Majukan Sepakbola, Mahyeldi Jadikan Padang Sebagai "Smart Soccer City"

PADANG -- Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat direncanakan bakal menjadi “Smart Soccer City”. Konsep ini, dicanangkan oleh Walikota Padang Mahyeldi Dt Marajo yang didukung KONI Kota Padang serta bekerja sama dengan Match IQ dan Nine Sport.

Seperti disampaikan Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo, ia menyambut positif atas kesediaan Match IQ dan Nine Sport yang sepakat untuk saling mendukung menjadikan Padang sebagai Smart Soccer City. Program Smart Soccer City ini yaitu, sebuah konsep yang dirancang, untuk memajukan sepakbola dan menjadikan Padang sebagai kota penghasil bibit pesepakbola yang baik dan handal serta layak berkancah di luar Indonesia.

“Dalam mewujudkan Padang Smart Soccer City ini, kami membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak yang berkompeten di bidangnya. Seperti bersama Match IQ dan Nine Sport yang telah sukses dan berpengalaman, kita optimis akan memberikan dampak positif nantinya,” sebut Mahyeldi dalam jumpa pers di Aula Abu Bakar Jaar Balaikota Aie Pacah, Selasa (20/10).

Dijelaskan Mahyeldi, Match IQ ini yaitu, sebuah perusahaan dari Jerman yang saat ini telah bekerjasama dengan 22 klub sepakbola di eropa yang mayoritas adalah peserta di Liga Jerman (Bundesliga).

“Sesuai dengan pengalaman dan reputasinya, semoga Match IQ akan mendukung program Padang Smart Soccer City khususnya dari sisi sport science dan sport marketing," imbuhnya.

Sementara, untuk Nine Sport, sambung Mahyeldi, yaitu merupakan perusahaan yang bergerak dalam mendatangkan klub-klub besar eropa untuk melakukan laga persahabatan di Indonesia.

"Dalam hal ini, Nine Sport kita harapkan juga bisa memfasilitasi program coaching clinic, sport marketing dan hal-hal penting dalam sepakbola nantinya,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Match IQ, Nicholas Mac Gowen menyebutkan, ia mengaku senang telah diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam mewujudkan program Padang Smart Soccer City.

Ia pun berniat, agar kualitas persepakbolaan Indonesia khususnya Kota Padang lebih meningkat dan menyamai klub-klub di Bundesliga Jerman. Dimana Bundesliga Jerman saat ini tercatat, merupakan liga yang paling sehat di dunia dengan minimnya hutang yang dimiliki masing-masing klub.

“Sebagai titik awal kerja sama, kita akan menerapkan aplikasi Sport Science dan Sport Marketing di sini. Dimana nanti kita melakukan audisi pencarian bakat, berbagi ilmu dengan mendatangkan pelatih dari eropa. Harapan kita, semoga di Padang akan lahir bibit muda terbaik yang mampu berkancah di level internasional,” kata pria asal Jerman ini.

Sesudah itu, CEO Nine Sport, Arif Putra Wicaksono menilai, potensi fans klub cukup besar di Indonesia. Sehingga, dalam mewujudkan Padang Smart Soccer City ini, ia pun menilai cukup realistis menjadikan Match IQ sebagai mitra.

"Nine Sport sendiri dalam hal ini nantinya, akan berkontribusi dalam bentuk program coaching clinic, menyediakan friendly match dengan klub-klub besar eropa dan hal positif lainnya,” ujar Arif. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

PKS Padang Akan Gelar Musyawarah Daerah IV

Padang - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang akan menggelar musyawarah daerah (Musda) IV pada 25 Oktober 2015 di Gedung LKKS Sumatera Barat.

Acara inti berupa pelantikan dewan pimpinan tingkat daerah (DPTD) PKS kota Padang, terdiri atas unsur Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Syariah Daerah (DSD) dan Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), kata Ketua Panitia Muharlion di Padang, Rabu (21/10).

Lebih lanjut muharlion mengatakan target Musda adalah terbentuknya DPTD yang akan mengusung tema berkhidmat untuk rakyat Padang.

Pada pelaksanaan Musda ketua DPD akan memberikan arahan terkait bagaimana target PKS di Padang ke depan, ujarnya.

