nabi Muhammad saw waktu berdakwah di Mekkah dulu sering diserang dengan berbagai isu sebagai dukun, penyihir, penyair, hingga orang gila.  

Sebagai salah seorang Caleg PBB, apakah Ustad merasa Partai Islam dan berbasis massa Islam seperti PBB, PPP, PAN dan PKB akan menjadi sasaran tembak berikutnya dari KPK ?

Pihak yang anti Islam itu akan ada kapan saja dan dimana saja, sebab ada orang fasik, kafir, dan juga setan masih ada sampai hari kiamat. Jadi bisa saja mereka membisikkan kepada KPK dan  membuat laporan palsu kepada KPK. Oleh karena itu, kita berharap Bang Abdullah Hehamahua bisa mengendalikan orang-orang KPK agar jangan sampai kebablasan. Kasus arogansi mereka yang petentang petenteng mau menyita mobil milik LHI di Kantor DPP PKS tanpa membawa surat tugas memberikan image buruk pada KPK. Bahwa KPK merasa diri mereka sebagai The KPK can do no wrong!

Apakah kasus hukum yang menimpa mantan Presiden PKS LHI ini merupakah hasil dari operasi intelijen untuk menghancurkan Partai Islam ?

Itu sangat mungkin sekali. Sebab konstelasinya memang begitu. Sebagai contoh Misbakhun yang pernah menjadi anggota DPR dari FPKS, begitu vokal untuk mengusut kasus Century langsung dikasuskan dengan LC fiktif dan harus masuk penjarakan. Siapa yang vokal dan diperkirakan membahayakan mereka, maka akan dibuat berbagai upaya untuk menterornya, baik dengan perkara hukum maupun terkait dengan masalah seks. Ada kawan yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta saja, karena dia seorang ustadz yang vokal, sewaktu kunjungan ke Jepang, disediakan perempuan di kamar hotelnya. Untung dia langsung pulang menghindari jebakan berikutnya. Yang seperti ini sudah pernah ditulis dalam buku Parlemen under cover. 

Mengapa partai-partai sekuler dan nasionalis jarang dijerat KPK, padahal mereka juga menjadi sarang para koruptor kelas hiu ?

Itu sesuai keperluan, negosiasi, dll.  

Sebagai lembaga superbody, apakah seharusnya kekuasaan KPK dibatasi bahkan dibubarkan saja ?

Seharusnya KPK diisi oleh para ulama bertqwa, tegas, dan yang tahan uji sehingga mereka betul-betul bekerja membersihkan korupsi dengan bimbingan Allah SWT. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu mengatasi kondisi pejabat negara yang korup hanya dalam tempo dua tahun dan karenanya ekonomi negara menjadi sangat makmur dan berkah. Tapi masalahnya yang memilih komisioner KPK khan DPR. Kenapa mereka tidak memilih Abdullah Hehamahuwa yang sangat faham dan berpengalaman di KPK sebagai ketua KPK? Anda sudah pasti tahu jawabannya.    

Jika KPK sebagai lembaga ad-hoc dibubarkan, apakah perlu ada lembaga penggantinya yang bersih dari intervensi kekuasaan ?

Memang kalau untuk mengatasi korupsi yang sudah sitemik ini harus dengan cara yang extra ordinary. Cara KPK sulit sekali. Faktanya sekian lama kiprah KPK korupsi malah merajalela.  

Kalau di zaman Orla dengan tuduhan kontra revolusi, Orba subversif dan sekarang korupsi, memang menjadi senjata ampuh untuk membungkam lawan-lawan politik rezim SBY ?

Ya itu sangat mungkin. Kasus kriminalisasi Prof. Dr. Rokhmin Dahuri bisa menggambarkan hal itu. Bahkan kasus sprindik Anas sangat terang benderang bahwa penetapan Anas sebagai tersangka oleh KPK sangat manjur untuk melengserkan Anas Urbaningrum sebagai Ketum PD untuk digantikan oleh SBY sendiri. Ini permainan yang sangat kasar.

Sejak Pemilu 1955, suara Partai Islam terus merosot. Mengapa itu bisa terjadi ? 