Peserta musda terdiri dari pengurus DPD dan DPC. Musda juga akan dihadiri oleh ketua DPW PKS Irsyad Safar dan Walikota Padang yang juga kader PKS Mahyeldi, SP.

Acara musda akan di semarakkan dengan berbagai perlombaan, diantaranya lomba tahfidz anak, lomba menggambar anak. Selain lomba tersebut pada minggu lalu berbagai lomba untuk menyemarakkan musda juga sudah dilaksanakan, diantaranya lomba memasak, yel-yel dan pertandingan futsal. [Humas]

-------

Keterangan foto: Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) IV PKS Padang (dua dari kanan) memberikan keterangan saat jumpa pers terkait kesiapan PKS Padang untuk Musda IV, rabu (21/10). Foto: Al Amin (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

PKS: Tingkat Kepuasan Rendah, Pemerintah Jokowi-JK Harus Introspeksi

JAKARTA (21/10) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan pemerintah sebaiknya introspeksi dan mengevaluasi total kinerjanya selama satu tahun ini.

Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan survei independen menilai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla lebih rendah daripada pemerintahan sebelumnya dalam periode yang sama.

“Ini harus jadi bahan introspeksi Pemerintahan Jokowi-JK," ujar Almuzzammil di Kantor Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), Jalan Cisadane 8, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).

Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC, tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi-JK hanya 51,7 persen lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap satu tahun pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono yang mencapai 66%-70%.

Almuzzammil mengungkapkan, PKS telah melakukan kajian plus-minus kinerja bidang politik dan hukum satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dibandingkan pemerintahan SBY.

Kinerja minus pertama, menurut Muzzammil, intervensi pemerintah dalam konflik internal Partai Golkar dan PPP sangat kentara. Ini adalah kesalahan mendasar di bidang politik dan hukum pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut dia, Menteri Hukum dan HAM seharusnya tidak boleh ikut campur dalam konflik internal PPP dan Golkar. Itu ranah Mahkamah Partai, Pengadilan, dan MA.

“Putusan MA terakhir yang memenangkan kubu ARB dan Djan Farid sudah tepat. Kita harus apresiasi keputusan MA. Seharusnya Menkum HAM tidak boleh berpihak melainkan hanya menjalankan prosedur administrasi pengesahan partai politik berdasarkan UU Partai Politik. Pemerintahan SBY lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik internal partai," terangnya.

Kedua, lanjut Almuzzammil, pemerintah Jokowi telah mengintervensi penegakan hukum. Sebagai contoh, pergantian Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso di saat sedang menangani kasus korupsi kondensat, penimbunan daging sapi, Pelindo II, dan Pertamina Foundation.

“Seharusnya pejabat yang memiliki terobosan, kinerja baik, dan taat pada aturan dan tugas dipertahankan. Berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membuktikan secara transparan bahwa apa yang dilakukannya benar-benar untuk pemberantasan korupsi. Sehingga dengan itu dapat mengangkat citra Kepolisian sebagai penegak hukum," tegasnya.

Ketiga, terang Muzzammil, pemerintahan Jokowi telah menunjukkan konflik internal kabinet yang kontraproduktif. Seperti perbedaan pernyataan yang mencolok antara Presiden dengan Wakil Presiden, Wakil Presiden vs Menko Maritim, Menko Maritim vs Menteri ESDM terkait Freeport, dan Proyek Listrik 35000 MW seharusnya tidak terjadi.

“Kasus ini menunjukkan lemahnya leadership Presiden Jokowi dalam mengelola internal kabinetnya. Hal ini belum pernah terjadi di seluruh kabinet reformasi sebelumnya," imbuhnya.

Keempat, tidak harmonisnya hubungan Jokowi dengan partai pendukung utamanya. Terlihat ada tarik menarik kepentingan antara Jokowi dengan partai pendukungnya yang menyebabkan kepentingan publik terabaikan.

“Sebagai contoh kisruh dalam revisi UU KPK, pergantian Kapolri, dan program bela negara seharusnya tidak terjadi jika ada kesamaan sikap Presiden Jokowi dengan partai pendukung utamanya," lanjut Muzzammil.

Di sisi lain, terang Muzzammil, terobosan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang positif juga perlu diapresiasi. Diantaranya, kata Muzzammil, adalah kebijakan eksekusi mati terhadap bandar narkoba, baik berasal dari WNI maupun WNA.