Ya memang itu terkait dengan kualitas kepemimpinan dan ideologi yang dibawa parpol Islam. Di zaman Masyumi memang luar biasa kehidupan ideologi umat. Ini bisa anda baca pada teks-teks pidato tokoh Masyumi di konstituante. Umat Islam masih semarak di zaman orba bela PPP sebagai satu-satunya parpol Islam. Para ulama bersatu bela partai berlambang Ka’bah. Tapi kemudian kaum sekular di Golkar merusak sejumlah Kyai dengan bujukan materi agar mau masuk Golkar. Di masa reformasi yang harusnya Golkar bubar dan PPP berkibar, malah nyungsep karena suara PPP terbagi dengan PKB, PAN, PKS, PBB, PNUI. Jadi kalau PPP, PKS yang kini tengah disembelih, dan PBB yang tidak dikehendaki KPU keikut sertaannya dalam pemilu 2014, mereka semua kalau gak melakukan manuver yang membuat umat Islam melek dan percaya kepada kelayakan mereka sebagai representasi umat Islam, mungkin ketiganya malah terdepak semua dari Senayan karena angka PT sekarang 3,5% lebih tinggi dari tahun 2009.  Saya lebih percaya dengan politisi PBB Hamdan Zoelva yang kini berkhidmat di MK, PBB harus menjadi partai yang kanan sekalian, jangan ikut-ikutan ketengah mengikuti kata-kata dukun politik yang bermantra survey.  

Adanya berbagai lembaga survei yang memprediksi suara Partai Islam akan turun pada Pemilu 2014, apakah itu bisa dipercaya ?

Saya kurang percaya hasil survey tersebut karena survey khan bisa dipesan. Saya melihat antusias orang kepada salah satu capres syariah kita Habib Rizieq Syihab dimana-mana luar biasa. Setiap hari saya mendapatkan dukungan  dan pendaftara orang mendaftar jadi relawan capres syariah yang akan berjuang untuk menjadikan capres syariah sebagai presiden NKRI Bersyariah. Ini tinggal dimanfaatkan oleh para piompinan parpol Islam untuk mendukung konsep NKRI bersyariah dan mau mengusung Capres yariah sebagai capres mereka. Menurut kawan saya seorang wartawan senior, jika PBB yang tahun 2009 lalu tidak lolos PT sehingga keluar dari Senayan, misalnya dalam pemilu 2014 mengusung Habib Rizieq sebagai Capres Syariah, bakal masuk melenggang ke Senayan dengan peroleh Suara bisa mencapai 20%. Sebab pemilu di Indonesia adalah pemilu tokoh,  dan Habib Rizieq adalah tokoh yang fenomenal, walau dimusuhi media, tapi beliau dan FPInya tetap eksis dan dukungan masyarakat bawah di desa-desa id seluruh Indonesia. Anda boleh cek  kalau habib ceramah, jamaah yang hadir  pasti mencapai ribuan bahkan puluhan ribu. 

Sebagai salah seorang Caleg potensial PBB, apakah Ustad haqqul yaqin masa depan partai Islam di Indonesia akan semakin cerah, apa indikasinya ?

InsyaAllah bila para aktivis parpol Islam faham bahwa keberadaan mereka sebagai parpol Islam adalah untuk menerapkan firman Allah SWT dalam Al quran Surat Ali Imran 104, yakni mengajak umat untuk hidup sesuai syariah Islam secara kaffah, melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Parpol Islam harus menjadi pihak yang mengontrol masyarakat maupun pemerintah agar senantiasa melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemunkaran. Jangan sampai pemerintah melakukan tindakan kemungkaran atau melakukan kezaliman, yakni korupsi dan merampas hak-hak masyarakat seperti menyerahkan sumber air kepada perusahaan asing. Parpol Islam harus mengontrol agar anggaran ratusan triliun dalam bidang pendidikan maupun kesehatan agar betul-betul dinikmati masyarakat. Dengan banyak melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar, insyaallah umat akan respek kepada parpol Islam karena memperjuangkan aspirasi dan hak-hak umat Islam. Sedangkan umat indikasinya makin cinta Islam dan syariah bisa kita lihat pada semangat mereka pergi haji dan umrah yang luar biasa. Juga pengajian dan penggunaan busana muslimah. Survey pun membuktikan bahwa 70 persen umat ingin diterapkan syariah itu sudah cukup bagi partai Islam. Yang penting parpol Islamnya sendiri mau kerja untuk Islam dan kaum muslimin apa tidak? 

Apa syaratnya agar umat Islam yang mayoritas ini semakin mencintai dan memilih Partai Islam pada Pemilu nanti ?

Umat Islam harus merasakan keberadaan Parpol Islam itu sehari-hari. Jadi para aktivis parpol Islam harus hadir harian di tengah-tengah umat. Ya setiap hari, bukan hanya pada waktu kampanye, apalagi cuma di baliho-baliho kayak iklan rokok, itu tidak akan dirasakan keberadaan parpol Islam secara nyata bagi umat. Nggak ngefek dan hanya buang-buang duit. Yang penting dalam kehadiran para aktivis parpol Islam di masyarakat itu membimbing umat agar hidup sesuai petunjuk Al quran dan As Sunnah, sholat berjamaah bersama mereka, mendengar keluhan dan aspirasi mereka, dan menyelesaikan problem-problem tersebut sesuai dengan petunjuk syariah. Jadi tidak harus aktivis parpol itu hadir dengan mambawa sembako atau membangun masjid.  Tapi mereka bisa membcakan Al Quran dengan bacaan yang tartil dan indah (mujawwadah), dan bertadarus bersama mereka sehingga umat merasakan indahnya mukjizat Al Quran dan mendapatkan petunjuk darinya. Aktivis parpol juga mesucikan jiwa mereka dengan membesihkan jiwa mereka dari noda syirik dan perilaku jahiliyah. Kalau pun ada problem materiil, aktivis parpol Islam bisa mengusahakan agar diselesaikan problemnya oleh pihak pemerintah atau kalangan aghniya.  

Jika suatu waktu nanti Partai Islam memenangkan Pemilu dan berkuasa, apakah Indonesia akan menjadi negara Islam melalui konsep NKRI Bersyariah ? 

Konsep NKRI Bersyariah adalah menjadikan NKRI menerapkan hukum-hukum syariah yang merupakan hukum Allah Yang Maha Kuasa, tuhan Yang Maha Esa, sebagai hukum dan perundangan secara formal  konstitusional. Caranya adalah dengan mendekritkan berlakunya syariah dalam seluruh sistem perundangan kita. Dekrit dikeluarkan oleh Presiden NKRI yang sah. Untuk itulah kita membentuk gerakan NKRI Bersyariah untuk mengusung tokoh Islam  seperti Habib Rizieq atau yang lain sebagai capres syariah agar didukung mayoritas umat Islam sebagai presiden NKRI Bersyariah. Semoga Allah memberikan nikmat kepada bangsa Indonesia dengan tampilnya Presiden NKRI yang mendekritkan syariah sehingga dengan NKRI Bersyariah negara kita ini benar-benar bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebab hanya dengan diterapkan oleh negara sebagai UU dan kebijakan pemerintah syariah Islam betul-betul merupakan rahmatan lil alamin secara nyata. Sekaligus ini merupakan dakwah bil haal bagi orang-orang non muslim di dalam maupun di luar negeri.

(Abdul Halim)

posted by @Adimin

BPK: Penahanan Tersangka Korupsi Kewenangan KPK, Tidak Perlu Tunggu Hasil Audit

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membohongi publik terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Sampai saat ini KPK belum melakukan penahanan terhadap tersangka kasus Hambalang dengan alasan masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun tanggapan berbeda justru disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Hadi mengatakan bahwa penahanan tersangka kasus korupsi adalah kewenangan KPK dan tidak perlu menunggu hasil audit.

“Kalau soal penahanan kita serahkan kepada KPK. Silakan tanya KPK, itu kewenangan penyidik KPK,” tegas Hadi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Dia menjelaskan, hasil audit BPK untuk memperjelas kerugian negara kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng. Hasil audit yang kedua ini bisa saja tidak jauh beda dengan hasil audit Hambalang yang pertama. “Bisa sama dan bisa beda, tunggu saja,” tuturnya.