“Tujuannya untuk memberikan efek jera para bandar narkoba. Tidak boleh ada kompromi untuk para bandar. Presiden harus memimpin langsung pemberantasan bandar narkoba,” tegasnya.

Selain itu, yang patut diapresiasi adalah penegakan hukum dalam penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.

“Ini harus kita apresiasi. Kebijakan ini melindungi kekayaan laut kita dan mempertegas kedaulatan hukum Indonesia dalam menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Indonesia," pungkas Muzzammil. 

Keterangan Foto: Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf.

posted by @Adimin

RUU Penyandang Disabilitas Sah Menjadi RUU Inisiatif DPR

JAKARTA (20/10) – RUU Penyandang Disabilitas yang selama ini digodok di Komisi VIII DPR RI akhirnya resmi disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna hari Selasa (20/10).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menjelaskan alasan pengajuan Undang-Undang ini diantaranya realita bahwa para penyandang disabilitas di Indonesia masih banyak mengalami diskriminasi, baik secara fisik, mental, intelektual, juga sensorik saat berinteraksi di lingkungan sosialnya.

“Selama ini di Indonesia telah ada Undang-Undang No 4/1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, alasan Komisi VIII DPR RI mengusulkan RUU tentang Penyandang Disabilitas karena lebih memenuhi hak penyandang disabilitas (right based), baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya daripada UU sebelumnya,” kata Ledia melalui siaran persnya, Selasa (20/10).

Ledia menjelaskan paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas selaras dengan Pasal 28C Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal tersebut menekankan pemenuhan hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

“Selain itu, RUU Penyandang Disabilitas juga kewajiban negara dalam merealisasikan Convention on The Rights of Persons with Disabilities yang diratifikasi melalui UU No 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas,” jelasnya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS ini menegaskan RUU Penyandang Disabilitas telah mengakomodasi beberapa isu krusial yang selama ini menjadi masukan para penyandang disabilitas. Diantaranya kuota ketenagakerjaan, konsensi dan bab larangan, serta sanksi bagi para pelanggar hak penyandang disabilitas.

Setelah menjadi RUU Inisiatif DPR, lanjut Legislator Fraksi PKS ini, maka tahap selanjutnya adalah menanti langkah pemerintah memberikan tanggapan berupa DIM (Daftar Inventaris Masalah). Pemerintah juga perlu segera menunjuk kementrian terkait yang akan menjadi mitra pembahas.

“Untuk itu kami berharap Presiden segera menerbitkan surat yang menunjuk kementrian terkait yang akan menjadi mitra pembahas dan menyampaikan DIM pada kami. Bila Pemerintah merespons segera, maka perjalanan RUU menjadi UU yang sangat dinanti oleh para penyandang disabilitas ini bisa menjadi lebih cepat terlaksana,” pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

posted by @Adimin

Presiden PKS: Rapor Jokowi Kurang Bagus, Reshuffle Kabinet Bukan Solusi

JAKARTA (20/10) - Presiden PKS Sohibul Iman memberi catatan khusus di satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Baginya rapor pemerintahan Jokowi tidak bagus. Anda setuju?

Sohibul mengutarakan penilaiannya itu kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015). Dia menyoroti masalah ekonomi hingga penegakan hukum.

"Saya kira semua sudah tahu rapornya tidak bagus, saya kira begitu," kata Sohibul.

Dari sisi ekonomi, hasil kerja Jokowi-JK dipandang tak menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tak sesuai harapan, pengangguran masih banyak.

"Dari sisi mikro, jumlah pengangguran masih banyak, kemiskinan, dan daya beli masyarakat menurun," kritiknya.

Dari sisi penegakan hukum, PKS memandang kisruh KPK-Polri sebagai salah satu catatan kurang baik setahun Jokowi. "Ini membuat penegakan hukum semakin tidak kelihatan arahnya," kata dia.

Memang, penegakan hukum dalam hal hukuman mati untuk terpidana kasus narkoba sudah dilakukan. Ini diakui Sohibul sebagai poin positif.

"Itu salah satu sisi yang positif," kata dia.

Dalam ranah lainnya, PKS menyoroti persoalan penanganan bencana asap yang menyengsarakan banyak orang.

"Itu PR yang payah menurut saya, pemerintah tidak terlalu sigap," ujarnya.