Penegasan BPK tersebut sekaligus menjawab pimpinan KPK yang sebelumnya menyatakan pihaknya terhambat hasil audit kerugian negara di BPK untuk segera menyelesaikan kasus Hambalang.

Entah sampai kapan KPK akan terus berkelit dan membuat publik bingung dengan sepak terjang KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.(ms/ind/Dakwatuna)

posted by @A.history

Kementerian Pertanian ‘Bersih’ Dari Skandal Sapi

“Saya kira KPK paham itu dan mereka tidak akan mencari-cari.”

Demikian potongan kalimat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan ketika dirinya membuka acara Pembinaan KAK (Komitmen Anti-Korupsi) untuk pejabat Kementan se-Indonesia, di Surabaya, Selasa (11/6).

Dengan begitu, hingga saat ini Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam skandal impor kebutuhan daging sapi nasional, yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan rekannya Ahmad Fathanah ke jalur hukum.

Namun pihaknya mengaku kecewa dengan sindiran orang-orang di sekitar mengenai skandal tersebut, sehingga Rusman meminta hal tersebut tak perlu dipandang berlebihan. “Itu harus membuat kita bekerja lebih baik,” ujarnya.

Pembinaan KAK sendiri dilaksanakan selama tiga hari, yakni 11-13 Juni 2013, diikuti oleh 310 pejabat Kementan dari 12 provinsi di kawasan tengah dan timur.

Selama masa pembinaan, peserta akan menerima materi antara lain budaya kerja, pengawasan internal, reformasi birokrasi, stabilitas kinerja, sistem pengendalian internal, pengadaan barang dan jasa secara online, zona integritas anti-korupsi, dan sebagainya.

Pembinaan yang sudah dirintis sejak tahun 2008 itu telah menempatkan Kementan sebagai kementerian pertama yang akan mendapatkan “Tunjangan Kinerja” dan renumerasi. Diharapkan, itu bisa direalisasikan mulai tahun ini. [ANG/tajuk.co]

posted by @A.history

HNW : PKS bukan Bawahan Demokrat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan posisinya bukan sebagai bawahan Partai Demokrat. 

Karenanya, Demokrat tak bisa menyuruh PKS untuk mundur dari sekretariat gabungan (setgab) koalisi.

"PKS bukan bawahan Demokrat, bukan cabangnya Demokrat. Aneh kalau Demokrat suruh-suruh PKS," kata Ketua Fraksi DPR PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

PKS, ujar dia, tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tetapi PKS merupakan bagian dari partai yang mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dalam koalisi setgab. 

Bila kemudian Demokrat mempersilakan PKS untuk memasang bendera partai saat pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), menurut Hidayat itu adalah hal yang aneh.

Karena, hingga saat ini sikap PKS tetap menolak kenaikan BBM. Juga tidak menyepakati bentuk kompensasi apa pun atas kenaikan harga BBM. Dengan begitu, lanjutnya, Demokrat tidak perlu mengatur-atur atau menyuruh PKS melakukan hal ini dan itu.

Harusnya, lanjut Hidayat, dalam alam demokrasi sekarang ini Partai Demokrat bisa berdebat dengan PKS menggunakan forum yang ada. Bukan saling menuduh dan menyuruh. Apalagi melontarkan isu bahwa PKS menolak kenaikan BBM, tetapi malah mendukung kenaikan harga daging sapi.

Menurut Hidayat, isu tersebut menyesatkan. Karena harga daging sapi tidak ada hubungannya dengan PKS dan Kementan.

"Harga daging sapi itu naik atau turunnnya terkait Kemendag. Mendag sekarang itu menteri yang digadang-gadang oleh partai yang lain untuk jadi capresnya," ujarnya.

Hidayat berharap Demokrat bisa bersikap dewasa dan tidak menunjukkan sikap otoriter. PKS, menurutnya akan segera menentukan sikap dalam oposisi.

"Posisinya, kami menolak kenaikan BBM, tapi apakah kami tetap di koalisi atau tidak itu keputusan majelis syuro berikutnya," jelas dia. [ROL/im]

*http://www.islamedia.web.id/2013/06/hnw-pks-bukan-bawahan-demokrat.html

posted by @Adimin

Berkas LHI Belum Masuk Pengadilan, KPK Semakin Kebingungan?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku saat ini belum menyerahkan berkas kasus yang menjerat Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan koleganya Ahmad Fathanah ke pengadilan.