Maka yang perlu dilakukan Jokowi adalah meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam segala bidang. Memang isu reshuffle kabinet menguat lagi setelah setahun Jokowi, namun PKS tak memandang itu akan menjadi solusi jitu.

"Kalau menurut saya bukan reshuffle jawabannya, tapi Jokowi harus menunjukkan kepemimpinannya dengan lebih kokoh, agar para menterinya bisa bekerja lebih baik lagi," tandasnya.

Sumber: http://news.detik.com

posted by @Adimin

Kalau Serius, Sebaiknya Pemerintah Siapkan Dulu RUU Bela Negara

JAKARTA (20/10) - Program Bela Negara akan mulai direalisasikan pemerintah pada 22 Oktober 2015 mendatang. Agar program ini bersifat tetap dan terus dilaksanakan meski berganti rezim, pemerintah sebaiknya menyiapkan Rancangan Undang-Undang Bela Negara. 

Anggota Komisi bidang Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin mengatakan program Bela Negara yang akan dilaksanakan Kementerian Pertahanan berpotensi terus memicu perdebatan, karena tidak memiliki payung hukum yang cukup. 

"Dalam UU nomor 3 tahun 2002 yang jadi acuan Menhan, jelas Bela Negara diatur dengan undang-undang, bukan dalam undang-undang. Kalau memang serius, pemerintah sebaiknya siapkan dulu RUU Bela Negara," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa (20/10/2015). 

Zainuddin mengatakan, secara substansi program Bela Negara yang diinisiasi pemerintah cukup baik. Bela Negara diperlukan untuk menumbuhkan dan membangun warga negara yang berkarakter nasionalis, berkepribadian utuh, dan berjiwa kebangsaan sesuai dengan tujuan Empat Pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Karena menjadi program baku yang bersifat tetap, lanjutnya, pelaksanaan program Bela Negara tidak cukup hanya disinggung dalam UU Pertahanan Negara. Program Bela Negara yang merupakan amanat konstitusi harus diatur khusus dalam undang-undang tersendiri. 

"Karena di dalamnya diatur siapa penyelenggaranya, apakah Kemenhan, TNI, atau Kemendikbud. Karena Kemendikbud juga punya kurikulum kewarganegaraan, bagian dari materi Bela Negara. Siapa pesertanya dan bagaimana sifatnya. Bagaimana kurikulumnya, hingga bagaimana penganggarannya," jelas politisi PKS ini. 

Politisi dapil DKI Jakarta I ini mengungkapkan, Komisi I DPR mendukung penuh tujuan dan substansi program Bela Negara seperti yang dijelaskan pemerintah. Namun penguatan dari sisi legalitas perlu diperhatikan. 

Zainuddin juga mengkritik penganggaran program Bela Negara yang disebut pemerintah tidak berasal dari APBN, sehingga tidak akan membebankan anggaran Kementerian Pertahanan atau TNI. Sebab dalam UU Pertahanan Negara, upaya bela negara sebagai bagian dari penyelenggaraan pertahanan negara. Sementara pada pasal 25, pertahanan negara dibiayai dari APBN. 

"Di sinilah mendesaknya UU Bela Negara. Bukan asal program kementerian, tapi program negara, bersifat permanen," pungkas Zainuddin. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi bidang Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin.

posted by @Adimin

PKS Kritisi Rencana IPO Freeport

Jakarta (20/10) – Mekanisme pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia lewat penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) tidak berpengaruh pada perbaikan perekonomian Indonesia. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis, selain jumlahnya tidak signifikan, hanya 10 persen, saham tersebut kemungkinan besar akan dinikmati perusahaan asing.

"Kalau saham minoritas sekitar 10 persen yang dilepaskan Freeport, itu tidak signifikan. Apalagi saham yang ditawarkan ke pasar modal melalui IPO sudah tidak bisa dijamin kepemilikannya oleh negara dan tidak mustahil akan diserap asing," kata Iskan di Jakarta, Selasa (20/10).

Iskan melihat Pemerintah tidak punya anggaran dana untuk membeli saham yang hanya 10 persen tersebut. Menurutnya, Pemerintah harus berterus terang menyatakan tidak memiliki anggaran membeli saham yang dilepas itu. "Kondisi ini membuat kedaulatan negara dalam sector pertambangan telah dipertaruhkan Pemerintah,” kata Iskan.