"Belum dilimpahkan ke pengadilan, masih menyusun dakwaan," kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Senin (10/6).

KPK telah menyelesaikan berkas penyidikan Luthfi Hasan pada Kamis 30 Mei lalu. KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan terhadap Luthfi maupun Ahmad Fathanah yang berkas penyidikannya lebih dulu selesai. Rencananya pertengahan Juni sidang dimulai.

Dalam kasus dugaan suap terkait impor daging, Luthfi Hasan bersama Ahmad Fathanah dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun dalam kasus TPPU, KPK menjerat Luthfi Hasan dan Ahmad Fathanah dengan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [itoday]

*http://www.suaranews.com/2013/06/berkas-lhi-belum-masuk-pengadilan-kpk.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1

posted by @A.history

Irwan Prayitno: Sumbar Fokus Program Pendidikan Berkarakter

Padang - Pendidikan bagi Sumatera Barat merupakan pembangunan prioritas yang menjadi bersama. Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), program pendidikan Bidik Misi, serta pemberian beasiswa sangat membantu pelaksanaan pelaksanaan pendidikan di Sumbar. Kita patut bangga dengan apresiasi yang diberikan Wakil Presiden, dimana Sumbar mendapat penyaluran Dana BOS tercepat tahun 2012.

Gubernur Irwan Prayitno ketika memberikan sambutan pada Acara Silaturrahmi Wakil Presiden dan Ibu Herawati Boediono, dengan Pelajar SMA/SMK/MA dan Mahasiswa se Kota Padang di Aula SMA 1 Padang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Mendagri Gamawan Fauzi, Menpora Roy Suryo, Wamen Pendidikan Prof.Dr. Musliar Kasim, Forkopinda, Walikota Padang Fauzi Bahar, Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Nevi Irwan Prayitno serta rombongan.

Gubernur Sumbar yang juga politisi PKS ini, lebih jauh menjelaskan, saat ini Sumbar fokus pada program pendidikan berkarakter, yang indentik dengan pendidikan, kedisiplinan, moral, etika, krepibadian didapat pada pendidikan sehari-hari.

Karena itu di beberapa sekolah, siswa diasramakan. Program pendidikan karakter ini, sesungguhnya meniti kembali keberhasilan pendidikan Sumatera Barat masa lalu yang dalam catatan sejarah telah melahirkan banyak tokoh-tokoh sebagai kebanggan nasional.

Berbagai pendekatan tentang pendidikan karakter di Sumatera Barat terus dilakukan di Kabupaten /Kota dengan membentuk sekolah-sekolah percontohan untuk kemudian, disosialisasikan kepada sekolah-sekolah lainnya, ungkapnya.

Wakil Presiden Boediono dalam kesempatan itu menyebutkan, Sumatera Barat untuk urusan pendidikan sudah terkenal sejak dahulu, maka kemajuan pendidikan di Sumatera Barat tidak perlu di ragukan lagi. Untuk mari kita bersama-sama berupaya bagaimana pendidikan menjadi perhatian kita dalam menyiapkan generasi penerus yang lebih unggul.

Keberlangsungan bangsa amat ditentukan oleh SDM dan pendidikan, karena itu kita berharap generasi pelanjut estafet mestinya lebih baik dari generasi yang member estafet tersebut. Oleh karena kepada siswa SLTA dan Mahasiswa perlu kerja keras dan kebaranian diri untuk siap bersaingan menghadapi globalisasi yang terjadi saat ini.

Setiap pemuda Indonesia dari dini mesti mempersiapkan diri menjadi pemimpin bagi kesinambungan pembangunan dan kejayaan bangsa. Ada tiga point penting untuk menjadi pemimpin, pertama ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kedua mesti memiliki karakter kepribagian diri yang baik, sehingga menjadi sesuatu yang bermarbat, Ketiga, seorang pemimpin itu mesti memiliki kerasa kecintaan kepada bangsa , Negara dan tanah air.

Dengan kecintaan yang kuat, setiap generasi bangsa ini tentu akan memajukan negeri untuk menjadi bangsa yang besar dan disegani oleh bangsa-bangsa lain dunia, ujarnya. 

Boediono juga mengharapkan, generasi muda mesti tumbuh dalam kepribadian yang mandiri, tidak mudah terhasut oleh hal-hal yang merusak pikiran, sehingga menjadi abai dalam memajukan diri dan bangsa sendiri. Kita menyadari godaan informasi global dengan teori neoliberal yang menjadi salah persepsi dalam pikiran-pikiran yang tidak perlu.

Semua bangsa menolak terhadap teori ideologi neoliberal, termasuk Indonesia yang jelas-jelas memiliki ideologi Pancasila. Oleh karena itu mari kita bersihkan diri dengan memulia dari diri sendiri untuk berbuat apa-apa yang dihadapan kita sendiri sebagai karya untuk kemakmuran bangsa ini, himbaunya.

Menteri Pemuda Olahraga, Roy Suryo dalam kesempatan itu juga menegaskan kepada seluruh pemuda, ” Majukan Indonesia dalam dirimu, karena dengan semangat dan perbuatan itu, kita akan melangkah menjadi bangsa Indonesia yang besar !”.

Kemudian Roy Suryo mengajak, dengan mengambil filosofi Amerika , Jhon Kennedy, ” jangan Tanya apa yang telah diberikan negara kepadamu, akan tetapi tanya apa yang telah kamu berikan kepada bangsa mu”. 

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan kepada siswa dan guru serta kepala sekolah secara simbolis yang disaksikan oleh Wapres dan hadirin yang hadir, Coorporate Social Responsibility (CSR) dari lima Bank, meliputi Bank BRI Rp100 juta, Bank Mandiri Rp100 juta, Bank BNI Rp100 juta, BTN Rp50 juta dan Bank BNI Syariah Rp50 juta. [beritalima.com, 8 Juni 2013]

*http://irwan-prayitno.com/2013/06/irwan-prayitno-sumbar-fokus-program-pendidikan-berkarakter/

posted by @A.history

PKS Desak Kapolri Segera Keluarkan Aturan Polwan Boleh Berjilbab

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus membuat aturan Polwan muslim boleh berjilbab saat bertugas.

"Sangat perlu (aturan pemakaian jilbab untuk Polwan Muslim). Memberi hak bagi Polwan untuk melaksanakan hak beragamanya," kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/6).

Hal itu disampaikan Mardani menanggapi kepolisian yang tidak memiliki aturan bahwa Polwan muslim boleh menggunakan Jilbab. Sehingga, hingga kini Polwan yang beragama Islam belum diperbolehkan mengenakan jilbab sebagai bagian dari pakaian dinasnya.

Aturan jilbab bagi Polwan Muslim hanya ada di Nangroe Aceh Darussalam. Itupun bukan berasal dari aturan internal kepolisian, melainkan mengikuti aturan yang dibuat Pemprov NAD.

Pria yang duduk di Komisi I DPR itu menerangkan, masalah aturan sangat mudah, apalagi jika ada kesadaran bahwa hal itu adalah masalah hak asasi setiap warga negara.

Karena itu menurut Mardani, Polri dapat mengikuti roh konstitusi yang sangat menjunjung tinggi hak warga negara untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. "Kita dukung Polwan untuk menyuarakan nuraninya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Kapolri Komjen Nanan Soekarna menerangkan aturan di kepolisian tidak boleh berjilbab. Di lingkungan Mabes Polri masih terdapat kekhawatiran kinerja Polwan akan tergganggu jika mengenakan jilbab. Karenanya aturan penggunaan jilbab belum masuk dalam regulasi mengenai pakaian dinas Polri.

Jika nekat mengenakan jilbab, sang Polwan bisa kena sanksi teguran. Nanan mengatakan, pihaknya paham jika ada sejumlah Polwan yang ingin mengenalkan jilbab. Sayangnya aturan belum menolerir adanya Polwan yang mengenakan jilbab. (gil/jpnn)

*http://www.jpnn.com/read/2013/06/10/176099/PKS-Desak-Kapolri-Segera-Keluarkan-Aturan-Polwan-Boleh-Berjilbab-#

posted by @A.history

Terkait isu BBM, Menteri asal PKS Profesional

Ambiguitas sikap yang ditunjukan sejumlah petinggi PKS terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dinilai perlu dilihat dalam konteks yang utuh.