Selain itu, politisi PKS ini juga mengkritik adanya sinyal Pemerintah memperpanjang kontrak Feeport berdasarkan IPO ini. "Dengan alasan kepastian investasi, Kementerian ESDM telah memberikan sinyal perpanjangan izin pertambangan, padahal itu menabrak UU," ungkapnya.

Rencana keberangkatan Presiden RI Joko Widodo dengan belasan menteri, termasuk Menteri ESDM ke Amerika Serikat, menurut Iskan, tidak boleh menjadi pendorong untuk membela kepentingan bisnis AS di Indonesia.

"ESDM juga harus bijak, jangan sampai melanggar UU karena membela kepentingan asing," pungkas Anggota Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Perempuan ASEAN Perjuangkan Ketahanan Keluarga

KUALA LUMPUR (20/10) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wirianingsih mengajak politisi perempuan di Asia Tenggara (ASEAN) untuk membawa isu keluarga ke dalam kebijakan politik.

“Setiap perempuan memiliki hak untuk berkontribusi dalam politik. Setiap perempuan pun berhak memperjuangkan isu ketahanan keluarga dalam kebijakan-kebijakan politik,” kata Wirianingsih saat menyampaikan pandangannya dalam ASEAN Conference on Women in Politics di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (17/10) kemarin.

Menurut Wirianingsih, perempuan memiliki peran besar dalam memengaruhi suatu kebijakan. Oleh karena itu, perempuan tidak hanya berperan sebagai dirinya sendiri.

Di satu sisi, perempuan berperan sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Namun, pada sisi lainnya, perempuan juga anggota dari komunitas masyarakatnya.

“Perempuanlah yang memahami dengan baik kebutuhan dasar keluarganya. Kenaikan harga susu formula untuk anak-anak, atau rendahnya kualitas persalinan bagi ibu dari kalangan kurang mampu, siapa lagi yang berinisiatif memperjuangkannya kalau bukan dari perempuan,” ujarnya seperti dilansir dalam siaran pers Humas PKS diterima JPNN.com.

Pemerintah Indonesia, lanjut Wirianingsih, telah memiliki kebijakan yang berlandaskan kebutuhan perempuan. Diantaranya kebijakan cuti melahirkan serta program kota layak anak.

Namun menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut perlu terus dikembangkan, terutama manajemen dan kualitasnya.

“Partai kami, PKS, memiliki perhatian besar atas isu ketahanan keluarga dalam kebijakan politik. Kami mengusung dua program andalan yaitu Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan Divisi Peningkatan Kapasitas Perempuan (PKP) sehingga perempuan tidak hanya cakap dalam memelihara keluarganya, tetapi juga andal dalam eksistensi sosialnya,” jelas Ibu dari 10 anak penghafal Al Quran tersebut.

Anggota DPR RI Periode 2009-2014 itu juga mengajak seluruh politisi perempuan ASEAN untuk memperjuangkan isu ketahanan keluarga di negaranya masing-masing. Oleh karena perempuan merupakan benteng utama keluarganya, yang mencetak generasi-generasi emas penerus bangsa.

“Kami berharap, melalui konferensi ini, terbangun perhatian besar atas pentingnya memperjuangkan isu ketahanan keluarga dalam perumusan kebijakan politik. Mari, kita bangun konektivitas politisi perempuan di Asia Tenggara untuk bersama-sama mengawal isu ini,” tutupnya.

Keterangan Foto: Ketua BidpuanKK DPP PKS Wirianingsih (baris kedua tengah, jilbab putih) bersama politisi perempuan dari negara-negara Asia Tenggara dalam ASEAN Conference on Women in Politics di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (17/10/2015).

Sumber: http://www.jpnn.com


posted by @Adimin

Nevi Zuairina: “Pusek Jalo Kumpulan tali, Ka pai tampek batanyo ka Pulang tampek Babarito”

Padang – “Pusek jalo kumpulan tali, ka pai tampek batanyo ka pulang tampek babarito” begitulah Ibu Nevi Zuairina selaku pembina Pos Ekonomi Keluarga (Pos Eka) menutup sambutannya dalam acara pembukaan Gebyar Pos yang diadakan oleh Bidang Perempuan (Bidpuan) PKS Padang, ahad (18/10) di gedung LKKS Sumbar.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dewasa perempuan ini perempuan tidak hanya dituntut untuk menjalakan perannya sebagai pemegang kendali keuangan keluarga, tetapi juga diminta untuk mampu memberdayakan dirinya supaya dapat menunjang perekonomian keluarga.