Sekretaris Jendral DPP PKS Taufik Ridho menyatakan, bila ada kader PKS di posisi menteri yang mendukung kenaikan BBM itu semata-mata karena yang bersangkutan berstatus pembantu presiden.

"Karena Pak Tif (Tifatul Sembiring/Menkominfo) menterinya Pak SBY dia harus patuh (mendukung kenaikan BBM)," kata Taufik, Senin (10/6).

Taufik menampik perbedaan sikap antara menteri PKS dengan petinggi PKS di fraksi sebagai cermin perpecahan di internal PKS. Sebaliknya, Taufik menyatakan perbedaan itu justru menunjukan profesionalisme menteri PKS dalam membantu presiden.

"Itulah bedanya menteri dari PKS dengan dari partai lain. Menteri dari PKS langsung mundur dibebas tugaskan dari jabatan struktural partai," ujarnya.

Menyoal spanduk-spanduk penolakan harga BBM yang banyak dipasang kader-kader PKS, Taufik menyatakan hal itu harus dilihat dari sisi esensi pesan. 

"Coba diskusikan soal kontennya dan buka ruang diskusinya tidak hanya dilihat apa yang ada (spanduknya)," katanya.[ROL/im]

*http://www.islamedia.web.id/2013/06/terkait-isu-bbm-menteri-asal-pks.html

posted by @A.history

Emang PKS dapet Kursi Menteri dengan Gratis...???

Tanggapan atas label "munafik" dari Ketua Fraksi PD yang disematkan pada PKS 

SBY memberi jatah menteri kepada PKS didasarkan pada kontrak politik, dimana PKS ikut serta berjuang memenangkan paket SBY-Boediono pada PILPRES 2009, bukan pemberian cuma-cuma alias gratis, apalagi terkait dengan koalisi.

Saat pilpres 2009 yang lalu (pilpres 2004 PKS juga Dukung SBY ), kader PKS diseluruh Indonesia bergerak dan berjuang keras dari satu desa ke desa lain, door to door dari satu rumah ke rumah lain, untuk memenangkan SBY. Mereka bergerak dengan komitmen tinggi karena berharap ada perubahan di negeri ini.

Dalam mendukung SBY, PKS membuat kontrak politik yang disepakati kedua belah pihak ( PKS-SBY), diantaranya adalah SBY harus komitmen bekerja keras memperjuangkan kesejahteraan Rakyat, meringankan beban hidup mereka. Disamping itu, SBY harus mendukung kemerdekaan palestina dan tidak membuka hubungan apapun dengan israel sebagai entitas penjajah palestina. Ini diantara butir kesepakatan atau kontrak politik dg SBY. jika kontrak politik ini dilanggar, maka PKS berhak mengingatkan dan meluruskan SBY serta tidak ada kewajiban mengikuti kebijakan SBY yang menyengsarakan Rakyat.

Dalam konteks kenaikan harga BBM, PKS telah membuat rumusan solusi bagaimana mengurangi beban subsidi BBM tanpa harus menaikkan harga BBM, dan butir-butir solusi tersebut telah disampaikan kepada SBY. Tetapi diperjalanan, SBY masih bersikukuh menaikkan BBM, dengan kompensasi BALSEM yang sarat kepentingan politik memenangkan parpol tertentu pada pemilu 2014, maka PKS melihat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan kontrak politik yang telah dibuat PKS dengan SBY, karena kebijakan tersebut bisa menyengsarakan rakyat. Apalagi menaikkan harga BBM pada saat menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri bukanlah kebijakan yang bijak dan pro Rakyat.

Karena itu, siapakah sebenarnya yang munafik dan menghianati Rakyat? PKS atau SBY?... jika anda punya kontrak kerja dengan orang lain, lalu mitra anda menyalahi kontrak dengan anda, apakah anda dianggap munafik jika anda tidak menyetujui beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja?. Jika anda punya kontrak kesepakatan dengan driver bus untuk mengantar anda ke jakarta, lalu sang driver menyalahi kontrak anda dengan justru mengantar anda ke Bali, apakah anda salah dan layak dianggap munafik jika anda mengkritisi dan tidak mau mengikuti keputusan Driver?.