Melalui Poes Eka para perempuan dapat mewujudkan cita-cita ini. Perempuan tidak hanya menandahkan tangan menunggu suami menunaikan kewajibannya. Namun lebih dar pad itu, perempuan diharapkan dapat mengisi tabungan keluarga demi terciptanya keluarga yang tercuukupi secara materil.

Melalui kegiatan kegiatan Pos Eka, semoga kita semakin terajak untuk terus menigkatkan kapasitas diri dan ikut andil dalam rangka menyeimbangkan sayap-sayap keluarga. 

Terakhir beliau mengingatkan agar para perempuan dapat mengasah kreatifitas yang akan membantu perempuan untuk tidak gamang dengan segala problem kehidupan yang datang. Perempuan mesti memiliki posisi tawar yang tinggi ditengah keluarga. Sebab ia adalah “Pusek Jalo Kumpulan tali, Ka pai tampek batanyo ka Pulang tampek Babarito”. [Humas]

-------

Keterangan foto: Hj. Nevi Zuarina pembina Pos Eka Sumbar memberikan arahan kepada seluruh peserta lomba yang diangkatkan oleh Bidang Perempuan PKS Padang, ahad (18/10). Al Amin/RFF

posted by @Adimin

Pos EKA Mawar Andalas Juarai Lomba Masak PKS Padang

Padang – Pos Ekonomi Keluarga (Pos Eka) Mawar Andalas dari Kecamatan Padang Timur menjadi yang terbaik dalam lomba memasak yang diangkatkan oleh Bidang Perempuan (Bidpuan) PKS Padang. Pos Eka Mawar Andalas berhasil mengalahkan 22 Pos EKA lainnya dalam lomba kreatifitas dengan bahan utama dari Ubi Jalar. 

Pos Eka Mawar Andalas dengan masakan andalannya Martabak Ubi Ungu maraih nilai tertinggi yang diberikan oleh juri, Pos Eka mawar andalas mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh juri. Kriteria tersebut adalah: nilai gizi, bahan, kreatifitas, penampilan dan kekompakan.

Juri lomba masak PKS Fauziah, SKM. M Biomed sekalu ahli gizi memberikan nilai 670 pada kelompok Mawar Andalas mengungguli dua kelompok lainnya Pos Eka Pisang saiyo dengan masakan andalannya Pizza Ubi Ungu (645 point) dan Pos Eka Muslimah Sakato dengan masakan andalannya Puding Buah Ubi Ungu (625point).

Peraih juara satu, selain mendapatkan hadiah dari panitia juga mendapatkan uang pembinaan dari Drs. H. Muhidi, MM selaku ketua DPD PKS Padang yang juga Wakil Ketua DPRD Padang.

Kegiatan yang diangkatkan oleh Bidpuan PKS Padang ini dalam rangka menyambut Musyawarah Daerah (Musda) PKS Padang. [Humas]

------

Keterangan Foto: Hasil kreatifitas masakan Ibu-ibu Pos Eka se Kota Padang sedang dinilai oleh tim juri, ahad (18/10). Al Amin/RPF 

posted by @Adimin

Jelang Musda, Bidang Perempuan PKS Padang Gelar Berbagai Lomba

Padang – Jelang diadakannya  Musyawarah Daerah (Musda) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Padang, Bidang Perempuan (Bidpuan) PKS Padang menggelar berbagai perlombaan, ahad (18/10) di gedung LKKS Sumbar. Perlombaan tersebut diantaranya lomba memasak, yel-yel dan mewarnai untuk anak.

Ketua Bidpuan PKS Ronna Rossa mengatakan perlombaan yang di gelar ini diikuti oleh perwakilan Pos Ekonomi Ketahanan Keluarga (Pos EKA). Saat ini di Padang sudah ada 73 Pos EKA yang di bentuk oleh bidpuan PKS.

Ketua DPD PKS Padang Drs. H. Muhidi, MM dalam sambutannya sangat mengapresiasikan kegiatan yang diangkatkan oleh Bidpuan PKS. Muhidi berharap kegiatan ini mampu menggerak perekonomian ibu-ibu Pos EKA. [humas]

posted by @Adimin