Opini saat ini telah digiring seakan-seakan PKS telah menghianati koalisi, padahal PKS tidak pernah punya komitmen dan kontrak politik apapun dengan parpol-parpol koalisi. PKS hanya terikat kontrak politik dengan SBY. Apalagi kehadiran PKS dipemerintahan SBY ( pemerintahan koalisi SBY) dengan ditunjuknya 3 menteri dari PKS murni karena "hasil" kerja keras memenangkan SBY. Justru yang harus dipertanyakan, bagaimana bisa partai Golkar yang sebelumnya sebagai lawan SBY pada pilpres 2009, tiba-tiba mendapatkan jatah kursi menteri. Inikan seperti orang yang tidak pernah ikut berjuang, tanpa berkeringat lalu tiba-tiba dapat imbalan. Ini yang namanya pemberian cuma-cuma alias gratis alias rejeki nomplok. Dan posisi PKS tidak sama dengan partai Golkar, yang dapat imbalan tanpa kerja dan berkeringat.

Mengapa PKS tidak ngikut saja parpol koalisi untuk mendukung kebijakan menaikkan BBM?. Sebenarnya jika mau aman, tidak dihantam kanan kiri, tidak di ancam-ancam dicopotnya menteri, mudah bagi PKS untuk satu suara dengan parpol koalisi. Apalagi satu suara dalam mendukung kebijakan pemerintah tidaklah "gratis" alias pasti akan dapat "imbalan" yang menggiurkan. Tetapi mengapa PKS ngotot dan mengambil resiko dengan menolak kenaikkan BBM, apakah ini strategi pencitraan?. Tidak!!.. terlalu mahal harga yang akan dibayar PKS apalagi dengan resiko dicopotnya menteri PKS, hanya demi CITRA. Ibaratnya, mau cari ayam kehilangan gajah. Menolak BBM bagi PKS murni karena komitmen pembelaan terhadap rakyat ( PKS punya hasil kajian solusi carut marutnya manajemen bidang energy). Karena itu, PKS siap bersebrangan dengan parpol koalisi ( pemerintah) jika keputusan mereka justru menghianati rakyat dan melanggar kontrak politik PKS-SBY, apapun resikonya, termasuk dicopotnya menteri PKS.

PKS tidak terbiasa bersikap basa-basi, bermanis-manis, asal bapak senang (ABS) dengan imbalan aman kursi menteri dan imbalan lainnya, sementara rakyat menangis dan menderita. Itu namanya merasakan nikmat diatas derita rakyat.

Mengapa PKS tidak keluar saja dari koalisi dengan menarik 3 menteri, bukankah SBY sudah melanggar kontrak politik?. Tentu tidak adil, jika PKS mencabut kontrak politik ( keluar dari koalisi), hanya karena dilanggarnya satu butir kesepakatan dari sekian banyak butir kesepakatan, karena jumlah butir kontrak politik PKS-SBY lebih dari 5 butir, dan SBY masih komitmen dengan butir kesepakatan lainnya, dan karena itu, PKS tetap mendukung kebijakan SBY yang lain yang pro rakyat. Sikap PKS ini tidak bisa dikatakan sebagai sikap mendua apalagi berpijak di dua kaki, seperti yang dituduhkan para politisi. Adalah sesuatu yang berbeda antara menolak BBM dengan keberadaan 3 menteri PKS di kabinet. Menolak BBM karena SBY tidak memihak rakyat dan menghianati satu butir kontrak politik, sementara keberadaan 3 menteri PKS adalah hak untuk PKS yang dihasilkan dari jerih payah perjuangan memenangkan SBY.

Jadi, dalam ajaran manapun, termasuk ajaran agama Islam, mendukung seseorang termasuk seorang presiden tidak dibenarkan tanpa reserve. Dan saat awal mendukung SBY, bukankah seluruh parpol selalu bilang, " kita dukung pemerintahan SBY, tetapi tetap kritis, jika kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat". Nah, sekarang anda semua harus buktikan, seperti PKS telah membuktikan!!.

posted by @Adimin